Makalah Han

Oleh Kevin Angeloo

558,2 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Han

A. SEJARAH PENGADILAN Sejak zaman Hindia Belanda, Pengadilan Negeri sudah ada dan sejak itu, Pengadilan Negeri dibagi menjadi dua yaitu : 1. Pengadilan untuk orang-orang pribumi 2. Pengadilan untuk orang-orang golongan Eropa atau Timur Asing. Setelah kemerdekaan, kedua pengadilan tersebut dilebur menjadi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1964 Pengadilan di Indonesia ada tiga yaitu 1. Pengadilan Negeri 2. Pengadilan Agama 3. Pengadilan Militer Dengan adanya Undang- undang baru nomor 14 tahun 1970 dibentuklah menjadi empat pengadilan. 1. Pengadilan Negeri 2. Pengadilan Agama 3. Pengadilan Militer 4. Peradilan Tata Usaha Negara Dahulu Pengadilan di Jakarta hanya satu sebelum tahun 1969 yang disebut “Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta” (yang sekarang kantornya menjadi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Dan tahun 1970 Pengadilan Negeri Jakarta ada tiga yaitu : 1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat 2. Pengadilan Negerai Jakarta Barat dan Selatan 3. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara Pada tahun 1973 dibangun gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan. Kemudian pada tahun 1978 dipecah menjadi lima Pengadilan yaitu : 1 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat 3. Pengadilann Negeri Jakarta Selatan 4. Pengailan Negeri Jakarta Timur 5. Pengadilan Ngegeri Jakarta Utara Pada tanggal 31 maret 2004 telah dilakukan pengalihan organisasi Administrasi dan Financial di lingkunagan peradilan umum, peradilan tata usaha Negara dan peradilan agama ke Mahakamah Agung. Berdasarkan keputusan presiden nomor 21 tahun 2004 tanggal 23 maret 2004. Jadi , Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sebelumnya dibawah Departemen kehakiman dan Ham sekarang berada dibawah Mahakmah Agung. B. STRUKTUR ORGANISASI KETUA PENGADILAN Nama Jabatan NIP Pendidikan Terakhir : Amril, SH, M.Hum : Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat : 19560620 198503 1 003 : S1 S2 WAKIL KETUA PENGADILAN 2 Nama : Haswandi, SH, M.Hum Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pendidikan Terakhir : S2 Daftar Nama Pegawai Pidana Nama NIP Penjelasan Singkat : MANSYUR, SH : 198311242009041003 : Staf. Kep. Pidana Nama NIP Penjelasan Singkat : KUSNADI : 040075591 : Staf. Kep. Pidana Nama NIP Penjelasan Singkat : TARMUDJI : 040048739 : Staf. Kep. Pidana Nama NIP : EDDY RACHMADI : 040032785 Staf. Bag. Kepaniteraan Penjelasan Singkat : Pidana 3 Nama : R.A.J. EMMY SISTIJANTI NIP : 196405031987032003 Penjelasan Singkat : Staf. Kep. Pidana Nama : MULYO SUGENG NIP : 195708281980031005 Penjelasan Singkat : Staf Bag. kepaniteraan Pidana Daftar Nama Pegawai Perdata Nama : SUHARTATI MAULINA, SH NIP : 198301042009042006 Penjelasan Singkat : Staf. Kep. Perdata Nama NIP Penjelasan Singkat : KODRAT : 040044349 : Staf. Kep. Perdata Nama : TONY SEPTOMULYANA NIP : 195909201989031004 Penjelasan Singkat : Staf. Kep. Perdata Nama : HARI SETIO SANTOSO, SH NIP : 198106272001121004 Penjelasan Singkat : Staf. Kep. Perdata 4 Nama NIP Penjelasan Singkat : HERLIN SETIANI, SH : 197010132002122002 : Staf. Kep. Perdata Nama NIP Penjelasan Singkat : SYAFRUDDIN : 040041409 : Staf. Bag. Kepegawaian Nama M. IRWAN ARDIYANSYAH, S.Sos : 197712312009041007 : NIP Penjelasan Singkat : Staf. Kep. Perdata Nama NIP Penjelasan Singkat : MANSYUR : 040049774 : Staf. Kep. Perdata C. Data layanan public Pengadilan Negeri Jakarta Barat Statistik Jenis Perkara Pidana Tahun 2012 Jumlah Perkara No Jenis Perkara Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 1 MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK 0 2 0 1 5 2 7 2 1 3 2 0 2 MEMBAWA SENJATA API 1 0 0 0 0 2 0 6 2 1 1 0 5 Jumlah Perkara No Jenis Perkara Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 3 NARKOTIKA. 