Makalah Ambalat

Oleh Venesia Ayu

144,1 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Ambalat

ABSTRAK Indonesia kaya akan SDM, sehingga menyebkan kasus Freeport meledak di Indonesia. Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967). Perusahaan Amerika Freeport Sulphur yang bermarkas di New Orleans adalah perusahaan asing pertama yang memperoleh ijin usaha dari pemerintah Indonesia pada tahun 1967, setelah kejatuhan Presiden Soekarno oleh Presiden Soeharto. PT Freeport Indonesia merupakan pengelolah Tambang Grasberg di Papua, Indonesia, yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tambang ini juga mengandung tembaga dan perak untuk pasar dunia. Bagi rezim Soeharto, Freeport adalah faktor penting baik di bidang politik dan ekonomi. Presiden Soeharto menggambarkan Freeport sebagai perusahaan pembayar pajak terbesar, investor terbesar dan terlibat dalam kegiatan sosial terbesar di Indonesia. Dari segi methode pertambangan dan segi investor asing, adalah perusahaan yang paling kontroversial. Ini berkembang menjadi hubungan yang mendukung bersama antara Freeport dan pemerintah Indonesia, militer dan elite politik nasional. Sebagai imbalannya, Freeport secara politis dan militer dilindungi oleh pemerintah. Dukungan keuangan membuat Freeport berani mangambil resiko melanggar Undang-Undang US-Foreign Corrupt Practices Act. Karena peran ekonomi kunci di Jakarta dan Papua Barat, masalah kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia terkait erat dengan masa depan Freeport. Pimpinan tertinggi Freeport di masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Beliau bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I). Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia. 1|Page BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., atau Freeport NYSE: FCX adalah salah satu produsen terbesar emas di dunia. Perusahaan Amerika ini memiliki beberapa anak perusahaan termasuk PT Freeport Indonesia, PT Irja Eastern Minerals and Atlantic Copper, S.A. Perusahaan Amerika Freeport Sulphur yang bermarkas di New Orleans adalah perusahaan asing pertama yang memperoleh ijin usaha dari pemerintah Indonesia pada tahun 1967, setelah kejatuhan Presiden Soekarno oleh Presiden Soeharto. PT Freeport Indonesia merupakan pengelolah Tambang Grasberg di Papua, Indonesia, yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tambang ini juga mengandung tembaga dan perak untuk pasar dunia. Bagi rezim Soeharto, Freeport adalah faktor penting baik di bidang politik dan ekonomi. Presiden Soeharto menggambarkan Freeport sebagai perusahaan pembayar pajak terbesar, investor terbesar dan terlibat dalam kegiatan sosial terbesar di Indonesia. Dari segi methode pertambangan dan segi investor asing, adalah perusahaan yang paling kontroversial. Ini berkembang menjadi hubungan yang mendukung bersama antara Freeport dan pemerintah Indonesia, militer dan elite politik nasional. Sebagai imbalannya, Freeport secara politis dan militer dilindungi oleh pemerintah. Dukungan keuangan membuat Freeport berani mangambil resiko melanggar Undang-Undang US-Foreign Corrupt Practices Act. Karena peran ekonomi kunci di Jakarta dan Papua Barat, masalah kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia terkait erat dengan masa depan Freeport. Freeport-McMoRan memegang 90,64 persen saham dari anak perusahaan PT Freeport Indonesia. Sisanya dimiliki oleh pemerintahan di Jakarta. Pada awal 2006 sejumlah masyarakat Papua melakukan protes di Jakarta dan Timika. Mereka menuntut PT Freeport meningkatkan pembagian hasil perusahaan tersebut dari 1% hingga 7%. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana sejarah meledaknya kasus PT Freeport Indonesia? 2. Apa hubungan antara kasus PT Freeport Indonesia dengan kesadaran berbangsa dalam konteks geopolitik ? 3. Bagaimana cara Pemerintah menyikapi kasus PT Freeport Indonesia? 4. Apa saja dampak negative kasus PTFI bagi Indonesia ? 5. Bagaimana solusi pemecahan untuk kasus PT Freeport Indonesia? 2|Page 1.