Makalah Sdm

Oleh Galih Yudha Nugraha

192,4 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Sdm

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah – langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis terpadu dan menyeluruh.Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional 2005 – 2025, dan selaras dengan kesepakatan deklarasi global dalam mewujudkan pencapaian millennium development goal (MDGs) untuk mengurangi kemiskinan sebesr 50 (lima puluh) persen pada tahun 2005 sesuai dengan agenda global MDG’s bahwa Indonesia sudah menyepakati dan berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan hingga separuhnya pada tahun 2005, dengan target jumlah angka kemiskinan 8-10% pada akhir tahun 2015. Komitmen nasional tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2010-2015 kota cilegon dibawah kepemimpinan Walikota H. Tb Iman Ariyadi S.Ag.MM.M.Si dan Wakil Walikota Drs H. Edi Ariyadi,M.Si, kedua pemimpin muda cilegon ini selanjutnya mengagas arah baru lagi pemerintahan mellaui program pro rakyat yang dituangkan kedalam salah satu bagian 5 agenda besar kepemimpinannya yaitu” agenda cilegon sejahtera” Melihat kondisi inilah akhirnya pemerintah Kota Cilegon merealisasikan program – program pro rakyat. Program pro rakyat ini ditunjukan untuk kepentingan masyarakat langsung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.Walaupun disadari bahwa program pro rakyat belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun walikota dan segenap para pemangku kepentingan di Kota Cilegon, berharap besar besar bahwa program – program pro rakyat ini mampu menyentuh ke empat unsur tersebut. Program Pro Rakyat 1 1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin dilihat dalam penulisan ini adalah : 1. Apa misi Kota Cilegon dalam rangka penguatan sumber daya manusia ? 2. Apa saja aspek yang menjadi prioritas dalam Program Pro Rakyat di Kota Cilegon? 3. Bagaimana peran Program Pro Rakyat dalam pelasanaan misi Kota Cilegon? 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Mengetahui misi Kota Cilegon dalam rangka penguatan sumber daya manusia. 2. Mengetahui aspek yang menjadi prioritas dalam Program Pro Rakyat di Kota Cilegon. 3. Mengetahui peran Program Pro Rakyat dalam pelasanaan misi Kota Cilegon. Program Pro Rakyat 2 BAB II PEMBAHASAN 2.1. Misi Kota Cilegon “Misi Pembangunan Kota Cilegon tahun 2011-2015”, adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa; 3. Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan. 4. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan. 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilah, Demokratis, Berlandaskan Hukum serta berorientasi Publik; Salah satu misi Kota Cilegon yang berhubungan erat dengan penguatan Sumber Daya Manusia yang akan dibahas dalam makalah ini adalah misi keempat yang berbunyi “Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan”. Kemudian dikeluarkannya kebijakan Program Pro Rakyat sebagai pelaksanaan misi tersebut. 2.2. Aspek-Aspek Dalam Program Pro Rakyat Program pro rakyat, yang digagas Walikota Cilegon Iman Ariyadi ini dikelompokan melalui empat aspek yang meliputi : Program Pro Rakyat 3 1. Bidang Pendidikan, yang diwakili oleh penyediaan buku paket bagi sekolah menengah swasta. Program ini didukung oleh BUMD di Kota Cilegon melalui program corporate social responsibility (CSr) dengan meluncurkan meluncurkan bantuan buku paket bagi sekolah swasta di Kota Cilegon mulai dari jenjang SMP dan SMA/SMK. Selain itu Pemerintah Kota Cilegon menanggulangi pembayaran SPP bagi seluruh siswa madrasah aliyah negeri (MAN) yang ada di Kota Cilegon. 2. Bidang Kesehatan, operasional yang posyandu diwakili dari tim oleh pemberian penggerak bantuan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP PKK) provinsi Banten, dan pemberiian honor bagi 1.755 kader posyandu dari APBD Kota Cilegon. Penyediaan ruang persalinan di puskesmas Ciwandan dari PT Chandra Asri, serta tenatng katarak dan bibir sumbing dari PT Krakatau Steel. 3. Bidang penghasilan rumah tangga (ekonomi), diwakili oleh penyaluran pinjaman modal dari PKBL, PT.KS penyaluran pembentukan wirausaha baru dari UPT-pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM), serta beberapa bantuan social dan bantuan peralatan dari APBN dan APBD Kota Cilegon. 