92 119 85 93 108 122 125 73 95 136 30 0 4 PORNOGRAFI 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 PSIKOTROPIKA. 0 1 0 1 2 1 3 2 1 1 0 0 6 MERK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 LAIN LAIN 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 8 PEMALSUAN MATA UANG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 TERORISME 0 2 0 0 8 0 1 0 2 7 5 0 10 PENCUCIAN UANG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 PENGEROYOKAN. 1 2 0 4 1 2 3 2 3 6 1 0 KEALPAAN MENYEBABKAN KEBAKARAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 PEMBERANTASAN TINDAK 13 PIDANA PERDAGANGAN ORANG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 PEMALSUAN SURAT 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 15 PERBUATAN CABUL 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 16 PERJUDIAN. 14 23 4 3 11 2 8 7 4 15 0 0 17 KEMERDEKAAN ORANG. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 MELARIKAN GADIS DIBAWAH UMUR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 20 MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN. 0 4 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 6 Jumlah Perkara No Jenis Perkara Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 21 PENGANIAYAAN. 5 4 2 5 5 5 0 6 2 1 1 0 22 KECELAKAAN LALU LINTAS 0 1 0 0 1 3 1 1 2 0 0 0 23 PERLINDUNGAN KONSUMEN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 PENCURIAN. 9 10 7 8 7 9 5 10 6 6 2 0 25 PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERAT KAN. 24 28 7 15 15 19 7 16 10 18 3 0 26 PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. 6 6 6 4 10 9 7 8 7 10 2 0 27 PEMERASAN 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 28 PENGGELAPAN. 5 4 1 4 2 4 4 2 1 4 0 0 3 2 3 0 6 5 5 7 7 4 0 0 7 4 5 3 8 9 2 4 5 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 34 PENADAHAN. 1 1 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 35 TENTANG BEA CUKAI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 DESAIN INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 37 HAK CIPTA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 38 KESEHATAN 4 1 1 3 3 2 3 1 5 4 1 0 39 PERLINDUNGAN ANAK 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 29 PENGGELAPAN DALAM JABATAN 30 PENIPUAN. 31 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 32 PERFILMAN TANPA LSF 33 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA/KDRT 7 D. Observasi Lapangan mengenai pelayanan public PN Jakarta Barat 1. Apakah terdapat visi dan misi yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik ? Ada, dan bersifat menantang dan memotivasi.  Visi Pengadilan: “Menegakkan hukum secara maksiman, adil dan bijaksana dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, efisien, efektif dan transparansi.”  Misi Pengadilan : 1. Mengedepankan rasa keadilan kepada masyarakat dengan cepat dan jujur. 2. Melaksanakan penerapan hukum yang mandiri tidak memihak dan berkualitas. 3. Memperbaiki pelayanan peradilan pada masyarakat. 4. Mewujudkan institusi Pengadilan yang efisien, efektif dan bermartabat serta berwibawa. 5. Memujudkan Pengadilan yang bebas dari campur tangan dan intervensi dari pihak lain.  Visi Layanan : Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.  Misi Layanan : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan: 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan peradilan 8 2. Apakah terdapat motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik ? Tidak ada motto pelayanan / tidak diumumkan. 3. Apakah motto pelayanan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat? Tidak diumumkan dan tidak diketahui oleh pegawai. 