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan 2. Untuk melengkapi laporan penelitian 3. Sebagai bahan presentasi “ Kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks geopolitik “ 1.4 Manfaat Makalah 1. Mengetahui masalah-masalah seputar kasus geopolitik Indonesia 2. Mengetahui hubungan antara kasus masalah-masalah tersebut dengan kesadaran berbangsa konteks geopolitik 3. Mengetahui cara Pemerintah menyikapi masalah seputar geopolitik 4. Mengetahui dampak negative kasus PTFI bagi Indonesia 5. Menemukan solusi pemecahan untuk kasus tersebut 1.5 Metode Penulisan Dalam penulisan makalah ini, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 1. BAB I, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan. 2. BAB II, berisi tentang pembahasan masalah yang telah dirumuskan dalam pendahuluan. 3. BAB III, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan dan saran penulis. 3|Page BAB II PEMBAHASAN 2.1 Teori-teori geopolitik 1. Riederich Ratzel There is in this small planet, sufficient space for only one great state. itulah semboyan dari frederich Ratzel yang terkenal. teori menyatakan bahwa :  Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan) dengan pertumbuhan organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.  Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang)  Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.  Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tsb akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi). Apabila ruang hidup negara (wilayah)sudah tidak mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun dengan kekerasan/perang. 2. James Burnham James Burnham adalah seorang pionir dalam pengembangan geopolitik antikomunisme sebuah aksioma geopolitik bahwa jika ada satu daya berhasil mengatur [Eurasia] Heartland dan hambatan luar, kekuatan itu pasti akan menguasai dunia.” 3. Karl Haushofer (1896-1946) Pendapat ini berkembang di Jerman dinawah kekuasaaan Adolf Hitler, berkembang pula di Jepang berupa ajaran Hako Ichiu yang berlandaskan mliterisme dan paham fasisme. pokok teori Haushofer yaitu:  Suatu bangsa dalam mempertahankan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, sehingga hal ini menjurus pada ekspansionisme.  Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat menandingi kekuasaan imperium Maritim dalam penguasaan laut.  Beberapa negara besar dunia akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, Asia Timur Raya. 4|Page 2.2 Analisis Masalah PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc.. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Timika, provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Pada tahun 1960 hasil dari berbagai tambang Freeport terus saja mengalami penurunan.Di tengah kelesuan begitu, Fobes Wilson membaca catatan peneliti Belanda tentang sumber tambang yang terkubur di Papua.Tak pikir panjang, Wilson pun langsung menelusuri tanah Papua. Penguasaan Freeport atas tambang emas dan tembaga di Papua, kian moncer menyusul pada tahun 1996, kontrak kerja Freeport diperpanjang untuk 30 tahun kedua. Bahkan, Freeport kembali mendapat lahan ekplorasi tambahan, menjadi dua blok. Blok A di wilayah Gunung Grasberg dan Etsberg seluas 10 ribu hektar, serta Blok B mencakup seluruh dataran tinggi hingga perbatasan Papua Niugini, seluas dua juta hektar. Kontrak Karya yang Merugikan dari Generasi ke Generasi Freeport memperoleh kesempatan untuk mendulang mineral di Papua melalui tambang Ertsberg sesuai Kontrak Karya Generasi I (KK I) yang ditandatangani pada tahun 1967. KK I dengan Freeport ini terbilang sangat longgar, karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut merupakan usulan yang diajukan oleh Freeport selama proses negosiasi, artinya lebih banyak disusun untuk kepentingan Freeport. Dalam operasi pertambangan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proposional dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah pertambangan tersebut. Padahal bargaining position pemerintah Indonesia terhadap Freeport sangatlah tinggi, karena cadangan mineral tambang yang dimiliki Indonesia di wilayah pertambangan Papua sangat besar bahkan terbesar di dunia. Oleh sebab itu, Freeport sudah sejak lama berminat memperoleh konsesi penambangan tembaga di Irian Jaya. KK I Freeport disusun berdasarkan UU No 1/67 tentang Pertambangan dan UU No. 11/67 tentang PMA. KK antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Sulphur Company ini memberikan hak kepada Freeport Sulphur Company melalui anak perusahaannya (subsidary) Freeport Indonesia Incorporated (Freeport), untuk bertindak sebagai kontraktor tunggal dalam eksplorasi, ekploitasi, dan pemasaran tembaga Irian 5|Page Jaya. Lahan ekplorasi mencangkup areal seluas 10.908 hektar selama 30 tahun, terhitung sejak kegiatan komersial pertama. KK I mengandung banyak sekali kelemahan mendasardan sangat menguntungkan bagi Freeport dan segelintir orang yang duduk di kursi kekuasaan. Penyebab meledaknya kasus Freeport: 1. Terjadi karena disebabkan oleh kurangnya perhatian Pemerintah pada wilayah dan SDA Indonesia. 2. Pemerintah kurang tegas dalam menanggapi masalah. 3. Kurangnya koordinasi dan keterampilan warga Indonesia sehingga mudah di bodohi Negara Lain. 2.3 Hubungan antara kasus PT Freeport dengan kesadaran berbangsa konteks geopolitik Geopolitik adalah sistem politik dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara, yang apabila dilaksanakan akan berdamapak langsung kepada sistem politik negara. Geopolitik itu sendiri kalau dajalankan dengan baik, maka akan menjadi baik pula. Namun apa bila kita menyia-nyiakan konsep geopolitik Indonesia, maka akan bermasalah pula wilayah Indonesia, baik secara eksternal (kondisi geografis) dan internal (politik). Adapun hubungan antara kasus PT Freeport dengan kesadaran berbangasa dan bernegara dalm konteks geopolitik dapat dilihat dalam alur berikut : Kesadaran berbangsa bernegara lemah Kurangnya Koordinasi (antara Lemahnya Hukum Pemerintah dan masyarakat) Timbul Kasus PT Freeport Indonesia Kasus Ambalat Kasus Sambas Masalah-masalah yang merugikan Indonesia 6|Page Jadi, dapat di uraikan bahwa Kasus PT Freeport berhubungan dengan konsep geopolitik Indonesia dalam hal pemerintahan Indonesia yang kurang terampil mengendalikan Sumber Daya Alam yang dimiliki, kurang mengawasi wilayah perbatasan, kurangnya koordinasi dengan masyarakat, sehingga berdampak buruk pada dunia politik, wawasan nusantara dan ekonomi Negara. 2.4 Dampak negatif dan kontroversi PT Freeport Indonesia Selama penambangan sejak awal berdiri PTFI sudah banyak kerusakan lingkungan yang nyata terjadi di daerah Papua. Sungai yang tercemar logam berat sampai kerusakan permanen pada hutan di sekitar pertambangan yang turut merusak kekayaan hayati di Indonesia. Dampak secara tak langsung juga merugikan masyarakat yang hidup bergantung pada sungai di Papua. a. Sebanyak kurang lebih 300.000 Ton/Hari Limbah dihasilkan dan dibuang dari proses pertambangan oleh perusahaan Amerika tersebut ke hutan dan sungai sehingga menyebabkan matinya hewan dan tumbuhan serta meracuni penduduk yang bergantung pada lingkungan di Papua. Kerusakan lingkungan hidup tidak begitu di perhatikan oleh PTFI asal Amerika tersebut karena tidak menguntungkan pada perusahaan. b. Masyarakat lokal hanya dijadikan buruh dengan upah yang tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh PTFI per tahun. Ratusan ribu ton bijih Emas, Perak, dan tembaga dihasilkan dan di bawa ke Amerika yang diambil dari Negara Indonesia tanpa ada dampak Positif bagi masyarakat setempat. c. Tidak ada perbaikan kualitas pendidikan, pekerjaan, maupun penghasilan yang didapat masyarakat Papua dari keberadaan PTFI di Indonesia. d. Dengan hasil tambang jutaan Ton, tidak ada pembangunan infrastruktur bagi masyarakat setempat. e. Kehidupan masyarakat setempat juga terancam dengan keberadaan PTFI asal Amerika tersebut, karena masyarakat yang bukan pekerja PTFI bisa di usir, bahkan di tembak jika mendekati area pertambangan tanpa izin. walaupun masyarakat Papua hanya mencari hasil hutan di Sekitar PTFI. f. Sebanyak jutaan Ton Bijih Emas, Perak, dan Tembaga ditambang dari Papua, negara Hanya mendapatkan paling banyak 10% dari keuntungan yang didapat oleh PTFI. Karena PTFI melakukan pemurnian di negara asalnya yaitu Amerika serikat. g. PTFI tidak mengindahkan keselamatan pekerjanya yaitu masyarakat Papua sendiri. hal ini terbukti saat terjadi runtuhnya tambang pada akhir 2012 lalu, tidak ada penanganan serius dari PTFI bagi para korban (dan keluarga). Bahkan kunjungan menteri dan instansi terkait untuk melakukan penyelidikan kasus, dihambat oleh Pimpinan PT Freeport Indonesia, sehingga penyelidikan lebih lanjut tidak bisa dilakukan. h. PTFI berusaha menyuap aparat dengan menambah uang lelah (gratifikasi) untuk penjagaan pabrik penambangan dari masyarakat setempat. 