4. Aspek lingkungan, yang diwakili oleh program percepatan pembangunan infrastruktur di 43 kelurahan, pemugaran 80 rumah tidak layak huni melalui peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) pendataan 2012 dan 350 rumah pada tahun ini. Serta pemberian bantuan forum RW dari Gubernur Banten sebesar Rp 50 juta per kelurahan dalam beberapa kesempatan Program Pro Rakyat 4 Walikota menyatakan bahwa rumusan ini bukan sekedar retorika, karena beserta segenap jajaran aparaturnya di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, senantiasa berkomitmen untuk melaksanakannya dalam wujud program dan kegiatan dan pencanganan program pro rakyat ini merupakan wujud pelaksanaan agenda Cilegon Sejatera, dan juga agenda Cilegon cerdas dan sehat. Untuk mensirnergikan program – program pro rakyat melalui dukungan kekuatan anggaran APBD sebesar kurang lebih 750 milyar pertahun, pemerintah Kota Cilegon akan berupaya mengoptimalkan potensi yang ada untuk digunakan membiayai upaya perlindungan social masyarakat, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis, serta peningkatan infrastruktur dasar pelayanan public. 2.3. Peran Program Pro Rakyat a. Aspek Pendidikan Program pro rakyat bidang pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Cilegon merupakan program yang berpihak pada rakyat dan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama masyarakat miskin atau disebut rumah tangga sasaran (RTS), dan masyarakat Kota Cilegon pada umumnya. Program pro rakyat bidang pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan di Kota Cilegon. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan UU No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pada pasal 3,yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehiudpan bangsa. Ini pula dilaksanakan sebagai bentuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam rangka mewujudkan agenda cilegon ceras 2025. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan Kota Cilegon selaku penanggungjawab terhadap pendidikan di Kota Cilegon, bertekad mewujudkan Program Pro Rakyat 5 apa yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama. Melalui 3 pilar pendidikan (pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public)langkah awal perwujudan cita – cita itu dimulai. Beberapa program pro rakyat bisang pendidikan di Kota Cilegon telah digulirkan sejak kepemimpinan Bapak Pembangunan Cilegon H Tb Aat Syaf’at S.Sos pada tahun 2006. Beberapa program dan kebijakan tersebut diantaranya: pembangunan dan rehabilitasi, pengadaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui lanjutan beasiswa dikdasmen, dan peningkatan kompetensi guru madrasah. Ditahun 2007, walikota cilegon (H Tb Aat syafaay S.Sos) juga menggulirkan kebijakan – kebijakan program pro rakyat dengan pendidikan murah, berkualitas, penghapusan DSP sekolah SMP, SMA dan SMK negeri, peningkatan kesejahteraan guru madrasah pemberian transport kepada guru daerah terpencil (luar kota), pengembangan sekolah dengan status SSN dan RSBI. Tak hanya kebijakan – kebijakan itu saja, bapak pemabngunan terus mengagas program –program pro rakyat yang pernah menjadi impian beliau agar cilegon cerdas terwujud, di tahun 2008 beliau juga mencanangkan pendidikan gratis dengan optimalisasi pelayanan pendidikan melalui lanjutan penghapusan DSP, dan SPP ( kebijakan 1 juli 2008) beasiswa dikdasmen, keagamaan, peningkatan kompetensi guru SD, SMP, SMA,SMK dan madrasah SSN dan RSBI, ISO. Kebijakan dan program ini ditunjukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pendidikan di kota cilegon khususnya agar dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas SDM di era global. Pendidikan di kota cilegon tetap diperhatikan dalam pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan baik dari sisi ekonomi, social maupun budaya, hambatan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Program itu pun diterapkan dengan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah ataupun lulusan yang tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Program Pro Rakyat 6 Kebijakan dan program ini dilakukan baik pada pendidikan formal maupun non formal seperti di selenggarakanya kelompok belajar untuk paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA/SMK/atau MA. Yang kesemuanya program ini dialokasikan anggaranya melalui APBD II Kota Cilegon, tak hanya itu saja program dalam rangka membebaskan masyarakat Kota Cilegon dari buta aksara juga dilaksanakan. Ini pula yang pada akhirnya apa yang menjadi kebijakan beliau harus kita