Makalah Ujroh.docx

Oleh Muhammad Nuruddin

306,1 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Ujroh.docx

UJROH (UPAH) DALAM POTRET NASH DAN UNDANG-UNDANG Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah EKONOMI ISLAM Dosen pembimbing: Agus Toni, MA. Disusun oleh: M. NURUDDIN ABDUL MUNIF BONI KUSUMA INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI ( IAIT ) KEDIRI PRODI AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI’AH TAHUN 2011 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Islam mengajarkan umatnya untuk ber-ikhtiar (berusaha) dalam segala hal. Fungsi ikhtiar diposisikan sebelum do’a dan tawakkal (pasrah atas usaha yang telah dilakukan). Tak terkecuali dalam hal penghidupan / mata pencaharian, islam menanamkan pemahaman bahwa hasil keringat sendiri adalah lebih baik daripada hasil dari meminta-minta. Itu artinya, islam mendorong umatnya agar selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagaimana tercermin dalam hadis: ( 1‫س ْفلَى ) متفق عليه‬ ُّ ‫ْاليَدُ ْالعُ ْليَا َخي ٌْر ِم ْن ْاليَ ِد ال‬ Artinya: “ tangan di atas (tangan yang memberi)lebih baik daripada tangan di bawah (tangan yang diberi) “. Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan, manusia selalu membutuhkan uluran tangan orang lain. Dapat dikatakan, tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari sini terciptalah hubungan relasi ekonomi dalam bentuk kerja sama, tolongmenolong, kerja-mempekerjakan, dan sebagainya. Dari relasi ini, timbul apa yang disebut upah atau bayaran sebagai balas jasa dan penghargaan terhadap usaha yang telah dilakukan pihak lain. Sebagai suatu system kehidupan yang sempurna & komprehensif, islam mengatur semua lini sendi kehidupan umat manusia. Termasuk permasalahan hubungan ketenagakerjaan dan turunannya, yang disebut ijaroh. Negara dalam kapasitasnya sebagai pemegang otoritas kebijakan dan peraturan pun tak lalai dalam mengatur hubungan ketenagakerjaan. Hal ini merupakan kewajiban yang diamanatkan Preambule UUD 1945: “ .. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”2. 1 2 Al-Maktabah as-syamilah, ٣٦ ‫ صحيفة‬،‫ الجزء الثامن‬،‫صحيح البخاري‬ Simbiosis Negara dan Agama, Kediri: Tinta 2007, hlm. 127 Dalam konteks ketenagakerjaan, diantara hal yang paling krusial adalah upah. Hal ini dikarenakan upah merupakan lokus tarik-ulur kepentingan antar dua kubu dalam hubungan ketenagakerjaan. Dengan posisinya yang cukup sentral itu, tak mengherankan jika sering terjadi miss maupun crash karena permasalahan upah. Islam dalam al-Qur’an dan hadisnya serta Negara dengan produk hukumnya mengatur permasalahn upah dan derivasinya dengan apik, dengan harapan agar terjamin hak masing-masing dan tercipta hubungan yang harmonis. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan hubungan ketenagakerjaan / ijaroh? 