4. Apakah terdapat janji layanan ? Tidak terdapat janji layanan. E. Sistem dan Prosedur Pelayanan 1. Apapakh terdapat prosedur tetap (Standar Operating Procedures – SOP) atau standar pelayanan ? Ada dan berfungsi dengan baik . Contoh prosedur layanan pendaftaran perkara pidana dalam Pengadilan Negeri Jakarta Barat : 9 2. Apakah terdapat system pengelolaan berkas/dokumen ? Ada dan berfungsi dengan baik, namun jika kita ingin tahu lebih dalam mengenai system pengelolaan dokumen pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka perlu mengakses : http://pn-jakartabarat.go.id/welcome/view_page/1 3. Apakah terdapat ISO dalam penyelenggaraan pelayanan public ? Tidak Ada, dan dalam pengoprasian standarisasi ISO belum ada oprasional dan penerapan prosedur, namun masih dalam tahap progress untuk mencapai standarisasi tersebut. 10 4. Apakah terdapat system/prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat ? Ada dan berfungsi dengan baik, dalam system pengaduan, masyarakat bisa langsung melapor ke biro umum ataupun dapat dengan mudah dilakukan secara online dengan mengakses situs PN Jakarta Barat dalam konten pengaduan masyarakat maka akan segera direspon dengan baik. 5. Apakah terdapat system pengelolaan mutu pelayanan ? Ada dan berfungsi dengan baik, dalam pengelolaan mutu pelayanan Pengadilan Negri Jakarta Barat telah tersusun secara sistemik (Memiliki system) system tersebut dapat terlihat dengan adanya kedisiplinan prosedur peradilan yang terkonsep, termanagemen dan terencana, serta mengenai layanan telah dapat merespon seluruh kegiatan peradilan di wilayah Jakarta Barat. Hal tersebut dapat tercermin dari nilai-nilai yang dianut oleh PN Jakarta Barat :  Kemandirian  Integritas  Kejujuran  Akuntabilitas  Responsibilitas  Keterbukaan  Ketidakberpihakan  Perlakuan yang sama dihadapan hukum 6. Apakah pegawai memiliki uraian tugas yang jelas ? Ada, dan jelas serta dilaksanakan dengan baik. Dalam observasi kami saat berkunjung ke PN Jakarta Barat, kami mengajukan berbagai pertanyaan mengenai job description (Pembagian tugas) kepada pegawai / staff yang kami tanyakan rata-rata memahami dan mengerti kapasitas dan fungsi mereka masing-masing dalam menjalankan tugas. 7. Apakah terdapat standar pelayanan yang diketahui secara terbuka oleh masyarakat ? Ada, diumumkan, namun hanya sebagian dilaksanakan dan atau diketahui. Standar pelayanan tertera di dinding lobby gedung PN Jakarta Barat dan juga dapat kita ketahui melalui website PN Jakarta Barat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum memahami mengenai standar pelayanan karena standar pelayanan tertera sulit untuk dipahami oleh 11 masyarakat umum (awam). Standar tersebut dapat dimengerti oleh para masyarakat hukum (sarjana) dan atau para praktisi hukum. 8. Apakah biaya/tarif pelayanan yang dikenakan layak ? Biaya, tariff tidak jelas,tidak diumumkan, tidak ada dasar hukum penetapannya. Dalam observasi kami tidak ditemukan paparan mengenai biaya minimal yang harus dikeluarkan dalam kegiatan layanan public, dari penetapan biaya area parkir yang tidak jelas bayar atau tidak (tentatif), biaya registrasi perkara dan biaya beracara. 9. Apakah terdapat standar waktu untuk penyelesaian pelayanan ? Ada, diumumkan, pada umumnya ditepati. PN Jakarta Barat sangat menjunjung tinggi kedisiplinan waktu dalam menyelesaikan perkara, itu dapat dilihat dari setiap putusan sidang dalam perkara perdata, maupun pidana. Pada umumnya standar waktu saat beracara ditentukan oleh seluruh rangkaian jalannnya persidangan, namun mengenai standar waktu layanan dapat kami paparkan dari kegiatan administrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yakni setiap pembuatan surat kegiatan, surat izin dan dokumen lain tertib waktu. 10. Apakah ada standar kualitas pelayanan yang berfungsi secara baik ? Ada, diumumkan, ditepati bahkan bisa lebih baik. Kami dapat menilai hal tersebut berdasarkan hasil tinjauan kami langsung, dan menganalisa dengan seksama mengenai kualitas layanan yang terdapat pada PN Jakarta Barat. Seperti keramah-tamahan penyambutan tamu/orang oleh pegawai bagian keamanan dan pusat informasi, dan kami pun melihat kualitas pelayanan registrasi oleh bagian umum PN Jakarta Barat tertib dan teratur serta secara durasi waktu sangat diperhatikan. Serta kualitas peradilan yang terbuka untuk umum dan transparan. 