Tugas Mandiri

Oleh Muhamad Andrea

175,2 KB 11 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Mandiri

TUGAS MANDIRI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN D I S U S U N O L E H NAMA : M ANDREA RISWANTO SUBANDI NPM : 170210059 UNIVERSITAS PUTERA BATAM 2018 DAMPAK KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME Korupsi, kolusi, dan nepotisme, disingkat KKN, telah mengakar dalam sendi- sendi kehidupan bangsa Indonesia. Seakan ketiga hal tersebut merupakan bagian dari adat istiadat mereka dan sudah biasa terjadi. Ironinya, bahkan telah muncul stigma yang menyatakan bahwa KKN merupakan salah satu dari sekian pilihan menuju hidup lebih baik tanpa memperdulikan akibatnya bagi orang lain. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Indonesia termasuk negara yang cukup kaya. Penghasilannya pun cukup melimpah. Hanya saja uang tersebut sebagian diserap oleh keegoisan para pelaku tindak KKN. Alhasil mereka dapat memperkaya diri sedangkan rakyat menderita. Diasumsikan seorang koruptor mengkorupsi uang senilai 1 milyar rupiah. Apabila saat itu ia tidak jadi mengkorupsi uang, tentu saja uang itu akan lebih bermanfaat lagi untuk kesejahteraan rakyat. Uang tersebut dapat digunakan untuk menggaji pegawai-pegawai negeri, memperbaiki jalan yang rusak, atau untuk kepentingan bersama lainnya. Itu baru 1 milyar yang dikorupsi satu koruptor. Padahal biasanya koruptor kelas teri sekalipun bisa menggaet uang sebesar puluhan milyar rupiah. Dan jumlah koruptor lebih dari satu, bahkan banyak. Belum ditambah dengan koruptor kelas kakap dan koruptor yang cuma ikut-ikut dapat kucuran. Menimbang dari itu, dapat disimpulkan bahwa peberantasan KKN sangatlah penting. Tanpa KKN Indonesia bisa menjadi negara yang kaya, makmur, dan sejahtera. Sebenarnya, kesadaran bangsa Indonesia akan dampak negatif dari KKN sudah ada. Namun kesadaran dan kemauan untuk menghapuskannya hanya dimiliki golongan minoritas saja sedangkan mayoritas merasa baikbaik saja dengan berlangsungnya praktik KKN. Bahkan diantaranya ada pula yang menginginkan dipertahankannya budaya KKN karena dapat memberikan beberapa keuntungan dan keistimewaan. Keuntungan dan keistimewaan tersebut diantaranya adalah kemudahan memperoleh jabatan sesuai keinginan asalkan memiliki ataupun dapat membuat koneksi dengan orang dalam (orang yang bersangkutan) atau memiliki modal untuk menyuap. Selain itu, masih banyak lagi keuntungan bagi pelaku KKN (setidaknya menurut mereka KKN menguntungkan selama tidak ketahuan). Banyak cara telah diupayakan pemerintah untuk memberantas praktik KKN di Indonesia. Akan tetapi masih saja KKN merajalela di negeri ini. Sebab pada akhirnya semua usaha tersebut bergantung pada moral, mental, dan tingkat kesadaran masing-masing individu sedangkan keadaan moral, mental, dan kesadaran bangsa Indonesia berada pada tingkat mengkhawatirkan. Untuk mengoptimalkan usaha pemberantasan KKN, terlebih dulu harus diupayakan usaha-usaha untuk memperbaiki moral dan mental serta mendongkrak kesadaran masyarakat terutama generasi muda akan dampak negatif KKN juga kemauan dan kesadaran untuk beralih dari budaya KKN. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembelajaran dan penyusunan makalah mengenai KKN dan implementasinya. Setelah itu, akan muncul upaya penghapusannya. mempelajari Melalui seluk-beluk KKN proses tersebut, termasuk diharapkan upaya-upaya akan muncul kesadaran serta terbentuk pribadi dengan moral dan mental yang baik.  Korupsi Korupsi (dalam bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, menyogok) secara luas berarti penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Dari sudut pandang hukum, korupsi memenuhi hal-hal berikut ini; 1) Perbuatan melawan hukum 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi di antaranya (bukan semuanya) adalah; 1) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan) 2) Menggelapan dalam jabatan 3) Pemerasan dalam jabatan 4) Menerima gratifikasi (sejenis keistimewaan, diskon, atau perlakuan khusus lainnya) bagi pegawai negeri/penyelenggara negara. 5) negara); Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah-pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.  Kolusi Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri disaat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi. kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancer.  Nepotisme Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori. Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara. Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang berarti “keponakan” atau “cucu”. Pada Abad Pertengahan beberapa paus Katholik dan uskup- yang telah mengambil janji “chastity” , sehingga biasanya tidak mempunyai anak kandung – memberikan kedudukan khusus kepada keponakannya seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri. Beberapa paus diketahui mengangkat keponakan dan saudara lainnya menjadi kardinal. Seringkali, penunjukan tersebut digunakan untuk melanjutkan “dinasti” kepausan. Contohnya, Paus Kallistus III, dari keluarga Borja, mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal; salah satunya, Rodrigo, kemudian menggunakan posisinya kardinalnya sebagai batu loncatan ke posisi paus, menjadi Paus Aleksander VI. Kebetulan, Alexander mengangkat Alessandro Farnese, adik kekasih gelapnya, menjadi kardinal; Farnese kemudian menjadi Paus Paulus III. Paul juga melakukan nepotisme, dengan menunjuk dua keponakannya (umur 14 tahun dan 16 tahun) sebagai Kardinal. Praktek seperti ini akhirnya diakhiri oleh Paus Innosensius XII yang mengeluarkan bulla kepausan Romanum decet pontificem pada tahun 1692. Bulla kepausan ini melarang semua paus di seluruh masa untuk mewariskan tanah milik, kantor, atau pendapatan kepada saudara, dengan pengecualian bahwa seseorang saudara yang paling bermutu dapat dijadikan seorang Kardinal.  1) Dampak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Secara garis besar, dampak dan implementasi KKN di Indonesia terutama dalam hal kedudukan/jabatan adalah: 2) The wrong person in the wrong place. 3) Ketidakadilan di berbagai bidang. 4) Penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kesengsaraan pihak lain. 5) Ketidakselarasan antara fungsi, tujuan, dan mekanisme proses (sesuai prosedur dan hukum) dengan praktiknya. 6) Kesenjangan sosial. 7) Mendapat hukuman bagi pelaku KKN. 8) Pelanggaran hak-hak warga negara. 9) Ketidakpercayaan rakyat pada aparat negara. 10) Kesejahteraan umum Negara menjadi tergganggu 11) Demokrasi menjadi tidak lancar 12) Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 13) Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. 14) Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. 15) Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 16) Sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.  Kesimpulan Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :Latar belakang munculnya KKN di Indonesia sebagai budaya dan stigma adalah pemerintahan pada masa Orde Baru yang cenderung absolut, diktator, dan birokratis, serta praktik budaya KKN yang diperkenalkan presiden pada masa itu melalui penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Judul: Tugas Mandiri

Oleh: Muhamad Andrea


Ikuti kami