Makalah Perbendaharaan

Oleh Alivia Aura Ditya

239,7 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Perbendaharaan

Makalah Perbendaharaan Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Dosen Pengampu: Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si Disusun oleh: Nama: Alivia Aura Ditya NIM: C0E020006 Program studi: D4 Keuangan Daerah Jurusan: Ekonomi dan Bisnis UNIVERSITAS JAMBI Tahun Ajaran 2020/2021 Kata Pengantar Assalamuaikum Warahmatullahi Wabarakatu. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah tentang “Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah”. Makalah “Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah” ini telah saya susun dengan optimal dan memperoleh informasi dari berbagai sumber. Saya menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih banyak kekurangan baik dari segi format, susunan kalimat maupun tata bahasanya. Untuk itu, dengan tangan terbuka,saya mengharapkan dan menerima segala kritik dan saran dari bapak agar saya dapat memperbaiki makalah ini. Akhirnya,saya berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta inspirasi kepada pembaca. Jambi, Maret 2021 Penyusun Alivia Aura Ditya Daftar Isi Kata Pengantar …………………………………………………………………………..i Daftar isi ………………………………………………………………………………...ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………1 1.2 Rumusan Masalah ……………………………………………………………...1 1.3 Tujuan Penulisan ……………………………………………………………….1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………………………….2 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Pelaksanaan Pendapatan Daerah………………………...…………………..…3-4 3.2 Pelaksanaan Belanja Daerah…………………………………………………… BAB IV PENUTUPAN 4.1 Kesimpulan …………………………………………………………………….5 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………6 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta untuk menjalakan roda pemerintahan dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Dalam APBN 2017 dan jangka menengah 2018-2020, kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal bersifat ekspansif dengan target defisit yang semakin terkendali dan menurun pada tahun 2020. Kebijakan tersebut diarahkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan infrastruktur terarah dengan tetap menjaga keseimbangan makro 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan pendapatan daerah? 2. Bagaimana pelaksanaan belanja daerah? 1.3 Tujuan 1. Mengetahui pelaksanaan pendapatan daerah 2. Mengetahui pelaksanaan belanja daerah TINJAUAN PUSTAKA Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah: “Semua pengeluaran dari Rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa,belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai,belanja barang dan jasa,belanja modal . BAB III PENDAHULUAN 3.1 Pelaksanaan Pendapatan Daerah Pengertian Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Sumber Pendapatan Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah diatur sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu berasal dari: 1. Pajak Daerah Berbicara mengenai sumber utama dari PAD tentunya pajak daerah. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, dimana selanjutnya disebut pajak atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang yang berlaku. Nantinya pajak ini akan digunakan untuk berbagai macam keperluan daerah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Untuk kegunaan pembiayaan pemerintahan daerah ini juga memiliki banyak macamnya seperti: - Pajak Hotel penyelenggaraan Yang pertama dalam pajak daerah ini adalah pajak hotel, yang biasanya dikenakan atas pelayanannya. Pelayanan yang dimaksud adalah segala jenis jasa dan fasilitasnya di dalam harga atau rate hotel itu sendiri. - Pajak Restoran dan Rumah Makan Ada juga pajak pada restoran dan rumah makan yang harus membayar pajak. Pajak dari restoran dan rumah ini tidak jauh berbeda dengan pajak hotel dimana pajaknya berasal dari pelayanannya. Sedangkan untuk pajak yang biasa dikenakan kepada kita ketika membeli makanan, dinamakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. - Pajak Hiburan Selain pajak hotel dan pajak restoran ada juga pajak hiburan yang biasanya dikenakan untuk proses penyelenggaraannya. Hiburan yang dimaksud adalah hiburan yang jenisnya seperti hiburan pertunjukkan, penerimaan hingga pementasan yang dapat ditonton atau dinikmati orang dengan biaya tertentu. - Pajak Reklame Keempat ada pajak reklame yang dikenakan untuk mereka yang ingin menggunakan reklame untuk berbagai kebutuhan promosi atau lainnya. - Pajak Penerangan Jalan Penerangan jalan yang biasa kita lihat juga dikenakan pajak. Pajak tersebut dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan kebutuhan untuk menerangi jalan dan dibiayai oleh pemerintah daerah. - Pajak Bahan Galian Golongan C Jika kamu sering melihat gunung kapur dan sejenisnya ini juga termasuk pada pajak bahan galian golongan C dimana seperti asbes, batu tulis, batu kapur, pasir, batu apung hingga tanah akan dikenakan kepada mereka yang ingin mengambil galian golongan C ini. - Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman Dan terakhir ada pajak untuk memanfaatkan air bawah tanah dan air pemukiman. Pajak yang dikenakan kepada mereka yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah ataupun pemukiman untuk berbagai macam keperluan ini diluar kepentingan rumah tangga atau pertanian rakyat sekitar. 2. Pendapatan Transfer Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana perimbangan merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari APBN. - Bagi hasil pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pajak dan SDA (Sumber Daya Alam) untuk mendanai kebutuhan daerah. - Bagi hasil bukan pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. c. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. 3. Lain-lain pendapatan yang sah a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi b. Dana desa 3.2 Pelaksanaan Belanja Daerah Pengertian belanja daerah Belanja daerah merupakan Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya. Jenis-jenis Belanja Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis. Berikut penjelasannya: Belanja Operasi Dilansir dari buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (2015) karya Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto, belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas empat belanja yaitu: 1. Belanja pegawai Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur PNS, dan sebagainya. 2. Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain. 3. Belanja hibah Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terusmenerus dilakukan. 4. Belanja bantuan sosial Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain. Belanja Modal Dilansir dari buku Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (2020) karya Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani, dan Adhi Alfian, belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud. Belanja tidak terduga Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya. Belanja transfer Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1. Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang. 2. Belanja bantuan keuangan Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk mengganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Termasuk juga bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. BAB IV KESIMPULAN Pelaksanaan Pendapatan Daerah Pengertian Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Sumber Pendapatan Daerah 1. Pajak Daerah 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain pendapatan yang sah Pelaksanaan Belanja Daerah Pengertian belanja daerah Belanja daerah merupakan Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Jenis-jenis Belanja Daerah 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang dan jasa 3. Belanja hibah 4. Belanja bantuan sosial DAFTAR PUSTAKA 1. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-pendapatandaerah 2. https://www.akseleran.co.id/blog/pendapatan-daerah/ 3. https://bapenda.pesisirbaratkab.go.id/informasi/id/3/sumber-sumber-penerimaandaerah.html 4. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-belanjadaerah 5. https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/163745269/jenis-jenis-belanjadaerah?page=all

Judul: Makalah Perbendaharaan

Oleh: Alivia Aura Ditya


Ikuti kami