11. Apakah terdapat mekanisme pengamanan pengaduan/keluhan yang berfungsi dengan baik ? Ada, jelas prosedurnya, diumumkan dan tersedia petugas yang menangani serta ditindaklanjuti. Mekanisme tersebut ditawarkan oleh PN Jakarta barat melalui pusat layanan informasi dan bisa pula diakses melalui website resmi PN Jakarta Barat. 12. Bagaimana tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada masyarakat ? Semua informasi yang diperlukan masyarakat dapat diakses di : http://pn-jakartabarat.go.id/welcome/view_page/1 F.Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan 12 1. Apakah terdapat pedoman internal tentang sikap dan perilaku, etika pegawai dalam pemberian pelayanan ? Ada, sebagian besar berfungsi dan diterapkan. Pedoman internal sikap perilaku tersebut dituangkan dalam lembaran administrasi kepegawaian PN Jakarta Barat. 2. Bagaimana sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ? Baik. Dalam sudut pandang subyektif kami staf/pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Barat baik dalam mengerjakan tugas dan fungsi layanan masyarakat. 3. Bagaimana kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ? Disiplin, Kami melihat dari mulai seragam yang mereka kenakan, kerapihan, ketepatan waktu, kesigapan dan respon yang baik dalam melayani masyarakat. 4. Bagaimana tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ? Cukup peka, responsive. Setiap keluhan masyarakat dijawab dan di tangani dengan baik. 5. Bagaimana tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ? Sangat terampil, kami melihat semua gesit dan sigap dalam menjalankan tugas masingmasing. 6. Apakah terdapat kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ? Secara kontinyu diadakan, sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan tersebut selalu diselenggarakan tiap bulan berkala yang diberikan oleh ketua PN Jakarta Barat. G. Sarana dan Prasarana 1. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pelayanan telah digunakan secara optimal? Semua sarana digunakan secara optimal. Semua sarana dan prasarana digunakan sebagaimana mestinya dan keseluruhan terawat dangan baik. 2. Apakah sarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna ? Sangat bersih, layak dan bermanfaat sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan. Tinjauan kami langsung kelapangan sangat bersih, rapih, dan tampak rapih serta terawat. 3. Apakah tersedia sarana pengaduan keluhan yang berfungsi secara efektif ? 13 Ada, tidak hanya kotak saran namun ada loket/petugas yang menerima saran dan keluhan. No Skor 1 2 3 4 130 990 520 260 Rata-rata skor komponen 1 dibagi jumlah pertanyaan 130 : 4 = 32,5 990 : 12 = 82,5 520 : 6 = 87 260 :3 = 87 Rata –rata skor komponen 1 dikali bobot nilai komponen 1 32,5 X 10% 82,5 X 40% 87 X 30% 87X20% TOTAL Jumlah 3,25 33 26 17,3 79,55 H. Skor akhir penilaian mengenai PN Jakarta Barat I. Penutup Pelayanan publik adalah suatu sistem yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat luas tanpa memandang latar belakang maupun kelas sosial. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan yang disiplin dan pelayanan yang mudah dalam akses maupun aplikasi. Dalam pelayanan publik terutama yang kami teliti yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah cukup memenuhi standar oprasional prosedur yang baik dalam pemenuhan pelayanan public yang mengacu pada prinsip good governance, namun akan jauh lebih baik jika mutu pelayanan dan pengembangan pelayanan lebih ditingkatkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan evaluasi yang dilakukan setiap periode administrasi. 14

Judul: Makalah Han

Oleh: Kevin Angeloo


Ikuti kami