Tugas Uas

Oleh Tania Suci Ramadani

180,1 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Uas

TUGAS UAS ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN Dosen Pengampu : Dr. Rusmini,M.Pd.I Disusun Oleh : Tania Suci Ramadani ( 203180130 ) Kelas : MPI 4 D MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITA ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2019/2020 RESUME KEL 1 Problem Structuring Dan Problem Solving A. Policy Problem Masalah dan tantangan pendidikan di negara kita tidak terlepas dari lingkungan internal dan eksternal negara kita. Lingkungan internal berasal dari konteks keadaan kekinian dalam negara kita sendiri dan lingkungan eksternal berasal dari luar negara, kita misalnya isu globalisasi yang sudah merambah keseluruh aspek kehidupan manusia didunia. Terdapat tiga kelas masalah kebijakan, yaitu: 1. Masalah yang sederhana (well-structuret), adalah masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan seperangkat kecil alternatif-alternatif kebijakan. 2. Masalah yang agak sederhana (moderately structuret problems) adalah masalah-masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan sejumlah alternatif yang secara relatif terbatas. 3. Masalah yang rumit (ill-structured) adalah masalah-masalah yang mengikutsertakan banyak pembuat keputusan yang utilitas (nilai-nilainya) tidak diketahui atau tidak mungkin untuk diurutkan secara konsisten. a. Perumusan masalah dalam analisis kebijakan Syarat untuk memecahkan masalah yang rumit adalah tidak sama dengan syarat untuk memecahkan masalah yang sederhana. Masalah yang sederhana memungkinkan analisis menggunakan metode-metode konvensional, sementara masalah-masalah yang rumit menuntut analis untuk mengambil bagian aktif dalam mendefinisikan hakikat dari masalah itu sendiri. Dalam mendefinisikan secara aktif hakikat suatu masalah, para analis harus tidak hanya menghadapkan diri mereka pada keadaan problematis tetapi juga harus membuat penilaian dan pendapat secara kreatif. 1 b. Policy models (model kebijakan) Policy models (model kebijakan) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Persis seperti masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah, model-model kebijakan merupakan rekonstruksi arti fisial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai ke kemiskinan, kesejahteraan, dan kejahatan. Model kebijakan bermanfaat dan bahkan harus ada. Model kebijakan merupakan penyedehanaan sistem masalah (messes) dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan. c. Karakteristik masalah kebijakan 1. Interdependen Masalah kebijakan selalu terkait satu dengan yang lain. 2. Subjektifitas Masalah kebijakan adalah hasil penalaran yang subjektif oleh analis atau stake holder terhadap situasi problematis yang dialami atau diamatinya. 3. Artifisial Masalah kebijakan adalah hasil dari petimbangan subjektif seorang manusia. Karena itu masalah kebijakan adalah konstruksi artifisial oleh kelompok yang merumuskannya. 4. Dinamis Masalah kebijakan dan solusinya selalu berada dalam kondisi selalu berubah. Karena itu, solusi yang efektif untuk suatu definisi masalah tertentu, tidak akan efektif bila rumusan masalahnya berubah. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada solusi kebijakan yang efektif selamanya. Solusi baru diperlukan bila perumusan masalah berubah. B. Problem solving 2 Problem solving adalah sebuah metode perencanaan kerja yang meliputi penilaian, identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Problem solving dapat berlangsung bila seseorang dapat dihadapkan pada suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah jawaban kemungkinan. Upaya menemukan jawaban itu kemungkinan merupakan suatu proses pemecahan masalah. Problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan masalah menjadikan sebagai titik tolak pembahasan untuk di analisis proses di sintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawaban masalah oleh seseorang. Jadi problem solving ini memberi tekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar. 1. Tahap-tahap problem solving a. Memahami masalah Problem apa yang dihadapi? Bagaimana kondisi dan datanya? Bagaimana memilih kondisi-kondisi tersebut? Tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan seseorang tidak mampu ujung masalah tersebut terselesaikan dengan benar. b. Menyusun