berikan reward, terbukti bapak H. Tb Aat Syafa’at mendapatkan penghargaan dari presiden dalam rangka membebaskan Kota Cilegon dari masyarakat buta aksara pada tahun 2009 (penghargaan pembebasan buta aksara Tk. Dasar) dan pada tahun 2010 (penghargaan pembebasan buta aksara Tk Madya). Kebijakan – kebijakan tersebut terus dikembangkan di tahun 2009 dan 2010 di masa kepemimpinanya berakhir. Sebagai bukti nyata akan keseriusanya dalam bidang pendidikan, Walikota sepuh H Tb Aat Syafa’at, diberikan penghargaan oleh masyarakat sebagai bapak pembangunan bidang pendidikan. Kebijakan kebijakan Aat syafa’at yang peduli akan pendidikan mengalir ke darah putranya, Walikota Cilegon H.Tb Iman Ariadi, S.Ag,MM,M.Si di usia kepemimpinanya yang masih diukur dengan usia seumur jagung, Walikota H Tb Iman Ariadi membuat gebrakan dengan mencanangkan program dan kebijakan kebijakan pro rakyat khususnya dalam bidang pendidikan. B. ASPEK KESEHATAN Kesehatan adalah hak fundamental setiap individu, kesehatan merupakan investasi, pangkal kecerdasan, produktivitas dan kesejahteraan manusia. Derajat Program Pro Rakyat 7 kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi penentu index kualitas manusia (human development index) suatu Negara. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggungjawab terhadap kesehatan penduduknya termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemenuhan hak tersebut menghadapi kendala biaya, karena pendanaan kesehatan yang amat terbatas dan disertai kenaikan biaya pemeliharaan kesehatan. Melihat kondisi inilah maka pemerintah kota cilegon menjadikan aspek kesehatan sebagai bagian dari prioritas pembangunan dan memasukan kesehatan kedalam agenda besar pembangunan Kota Cilegon yakni agenda cilegon sehat dan cerdas. Agenda pembangunan ini selanjutnya diimplementasikan melalui berbagai Program kesehatan melalui program yang berbasis pro rakyat seperti peningkatan infrastruktur kesehatan dalam rangka menunjang pelayanan Program Pro Rakyat 8 kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau, hingga layanan kesehatan gratis di RSUD kelas III serta memberikan jaminan kesehatan gratis di RSUD kelas III serta memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui jamkesmas dan jamkesda Dalam hal membangun infrastruktur kesehatan dilakukan secara merata dan memadai hingga ke tinngkat keluarahan, baik dalam bentuk penyediaan kesehatan desa, peningkatan puskesmas menjadi puskesmas dengan tempat perawatan, peralatan media yang cukup, pengobatan yang cukup, serta kebutuhan – kebutuhan lainnya. JUMLAH FASILITAS KESEHATAN DI KOTA CILEGON TAHUN 2011 Pembangunan bidang kesehatan ditunjukan dengan semakin meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya angka harapan hidup ( AHH) dari 68,45 tahun (tahun 2007) menjadi 68,49 tahun (tahun 2008) 68,53 (tahun 2009), 68,58 (tahun 2010). Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan peluang hidup penduduk Kota Cilegon bertambah. Program Unggulan 1. Pembebasan biaya kesehatan Salah satu upaya untuk memperluas akses layanan kesehatan, di tahun 2008 Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya rawat inap kelas III di RSUD serta pelayanan kesehatan dasar di seluruh puskesmas di Kota Program Pro Rakyat 9 Cilegon. Jumlah kunjungan pasien kelas 3 gratis dan total kalim tahun 2009 – 2012 2.Jamkesda Sebagai perwujudan UU No. 40 tahun 2004 tentang system jaminan social nasional, pemerintah daerah memberikan asuransi kesehatan mellaui program jamkesda yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program jamkesda. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Cilegon dalam rangka peningatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Cilegon, meningkatnya kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terwujudnya masyarakat Kota Cilegon yang sehat, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan HDI (human development index) Jumlah kunjungan pasien rawat jalan Tahun 2010-2010 Program Pro Rakyat 10 jamkesmas dan jamkesda Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Cilegon pada awal tahun 2008 telah berubah menjadi kelas B, dari sebelumnya kelas C, berdasarkan SK menteri kesehatan RI No 173/Menkes/SK/II/2008 tertanggal 13 februari 2008 perubahan kelas ini terkait dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana medis di rumah sakit ini terkait dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana medis