2. Bagaimana islam dan Negara mengatur upah? 3. Bagaimana dengan diskursus kebijakan Upah Minimum? 4. Bagaimana tentang Hak jaminan dan pemeliharaan terhadap pekerja? BAB II PEMBAHASAN 1. Ketenagakerjaan / ijaroh Dalam islam, hubungan ketenagakerjaan sering dibahasakan dengan ijaroh. Walaupun term ijaroh sendiri tidak selalu mengarah kepada pemaknaan hubungan ketenagakerjaan. Pembahasan terkait ijaroh mendapat porsi yang cukup massif. Adapun pengertian ijaroh adalah suatu akad/kesepakatan mengenai manfaat yang maklum, dituju, bisa diserahkan, dan diperbolehkan, dengan ganti biaya yang maklum.3 Dari pengertian di atas, maka sebenarnya term ijaroh digunakan untuk dua macam transaksi: 1. Ijaroh ‘ala ‘ain. Ijaroh macam ini adalah ijaroh dengan mengontrak benda atau 2. Ijaroh ‘ala dzimmah. Ijaroh ini berarti mengontrak suatu macam pekerjaan agar orang. dikerjakan oleh seseorang. 4 Menurut fatwa Dewan Syari’ah Nasional, yang dimaksud dengan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.5 Sedangkan ketenagakerjaan menurut UU. Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Aturan Islam dan Undang-undang terhadap ujroh (upah) Secara etimologi, ujroh berasal dari kata ‫ َأجْ را ً َأ َجر يَْأ ِج ُر‬, yang berarti balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan.6 3 ‫حاشية قليوبي و عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين‬, Semarang: Toha Putra, vol III, hlm. 67 4 Al-Maktabah as-syamilah, ‫روضة الطالبين و عمدة المفتين‬, vol II, hlm. 206 5 File PDF FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang KETENTUAN REVIEW UJRAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 6 Al-Maktabah as-syamilah, ١٠ ‫ الصحيفة‬،٤ ‫ الجزء‬،‫لسان العرب‬ Menurut fatwa Dewan Syari’ah Nasional, yang dimaksud dengan ujroh (Sewa atau upah) adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS (lembaga keuangan syari’ah) sebagai pembayaran manfaat.7 Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Pasal 1, yang dimaksud dengan Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. 8 a. Pembagian ujroh Konsep fiqih menurut upah buruh ada dua macam, yaitu: 1. Ujroh musamma: ujroh yang ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak (majikan dan buruh). 2. Ujroh mitsil: ujroh yang disesuaikan dengan standart umum.9 b. Kewajiban membayar ujroh Islam sangat menghargai karya dan kerja seseorang, apalagi bila orang itu tergolong orang yang sangat membutuhkan. Dalam hal ini, pembayaran ujroh tidak hanya berdimensi sosiologis dan humanis semata, yang hanya didasarkan atas rasa balas jasa terhadap orang yang telah memberikan sumbangsih tenaga. Namun juga berdimensi ubudiyyah/uluhiyyah, karena islam mengutuk keras penyelewengan atas pembayaran upah. Dalam sebuah hadis qudsy Allah berfirman: َ ‫ص ُم ُه ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َر ُج ٌل َأ ْع‬ ُ‫ع ُح ًّرا فََأ َك