rencana Menemukan hubungan antara data dengan hal-hal yang belum diketahui. Setelah seseorang dapat memahami masalahnya dengan benar, mereka selanjutnya harus mampu menyusun rencana penyelesaian masalah. c. Melaksanakan rencana Menjalankan rencana guna menemukan solusi, periksa setiap langkah dengan seksama untuk membuktikan bahwa cara itu benar. Jika rencana penylesaian suatu masalah telah dibuat, baik secara tertulis atau tidak, selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai rencana dengan yang paling tepat dianggap. d. Melakukan pengecekan 3 Langkah terakhir proses penyelasaian masalah adalah melakukan penegecekkan atas apa yang telah dimulai dari dilakukan fase pertama sampai fase penyelasian. RESUME KEL 2 Forecasting Policy Future A. Pengertian Forecasting ( Peramalan ) Forecasting ( Peramalan ) adalah memprediksi masalah yang akan terjadi dimasa depan, bila mekukan atau tidak melakukan sesuatu. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi pada masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Formulasi adalah turunan dari formula dan berarti untuk pengembangan rencana, metode, resep, dalam hal ini untuk meringankan suatu kebutuhan, untuk tindakan dalam suatu masalah. Ini merupakan permulaan dari kebijaksanaan pengembangan fase atau aktivitas, dan tiada metode pasti yang harus dijalankan. Yaitu bahwa, karakteristik khasnya adalah pengertian berguna untuk menyatukan persepsi seseorang tentang kebutuhan yang muncul dalam masyarakat. dilaksanakan, siapa yang berpartisipasi, dan Bagaimana hal ini siapa yang dapat memanfaatkan keuntungan dari satu isu atau masalah ke lainnya. Pembicaraan sebelumnya telah mendorong penulis untuk menampilkan pedoman untuk memperluas lingkup dari formulasi sebagai aktivitas kebijaksanaan 1. Formulasi tak perlu dibatasi oleh serangkaian pelaksana saja. Jadi dapat saja dua atau lebih kelompok perumus yang menghasilkan usulan saingan (atau penambahan-penambahan). 4 2. Formulasi dapat dikerjakan tanpa definisi yang jelas dari sesuatu masalah, atau tanpa para perumus lebih banyak berhubungan dengan kelompokkelompok yang terkena masalah (lihat daftar dari realitas permulaan). 3. Tidak ada kebetulan antara formulasi dan institusi tertentu, walaupun itu merupakan aktivitas berulang dari badan birokrasi. 4. Formulasi dan reformulasi dapat terjadi setelah jangka waktu yang lama tanpa meninggalkan dukungan yang cukup untuk satu pun usulan. 5. Sering terdapat titik menarik untuk mereka yang kalah dalam proses formulasi di tingkat satu mana pun. 6. Proses itu sendiri tidak mempunyai efek netral. Seseorang mungkin dapat kalah dan menang meskipun dalam bidang ilmu pengetahuan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial, dan secara normatif bernilai mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala – kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik ( dukungan dan oposisi ) dari berbagai pilihan. B. Formulasi kebijakan pendidikan Aktivitas - aktivitas sekitar formulasi adalah interaksi peranan antara peserta perumusan kebijaksanaan pendidikan baik yang formal ammupun yang tidak formal. Warna rumusan kebijaksanaan tersebut sangat bergantung seberapa besar para peserta dapat memainkan peranannya masing – masing dalam menformulasikan kebijaksanaan. Dengan demikian, rumusan kebijaksanaan adalah karya grup, baik grup yang menjadi penguasa formal maupun yang menjadi mitra dan rivalnya. Mereka saling mengintervensi, saling melobi bahkan saling mengadakan bargaining. 5 Prosedur yang dilakukan untuk merumuskan kebijaksanaan termasuk kebijaksanaan pendidikan adalah sebagai berikut : 1. Perumusan masalah kebijakan pendidikan ( educational policy problems). Perumusan masalah kebijaksanaan sangatlah penting, karena sebagai besar waktu yang dihabiskan dalam memformulasikan kebijaksanaan pendidikan tersebut berada di perumusan masalah. 2. Penyusunan agenda kebijaksanaan. Dari masalah – masalah yang dirumuskan, kemudian dipilih masalah – masalah dengan prioritas dari yang paling krusial sampai dengan yang paling tidak krysial, untuk diagendakan. Pengurutan masalah dari yang krusial sampai yang paling tidak krusial tersebut sangat penting karena tidak mungkin semua masalah dapat diagendakan. 3. Membuat proposal kebijakan. Yang dimaksud dengan proposal kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang arahnya adalah menyususn dan mengembangkan banyak alternatif tindakan dalam rangka memecahkan masalah kebijakan. 