di rumah sakit milik pemerintahan kota cilegon. Dalam upaya peningkatan layanan kesehatan dasar, pemerintah Kota Cilegon telah meningkatkan puskesmas pulomerak, cibeber, ciwandan menjadi puskesmas rawat inap. C.ASPEK PEMBERDAYAAN EKONOMI Program Pro Rakyat 11 PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KECAMATAN (PEM BK)MELALUI PROGRAM ONE DISTRICT ONE BILLION FOR ENTREPENEURSHIP Sesuai kerangka otonomi daerah, pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakatnya. Sejalan dengan hal itu, sejak kota ini terpisah dari kota serang tahun 1999 lalu, kota ini terbukti telah mampu menjalankan tanggungjawab itu dengan baik diantaranya dengan digulirkanya berbagai program pro rakyat sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Program pro rakyat merupakan program yang berpihak pada rakyat dan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama masyarakat miskin atau disebut rumah tangga sasaran (RTS) program pro rakyat dilaksanakan sebagai bagian dari satu upaya penguatan dalam sector ekonomi. Hal ini perlu dilakukan karena dari hasil analisa kemiskinan partisipasi yang dilakukan pada tahun 2010 dalam rangka penyusunan strategi penanganan kemiskinan daerah (SKPD) Kota Cilegon, bahwa 69% permasalahan RTS adalah sector ekonomi. Program ini penting untuk dilaksanakan karena dari 3 (tiga) indicator pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli (pendapatan) masyarakat, sector pendapatan masyarakatnya yang perlu ditingkatkan saat ini. Untuk itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi program prioritas yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan agenda cilegon sejahtera. Dalam upaya mempertajam strategi percepatan penanhggulangan kemiskinan, pada tanggal 6 april 2011 diadakan diskusi dengan pakar ekonomi pemabngunan universitas Indonesia dengan Walikota beserta SKPD terkait, dimana pada saat itu digagas oleh Walikota untuk menggulirkan program pro rakyat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kecamatan one district one billion “ satu kecamatan satu milyar untuk wirausaha” sebagai wujud implemntasi dari agenda cilegon sejahtera sebagai face ketiga program pro rakyat di Kota Cilegon. Program Pro Rakyat 12 Untuk fase pertama program pro rakyat Kota Cilegon telah digulirkan pada tahun 2008 oleh Bapak Pembangunan Cilegon H Tb Aat Syafaat S.Sos M.Si melalui pemikirannya masyarakat Kota Cilegon senyatanya telah merasakan manfaat pelayanan pendidikan gratis, biaya pelayanan puskesmas gratis, dan biaya perawatan kelas III RSUD gratis. Selanjutnya fase kedua program pro rakyat Kota Cilegon telah di canangkan pada awal tahun ini dengan meluncurkan program percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan RT/RW mellaui pola padat karya yang dilaksanakan LPM di masing – masing kelurahan. Program pro rakyat pada fase ketiga one district one billion ini ditunjukan kepada calon wirausaha baru, serta pelaku usaha ekomoni mikro dan kecil yang tengah meretas jalan untuk berusaha, mereka yang ingin mengembangkan ekonomi keluarga, dan juga mereka yang ingin mengembangkan kapasitas usahanya. Dengan digulirkannya program, yang secara teknis akan dilakukan oleh UPT pemberdayaan ekomoni masyarakat (UPT PEM), diharapkan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dalam mengekses permodalan yang cepat, mudah dan murah. Konsep pelayanan yang diberikan berbasis kecamatan, dimana UPT PEM akan berada di setiap kecamatan. Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pelayanan permodalan. Adapun hasil yang ingin dicapai pemerintah untuk jangka pendek adalah dapat teratasinya permasalannya usaha mikro kecil (UMK) dalam mengakses modal, pasar dan tekhnologi. Khusus untuk permodalan diharapkan UMK yang terjerat pelepas uang (bank keliling) dengan tingkat bunga yang tinggi 20 -30 % perbulan dapat tertolong atau terbantu, mellaui pinjaman modal yang disalurkan UPT PEM dengan tingkat suku bunga hanya 3-6%. Sedangkan hasil jangka panjang yang ingin dicapai adalah pendapatan UMK meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), selain itu dengan tumbuh berkembangnya UMK akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Program Pro Rakyat 13 Selain itu program ini juga dilakukan untuk mendekatkan lembaga UPT PEM ketengah – tengah masyarakat, bersifat sederhana, tidak membuat program ini hadir ditengah – tengah masyarakat untuk menjangkau masyarakat dan terjangkau