Tugas Ekonomi.pptx

Oleh Vifbrii Kuroba

1,8 MB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Ekonomi.pptx

TUGAS EKONOMI NAMA KELOMPOK : • • • • • • Adelia Nabillah Anjani (03) Alieffia Sekar R. (06) Aulia Nur Rachma (09) Dhanu Ega Sentanu (12) Febriana Kurnia Dewi (14) Hadziatin Vifbri D. (18) KEBIJAKAN FISKAL 1. Pengertian Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflansi. Penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara maupun badan usaha milik negara Contoh :  Kebijakan tentang penghasilan tidak kenal pajak dinaikkan 10% pada awal Januari yang tertuang dalam PP/UU APBN 2006 (Pajak ditanggung pemerintah).  Kebijakan tarif pajak mobil kendaraan umum yang diberlakukan mulai November 2005 tertuang dalam Permendagri No.16/2005 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBM KB 2005. 2. Tujuan dan Peran Kebijakan Fiskal a. Tujuan Kebijakan Fiskal Secara umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga penapatan nasional dapat ditingkatkan sesuai dengan penggunaan sumber daya dan efektifitas kegiatan masyarakat tanpa harus mengabaikan redistribusi pendapatan dan upaya kesempatan kerja. Tujuan tersebut ditempuh dengan cara sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. Meningkatkan laju investasi Meningkatkan kesempatan kerja Mendorong investasi optimal secara sosial Meningkatkan stabilitas ditengah ketidak stabilan ekonomi internasional 5. Mencapai kestabilan perekonomian nasional 6. Memacu pertumbuhan ekonomi 7. Membuka kesempatan kerja yang luas 8. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan 9. Mengurangi pengangguran, dan 10. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa b. Peran kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan pembangunan ekonomi, khususnya sebagai alat untuk : 1. Mempertinggi penggunaan sumber daya 2. Memperbesar penanaman modal 3. Instrumen Kebijakan Fiskal a. Kebijakan Anggaran Seimbang Kebijakan Anggaran Seimbang adalah Pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang tetapi di tempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Kebijakan anggaran yang digunakan setiap negara berbeda satu sama lain pada keadaan perekonomian dan arah yang tidak di capai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Analisis Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal secara umum diarahkan pada empat sasaran utama : a. Menciptakan stimulus fiskal Guna menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran penerimaan manfaat yang lebih tepat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan administratif dan menciptakan mekanisme penyaluran dana secara transparan. b. Memperkuat Basis Penerimaan Upaya memperkuat basis penerimaan ditempuh melalui perbaikan administrasi dan struktur pajak, ekstensifikasi penerimaan pajak dan bukan pajak, seperti penjualan saham BUMN, penjualan asset BPPN. c. Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankn Upaya untuk menunjang program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan dilakukan dengan memasukkan biaya restruktursiasi perbankan ke dalam APBN. d. Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit § Pemerintah tetap mempertahankan prinsip untuk tidak menggunakan pembiayaan defisit anggaran dari bank sentral dan bank-bank di dalam negeri. § Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari luar negeri, yang diperboleh dari lembaga keuangan internasional seperti bank Dunia, ADB, dan OECF serta sejumlah negara sahabat secara bilateral, terutama dalam kerangka CGI. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI INFLASI MELALUI KEBIJAKAN FISKAL Untuk menanggulangi inflasi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dengan cara sebgai berikut 1.) Bank indonesia sebagai bank sentral, mengeluarkan kebijakan yang berupa mnegurangi jumlah unag yang berdar di msayarakat dengan cara menaikan suku bunga Bank umum. Dengan begitu masyarakat akan menabungkan uangnya di Bank dan menstabilkan jumlah uang dan barang di pasaran. 2.) Meningkatkan jumlah produksi hingga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat bisa tersedia dan seimbang dengan jumlah uang yang beredar. 3.) Mengoptimalkan pos-pos vital dan mengurangi pengeluaran anggaran pemerintah 4.) Meningkatkan perolehan pajak dengan menyadarkan masyarakat akan manfaat pajak 5.) Melakukan pinjaman ke pihak luar, hal ini dilakukan sebagai langkah akhir jika ke empat cara atau langkah diatas belum bisa menghentikan laju inflasi. 9. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam APBN dapat dibagi dan dirincikan menjadi dua, yaitu berdasarkan arah dan berdasarkan strategi kebijakan. A. ARAH KEBIJAKAN FISKAL DALAM APBN 1.) Kebijakan fiskal diarahkan agar negara dapat membiayai pengeluaran dan penyelenggaraan program-program pemerintah secara efisien dan jauh dari korupsi. 2.) Kebijakan fiskal diarahkan untuk turut memelihara dan menjaga kestabilan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi. 3.) Kebijakan fiskal diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah prioritas berdasarkan undang-undang, seperti kemiskinan, pendidikan, dan pembangunan infrastuktur. 4.) Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan pusat dan yang ada di daerah-daerah.. B. STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL DALAM APBN Berusaha menurunkan beban hutang negara, pembiayaan yang efisien, dan memacu dan menjaga kredibelitas pasar modal. 1.) Menurunkan defisit anggaran terhadap PBD. 2.) Memperbaki pendapatan negara melalui pajak maupun bukan pajak. 3.) Mengefesienkan anggaran belanja negara. 4.) Menstimulus kegiatan ekonomi agar perekonomian tumbuh dengan baik dan berkualitas. 5.) Senantiasa mereformasi administrasi, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. 6.) Mempertajam alokasi kebutuhan prioritas anggaran belanja negara. 7.) Mengalokasikan anggaran belanja ke daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. 8.) Mengoptimalkan kebijakan pembiayaayn defisist anggaran dengan biaya dan resiko yang rendah Kita mengenal ada 4 macam anggaran, antara lain sebagai berikut : 1. Anggaran Seimbang Anggaran seimbang adalah anggaran yang disusun dengan pendapatan totalnya sama atau seimbang dengan pengeluaran totalnya. Tujuannya untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit 2. Anggaran Dinamis Anggaran Dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu diusahakan meningkatkan pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluarannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan / negara untuk kemakmuran masyarakat Kebijakan anggaran dinamis ini dibedakan 2 bagian jika ingin mengartikan kebijakan anggaran dinamis antara lain sebagai berikut. • Dinamis Absolut, dinamis absolut adalah munculnya peningkatan jumlah pada tabungan pemerintah yang bertujuan untuk menggali sumber daya dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan. • Dinamis relatif, dinamis relatif adalah persentase dalam ketergantungan pembiayaan perekonomian nasional terhadap bantuan pada daerah diluar negeri atau utang yang ada diluar negeri semakin kecil. 3. Anggaran Defisit Anggaran Defisit adalah suatu bentuk anggaran yang jumlah realisasi pendapatan negara lebih kecil dari pada jumlah realisasi pengeluaran negara. Ada 4 cara untuk mengukur defisit anggaran , yaitu: a. Defisit Konvensional , yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dan total pendapatan , termasuk hibah b. Defisit Moneter , yaitu selisih antara total belanja pemerintah dan total pendapatan c. Defisit Operasional , yaitu defisit moneter yang di ukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal d. Defisit Primer , yaitu selisih antara belanja dan 4. Anggaran Surplus Anggaran Surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini di jalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi, sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa. B. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional Pengeluaran dan penerimaan pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional guna meningkatkan kesempatan kerja(employment). Misalnya kebijakan perpajakan yang berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah, di lain pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta maupun individu. Sehingga, dalam kondisi pengangguran pajak sama sekali tidak diperlukan. c. Kebijakan stabilitas anggaran otomatis pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Apabila terjadi deflasi, program pengeluaran pemerintah tidak akan diubah, namun penerimaan dari pajak akan diturunkan terutama dari pajak pendapatan. Sebaliknya, dalam inflasi ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan dan tidak perlu banyak tunjangan pengangguran, sehingga akan ada surplus anggaran belanja. d. Kebijakan Pengelolaan Anggaran • Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun sturplus. Dalam keadaan deflasi harga-harga menjadi turun, akibatnya uang sukar diperoleh. Sedangkan surplus adalah pengaturan pengeluaran negara lebih kecil daripada penerimaan. Dalam keadaan inflasi, jumlah uang yang beredar berkembang lebih cepat daripada jumlah barang dan jasa.

Judul: Tugas Ekonomi.pptx

Oleh: Vifbrii Kuroba


Ikuti kami