Isi Makalah

Oleh Zenia Fiska

231 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Isi Makalah

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar negara berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan dinegara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya (Booth dan Sundrum, 1987). Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan sosial maupun politik di masa yang akan datang. Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah Distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Dalam distribusi pendapatan baik antar kelompok berpendapatan, antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antar kawasan dan propinsi dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. 2 Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya, sektor primer dan industri berat, merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal. kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat‐alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan 3 struktural juga sering dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator‐indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan. B. Tujuan 1. Mengetahui pengertian kemiskinan 2. Mengetahui cara mengukur kemiskinan 3. Mengetahui penyebab kemiskinan 4. Mengetahui apa saja yang harus diprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan C. Rumusan Masalah 1. Konsep-konsep tentang kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan di negara berkembang 3. Faktor-faktor menyebabkan kemiskinan 4. Kebijakan yang diambil oleh negara untuk mengatasi permasalahan tersebut D. Manfaat Selain untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan di STIE Tamansiswa Banjarnegara. Hasil dari penyusunan makalah ini diharapkan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan strategi pengentasan kemiskinan di negara berkembang. 4 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Kemiskinan Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. 2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. 3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. 5 Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective dan subjective. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset, dan alat- alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. 6 Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan. B. Mengukur Kemiskinan Berikut ini adalah beberapa model yang digunakan untuk mengetahui dan atau mengukur tingkat kemiskinan. 1. Model Tingkat Konsumsi Pada awal tahun 1970-an, Sayogyo menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Dia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Tabel 2.1 Ekuivalen Konsumsi Beras Kriteria Melarat Sangat Miskin Miskin Pedesaan (Kg/orang/tahun) 180 240 320 Perkotaan (Kg/orang/tahun) 27 36 480 Hampir sejalan dengan model konsumsi beras dari Sayogyo, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaannya adalah bahwa BPS tidak menyetarakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas 7 pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan "garis kemiskinan" (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. 2. Model Kesejahteraan Keluarga Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survey juga berbeda di mana pada BPS digunakan rumah tangga sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu "Keluarga yang Berkualitas". Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu: a. Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin) Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I. b. Keluarga Sejahtera I (miskin) Adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut: 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik. 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. 8 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. c. Keluarga Sejahtera II Adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator berikut: 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/ telur. 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun. 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah. 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. 7) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin. 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. d. Keluarga Sejahtera III Adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I dan Indikator Keluarga Sejahtera II dan indikator berikut: 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 9 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv. e. Keluarga Sejahtera III plus Adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sewjahtera III dan indikator berikut: 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat. C. Penyebab Kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2003), bahwa aspek kemiskinan yaitu pendapatan yang rendah, kekurangan gizi atau keadaan kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah, penyebab dasar kemiskinan adalah sebagai berikut: 1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal. 2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana. 3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. 4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung. 5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern). 6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat. 7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya. 8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance). 9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. 10 Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Indikatorindikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS yaitu: terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 % penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 % penduduk berpenghasilan terendah. Dari uraian BAPPENAS diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator utama kemiskinan adalah: 1. Kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak. 2. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif. 3. Kuranya kemampuan membaca dan menulis. 4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup. 5. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi. 6. Ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah. 7. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. 8. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. 9. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. 10. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan. 11. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. 12. Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah. 13. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. 14. Terbatasnya akses terhadap air bersih. 15. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. 11 16. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. 17. Lemahnya jaminan rasa aman. 18. Lemahnya partisipasi. 19. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga. 20. Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Sementara itu apabila melihat dari segi penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi beberapa kelompok (Sumodiningrat, 1998), yaitu: 1. Kemiskinan natural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996) disebut sebagai “Persisten Poverty” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir. Kemiskinan natural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. 2. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adapt istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk 12 diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Penyebab kemiskinan ini karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya. 3. Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacammacam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Ahli ekonomi asal Swedia dan penerima hadiah nobel untuk ekonomi, Ragnar Nurkse mengemukakan teori lingkaran setan kemiskinan. Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan di negara-negara sedang berkembang yang umunya baru merdeka dari penjajahan asing. Pada pokoknya teori ini mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Kerana rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseoarang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung. Padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat. Jadi adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatanyang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. 13 Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan D. Strategi Pengentasan Kemiskinan 1. Penanggulangan Kemiskinan Aspek Ekonomi Dalam teori ekonomi mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai bantuan maka diharapkan produktifitas akan meningkat. Namun, dalam praktek persoalannya tidak semudah itu. Program‐program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antarnegara bagian, memperbaiki kondisi pemukiman perkotaan dan pedesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut. Selain program pemerintah, juga kalangan masyarakat ikut terlibat membantu kaum 14 miskin melalui organisasi kemasyarakatan, gereja, dan sebagainya. Sedangkan di negara Indonesia sebenarnya dari uraian di atas juga melakukan upaya yang hampir sama seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, mungkin tingkat komprehensifitasnya yang masih diperlukan. Penanganan kemiskinan di Indonesia masih didominasi sektor ekonomi, belum begitu menyentuh aspek lain seperti sosial, budaya, hukum dan politik, bahkan agama. Kekeliruan menyebabkan paradigma adanya dalam analisis memahami yang keliru, kemiskinan artinya tentu seharusnya memunculkan variabel‐variabel yang signifikan untuk menganggulangi kemiskinan justru variabel yang tidak signifikan dimasukkan, sehingga estimasi bias dan hasil yang diharapkan tidak terjadi. Mencermati beberapa kekeliruan paradigmatik penanggulangan kemiskinan tadi, ada strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan (Huraerah, 2005): a. Karena kemiskinan pengentasan bersifat kemiskinan multidimensional, seyogyanya juga maka tidak program hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan nonekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai‐nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis. b. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan 15 kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (networking), serta informasi pasar. c. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan. d. Strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM, menegaskan, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya. Untuk menunjang keberhasilan strategi tersebut, diperlukan unsur‐ unsur berikut (Sahdan, 2005): a. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal, karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua. b. Memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut. Biarkan orang miskin merasakan bagaimana proses mereka bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan. c. Melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin. d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang terkait, serta membangkitkan gairah mereka yang terlibat untuk mengambil peran yang sesuai agar tercipta rasa memiliki program. e. Menyediakan ruang gerak yang seluasluasnya, bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan hanya sebagai inisiator, selanjutnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses tersebut, sehingga akhirnya, 16 kerangka dan pendekatan penanggulangan kemiskinan disepakati bersama. f. Pemerintah dan pihak lainnya (ORNOP, Perguruan Tinggi, pengusaha, masyarakat madani, partai politik dan lembaga sosial keagamaan) dapat bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung. g. Mereka yang bertanggungjawab dalam menyusun anggaran belanja harus menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan ini sehingga upaya ini ditempatkan dan mendapat prioritas utama dalam setiap program di setiap instansi. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan menjadi gerakan dari, oleh dan untuk rakyat. Secara umum, program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan adalah: a. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. b. Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. Kemiskinan memiliki penanggulangannya tidak sifat cukup multidimensional, hanya dengan maka mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. c. Kebijakan dan Program yang Melindungi Kelompok Miskin. Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap goncangan internal (misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK) maupun goncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial), karena tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi goncangan‐goncangan tersebut. d. Kebijakan dan Program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi: hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan. 17 e. Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat desa dapat menanggulangi sendiri kemiskinannya. 