oleh masyarakat.Untuk merealisasikan program ini, pemerintah Kota Cilegon menggandeng PT Krakatau Steel (persero) Tbk, melalui divisi PKBL yang mengalokasikan anggaran program 1 kecamatan I milyar untuk wirausaha. Komitmen tersebut dituangkan dalam perjanjian antara pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel (persero) Tbk, tentang pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT.KS. Harapan terbesar yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui program ini adalah masyarakat mandiri secara ekonomi, dalam artian masyarakat mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan dirinya dan keluarga. Biasanya masyarakat yang belum mandiri secara ekonomi termasuk dalam kategori masyarakat miskin, karena kualitas SDMnya rendah, mereka tidak dapat bersaing untuk memperoleh pekerjaan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah merubah pola piker, sikap dan perilu untuk menjadi manusia produktif mellaui peningkatan kualitas SDM, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi wirausaha mellaui program perintisan usaha. Adapun program riil pemerintah untuk memberikan entrepreneurship atau wirausaha agar masyarakat focus pada pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan adalah sejak tahun 2004 dengan nama program “ penumbuhan wirausaha baru (WUB)”, krang lebih sudah 2.600 WUB yang sudah dilatih, dimagangkan dan diberikan pinjaman modal usaha oleh UPT PEM. Dalam program lima tahun kedepan pemerintah juga telah mencanangkan untuk menciptakan lebih dari 2500 WUB, serta mengembangkan 1000. Lebih pelaku usaha mikro kecil yang berasal dari masyarakat Kota Cilegon. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (RTS), meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha, serta mewujudkan usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi yang tangguh dan mandiri dengan sasaran, RTS (rumah tangga sasaran), usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi. Program Pro Rakyat 14 DATA UNIT CAPAIAN PELAKSANA 1 KECAMATAN TEKNIS MASYARAKAT 1 MILYAR PEMBERDAYAAN EKONOMI (UPT PEM) PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN (BPMKP) KOTA CILEGON jenis pinjaman pada program ini diantaranya : perintisan usaha sasaran RTS, penguatan usaha sasaran UMK Non RTS termasuk koperasi, dan pengembangan usaha, sasaran UMK dan koperasi. Program Pro Rakyat 15 Pola pinjaman 1. Biaya/Jasa administrasi pinjaman 2. Jangka waktu pinjaman 3. Jenis usaha 4. Angsuran pinjaman D. : 0-6% per tahun : 1 bulan – 24 bulan (2 tahun) : perdagangan, jasa, pengolahan, pertanian : harian/ mingguan/ bulanan ASPEK LINGKUNGAN PERCEPATAN RT/RW PEMBANGUNAN MELALUI POLA INFRASTRUKTUR PADAT KARYA LINGKUNGAN OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN(LPMK) Pembangunan infrastruktur lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan daerah ,hal ter sebut di di sebabkan karena implikasi atau dampak ketersediaan infrastruktur lingkungan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat . lingkungan masyarakat akan menjadi lebih tertata, bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal. Kondisi pada tahun 2010, dari data yang ada, ternyata masih banyak infrastruktur lingkungan (RT/RW) yang belum tertata baik, seperti jalan/gang masih tanah dan saluran air/drainase belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan lingkungan terlihat.”kumuh” dan tidak sehat. Untuk itu, diperlukan percepatan pemabngunan infrastruktur lingkungan. Selain permasalahan infrastruktur lingkungan, terdapat pula permasalahan – pengangguran dan kemiskinan yang memerlukan langkah – langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Pengangguran di Kota Cilegon berdasarkan Cilegon dalam angka tahun 2011 berjumlah 83.903 jiwa (19.84%), sedangkan jumlah RTS berdasarkan hasil pendataan PPLS-BPS tahun 2008 sebanyak 15.961 RTS. Program Pro Rakyat 16 Senyatanya, bahwa permasalahan – permasalahan pemabngunan tidak bias ditangani hanya oleh pemerintah, tetapi perlu melibatkan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam percepatan pembangunan infrastruktur lingkungan ini, yang pekerjaannya sederhana, tidak memerlukan tenaga ahli dan alat berat, dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan pola padat karya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat sangat tepat dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena melibatkan partisipasi masyarakat dari mulai perencanaa, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi sampai kepada memelihara hasil kegiatan yang telah dikerjakanya. Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat akan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatannya menuju kemandirian masyarakat. LPM sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, yang merupakan mitra kerja pemerintah keluarahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat tepat untuk mengelola program pro rakyat “percepatan pemabnguanan infrastruktur RT/RW mellaui pola padat karya” ini. Tujuan program percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan RT/RW melalui 1. pola padat karya yang dikelola oleh LPMK adalah: Meningkatkan partisipasi, kebersamaan, tanggung jawab dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan. 2. Meningkatkan peran LPMK sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 3. Mewujudkan perencanaan pemabngunan infrastruktur yang partisipasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. 5. Mendayagunakan tenaga kerja local/setempat, dengan prioritas RTS Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntable, efektif dan efisien Target group kegiatan ini adalah rumah tangga sasaran (RTS), pengangguran, Program Pro Rakyat 17 pengurus LPMK. Adapun hasil akhir yang diharapkan dari program ini adalah terwujudnya infrastruktur lingkungan RT/RW yang lebih baik, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan meningkatnya partispasi masyarakat dalam pemabangunan, dan timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap dalam kesungguhnya pemerintah kota cilegon dalam mensejahterakan masyarakat. Pendekatan Pemberdayaan (empowerment), yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1. Partisipasi yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif kdalam proses pemabangunan, 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat mellaui pelaksanaan berbagai program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan 3. Keterpaduan, memadukan pelaksanaan kegiatan antar pemangku kepentingan dengan pengelola padat karya; 4. Pendekatan kelembagaan, melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. ALOKASI DANA Dana kegiatan program ini sebesar Rp. 100.000.000,- per keluarahan diperuntukan: 1. Biaya Operasional tim pelaksana teknis kegiatan (TPTK) padat karya tingkat kelurahan perempuan (perencannan, pelaksanaan dan pelaporan)sebesar Rp. 10.000.000,- Program Pro Rakyat 18 2. Penguatan kelembagaan LPMK sebesar Rp. 5.000.000,- 3. Biaya peningkatan kualitas SDM RTS sebesar Rp. 10.000.000,- digunakan untuk kegiatan pelatihan/kursus bagi RTS, dangan tujuan untuk mencetak RTS menjadi pekerja atau menjadi wirausaha, seperti: • Pelatihan satuan pengamanan • Pelatihan montir/perbengkelan • Pelatihan las • Kursus menyetir mobil, sekaligus pembuatan SIM • Kursus computer • Kursus kecantikan/salon • Dll. 4. Pembangunan infrastruktur lingkungan RT/RW • Dana kegiatan sebesar Rp. 75.000.000 digunakan untuk upah kerja dan pembangunan sarana dan prasarana social ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan dan prioritas hasil musrenbangkel: • Jalan lingkungan RT/RW jalan tembus/gang, pemasangan pavingblok • Drainase/gorong-gorong • Tanggul pencegahan banjir/longor • Tembok penahan tanah (TPT) • Sarana dan prasarana air bersih. Program Pro Rakyat 19 CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN POLA PADAT KARYA OLEH LPMK Program Pro Rakyat 20 BAB III KESIMPULAN Program Pro Rakyat adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk membantu pelaksanaan Misi Kota Cilegon yang terdiri dari aspek Pendidikan, aspek Kesehatan, Bidang penghasilan rumah tangga (ekonomi), dan Aspek lingkungan. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini misi kota Cilegon dapat tercapai dengan baik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak dapat terlaksan dengan apabila tidak ada dukungan penuh dari masyarakat. Jadi sinergitas antara masyarakat dan pemerintah adalah hal yang utama. Program Pro Rakyat 21 DAFTAR PUSTAKA http://cilegon.go.id/civ4/index.php/pemerintahan/program-pro-rakyat-kotacilegon diakses pada 22 Mei 2015 http://www.cilegon.go.id/civ4/index.php/pemerintahan/visi-dan-misi diakses pada 23 Mei 2015 http://www.davishare.com/2015/01/-pengembangan-sumber-daya.html pada 24 Mei 2015 Program Pro Rakyat 22 diakses

Judul: Makalah Sdm

Oleh: Galih Yudha Nugraha


Ikuti kami