7|Page 2.5 Cara Pemerintah menyikapi kasus-kasus seputar geopolitik Menyangkut tentang bagaimana peran pemerintah menanggapi kasus PT Freeport ini, kami mengambil artikel bertajuk : “Kemiskinan Papua, pemerintah terkesan ‘buta’” Freeport telah mendapatkan keuntungan yang melimpah dari sumberdaya mineral di Papua. Keuntungan tersebut telah menjadikan Freeport berubah dari perusahaan gurem, tak dikenal, menjadi perusahaan tambang raksasa di dunia hanya dalam waktu singkat. Namun, patut diduga perubahan menjadi perusahaan raksasa ini diperoleh dengan berbagai penyelewengan, manipulasi, dugaan KKN, tekanan politik dan jauh dari kaidah-kaidah bisnis dan pola hubungan bisnis dan negara yang terpuji dan beradab. Di sisi lain, pemiskinan terus berlangsung di wilayah Mimika. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM. Timika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan, seperti HIV/AIDS. Tercatat, jumlah tertinggi penderita HIV/AIDS Indonesia berada di Papua. Keberadaan Freeport juga menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang terkait dengan tindakan aparat keamanan Indonesia pada masa lalu dan kini. Hingga kini, tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti serius oleh pemerintah bahkan terkesan diabaikan, pemerintah terkesan ‘buta’ .  Maka dari artikel di atas, dapat kita tarik beberapa pendapat tentang apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi kondisi demikian, antara lain: a. Seharusnya pemerintah Indonesia bersikap lebih percaya diri menggunakan posisi tawar yang tinggi untuk mendapatkan hasil eksploitasi sumberdaya yang optimal. Indonesia pemilik kekayaan, ‘mereka’ yang datang ke sini untuk mengais rezeki, bukan sebaliknya! b. Pemerintah saat ini harus berani mengambil langkah tegas menindak Freeport yang jelas-jelas telah melanggar hukum. Sementara dasar hukum untuk itu sudah tersedia. Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan dan Perpajakan dapat dipergunakan bila memang ada niat baik dari pemerintah untuk menghentikan ulah Freeport ini. c. Pemerintah harusnya melakukan audit lingkungan dan audit keuangan terhadap Freeport. d. Pemerintah harus percaya diri mengkaji ulang dan mengoreksi kebijakan serta isi KK Freeport. KK dengan Freeport harus diubah sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 8|Page Undang-undang ini memerintahkan agar seluruh KK yang beroperasi di Indonesia sebelum UU ini terbit, harus disesuaikan. e. Pemerintah harus percaya diri mengubah isi KK Freeport. Pemerintah yang tidak melaksanakan perintah UU tidak layak dipertahankan. 2.6 Solusi pemecahan untuk kasus-kasus seputar geopolitik di Indonesia Setelah dijabarkan tentang perihal kasus geopolitik yang terjadi di Indonesia secara lebih dalam, berikut ini adalah beberapa solusi untuk mengatasi masalah kasus tersebut. 1. Dibentuknya tim lintas kementrian untuk menindaklanjuti permasalahan. Pemerintah membentuk tim lintas kementerian untuk mencari solusi mengatasi persoalan yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Persoalan utama di perusahaan tambang itu menyangkut besaran upah dan gangguan keamanan. "Persoalan Freeport tidak terlepas dari substansinya yaitu belum tuntasnya atau belum ada kata putus kata puitus soal upah. Ini ada di domain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, di sela rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (11/10/2011) di Jakarta. Sementara persoalan bentrok fisik merupakan domain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. "Menko Polhukkam sudah melaksanakan langkah-langkah di sana untuk mengatasi gangguan keamanan," ujar Darwin. Adapun Kementerian ESDM fokus pada penanggulangan dampak negatif terhadap lingkungan dan keteknisan. "Staf kami terus memantau kondisi fasilitas produksi," katanya.Sejauh ini kegiatan produksi masih berlangsung lantaran fasilitas produksi tidak boleh terhenti sama sekali. Jika kegiatan produksi terhenti maka akan mengganggu daya