2. Penanggulangan Kemiskinan Aspek Sosial Budaya Mengingat kemiskinan yang sebenarnya tidak sekedar miskin secara ekonomi, maka penanggulangan kemiskinan dari aspek sosial budaya juga sangat diharapkan melalui beberapa program seperti: a. Dengan adanya keberagaman budaya (multikultur) dan kearifan lokal (local wisdom), yang juga diperlukan pencermatan tersendiri, apabila melakukan proses empowerment masyarakat miskin maka melakukan transformasi sosial dari masyarakat yang tidak berdaya, menjadi masyarakat berdaya, untuk selanjutnya berproses menuju masyarakat mandiri hingga mencapai suatu masyarakat yang madani (civil society). b. Patriarkhi menempatkan perempuan sebagai subordinat, sehingga terjadi peran dominasi laki‐laki atas perempuan dalam ranah keluarga maupun kemasyarakatan. Dari sini akan memunculkan ketidaksetaraan yang lebih menguntungkan laki‐laki dan lebih jauh mengarah ketidakadilan gender, sehingga untuk melakukan perubahan sosial dalam mendekonstruksi ketidakadilan gender dalam pembangunan harus dilakukan melalui perspektif gender. c. Meningkatkan peran keberadaan para elite di masyarakat dalam sebuah kultur d. yang paternalistik adalah sangat berpengaruh dalam hubungan kemasyarakatan dan memiliki andil besar dalam kebijakan pembangunan aras desa. e. Reformasi diri melalui perubahan budaya ʺstatikʺ ke budaya ʺprogresifʺ di kalangan masyarakat. Dari budaya yang malas, tidak teratur, kurang disiplin, statis dll, menjadi memiliki budaya giat bekerja, teratur, disiplin, ambil bagian, progresif. 18 f. Morishama (1982) mengemukakan keberhasilan pembangunan ekonomi Jepang terjadi sebagai akibat dari ciri‐ciri konfusianisme yang mengajarkan umatnya loyal, nasionalis, dan kolektivitas sosial. g. Mengembangkan nilai‐nilai budaya bangsa yang lulur pada sisi nilai dasar dan komposit kemajuan seperti pada dua Tabel 2 dan Tabel 3. (Tri Pranadji, 2004) Tabel 2.2 Nilai Komposit Kemajuan Nilai Komposit Nilai Komposit Kemajuan Keterbelakangan Produktif dan humanistik Eksploitatif dan intimidatif Keadilan dan berbudi pekerti Imperalistik dan berbudi pekerti tinggi rendah Bercerai berai dan saling Menjunjung tinggi solidaritas menyalahkan Mengutamakan keberlanjutan dan Mendahulukan hasil segera dan ketegaran diri yang tinggi kerapuhan diri yang tinggi Tabel 2.3 Nilai‐nilai Dasar Kemajuan Nilai-nilai Dasar Nilai-nilai Dasar Kemajuan Keterbelakangan Rasa malu dan harga diri Rai gedheg dan rendah diri Kerja keras Kerja lembek Rajin dan disiplin Malas dan seenaknya Hidup hemat dan produktif Boros dan konsumtif Gandrung inovasi Resisten inovasi Menghargai prestasi Askriptif/primordial Sistematik terorganisir Acak dan difuse Empati tinggi Antipati tinggi Rasional/impersonal Emosional/personal Sabar dan syukur Pemarah dan penuntut Amanah (high trust) Tidak bisa dipercaya Visi jangka panjang Visi jangka pendek 19 BAB III KESIMPULAN Ada dua pengertian yang menyangkut kemiskinan, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Yang dimaksud kemiskinan relatif dinyatakan dcngan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterima olch kebanyakan penduduk tertentu. Apabila 40% jumlah penduduk dcngan pendapatan terendah menerima kurang dari 10% dari pendapatan nasional maka disebut kepincangan menyolok, selanjutnya yang dimaksud dengan kemiskinan absolut menunjukkan sampai seberapa jauh terpenuhi tidaknya kebutuhan pokok antara lain sandang, pangan, pemukiman dll. Pada umumnya masalah kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pendapatan mayoritas penduduk pedesaan masih rendah, kesenjangan penerimaan pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin menjadi lebar dan kurangnya partisipasi golongan masyarakat miskin dalam usaha pembangunan. Mengurangi tingkat kemiskinan perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga. Strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak kepada rakyat miskin, option for the poor menjadi kebutuhan mutlak menanggulangi kemiskinan. Strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh hal-hal berikut ini: 1. Layanan pendidikan yang memadai. 2. Redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang 3. Mendorong perkembangan investasi pertanian. 4. Membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh kredit usaha yang mudah. 20 5. memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai. 6. memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan dan mendorong agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas yang utama. 7. Kebijakan dan program yang memihak orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil dan harus menggunakan pradigma keberpihakan kepada orang miskin. Untuk menunjang keberhasilan strategi tersebut, diperlukan unsur‐unsur berikut: 1. Upaya tersebut sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal. 2. Memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut. 3. Melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultasi dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang terkait. 5. Menyediakan ruang gerak yang seluas‐luasnya, bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat. 6. Pemerintah dan pihak lainnya bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung. 21 DAFTAR PUSTAKA Daniel, Dalle. (2003). Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. Prawoto, Nano. (2005). Analisis Elastisitas dan Tingkat Kesulitan Realisasi Penerimaan Sumber Keuangan Kabupaten Sleman Sahdan, Gregorius. (2005). Menganggulangi Kemiskinan Desa. Hudiyanto. (2001). Pengantar Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: PPE UMY. Huraerah, Abu. (2005). Strategi Penanggulangan Kemiskinan. McEachern, William A. (2001). Ekonomi Mikro. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Suhartiningsih, Wiwik. (2006). Kemiskinan dan Data Kemiskinan. Deliarnov, (2005). Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Prada P. Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. (2003), Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga, Prawoto, Nano. (2009). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. Sholeh, Maimun. (2009). Kemiskinan : Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta Akil, S. (2001). Penataan Ruang dalam Rangka Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah. Tangerang: Cipta Nurwidiastuti, (2001). Kemiskinan: Telaah Kritis dan Alternatif Penanggulangannya. http://eone87.wordpress.com/2010/04/02/konsep-kemiskinan-dan-strategipenanggulangannya/ http://www.anneahira.com/faktor-penyebab-kemiskinan.htm

Judul: Isi Makalah

Oleh: Zenia Fiska


Ikuti kami