َل ث َ َمنَه‬ ْ ‫سلَّ َم قَا َل قَا َل هَّللا ُ ثَاَل ثَةٌ َأنَا َخ‬ َ ‫طى بِي ث ُ َّم َغدَ َر َو َر ُج ٌل بَا‬ َ ‫صلَّى هَّللا ُ َعلَ ْي ِه َو‬ َ ِ‫ي‬ ّ ِ‫َع ْن النَّب‬ )‫ إثم من منع أجر األجير‬: ‫يرا فَا ْست َْوفَى ِم ْنهُ َولَ ْم يُ ْع ِط َأجْ َرهُ (الباب‬ ً ‫ َو َر ُج ٌل ا ْستَْأ َج َر َأ ِج‬10 7 File PDF FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH 8 File PDF Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah 9 Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr Jatim, hlm 471 10 Al-Maktabah as-syamilah, ٣٦ ‫ صحيفة‬،‫ الجزء الثامن‬،‫صحيح البخاري‬ Artinya: “ Allah berfirman: “ ada tiga orang yang saya musuhi besok di hari kiamat, yaitu orang yang menjual manusia merdeka dan kemudian memakan hasil penjualannya itu, dan orang yang mempekerjakan orang lain tetapi tidak memberinya upah “. Negara dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata juga memproteksi hak-hak tenaga kerja dalam hal upah lewat UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, Bagian Kedua Pengupahan, Pasal 88 yang berbunyi: (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a. upah minimum; b. upah kerja lembur; c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 11 c. Pelaksanaan pembayaran upah Dalam hal pelaksanaan pembayaran upah, islam mengajarkan agar upah dibayarkan sesegera mungkin. Bahkan dengan bahasa yang lugas, islam mengatur agar upah dibayarkan sebelum keringat buruh mengering. Sebagaimana tercermin dalam sebuah hadis nabi: 12 ‫أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه‬ Artinya: “ berikanlah upah untuk buruh/karyawan sebelum keringatnya mengering “ Batasan waktu pembayaran upah ‘sebelum keringatnya mengering’ disini tidaklah diartikan secara saklek (tekstual), akan tetapi hanya sebagai isyarat bahwa pembayarannya hendaknya disegerakan. Karena pihak yang mempekerjakan telah mendapat manfaat karya dari pihak yang dipekerjakan.13 Perintah menyegerakan membayar kerja buruh/karyawan merefleksikan betapa islam menjunjung tinggi hak-hak kaum lemah (buruh/karyawan). Secara teknis, ulama’ fiqih mengaturnya lebih detail dengan perincian sebagai berikut: 1. Dalam hal ijaroh dzimmah, maka ujroh harus diserahterimakan di dalam majlis, yang berarti bahwa pembayaran upah harus kontan ketika terjadi akad. 2. Sedangkan dalam hal ijaroh ‘ain, tidak harus diserahterimakan di dalam majlis.14 Sedangkan undang-undang mengatur pelaksanaan pembayaran upah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang PERLINDUNGAN UPAH bab III cara pembayaran upah Pasal 17 yang berbunyi: “ Jangka waktu pembayaran upah secepat- 11 File PDF UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 12 Al-Maktabah as-syamilah, ٢٩٤ ‫ الصحيفة‬،‫ الجزء األول‬،‫ باب أجر األجراء‬،‫سنن ابن ماجه‬ 13 Al-Maktabah as-syamilah, ٧١٨ ‫ الصحيفة‬،‫ الجزء األول‬،‫فيض القدير‬ 14 ‫حاشية قليوبي و عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين‬, Semarang: Toha Putra, vol III, hlm. 68 cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.” 