dukung dan pengelolaan air serta udara. Saat ini jumlah bijih tembaga dan emas yang ditambang (underground) 232.500 ton. Sedangkan volume produksi bijih tembaga dan emas yang diproses 218.500 ton. Adapun konsentrat yang dihasilkan 6.200 ton. 2. Mengambil solusi jalan damai Aksi mogok karyawan PT Freeport Indonesia sebenarnya hal normal sebagai tuntutan hak normatif buruh terhadap perusahaan tetapi menjadi aneh dan disayangkan munculnya situasi keamanan yang genting di Papua mengarah hingga pada terjadinya spiral kekerasan, terlebih paska tindakan represif penembakan terhadap delapan orang warga Papua baru-baru ini. Kekerasan apapun alasannya sangat disayangkan. Penyelesaian atas konflik yang terjadi menjadi tantangan serius 9|Page bagi pemerintah. Solusi jalan damai pada dasarnya menjadi harapan besar publik di Indonesia untuk Papua. Bumi Cenderawasih bergejolak. Konflik di Papua semakin menyita perhatian publik di Indonesia. Rasa keadilan publik di Indonesia ikut tergugah dalam bela rasa solidaritas atas keadilan bagi Papua. Solusi yang adil menjadi harapan besar rakyat Indonesia sekaligus menjadi tantangan bagi keseriusan pemerintah dalam menyelesaikannya. Solusi jalan damai yang menjawab tuntutan dasar dapat dipilih tanpa harus menyisakan ruang bagi potensi kelahiran rezim represif baru penjaga modal di kelak kemudian hari. 3. Solusi demokratis Solusi demokratis sebagai perwujudan demokrasi ekonomi secara riil bagi rakyat Papua merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat Indonesia. Pola pendekatan keamanan dengan cara represif terhadap tuntutan publik adalah cara otoritarian gaya lama yang tidak populis. Bentuk keseriusan pemerintah tidak bisa serta merta hadir dengan misalnya menempatkan komisaris yang mewakili pemerintah maupun komisaris independen di PT Freeport Indonesia. Keseriusan juga tidak semata hadir dengan pendekatan keamanan dan penambahan biaya keamanan. Sebagai negara demokratis maka pemerintah Indonesia perlu menghadirkan solusi demokratis yang mampu menjawab kebutuhan materiil dari tuntutan perbaikan hidup rakyat. 4. Hindari penyelesaian degan kekerasan Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Pendekatan semacam ini bukan solusi yang menjawab substansi persoalan ekonomi. Substansinya adalah bagaimana menjawab tuntutan kesejahteraan yang berkeadilan. Keadilan dan kesejahteraan lebih diharapkan sebab tindakan represif meskipun dengan dalih menjaga keutuhan negara tidak serta merta menjadi cerminan dari kebijakan yang memihak kepada kepentingan nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Kepentingan nasional akan menang jika terjadi hubungan industrial yang menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan kedaulatan atau kemandirian ekonomi nasional. 5. Negosiasi bersama pihak terkait Apa yang selama ini diopinikan pemerintah kepada publik dengan keinginannya untuk menempuh jalur dialog perlu dibuktikan dengan mendialogkan kepentingan antara tuntutan buruh, kepentingan PT Freeport Indonesia dan kepentingan nasional. Bukan semata dimaknai dialog peredam konflik tanpa menjawab akar permasalahan. Sudah bukan jamannya pemerintah bersembunyi dari masalah yang publik semakin terbuka oleh fakta-fakta di tengah era kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi. 6. Solusi dengan pandangan islam 10 | P a g e Penyelesaian masalah freeport bukan melalui negosiasi KK, apalagi negara justru melindungi PTFI dan berhadapan dengan rakyatnya sendiri2. Beberapa solusi menurut islam yang dianggap secara syar’I yaitu : a. Negara wajib mengambil alih pengelolaan tambang. b. Pabrik dan instalasi yang telah dibangun dapat digantirugi dengan harga yang sepadan dengan mempertimbangkan kekayaan alam yang telah dikeruk. c. Negara mengelola tambang tersebut dan hasilnya dikembalikan kepada seluruh rakyat Ujian Keseriusan Pemerintah SBY-Boediono Presiden SBY disela-sela pertemuan KTT APEC di Honolulu sempat bertemu dengan President & CEO Freeport Mc Moran Richard Adkerson tetapi tidak membahas penyelesaian masalah Papua yang kritis saat ini (Kompas, 22 november 2011). Masalah Papua adalah masalah serius sebab berpuluh-puluh tahun Freeport mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Gunung