4. Pengesahan rumusan kebijaksanaan. Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa suatu rumusan kebijaksanaan baru dipandang final setelah disahkan oleh peserta perumusan kebijaksanaan formal. Pengesahan ini penting, karena sejak saat itulah dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksana kebijaksanaan. Pengesahan atau yang sering dikenal dengan legalitas, adalah suatu konstitusionalisasi alternatif – alternatif pemecahan masalah terpilih yang selama ini diupayakan. Pengesahan ini penting, agar siapapun yang dimaksud diikat oleh rumusan kebijaksanaan tersebut, terikat karenanya. C. Tahapan dalam Proses Pembuatan Kebijakan FASE KARAKTERISTIK Penyusunan Agenda Para pejabat yang dipilih dan 6 diangkat pada menempatkan agenda public. masalah Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Formulasi Kebijakan Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Adopsi Kebijakan Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus dianatara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Implementasi Kebijakan Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit – unit administrasi yang memobilitasikan sumber daya finansial dan manusia. Penilaian Kebijakan Unit – unit akuntansi pemeriksaan dalam dan pemerintahan menentukan apakah badan – badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang – undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. 7 D. Model Implementasi Kebijakan Publik Pemilihan model kebijakan terkait dengan komponen – komponen teori sistem implementasi kebijakan itu sendiri seperti program, target group dan unsur pelaksana kebijakan. Implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Model implementasi kebijakan menurut van meter dan van horn, yaitu: 1. Ukuran – ukuran dasar tujuan – tujuan kebijakan. 2. Sumber – sumber kebijakan. 3. Karakteristik badan – badan pelaksana. 4. Kondisi – kondisi ekonomi, social dan politik. 5. Sikap para pelaksana. 6. Komunikasi antar organisasi terkait dengan pelaksana. 8 RESUME KEL 3 Recommendation Policy Actions A. Pengertian rekomendasi Proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan untuk menentukan mana tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, politik, dan fisik yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat. Langkah-langkah rekomendasi : 1. Rumuskan beberapa kriteria evaluasi yang relevan dengan tujuan kebijakan. 2. Analisis efek dan dampak tiap alternatif kebijakan terhadap kriteriakriteria tersebut. 3. Tetapkan alternatif yang terbaik (lebih banyak unsur positifnya) sebagai tindakan kebijakan. B. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan Kebijakan publik menurut winarno (2005:17) adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabatpejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah. Pengertian diatas menunjukan hal-hal berikut. 1. Kebijakan tidak semata-mata didominasikan oleh kepentingan pemerintah. 9 2. Aktor-aktor diluar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya. 3. Faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya. Tiga hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan karena dengan berkembangya informasi yang sangat cepat akibat proses globalisasi menjadikan masyarakat semakin kritis. Kekritisan itu akan membawa pada titik persoalan ketika sektor diluar negara tidak dilibatkan sejak awal, menjadikan kebijakan mengalami kontra produktif. Artinya, kebijakan tidak memiliki pengaruh apapun disemua sector. C. Tujuan dari rekomendasi Menyusun rekomendasi merupakan suatu bagian yang mendasar dari siklus pemantauan. Menggunakan waktu yang cukup dalam menyusunnya merupakan hal yang sangat penting karena beberapa alasan sebagai berikut: 1. Tanpa rekomendasi, suatu laporan telah mengurangi kesempatan untuk mencapai suatu perubahan. 2. Rekomendasi biasanya menjadi bagian dari laporan pemantauan tempat penahanan yang dibaca dengan seksama. 3. Rekomendasi adalah hasil dari analisis ahli dari disiplindisiplin ilmu yang beragam yang disusun oleh lembaga pemantau. 4. Rekomendasi menjelaskan dan memberikan prioritas dalam tindakan yang harus diambil untuk menungkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia ketika perampasan kemerdekaan. 