Tugas Soshum

Oleh Nurul Nuzula Khoiriyah

377,9 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Soshum

KURANGNYA KESADARAN MAHASISWA DAN PETUGAS DALAM MENJAGA FASILITAS PERPUSTAKAAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester III Mata Kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Dosen: MIFTAH SOLEHUDDIN, M.HI Disusun oleh: NURUL NUZULA KHOIRIYAH 14220014 FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2015 A. Latar Belakang Perpustakaan di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No 5 Tahun 1980 adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Status ini juga dipertegas lagi oleh Statuta Universitas. Perpustakaan merupakan fasilitas yang diberikan kampus untuk mahasiswa dan dosen dalam menunjang proses belajar mengajar. Selain itu perpustakaan juga bisa menunjang penelitian dan pengabdian kepada masyararakat serta menjadi pusat akses informasi bagi masyarakat global pada bidang keilmuan. Dengan kemudahan pelayanan yang prima dan inovatif dari karyawan dan fasilitas yang ada, pengunjung perpustakaan bisa merasa nyaman dan aman untuk mengunjungi perpustakaan UIN Maliki Malang. Akan tetapi dengan maksimalnya fasilitas yang diberikan, justru menyebabkan pengunjung maupun petugas lalai dalam menjaga kerapian dari fasilitas yang ada. Terkadang mahasiswa lama pun tidak paham tentang aturan atau pun tata tertib yang berlaku, dan akibatnya terjadi beberapa pelanggaran yang merugikan pemustaka yang lain. Perilaku pengunjung atau pemakai di perpustakaan pun bermacam-macam. Hal ini didasarkan pada heterogennya latar belakang pengunjung atau pemakai. Petugas perpustakaan ataupun pustakawan harus bersikap bijak untuk menghadapi para pengguna jasa layanan yang ditawarkan oleh masing-masing perpustakaan dan mencari solusi terbaik agar pelayanan yang ditawarkan bisa dinikmati oleh pengguna jasa layanan dan supaya terjaga kondisi perpustakaan yang aman, kondusif dan dinamis. Dari beberapa pemaparan diatas, maka penulis ingin mengupas tentang bagaimana meningkatkan kesadaran pengunjung maupun petugas dalam menjaga kerapian susunan buku yang ada di perpustakaan UIN Maliki Malang, dan faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi. B. Metode Penelitian Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan tiga metode yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa pengunjung maupun petugas perpustakaan UIN Maliki Malang yang melakukan praktek serta pandangan mahasiswa terhadap praktek tersebut. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat fakta hukum dan fakta sosial mengenai praktek pemanfaatan fasilitas perpustakaan UIN Maliki Malang terutama pada susunan bukunya. Serta dokumentasi dilakukan untuk memberikan bukti yang ada berupa gambar atau foto. C. Paparan Teori Teori yang digunakan penulis mengenai masalah yang ada di perpustakaan UIN Maliki Malang adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang sangat erat. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum (Lemaire, 1952; 46). Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum (v. Apeldoorn, 1954: 9). Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Hal ini masih memerlukan kritik. Perlu kiranya diketahui bahwa Krabbe dan juga Kranenburg termasuk mereka yang mengembangkan teori tentang kesadaran hukum.1 Soerjono Soekanto mengatakan, Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa : 1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. 1 http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html. Diakses pada tanggal 2 Desember 2015 pukul 21.50 Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. 2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. 4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan keempat indikator menurut Soerjono Soekanto, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum. maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Akan tetapi, kalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.2 Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia . Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktorfaktor sebagai berikut : a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku c. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil.3 D. Kontekstualisasi Kasus 2 http://wiwitna.blogspot.co.id/2013/03/kesadaran-hukum-berlalu-lintas.html. Diakses pada tanggal 6 Desember 2015 pukul 18.54 3 http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01/kesadaran-dan-ketaatan-hukum_6084.html. Diakses pada tanggal 2 Desember 2015 pukul 21.55 Secara sederhana, perpustakaan merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kampus untuk mempermudah mahasiswa maupun pengunjung perpustakaan dalam menunjang suatu proses belajar mengajar dan tentunya dapat menambah ilmu pengetahuan. Dari pernyataan tersebut bisa dipastikan bahwa di dalam perpustakaan tersebut terdapat beberapa peraturan atau sebuah undang-undang yang mengikat. Berikut tata tertib dan sangsi pelanggaran Perpustakaan UIN Maliki Malang: Tata tertib perpustakaan UIN Maliki Malang 1. Setiap pengunjung harus membawa dan menunjukkan kepada petugas di pintu masuk Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Uin Malang atau Kartu Tanda Anggota (KTA) Perpustakaan UIN Malang bagi anggota khusus atau Kartu Sakti bagi mahasiswa dari PT anggota FKPPT. 2. Pengunjung diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Tidak diperkenankan memakai dan membawa topi, jas, jaket atau sweater, tas, map, kotak, sandal jepit, makan, minum dan sejenisnya. 3. Pengunjung diharapkan dapat menjaga sendiri barang-barang berharga yang dibawanya dengan tidak meninggalkannya di tempat penitipan (locker). Perpustakaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang berharga tersebut. 4. Dilarang meminjamkan kartu anggota dari atau ke orang lain. 5. Pengunjung diharapkan menjaga kenyamanan dan ketertiban sehingga tidak mengganggu pengunjung lainnya. 6. Pengunjung tidak boleh menggunakan fasilitas dan koleksi perpustakaan diluar ketentuan yang telah ditetapkan. Sangsi pelanggaran 1. Meminjamkan Kartu anggota perpustakaan kepada orang lain untuk masuk perpustakaan (menggunakan fasilitas perpustakaan), sangsi yang dikenakan (baik yang meminjamkan maupun dipinjamkan) keduanya tidak boleh pinjam bahan pustaka selama 3 bulan dan denda sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) 2. Merusak bahan pustaka, dikenakan sangsi mengganti bahan pustaka yang dirusakkan, dan tidak boleh pinjam bahan pustaka selama 6 bulan dan diusulkan mendapat sangsi akademik. 3. Merusak sarana atau prasarana perpustakaan, dikenakan sangsi mengganti alat yang dirusakkan dan tidak boleh meminjam bahan pustaka selama 6 bulan. 4. Mencoba mencuri bahan pustaka, dikenakan sangsi tidak boleh meminjam bahan pustaka selama 1 tahun dan diusulkan mendapat sangsi kademik, denda 3 kali lipat harga buku dan membuat surat permohonan maaf dengan tembusan ditujukan kepada Dekan. 5. Terlambat mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam dikenakan sangsi denda dengan ketentuan: a. Buku teks umum Rp. 500,-/hari b. Buku reserve (tandon) Rp. 1000,-/hari c. Buku pustaka dengan izin khusus Rp. 1000,-/hari 6. Menghilangkan kunci locker digunakan sangsi denda dengan ketentuan: Biaya pengganti kunci Rp. 25000,- dan denda keterlambatan Rp. 1000,-/hari Dari tata tertib yang telah dipaparkan di atas, dapat kita lihat pada poin terakhir yang berbunyi bahwa: “Pengunjung tidak boleh menggunakan fasilitas dan koleksi perpustakaan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.” Dan sangsi pelanggarannya apabila “Merusak sarana atau prasarana perpustakaan, dikenakan sangsi mengganti alat yang dirusakkan dan tidak boleh meminjam bahan pustaka selama 6 bulan.” Namun, kenyataannya banyak mahasiswa atau pengunjung kampus tidak memperhatikan tata tertib tersebut. Pada akhirnya mereka juga tidak menyadari bahwa perilakunya melanggar hukum. Contoh yang paling sederhana adalah tidak merapikan susunan buku. Tentu perilaku ini akan menjadi masalah besar apabila dilakukan setiap individu dari pengunjung perpustakaan maupun petugasnya. Padahal bisa kita lihat sendiri, bahwa terdapat peraturan tertulis (bisa dilihat pada gambar) yang seharusnya harus ditaati. Akan tetapi, berbeda dengan kenyataannya. Mahasiswa maupun petugas perpustakaan malah tidak memperhatikan hal tersebut. Dan beginilah kenyataannya apabila kesadaran para pengunjung maupun petugas perpustakaan tidak diperhatikan. Apabila ‘kesadaran’ itu hanya hendak dibataskan pada masalah kognitif saja, maka konsekuensinya ialah, bahwa ketaatan yang akan dibangkitkan dari kesadaran semacam itu akan lebih ditekankan pada kesediaan subjek untuk ‘to comply’ atau ‘to conform’ saja. Ialah untuk menyesuaikan perilakunya secara formal, dalam wujudnya yang lahiriyah saja, kepada apa yang telah dituliskan sebagai aturan dalam undangundang. Lain halnya apabila definisi ‘kesadaran’ itu dituntaskan sampai meliputi aspeknya yang afektif. Disini ketaatan yang berpangkal dari afeksi sang subjek akan dituntut lebih lanjut daripada sekedar to