Tugas Hi

Oleh Rifqi Prayoga

36,2 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Hi

2. PUTUSAN ARBITRASE HUKUM INTERNASIONAL Pengadilan Arbitrase Permanen Jepang dan Korea Selatan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (judicial settlement) apabila penyelesaian sengketa secara nonlitigasi tidak berhasil. Forum penyelesaian yang dapat dipilih adalah Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration), selain itu penyelesaian juga dapat dilakukan melalui Mahkamah Arbitrase seperti yang terdapat dalam Bab XV Konvensi Hukum Laut 1982. Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Contoh sengketa wilayah yang dikenal luas oleh dalam ranah hukum internasional, yaitu sengketa Pulau Palmas yang diselesaikan oleh Pengadilan Arbitrase Permanen pada tanggal 4 April 1928. Sengketa ini merupakan salah satu sengketa yang terpenting dalam sengketa kewilayahan. Sengketa yang diserahkan kepada Pengadilan Arbitrase Permanen dipimpin dan diputus oleh arbiter tunggal Max Huber, seorang sarjana hukum internasional terkemuka berkebangsaan Swiss. Putusan dan pendapat hukum arbiter Max Huber banyak dikutip dalam literatur-literatur hukum internasional terutama dalam pembahasan mengenai konsep dan prinsip kedaulatan wilayah (territorial sovereignty). Jepang yang mengklaim bahwa Pulau Dokdo dulunya adalah wilayah terra nullius yang kemudian diokupasi oleh Jepang dan secara resmi memasukkan pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah negaranya pada tahun 1905, adalah klaim yang lemah. Karena, pada prinsipnya dalam proses memperoleh wilayah negara melalui okupasi, ada dua unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu penemuan (discovery) dan pengawasan yang efektif (effective control). Oleh karena itu, dalam sengketa Pulau Dokdo, klaim Jepang tersebut tidak cukup membuktikan hak kepemilikan atas pulau tersebut, karena setelah Korea Selatan merdeka, Jepang tidak pernah lagi melakukan kegiatan apapun di Pulau Dokdo. Sementara Korea Selatan yang telah melakukan berbagai kegiatan yang menunjukkan kedaulatan atas Pulau Dokdo sejak tahun 1954 hingga kini, dan ditambah dengan berbagai bukti dokumentasi sejarah yang mereka miliki, akan memperkuat posisi Korea Selatan. ANALISIS Menurut saya Sangat perlu bagi Pemerintah Jepang dan Korea Selatan untuk segera menyelesaikan sengketa Pulau Takeshima secara damai sesuai dengan yang diakui oleh hukum internasional. Hal ini untuk menghindari akibat-akibat terburuk yang berpeluang terjadi apabila sengketa ini tidak segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa Pulau Takeshima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan Pulau Takeshima dan menetapkan batas maritim antara Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang Tentunya permasalahan Kepulauan Takeshima akan lebih mudah mencapai kesepakatan apabila pemerintah Jepang dan Korea Selatan saling mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk mengusai Takeshima secara sepihak, dan mencari solusi yang dapat menguntungkan bagi kedua negara

Judul: Tugas Hi

Oleh: Rifqi Prayoga


Ikuti kami