5. Rekomendasi selayaknya membuat suatu kontribusi konstruktif terhadap penyelesaian masalah nasional da memeberikan kerangka kerja terstruktur untuk berdialog dengan pihak yang berwenang. 6. Rekomendasi selayaknya membentuk suatu landasan untuk evaluasi berkala dan tindak lanjut oleh lembaga pemantau dan pihak yang berwenang itu sendiri. 10 D. Implementasi kebijakan public 1. Pengertian implementasi kebijakan Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanaan sesuatu . sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan public. Suatu kebijakan atau program harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan di pandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi public dimana actor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 2. Tahap pengorganisasian Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan pelaksana kebijakan (policy implementor) yang setidaknya dapat didefinisikan sebagai berikut: instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah; sektor swasta, LSM, maupun komponene masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petnjuk, dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksanaan tersebeut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas prosedur operasi standar (SOP) (SPM). 3. Tahapan implementasi 11 atau standar pelayanan minimal Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. E. Politik demokratik dalam kebijakan public Pelibatan pemerintah, aktor-aktor di luar pemerintah, dan faktorfaktor di luar manusia dalam kebijakan publik tidak secara otomatis dilakukan, tetapi menyesuakan tahapan yang telah dicapai dalam proses demokrasi. Masing-masing tahpan memiliki intensitas yang berbeda dalam melibatkan ketiga komponen tersebut dalam pembuatan kebijakan. Pengertianya pun memiliki makna berbeda. Prijono dan Pranaka (1992:2) membagi demokrasi menjadi tiga tahapan berikut : 1. Tahap inisial: dari pemerintah,oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Tahap ini menunjukkan bahwa dominasi pemerintah sangat kuat dan rakyat hanya diangap sebatas penerima apapun yang datang dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa rakyat tidak perlu diikutsertakan dalam proses apapun yang berkait dengan diri mereka. 2. Tahap pastisipatoris: dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarkat, untuk rakyat. Tahap kedua inisudah terdapat partisipasi dari luar pemerintah, yaitu masyarakat yanng punya kepentingan untuk memperjuangkan nasib rakyat. 3. Tahap emansipatif: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan di dukunng oleh pemerintah dan masyarkat. Pada tahap ini rakyat dilibatkan secara penuh sejak awal pembuatan kebijakan. F. Partisipasi masyarkat dalam pengambilan kebijakan publik Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji pemaknaan partisipasi masyarakat. Pemaknaan pertama, partisipasi masyarakat sebagai tujuan. Menurut Suci Handayani (2006:18), partisipasi semacam ini akan membelenggu, mendistorsi, dan menhilangkan hak warga negara untuk terlibat pro-aktif dalam setiap kebijakan yan diambil. Pemaknaan yang kedua, partisipasi dimaknai sebagai alat. Pemaknaan tersebut 12 menurut Suci Handayani (2006:18) mengandung maksud bahwa setiap tindakan partisipasi menjadi sebuah keniscayaan. RESUME KEL 4 Monitoring Policy Outcome A. Konsep Monitoring dalam Analisis Kebijakan Monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang di gunakan untuk menghasilkan informasi tentang sebab-akibat dari kebijakan publik. Monitoring ini memerlukan analisis yang menggambarkan hubungan anatara pelaksanaan program kebijakan dan outcome-nya dengan sumber utamanya pengetahuan tentang pelaksanna kebijakan. Monitoring dalam arti yang sederhana merupakan nama lain untuk usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kebujakan publik. B. Fungsi Monitoring Kebijakan Pendidikan Monitoring yang di lakukan memiliki 4 fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu: 1. Kepatuhan. Monitoring membantu menentukan apakah kegiatan dari program administrator, staf, dan stakholder sesuai dengan standar dan prosedur yang telah di buat oleh legislatif, lembaga pembuat undang undang, dan lembaga profesional. 13 2. Auditing. Monitoring membantu menentukan apakah sumber sumber dan jasa yang di tujukan untuk kelompok sasaran dan yang berhak menerimanya (individu, keluarga, pemerintah daerah) telah sampai kepada mereka. 