comply itu.4 Melihat masalah tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Mbak Jannah, salah satu mahasiswa UIN Maliki Malang. Dari hasil wawancara, narasumber mengatakan: “menurut saya, kesalahan tersebut dapat terjadi dari dua pihak yaitu dari mahasiswa sendiri maupun dari petugas perpustakaan. Dan pelanggaran tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari mahasiswanya sendiri, dan ketidak tahuan dengan peraturan tertulis tersebut. Kan mahasiswa juga tidak selalu memperhatikan peraturan dalam perpustakaan mbak.” Penulis juga melakukan wawancara kepada mahasiswa yang telah melanggar peraturan tersebut. Narasumber mengatakan: “terkadang saya males mbak, buat mengembalikan buku ke tempat semula. Soalnya terkadang saya ngambil 4 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. Hlm. 104 bukunya lebih dari tiga buku dan tidak selalu hafal dengan tempatnya. Jadi saya mengembalikan bukunya dengan asal-asalan karena disitu juga terdapat loker-loker yang banyak dan nama lokernya pun terkadang kurang sesuai atau kurang rinci, serta yang tercantum hanyalah kategori bukunya saja.” Untuk menguatkan pernyataan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan salah satu petugas perpustakaan, beliau mengatakan:” terlalu luas nya ruangan perpustakaan serta terlalu banyaknya literatur buku yang ada, serta kurangnya anggota penjaga perpustakaan menurut saya juga menjadi salah satu faktor tidak rapinya penataan buku mbak, karena tidak mungkin petugas perpustakaan akan tahu secara detail siapa saja yang meletakkan buku sembarangan kecuali memang adanya fasilitas CCTV yang mempermudah pengawasan, misalnya tertangkap oleh petugas mengenai mahasiswa yang sembarangan meletakkan buku saya rasa teguran dari pihak penjaga perpustakaan akan ia dapatkan.”, begitu ungkapnya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya masalah tersebut tidak hanya ditimbulkan oleh mahasiswa atau pengunjung perpustakaan saja, akan tetapi timbul dari petugas perpustakaan itu sendiri. Melihat pendapat Soerjono Soekanto, tentang indikator-indikator dari kesadaran hukum yang telah dijelaskan dalam paparan teori, bahwa apabila seseorang yang tidak mengetahui hukum, bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Akan tetapi, kalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi. Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya di dalam perpustakaan UIN Maliki Malang perlu adanya peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyeluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khusus mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu petugas hukum. Jangan sampai terjadi petugas-petugas itulah yang memenfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan jalan menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum.5 E. Simpulan dan Saran Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran yang terjadi di Perpustakaan UIN Maliki Malang berkaitan dengan penyusunan buku yang kurang rapi adalah dilatar belakangi beberapa masalah yaitu sebagai berikut: 1. Mahasiswa cenderung tidak menyadari bahwa di dalam perpustakaan ada peraturan yang harus ditaati. 2. Kurangnya pengawasan dari petugas perpustakaan. 3. Banyak praktek mahasiswa maupun petugas yang melakukan pelanggaran sehingga menjadi model bagi mahasiswa yang lain. 4. Tidak terdapat pihak atau petugas perpustakaan yang bertugas sebagai pengawas. 5. Penegak hukum tidak selalu mengontrol kondisi susunan buku dalam loker-loker. Realitas hukum yang terjadi sebagaimana penulis sampaikan diatas merupakan sebuah cerminan bahwa dalam melaksanakan dan menegakan sebuah aturan hukum, perlu adanya kesadaran dari pihak yang bersangkutan akan masalah tersebut. Apabila kesadaran hukum dapat terbentuk dan bisa ditingkatkan lagi, maka pelaku di dalamnya tidak akan melanggar hukum karena tingkat kesadaran hukumnya sudah tinggi atau bisa dikatakan bahwa pelaku hukum sudah mengetahui dan memahami tentang aturan-aturan hukum yang telah ditentukan. Daftar Pustaka 5 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafita, 2006. Hlm. 69 Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafita, 2006. Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum dalam Masyarakat, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukummasyarakat.html. http://wiwitna.blogspot.co.id/2013/03/kesadaran-hukum-berlalu-lintas.html. http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01/kesadaran-dan-ketaatanhukum_6084.html.

Judul: Tugas Soshum

Oleh: Nurul Nuzula Khoiriyah


Ikuti kami