15 d. Besaran ujroh Ujroh merupakan balas jasa dari pekerjaan yang telah dikaryakan oleh orang yang menjadi tenaga kerja kepada orang yang mempekerjakan. Layaknya jual-beli, ujroh adalah harga yang harus dibayarkan untuk ‘melunasi’ tenaga, pikiran, maupun skill (keahlian) yang telah diberikan. Maka dari itu, besaran ujroh harus diketahui dengan jelas. Islam menggariskan, bahwa ujroh haruslah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan ini, maka kesalahpahaman yang berpotensi timbul dapat teratasi. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan: « ‫» نهى عن استئجار األجير حتى يبين له أجره‬ Artinya: “ nabi melarang mempekerjakan seorang pekerja, sampai upahnya dijelaskan “ 16 3. Diskursus Upah Minimum Negara mengupayakan dan menjamin agar hak pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapat terealisasi dengan baik. Dalam upayanya itu, negara menetapkan kebijakan Upah Minimum. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah 15 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang PERLINDUNGAN UPAH Al-Maktabah as-syamilah, (١٥٠ ‫ الصحيفة‬،١٠ ‫ الجزء‬،‫ باب اإلجارة‬،‫)معرفة السنن واألثار للبيهقي‬ kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. KOmponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah). Saat ini UMR juga dienal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).17 Berkenaan dengan permasalahan ini, para ‘ulama berbeda pendapat dalam menyikapi. Secara garis besar, dapat dikelompokkan menjadi dua qoul: 1. Menurut ulama’ Jumhur : tidak boleh 2. Menurut qoul yang dlo’if : boleh, dan wajib diikuti apabila ada maslahah ‘ammah. Pendapat yang mengatakan tidak boleh mendasarkan pada sebuah hadis tentang larangan dan keengganan Nabi dalam menentukan harga sebuah komoditas, karena sebenarnya Allah lah dzat yang berhak menentukan harga. ‫ ال تسعروا فإن هللا المسعر القابض الباسط‬:‫وال ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه الصالة والسالم‬18 Artinya: “ penguasa tidak berhak untuk menetapkan harga bagi masyarakatnya, sesuai dengan sabda Rasulullah: “ Janganlah kalian menetapkan harga, sesungguhnya hanya Allah Dzat yang Maha Menetapkan Harga, Dzat yang Maha Memegang, dan Maha Melepas “ Sedangkan qoul yang berpendapat diperbolehkan pemerintah menetapkan standar upah mempertimbangkan bahwa tidak bolehnya pemerintah menetapkan upah standar itu hanya mungkin berlaku bagi suatu komunitas masyarakat yang beriman teguh dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi mereka tetap mengakui keberadaan hadis yang menerangkan 17 www.wikipedia.com 18 ٤/٤٢٩ ‫الهداية شرح البداية‬ tidak bolehnya pemerintah menetapkan standar harga/upah. Namun untuk lingkungan komunitas