3. Akunting. Monitorng menghasilkan informasi yang membantu dalam akunting sosial dan perubahan ekonomi yang mengikuti implementasi seperangkat kebijakan publik dan program yang lalu. Perubahan dalam mutu kehidupan dapat di monitor dengan indikator sosial seperti rata rata pendidikan. 4. Penjelasan/eksplanasi. Monitoring juga menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa outcome dari kebijakan publik dan programnya berbeda. Sebagai contoh eksperimen sosial dalam pengadilan kejahatan, pendidikan dan kesejahteraan social membantu kita menemukan dan program yang berjalan paling baik. C. Sumber Informasi Untuk memonitor kebijakan publik menurut berbagai isu yang ada, maka kita memerlukan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan valid. Informasi tentang outcome kebijakan biasanya di himpun secara teratur, dikumpulkan berdasarkan pertimbangan waktu dengan sumber dana nya dari pemerintah federal, negara bagian dan pemerintah lokal, lembaga penelitia swasta dan unuversitas. Sejumlah informasi ini biasanya bersifat umum, contohnya informasi tentang sosial, ekonomi, dan demokrafi dari penduduk, sementara yang lainya lebih khusus, misalnya tentang suatu wilayah, provinsi, dan kelompok masyarakat. D. Jenis- jenis hasil kebijakan Dalam monitoring hasil kebijakan, kita harus membedakan antara dua jenis akibat, yaitu keluaran (output) dan dampak (impact) keluaran kebijakan adalah barang-barang , jasa, atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran dan kelompok penerima (beneficiaries). Untuk 14 memonitoring keluaran kebijakan dan dampaknya, kita perlu mengetahui kelompok sasaran tidak selalu kelompok penerima. E. Jenis-jenis tindakan kebijakan Pada umumnya, tindakan kebijakan memiliki dua tujuan, yaitu regulasi dan alokasi. Tindakan regulatif dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sementara tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan berupa uang, waktu, tenaga dan alat. Baik tindakan regulatif maupun alokatif memiliki konsekuensi yang bersifat disributif. Tindakan regulatif dan alokatif diimplementasikan oleh badan-badan pusat, pemerintah pusat, dan kabupaten dalam bentuk program dan proyek. F. Definisi dan Indikator Salah satu hal yang sulit dalam analisis kebijakan publik adalah bahwa kita kadang-kadang tidak memiliki definisi yang tepat bagi suatu variabel. Untuk itulah, sebaiknya kita membuat dua jenis definisi tentang suatu variabel:definisi konsep dan operasional. Definisi konsep memberikan makna dari kata yang digunakan untuk menjelaskan variabel dengabn mengunakan persamaan katanya. Dan definisi operasional memberikan makna bagi suatu variabel dengan memerinci operasi (tindakan) apa yang disyaratkan untuk dilakukan agar dapat mengalami atau untuk mengukurnya. G. Pendekatan pendekatan dalam monitoring Monitoring itu sangat penting dalam analisis kebijakan. namun, ada banyak cara untuk monitoring keluaran dan dampak kebijakan sehingga kadang kadang sulit bagi kita untuk membedakan monitoring dengan riset sosial pada umunya. Pendekatan pendekatan dapat lebih mudah di mengerti dalam 2 istilah utama. 1. Jenis jenis pengendalian. 2. Jenis-jenis informasi yang dibutuhkan.pendekatan monitoring dapat pula berbeda menurut informasi yang mereka butuhkan. 15 H. Teknik –teknik monitoring Monitoring, tidak sebagaimana metode analisis kebijakan lain, tidak menggunakan prosedur yang secara jelas berhubungan dengan pendekatan alternatif. Namun, banyak teknik yang sama dapat diterapkan untuk masing-masing dari keempat pendekatan monitoring; akuntansi sistem sosial, pemeriksaan sosial, eksperimentasi sosial, dan sintesis riset sosial. 1. Sajian Grafik Banyak informasi tentang hasil kebijakan disajikan dalam bentuk grafik, yaitu gambar yang mewakili nilai dari satu atau lebih variabel tindakan atau hasil. Sajian grafik dapat digunakan untuk melukiskan sebuah variabel pada satu titik waktu atau lebih, atau untuk merangkum hubungan antara dua variabel. 2. Indeks Gini Kurva Lorenz menampilkan pendapatan di antara keluarga-keluarga pada dua titik waktu. Kurva Lorenz dapat pula digunakan untuk menampilkan distribusi populasi atau suatu kegiatan di antara unit-unit organisasi spasial seperti kota. 3. Tampilan Tabel Cara lain yang berguna untuk memonitor hasil kebijakan adalah dengan membuat tampilan tabel. Sebuah tabel dimaksudkan untuk merangkum gambaran penting dari sebuah variabel atau lebih. 