Emas Ersberg di papua telah dibawa ke Amerika Serikat dalam berton-ton emas dalam nominal ribuan triliun kekayaan. Sebuah kerakusan korporasi yang nyata-nyata menyisakan kesenjangan anti kemanusiaan. Pemerintah merupakan pihak yang harus segera merespon dengan kebijakan yang memberi solusi yang tepat. Solusi Jalan Damai Untuk Papua ! Kepemilikan saham pemerintah yang hanya 9.36 persen sebagaimana diberitakan media dari keseluruhan saham PT Freport Indonesia cukup membuat publik terhenyak. Betapa hasil laba yang sedemikian besar dari PT Freport Indonesia selama berpuluh-puluh tahun tidak menghadirkan peningkatan signifikan tingkat kesejahteraan dan keadilan sebagaimana nampak dari kepemilikan pemerintah yang begitu kecil. Penambahan saham pemerintah di PT Freeport, koreksi kebijakan, hingga kaji ulang kontrak karya pertambangan pantas untuk dielaborasi. Publik di Indonesia kian melek dan sedang mengalami fase kebangkitan kesadaran atas nasibnya. Terlebih jika menilik keberadaan PT Freeport di Papua hanya cermin kecil dari keberadaan korporasi internasional lain di Indonesia yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Solusi jalan damai untuk pemenuhan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi publik di Indonesia menjadi kebutuhan bersama seluruh bangsa Indonesia. 11 | P a g e Diharapkan dengan begitu solusi atas konflik yang terjadi tidak lagi bersifat partikular melainkan lebih utuh mendasar menyentuh substansi persoalan ekonomi. Solusi jalan damai adalah nasionalisasi PT Freeport Indonesia. Usulan ini memang bisa menjadi alternatif. Era Soekarno negosiasi kontrak pertambangan mengharuskan negara mengusasi 60 persen keuntungan . Akhirnya Soekarno pun terguling dan korporasi seperti Freeport leluasa mendiktekan kontrak dan mengeksploitasi kekayaan Indonesia(Lisa Pease:1996). Pada 1967 setelah Soekarno jatuh, Indonesia membuat kontrak baru. Kontrak baru yang memenangkan kepentingan privat perusahaan dibanding kepentingan nasional kedaulatan ekonomi. Untuk saat ini nasionalisasi adalah jalan terjal yang sulit diwujudkan sebab pemerintah saat ini tentu tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Solusi yang berkeadilan sosial lainnya untuk publik di Indonesia masih dibutuhkan. Tuntutan perbaikan upah buruh PT Freeport perlu direspon dengan serius dengan mengedepankan aspek peningkatan kesejahteraan dan keadilan. Salah satunya dengan mewujudkan kepemilikan saham karyawan PT Freeport dengan jalan pengelolaan koperasi pekerja atau worker coop. Solusi semacam ini juga menjadi tren pada saat krisis sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara maju seperti AS saat perusahaan-perusahaan privat mengalami collapse. Pemecahan persoalan ini untuk menjawab tuntutan kebutuhan materiil rakyat, mengerem eksploitasi korporasi atas sumber daya alam Indonesia sekaligus menjaga kedaulatan NKRI. Sebuah alternatif upaya jalan damai untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Kemandirian ekonomi Indonesia adalah kebutuhan jaman sebab sudah saatnya Indonesia bangkit tidak sekedar menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. BAB III 12 | P a g e PENUTUP 4.1 Kesimpulan Dari masalah – masalah geopolitik Indonesia yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Kasus PT Freeport Indonesia tersebut disebabkan oleh konsep geopolitik Indonesia yang belum terlaksana dengan sempurna. Sedangkan dalam konteks hubungan Internasional, sesama. Negara harus lebih menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dan sesama Negara tidak boleh saling menjajah agar tidak timbul konflik-konflik yang serupa. 4.2 Saran Pemerintah harusnya lebih memperhatikan kondisi wilayah dan SDA-nya, sehingga tidak mudah diakali Negara lain dan berdampak buruk pada dunia politik dan ekonomi khususnya dalam hal masalah serupa dengan PT Freeport Indonesia. Asas “bebas aktif” dalam berdiplomasi adalah cara bersikap, menetapkan pendirian, bukan dasar, yaitu alternatif-alternatif yang dijadikan pilihan demi kepentingan nasional. Semua alternatif tersebut dalam percaturan globalisasi disiapkan oleh studi geopolitik nasional. 13 | P a g e

Judul: Makalah Ambalat

Oleh: Venesia Ayu


Ikuti kami