Tugas Kelompok.docx

Oleh Love Music

29,1 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Kelompok.docx

1. Kelompok kami berpendapat bahwa, dalam peninjauan kembali (PK) yang di atur dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) No.34 tahun tentang merubah pasal 268 ayat 3 kuhap dan surat edaran Mahkamah Agung (Sema) no 7 tahun 2014. Maka menurut kelompok kami, dalam hal pelaksanaan peninjauan kembali (PK) Sema lah yg dia anggap dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.Menurut kami, jika Pk dilakukan secara berulang-ulang maka hal ini berpengaruh kepada kepastian hukum dalam hal ini mempengaruhi putusan pengadilan itu sendiri.Mengutip pandang Klip dan Van der Wilt, jika petusan pengadilan tidak dihormati dan dianggap final legitimasi, negara akan jatuh jika melihat UndangUndang No.48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat 2, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauankembali, dan juga dalam UndangUndang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.3 tahun 2009 pasal 66 ayat 1 “Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali ‘’, oleh sebab itu SEMA memperbolehkan hanya satu kali. Menuru Romli Asassasmita peninjauan kembali berkali-kali bukan untuk mencari kepastian hukum sebab pada tingkat-tingkat sebelumnya kepastian hukum sudah di wujudkan dengan adanya sebuah status hukum maka sudah ada jaminan kepastian hukum sehingga pelaksanaan kasasi tidak mengubah kepastian hukum apabila peninjauan kembali berkali-kali tidak berdampak apa-apa kepada kepastian hukum.Pertimbangan Mahkamah Agung saat itu adalah ketentuan yang melarang peninjauan kembali lebih dari satu kali tidak hanya terdapat dalam KUHP tetapijuga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Mahkamah Agung. 2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksekusi pidana mati.Jika melihat pada putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan pasal 268 ayat 3 KUHAP tentang peninjauan kembali dapat dilakukan berulang-ulang kali, hal ini mengakibatkan terjadinya suatu ketidak pastian dalam putusan pengadilan, sebab tidak ada batasan Peninjauan Kembali dilakukan berapa kali/tidak ada batasan peninjauan kembali dilakukan berapa kali/tidak ada batasan.jika dilihat pada pasal 67 undang-undang tentang mahkamh agung bahwa jangka waktu peninjauan kembali itu dilakukan 30 hari setelah panitera memberikan/mengirimkan salinan permohonan kepada terdakwa. Muncul argumen menentang pk berulang-ulang karena : 1.Peninjauan Kembali dianggap mahal dan tidak efisien.Pemeriksaan perkara melibatkan investasi uang dan waktu yang harus di tanggung, sebagian atau seluruhnya oleh publik (scott) perkara lain masih menunggu untuk diselesaikan. Oleh sebab itu pengadilan tidak bisa berlama-lama dengan satu perkara. 2.Peninjauan Kembali hanya berdampak pada penundaan eksekusi. 3.Peninjauan Kembali dianggap mengancam reputasi sistem peradilan, oleh sebab itu menurut kami jika peninjauan kembali dilakukan berulang-ulang maka dengan sendirinya penundaan eksekusi terhadap pidana mati akan terjadi dan mengakibatkan lemahnya kepastian hukum dalam hal ini putusan pengadilan itu sendiri. 4.Apabila peninjauan kembali boleh diajukan berkali-kali, maka setiap pengajuan peninjauan kembali harus menyerahkan bukti baru.Dalam masa waktu mencari bukti baru tersebut akan mempengaruhi waktu tunggu terpidana untuk menunggu eksekusi mati, belum lagi masa waktu pemeriksaan pengajuan Peninjauan Kembali yang akan memakan waktu lama, hal ini bertolak belakang dengan filosofi peninjauan kembali, dimana peninjauan kembali adalah upaya hukum yang alahir demi melindungi terpidana.

Judul: Tugas Kelompok.docx

Oleh: Love Music


Ikuti kami