4. Analisis Berkala Terkontrol Analisis berkala terkontrol (controled-series analysis) memanfaatkan satu atau lebih kelompok kontrol bagi suatu desain seri waktu terinterupsi. 5. Analisis Diskontinu Regresi Setelah mengulas prosedur penghitungan analisis korelasi dan regresi, kita sekarang akan mempelajari analisis diskontinu regresi. 16 RESUME KEL 5 Evaluation Policy Performance A. Evaluasi kebijakan pendidikan Setelah masyarakat kebijaksanaan dalam diimplementasikan, implementasi, kemudian serta melibatkan dievaluasi. Evaluasi kebijaksanaan tersebut perlu dilakukan, agar diketahui letak kekurangan, kelebihan, keberhasilan dan kegagalannya. Pada bagian ini akan dibahas : alasan-alasan perlunya evaluasi, batasan evaluasi, macam- macam evaluasi, karakteristik evaluasi, cakupan, aktor-aktor evaluasi, dan problema-problema evaluasi. 1. Alasan – alasan perlunya evaluasi Mengapa evaluasi kebijaksanaan diperlukan? Sebagaimana kegiatan-kegiatan lain, evaluasi ini juga diperlukan berkaitan dengan kebijaksanaan ini. Evaluasi kebijaksanaan dilakukan dengan maksud: a. Mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak, b. Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijaksanaan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan ataukah belum. 17 c. Mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijaksanaan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional di mana kebijaksanaan tersebut dilaksanakan. d. Mengetahui seberapa jauh suatu rumusan kebijaksanaan telah dapat diimplementasikan. e. Mengetahui seberapa jauh suatu rumusan kebijaksanaan telah dapat diimplementasikan. f. Mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijaksanaan terhadap khalayak yang bermaksud dituju oleh kebijaksanaan, dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijaksanaan. g. Mengetahui apakah risiko-risiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik ataukah tidak. h. Mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijaksanaan. 2. Batasan evaluasi kebijakan pendidikan Evaluasi adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan ataukah tidak, terlaksana ataukah tidak, berhasil sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak.Berarti, evaluasi kebijaksanaan adalah suatu aktivias yang bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kebijaksanan tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak, telah berhasil sebagaimana yang diharapkan ataukah belum. Jika diartikan secara bebas, evaluasi kebijaksanaan adalah suatu kegiatan yang didesain untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya. 3. Macam – macam evaluasi kebijaksanaan pendidikan Evaluasi kebijaksanaan pendidikan dapat digolongkan sesuai dengan berbagai macam sudut tinjau. Penggolongan dengan berbagai macam sudut tinjau ini, justru akan memperkaya khazanah perspektif 18 evaluasi kebijaksanaan.Dengan demikian, hakikat evaluasi kebijaksanaan ini akan tertangkap secara jelas. Ditinjau dari segi waktu mengevaluasi, evaluasi kebijaksanaan pendidikan dapat digolongkan menjadi dua.Pertama, yang berasal dari pandangan linier, evaluasi dilaksanakan setelah implementasi kebijaksanaan. Berarti, menurut pandangan linier ini, yang dievaluasi terutama adalah implementasi kebijaksanaan.Kedua, yarg berasal dari pandangan komprehensif, evaluasi dilaksanakan di hampir setiap tahap proses kebijaksanaan.Evaluasi dilaksanakan baik pada saat perumusan, legitimasi, komunikasi, implementasi, partisipasi bahkan terhadap evaluasinya sendiri. Setiap tahapan proses kebijaksanaan senantiasa dievaluasi, dan setelah itu kemudian diadakan perbaikan. 4. Cakupan evaluasi kebijaksanaan pendidikan Sebagaimana disebutkan pada halaman-halaman sebelumnya bahwa implementasi kebijaksanaan pendidikan berada di tingkattingkat nasional, wilayah dan daerah. Maka, disetiap tingkat tersebut, evaluasi kebijaksanaan pendidikan dilaksanakan. Organisasi pendidikan yang secara hierarkis mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah, sama-sama mengadakan evaluasi atas kebijaksanaankebijaksanaan yang dibuat masing-masing. Apa saja yang dievaluasi, sangat bergantung kepada pen- dekatan yang dipakai. Menurut pendekatan input, keberhasilan belumnya kebijaksanaan banyak ditentukan oleh inputnya. Input pendidikan yang heterogen, haruslah dilihat satu persatu sebagai penyebab berhasil tidaknya pendidikan, bermutu tidaknya lulusan pendidikan. 