yang bermaksud untuk memangsa sesama anggota masyarakat dan mempersulit mereka, maka pintu Allah Swt. Sangat luas dan hukum-Nya terus berjalan.19 Bahkan dalam suatu referensi ditemukan sebuah riwayat dari Imam Malik yang menerangkan tentang kebolehan pemerintah menetapkan standar upah/harga.20 4. Hak Jaminan dan Pemeliharaan Upah Selain masalah upah dan penyelenggaraan pemerataan kesejahteraan untuk pekerja, hal yang juga urgen untuk disikapi dan ditindak lanjuti adalah permasalahan jaminan pekerja dalam hal kesehatan, keselamatan, jaminan hari tua, dan sebagainya.21 Pemerintah merespon permasalahan ini dengan mengatur undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini didasari pada hak setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Secara spesifik, hak jaminan untuk pekerja diatur dalam: 1. Pasal 13 ayat (1): pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai denegan program jaminan sosial yang diikuti. 2. Pasal 17 ayat (2): setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjaannya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala. 3. Pasal 18: jenis program jaminan sosial meliputi: a. Jaminan kesehatan; b. Jaminan kecelakaan kerja; c. Jaminan hari tua; d. Jaminan pensiun; 19 ٦/٥٤ ،‫عارضة األحوذي‬ 20 ٥٤٣ /٤ ،‫تحفة االحوذي على شرح الترمذي‬ 21 Dr. Ahmad Muhammad al-‘Assal, Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 173 e. Jaminan kematian. 22 Terkait permasalahan jaminan ini, sebenarnya secara implisit tercermin dalam sabda Nabi: ‫َما ِم ْن ُمْؤ ِم ٍن ِإاَّل َوَأنَا َأ ْولَى بِ ِه ِفي ال ُّد ْنيَا َواآْل ِخ َر ِة‬ Artinya: “ tiada seorang mu’min kecuali diriku yang menanggungnya di dunia maupun akhirat “. Secara implisit juga terefleksi dalam sebuah cerita tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua karena sebongkah batu besar menghalangi mulut gua. Yaitu cerita tentang orang yang bertawassul dengan amal sholehnya, yaitu menyimpan dan mengelola upah seseorang dari karyawannya yang tidak diambil. Setelah beberapa waktu berselang, karyawan tersebut menagih upah yang belum diambilnya. Kemudian si-pemberi kerja tersebut menyerahkan upah pokoknya beserta hasil pengelolaan yang berkembang.23 22 23 File PDF undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) & ) ٢٨٨ ‫ صحيفة‬،١٣ ‫ الجزء‬,‫ ) & قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصالح (صحيح مسلم‬٣٩ ‫ صحيفة‬،‫ الجزء الثامن‬،‫من استأجرت أجيرا فترك األجير أجره فعمل (صحيح البخاري‬ )٤٠ ‫ الصحيفة‬،٩ ‫ الجزء‬،‫ روايته عن المذنبين‬:‫ الباب‬،‫(مسند الشاميين للطبراني‬ REFERENSI 1. Dr. Ahmad Muhammad al-‘Assal, Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia 2. ‫الهداية شرح البداية‬ 3. ‫عارضة األحوذي‬ 4. Al-Maktabah as-syamilah, ‫معرفة السنن واألثار للبيهقي‬ 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang PERLINDUNGAN UPAH 6. ‫حاشية قليوبي و عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين‬, Semarang: Toha Putra 7. Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr Jatim 8. Al-Maktabah as-syamilah, ‫فيض القدير‬ 9. Al-Maktabah as-syamilah, ‫سنن ابن ماجه‬ 10. File PDF FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH 11. Simbiosis Negara dan Agama, Kediri: Tinta 2007 12. Al-Maktabah as-syamilah, ‫صحيح البخاري‬ ‫ح َّ‬ ‫ح َّ‬ ‫حيَى ْب ُ‬ ‫م ْر ُ‬ ‫ش ُر ْب ُ‬ ‫دثَ َنا يَ ْ‬ ‫دثَ ِني بِ ْ‬ ‫م َ‬ ‫ن َ‬ ‫‪َ 2075‬‬ ‫ن‬ ‫حو ٍ‬ ‫َ ْ ُأ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫م َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ن ِإ ْ‬ ‫ع ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫س َ‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ما ِ‬ ‫سلَ ْي ٍ‬ ‫ِ‬ ‫عيل ب ِ‬ ‫ن َأبِي ُ‬ ‫ع ْن ُ‬ ‫ي هَّللا ُ َ‬ ‫د َ‬ ‫ع ْ‬ ‫َأبِي َ‬ ‫ه‬ ‫ه َر ْي َر َة َر ِ‬ ‫س ِ‬ ‫عي ٍ‬ ‫ض َ‬ ‫ل َ‬ ‫م َ‬ ‫ن َّ‬ ‫صلَّى هَّللا ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ل هَّللا ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫قا َ‬ ‫قا َ‬ ‫سلَّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫ي َ‬ ‫علَ ْي ِ‬ ‫الن ِب ّ ِ‬ ‫ثَاَل ثَ ٌ‬ ‫م ْ‬ ‫ل َأ ْ‬ ‫ج ٌ‬ ‫ة َر ُ‬ ‫ص ُ‬ ‫م ُه ْ‬ ‫خ ْ‬ ‫ال ِقيَا َ‬ ‫م يَ ْو َ‬ ‫ة َأنَا َ‬ ‫عطَى بِي‬ ‫م ِ‬ ‫ح ًّرا َ‬ ‫م َ‬ ‫م َن ُ‬ ‫ُث َّ‬ ‫فَأ َ‬ ‫ج ٌ‬ ‫ج ٌ‬ ‫ل بَا َ‬ ‫و َر ُ‬ ‫ع ُ‬ ‫و َر ُ‬ ‫ل ْ‬ ‫اس َتْأ َ‬ ‫ه َ‬ ‫ل ثَ َ‬ ‫ك َ‬ ‫غ َد َر َ‬ ‫ج َر‬ ‫اس َت ْو َ‬ ‫جي ًرا َ‬ ‫م ْن ُ‬ ‫ط َأ ْ‬ ‫ول َ ْ‬ ‫ف ْ‬ ‫ه َ‬ ‫ج َرهُ (الباب ‪ :‬إثم‬ ‫م ُي ْع ِ‬ ‫فى ِ‬ ‫َأ ِ‬ ‫من منع أجر األجير)‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬الجزء الثامن‪ ،‬صحيفة ‪٣٦‬‬ ‫من استأجرت أجيرا فترك األجير أجره فعمل (صحيح البخاري‪ ،‬الجزء الثامن‪ ،‬صحيفة ‪ & ) ٣٩‬قصة أصحاب الغار الثالثة‬ ‫والتوسل بصالح (صحيح مسلم‪ ,‬الجزء ‪ ،١٣‬صحيفة ‪( & ) ٢٨٨‬مسند الشاميين للطبراني‪ ،‬الباب‪ :‬روايته عن المذنبين‪ ،‬الجزء‬ ‫‪ ،٩‬الصحيفة ‪)٤٠‬‬ ‫أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ‪ « :‬نهى‬ ‫عن استئجار األجير حتى يبين له أجره »‬ ‫عن النبي صلى هللا عليه وسلم ‪ « :‬ومن‬ ‫استأجر أجيرا فليعلمه أجره »‬ ‫)معرفة السنن واألثار للبيهقي‪ ،‬باب اإلجارة‪ ،‬الجزء ‪ ،١٠‬الصحيفة ‪(١٥٠‬‬ ‫باب اخذ االجرة على تعليم القرآن والرقية به‬ ‫(أخبرنا) أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبويحيى‪ N‬احمد‬ ‫بن محمد بن ابراهيم السمر قندى ثنا أبو عبد‬ ‫هللا محمد بن نصر ثنا عبيدهللا بن عمر‬ ‫القواريرى ثنا يوسف بن يزيد يعنى ابا معشر‬ ‫البراء ثنا عبيدهللا بن االخنس عن ابن أبى‬ ‫مليكة عن ابن عباس ان نفرامن اصحاب رسول‬ ‫ لديغ‬N‫هللا صلى هللا عليه وسلم مروا بماء وفيهم‬ ‫أو سليم فعرض لهم رجل من اهل الماء فقال‬ ‫لهم هل فيكم من راق ان في الماء رجال لديغا‬ ‫أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ ام الكتاب‬ ‫على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى اصحابه‬ ‫فكرهوا ذلك وقالوا اخذت على كتاب هللا اجرا‬ ‫فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاخبره‬ ‫) بما كان فقال رسول