5. Problema evaluasi kebijaksanaan pendidikan Banyak problema yang dialami dalam aktivitas mengevaluasi kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan pendidikan. Problema- problema tersebut adalah sebagai berikut : a. Bila tujuan kebijaksanaan tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan tujuan demikian, lazimnya diakibatkan oleh adanya kompromi dan 19 konsensus yang dipaksakan pada saat formulasi kebijaksanaan. Kompromi dan konsensus demikian lazim dipaksakan, karena memang dimaksudkan untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya. b. Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran ichijaksanaan tersebut. Ini menyulitkan evaluasi kebijaksanaan, oleh karena masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh kebijaksanaan, mungkin juga sudah berubah dan bahkan berganti dengan masalah lainnya. c. Tak jelasnya masalah, sumber masalah dan gejala masalah. Ketidakjelasan demikian, bisa jadi karena antara masalah, sumber masalah dan gejala masalah sudah tumpang tindih. d. Terkaitnya antara masalah satu dengan masalah lain. Sebagai contoh; sukar memisahkan antara masalah kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. B. Fungsi Evaluasi Fungsi Evaluasi Evaluasi dalam analisis kebijakan memainkan sejumlah fungsi utamit Berikut ini beberapa fungsi dari evaluasi kebijakan. Pertama, yang paling penting evaluasi memberi informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metodemetode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. C. Kriteria Evaluasi Kebijakan 20 Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai. Hal ini karena hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa masalahmasalah kebijakan dibuat jelas atau teratasi dengan baik. D. Sifat Evaluasi Kebijakan Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta (apakah sesuatu ada) atau aksi (apakah yang harus dilakukan) tetapi nilai (berapa nilainya). Karena itu, evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. E. Jenis-Jenis evaluasi kebijakan 1. Evaluasi Semu Evaluasi semu (Pseudo evahuation) adalah jenis evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipereaya mengenai hasil kebijakan, tanpa benusaha unhnk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil- hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keselurahan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran entang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (seif evident) atau tidak terjadinya kontroversial. 21 2. Evaluasi Formal Evaluasi formal (formal evaluation) merupakan jenis evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valld dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, tetapi evaluasi hasil tersebut dilakukan atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. 3. Evaluasi keputusan teoretis Evaluasi keputusan teoretis (Decision-Theoretic Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode dekriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat di pertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. F. Proses Evaluasi Kebijakan Kebijakan Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas yang dirancang untuk menilai keuntungan dari suatu kebijakan atau program yang telah dibuat. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa spesifikasi kriteria aaluasi itu beragam, begitu pula teknik dan metode analisisnya. Dalam hal ini, evaluasi bisa berbentuk apa saja. Evaluasi ini bisa muncul di berbagai tingkatan pemerintahan atau di luar pemerintahan. Waktu pelaksanaan evaluasi juga beragam ada yang membutuhkan hanya beberapa menit, hari, minggu, bulan bahkan tahun dengan penelitian dan kajian yang mendalam. 22 CONTOH KASUS ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PEMILIHAN MODEL TRANSPORTASI DI DKI JAKARTA DENGAN ANALISIS KEBIJAKAN PROSES HIRARKI ANALITIK ( Haryono Sukarto, 2006 ) 1. MASALAH KEBIJAKAN Kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di jalan-jalan dalam kota Jakarta, akhir-akhir ini telah semakin bertambah, sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas, terutama di jalan-jalan protocol dan jalan-jalan utama lainnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor bias disebabkan oleh 2 hal, yakni semakin banyaknya produksi kendaraan bermotor dan tidak amannya angkutan bis kota. Kondisi ini mendorong masyarakat lebih memilih untuk memilki kendaraan pribadi. Beberapa factor penyebab beralihnya pengguna angkutan umum kepada angkutan pribadi, anatar lain : a. Aktivitas ekonomi belum mampu dilayani oleh angkutan umum yang memadai. b. Meningkatnya harga tanah dipusat kota akan menyebabkan lokasi pemukiman jauh dari pusat kota atau bahkan sampai keluar kota yang tidak tercakup oleh system jaringan layanan angkutan umum. c. Dibukanya jalan baru akan merangsang pengguna angkutan pribadi, karena biasanya dijalan baru tersebut pada saat itu belum terdapat layanan angkutan umum. 23 d. Tidak tersedianya angkutan lingkungan atau angkutan pengumpan yang dapat menjembatani perjalanan dari – samapai ke jalur utama layanan angkutan umum. e. Kurang terjaminnya kondisi rasa aman dan ketepatan waktu yang diinginkan penumpang dalam pelayanan angkutan umum. Selanjutnya kemacetan lalu lintas masih dipengaruhi lagi oleh rendahnya kinerja lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan transportasi perkotaan, yang merupakan permasalahan structural, disamping tidak adanya keterpaduan antara perencanaan tata guna lahan dan perencanaan transportasi, rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum, serta rendahnya tingkat disiplin pemakai jalan. Dengan demikian jelas diperlukan adanya suatu kebijakan yang terpadu yang dirumuskan secara konferhensif melalui pentahapan yang terstruktur, untuk dapat membenahi masalah transportasi di kota Jakarta. 2. PERAMALAN Kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain : a. Kondisi jalan dan lingkungan, berkatitan dengan waktu, biaya, dan jarak. b. Jenis kendaraan bermotor juga mempengaruhi pemilihan lintasan atau ruas jalan yang akan dilalui kendaraan tersebut. c. Pengemudi atau penumpang kendaraan juga menentukan dalam pemilihan lintasan yang akan dilalui. 3. REKOMENDASI Jaringan transportasi diperkotaan terjadi sebagai interaksi antara transport, tata guna lahan, populasi dan kegiatan ekonomi disuatu wilayah perkotaan. Transportasi sangat berhubungan dengan adanya pembangkitan ekonomi disuatu daerah perkotaan, guna memacu perekonomian setempat, untuk menciptakan lapangan kerja, dan untuk menggerakkan kembali suatu daerah. Konsep transportasi adalah adanya pergerakan berupa perjalanan dari asal sampai ke tujuan. Asal dapat berupa rumah, sehingga perjalanan yang dilakukan disebut home base trip, menuju kepada tujuan berupa kegiatan yang akan dilakukan, seperti kegiatan social dan kegiatan usaha. 24 System transportasi terdiri atas sub system prasarana, sub system sarana, sub system kegiatan, dan sub system pergerakan yang saling berinteraksi membentuk suatu system transportasi. 4. PEMANTAUAN Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi yang akan terjadi sebagai akibat dari perencanaan itu sendiri, akan menimbulkan keruwetan lalu lintas dikemudian hari, yang dapat berakibat dengan meningkatnya kemacetan lalu lintas, dan akhirnya meningkatnya pencemaran udara. Beberapa upaya dalam rangka penerapan rekayasa da pengolahan lalu lintas, antara lain perbaikan system lampu lalu lintas dan jaringan jalan, kebijaksanaan perparkiran, serta pelayanan angkutan umum. Jelas, bahwa perencanaan system transportasi akan berdampak terhadap penataan ruang perkantoran, terutama terhadap prasarana perkotaan, terutama terhadap prasarana perkantoran. Untuk menghindari dampak yang bersifat negatif, perlu diterapkan system perencanaan yang memadai serta system koordinasi interaktif dengan melibatkan berbagai instansi yang terkait. Sebagai contoh permasalahan transportasi diperkotaan khususnya di DKI Jakarta, yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi : a. Sarana dan prasarana lalu lintas yang terbatas. b. Manajemen lalu lintas yang belum berfungsi secara optimal. c. Pelayanan angkutan umum penumpang belum memadai. d. Disiplin pemakai jalan masih rendah. 5. EVALUASI Perlunya system perencanaan yang baik yakni : a. Pengadaan rute jalan alternative untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, atau pengaturan jalan satu arah. b. Pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. c. Pengendalian kecepatan kendaraan bermotor dijalan dalam kota. 25 26

Judul: Tugas Uas

Oleh: Tania Suci Ramadani


Ikuti kami