هللا صلى هللا عليه‬2( ‫وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب هللا‬ ،٦ ‫ الجزء‬،‫عزوجل (السنن الكبرى للبيهقي‬ ) ١٢٤ ‫الصفحة‬ Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86 Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak ‫(أعطوا األجير أجره) أي كراء عمله (قبل أن‬ ‫يجف عرقه) أي ينشف ألن أجره عمالة جسده‬ ‫وقد عجل منفعته فإذا عجلها استحق‬ ‫التعجيل ‪ ،‬ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا‪N‬‬ ‫الثمن عند التسليم فهو أحق وأولى‪.‬‬ ‫إذ كان ثمن مهجته ال ثمن سلعته فيحرم مطله‬ ‫والتسويف به مع القدرة ‪ ،‬فاألمر بإعطائه قبل‬ ‫جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب‪ N‬المبادرة‬ ‫عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو‬ ‫عرق وجف ‪ ،‬وفيه مشروعية اإلجارة ‪ ،‬والعرق‬ ‫بفتح المهملة والراء الرطوبة تترشح من مسام‬ ‫البدن (ه) في األحكام (عن ابن عمر) بن‬ ‫الخطاب وفيه عبد الرحمن بن يزيد ضعفوه ‪،‬‬ ‫وقال ابن طاهر أحد الضعفاء (ع عن أبي‬ ‫هريرة) قال الهيتمي ‪ :‬وفيه عبد هللا بن جعفر‬ ‫المدني وهو ضعيف ‪ ،‬وقال الذهبي ‪ :‬ضعيف‬ ‫بمرة (طس عن جابر) قال الهيتمي ‪ :‬وفيه‬ ‫شرفي بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه‬ ‫ضعيفان (الحكيم) الترمذي (عن أنس) بن مالك‬ ‫وهو عند الحكيم من رواية محمد بن زياد‬ ‫الكلبي عن بشر بن الحسين عن الزبير بن‬ ‫عدي عنه ‪ ،‬ذكر ذلك ابن حجر ‪ ،‬قال وأخطأ من‬ ‫عزاه للبخاري أه‪.‬‬ ‫وقال الذهبي ‪ :‬هذا حديث منكر ‪ ،‬وأقول ‪:‬‬ ‫محمد ابن زياد الكلبي أورده الذهبي في‬ ‫الضعفاء وقال قال يحيى ال شئ ‪ ،‬وفي‬ ‫الميزان أخباري ليس بذاك ‪ ،‬وفي اللسان ذكره‬ ‫ابن حبان في الثقات ‪ ،‬وقال يخطئ ويهم‪، N‬‬ ‫وبشر بن الحسين أورده الذهبي في الضعفاء‬ ‫وقال قال الدارقطني متروك‪.‬‬ ‫وفي اللسان كأصله عن ابن عدي عامة حديثه‬ ‫غير محفوظ ‪ ،‬وقال أبو حاتم ‪ :‬يكذب على ابن‬ ‫الزبير أه‪.‬‬ ‫وبالجملة فطرقه كلها ال تخلو من ضعيف أو‬ ‫متروك لكن بمجموعها‪ N‬يصير حسنا‪.‬‬ ‫ح َّ‬ ‫ح َّ‬ ‫د اَأْل ْ‬ ‫َّ‬ ‫ح َّ‬ ‫عانِ ُّ‬ ‫الص ْن َ‬ ‫ن َ‬ ‫م ُد ْب ُ‬ ‫دثَ َنا ُ‬ ‫ي َ‬ ‫م َ‬ ‫َ‬ ‫دثَ َنا‬ ‫علَى‬ ‫ع ْب ِ‬ ‫ن َأ‬ ‫ْ‬ ‫م َ‬ ‫ش َ‬ ‫َ‬ ‫ان َ‬ ‫ن ُ‬ ‫م ُر ْب ُ‬ ‫ال ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫ْ‬ ‫ع ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سلَ ْي َ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ِ‬ ‫م ْع َت ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫اس َ‬ ‫ع ْ‬ ‫م َ‬ ‫ن َ‬ ‫ة َ‬ ‫ع ْ‬ ‫عبَّ‬ ‫قا َ‬ ‫ك ِر َ‬ ‫ل‬ ‫ِ‬ ‫ن ا ْب ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ص ٌ‬ ‫صلَّى هَّللا ُ َ‬ ‫صا َ‬ ‫خ َ‬ ‫م َ‬ ‫سلَّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫ي هَّللا ِ َ‬ ‫اب نَ ِب َّ‬ ‫ص َ‬ ‫َأ َ‬ ‫ة‬ ‫علَ ْي ِ‬ ‫علِيًّا َ‬ ‫َ‬ ‫غ َ‬ ‫فبَلَ َ‬ ‫س َ‬ ‫ف َ‬ ‫ك َ‬ ‫ص ُ‬ ‫م ُ‬ ‫خ َر َ‬ ‫ع َ‬ ‫ذل ِ َ‬ ‫ه‬ ‫يب فِي ِ‬ ‫ماًل ُي ِ‬ ‫ج يَ ْل َت ِ‬ ‫صلَّى هَّللا ُ َ‬ ‫ه َر ُ‬ ‫ل هَّللا ِ َ‬ ‫سو َ‬ ‫ش ْيًئ ا لِ ُي ِق َ‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫علَ ْي ِ‬ ‫يت بِ ِ‬ ‫فَأ‬ ‫سلَّ‬ ‫ن ْ‬ ‫اليَ ُهو ِد َ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫اس َت َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ف ْ‬ ‫م ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫و َ‬ ‫َ‬ ‫قى‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ك ُّ‬ ‫ل َْ‬ ‫وا ُ‬ ‫م َر ٍة َ‬ ‫ع َ‬ ‫لَ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ة َ‬ ‫س ْب َ‬ ‫و بِ َت ْ‬ ‫د ْل ً‬ ‫ش َر َ‬ ‫ع َ‬ ‫ه َ‬ ‫خيَّ َر ُه‬ ‫دل ٍ‬ ‫اليَ ُهو ِد ُّ‬ ‫ْ‬ ‫و ًة َ‬ ‫ش َر َة َ‬ ‫ع َ‬ ‫س ْب َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ن تَ ْ‬ ‫م ْ‬ ‫جا َء بِ َ‬ ‫ف َ‬ ‫ج َ‬ ‫ع َ‬ ‫م ِر ِه َ‬ ‫ها‬ ‫ي ِ‬ ‫صلَّى هَّللا ُ َ‬ ‫سلَّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫ي هَّللا ِ َ‬ ‫م‬ ‫علَ ْي ِ‬ ‫ِإلَى نَبِ ّ ِ‬ ‫ص َّ‬ ‫دثَ َنا بَ ِقيَّ ُ‬ ‫فى ْ‬ ‫ن ْ‬ ‫ح َّ‬ ‫ح َّ‬ ‫ح َّ‬ ‫ص ُّ‬ ‫ال ُ‬ ‫م ُد ْب ُ‬ ‫دثَ َنا ُ‬ ‫ح ْ‬ ‫ي َ‬ ‫م َ‬ ‫م َ‬ ‫َ‬ ‫ة‬ ‫م ِ‬ ‫ال ِ‬ ‫ن ْ‬ ‫م َ‬ ‫ي َ‬ ‫ن َ‬ ‫د َ‬ ‫ْب ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫م ْ‬ ‫ع ْ‬ ‫ن َ‬ ‫سل َ َ‬ ‫ن َ‬ ‫ال َ‬ ‫ن‬ ‫عي ِ‬ ‫س ِ‬ ‫ولِي ِ‬ ‫علِ ّ ٍ‬ ‫د ْب ِ‬ ‫ة ْب ِ‬ ‫َأبِي َأيُّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫وب‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ن ُّ‬ ‫الن َّ‬ ‫ت ُ‬ ‫َ‬ ‫ع ْتبَ َ‬ ‫د ِر يَ ُق ُ‬ ‫م ْع ُ‬ ‫ة ْب َ‬ ‫ل َ‬ ‫قا َ‬ ‫ول‬ ‫س ِ‬ ‫ق َرَأ‬ ‫ُ‬ ‫م َ‬ ‫ف َ‬ ‫صلَّى هَّللا ُ َ‬ ‫ع ْن َد َر ُ‬ ‫سلَّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫ل هَّللا ِ َ‬ ‫علَ ْي ِ‬ ‫سو ِ‬ ‫ك َّنا ِ‬ ‫ل َّ‬ ‫وسى َ‬ ‫ص َ‬ ‫ذا بَلَ َ‬ ‫ح َّتى ِإ َ‬ ‫غ قِ َّ‬ ‫ة ُ‬ ‫م َ‬ ‫طس َ‬ ‫ن‬ ‫قا َ ِإ‬ ‫س ُ‬ ‫صلَّى هَّللا ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫ج َر نَ ْف َ‬ ‫مآ َ‬ ‫سلَّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫وسى َ‬ ‫م َ‬ ‫ه‬ ‫علَ ْي ِ‬ ‫ع َّ‬ ‫ة َ‬ ‫وط َ َ‬ ‫ش ًرا َ‬ ‫ين َأ ْو َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ه َ‬ ‫سنِ َ‬ ‫ثَ َ‬ ‫م‬ ‫ج ِ‬ ‫ف ْر ِ‬ ‫ف ِ‬ ‫علَى ِ‬ ‫ي ِ‬ ‫مانِ َ‬ ‫عا ِ‬ ‫بَ ْ‬ ‫ه‬ ‫طنِ ِ‬ ‫ن ْ‬ ‫دثَ َنا ْ‬ ‫ح َّ‬ ‫ح َّ‬ ‫ش ِق ُّ‬ ‫د ال ِّ‬ ‫ال َ‬ ‫اس ْب ُ‬ ‫ُ‬ ‫م ْ‬ ‫عبَّ‬ ‫ي َ‬ ‫د َ‬ ‫ال َ‬ ‫ َ‬‫دثَ َنا‬ ‫ولِي ِ‬ ‫و ْ‬ ‫ح َّ‬ ‫طيَّ َ‬ ‫َّ‬ ‫م ُّ‬ ‫دثَ َنا َ‬ ‫ن َ‬ ‫ب ْب ُ‬ ‫ه ُ‬ ‫ي َ‬ ‫ن َ‬ ‫َ‬ ‫ع ْب ُد‬ ‫ة‬ ‫السلَ ِ‬ ‫ع ِ‬ ‫عي ِ‬ ‫س ِ‬ ‫د ْب ِ‬ ‫َّ‬ ‫ن َ‬ ‫ه َ‬ ‫م َ‬ ‫ن ْب ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫ع ْ‬ ‫ن َأ ْ‬ ‫الر ْ‬ ‫د هَّللا ِ‬ ‫سل َ َ‬ ‫ح َ‬ ‫ع ْب ِ‬ ‫ن َأبِي ِ‬ ‫ن َز ْي ِ‬ ‫د ْب ِ‬ ‫م ِ‬ ‫م َر َ‬ ‫ن ُ‬ ‫قا َ‬ ‫ع َ‬ ‫ل‬ ‫ْب ِ‬ ‫ع ُ‬ ‫َ‬ ‫م َأ ْ‬ ‫صلَّى هَّللا ُ َ‬ ‫س ُ‬ ‫ل َر ُ‬ ‫سلَّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫ول هَّللا ِ َ‬ ‫قا َ‬ ‫طوا‬ ‫علَ ْي ِ‬ ‫ج َر ُه َ‬ ‫ل َأ ْ‬ ‫ع َر ُق ُ‬ ‫ج َّ‬ ‫ف َ‬ ‫جي َر َأ ْ‬ ‫ق ْب َ‬ ‫ه‬ ‫اَأْل ِ‬ ‫ن يَ ِ‬ ‫‪"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang‬‬ ‫‪batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan‬‬ janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS AnNisa [4]: 29). ‫ما من مؤمن ال انا‬

Judul: Makalah Ujroh.docx

Oleh: Muhammad Nuruddin


Ikuti kami