Makalah Revisi

Oleh Nimas Ekarini

188,6 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Revisi

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini dibahas mengenai (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, dan (3) tujuan yang dipaparkan sebagai berikut 1.1 LATAR BELAKANG Ilmu Ushul Fiqh merupakan metode dalam menggali dan menetapkan hukum, ilmu ini sangat berguna untuk membimbing para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum syara’ secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Melalui ushul fiqh dapat ditemukan jalan keluar dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan dengan dalil lainnya. Dalam ushul fiqh juga dibahas masalah talfiq, taklid dan ittiba’. Ketiganya memiliki arti yang berbeda dan maksudnya pun berbeda. Berhadapan dengan beberapa perbedaan yang tak terelakkan, ada sebagian umat islam yang memilih menolak madzhab dan aturan-aturannya, seraya menyatakan bahwa mereka hanya bersedia mengikuti al-Qur’an dan sunnah. Sementara sebagian yang lain beranggapan bahwa meskipun mengalami berbagai kontradiksi, namun perbedaan pandangan tersebut bersifat ilahiah dan karenanya orang hanya perlu memilih dan mengikuti salah satu diantaranya tanpa perlu lagi mempertanyakannya. Sikap dalam mengikuti salah satu madzhab dengan mengetahui dasar hukum (dalil) dalam suatu perbuatan disebut ittiba’, sedangkan mengikuti suatu madzhab tanpa mengetahui dasar dalilnya dan yakin bahwa sesuatu yang dilakukan itu sudah benar disebut taqlid. Sedangkan talfiq memiliki definisi yang berbeda, yakni mecampur suatu madzhab dalam perbuatan kesehariannya. Makalah ini mencoba menguraikan masalah yang berkenaan dengan Taqlid dan Talfiq. Taqlid dan Talfiq merupakan pembahasan dalam ushul fiqh yang ramai dan tetap hangat untuk didiskusikan, dan pembahasan ini sangat kita butuhkan, terutama juga masyarakat kita di Indonesia, oleh karena itu kita dituntut agar mengetahui, meneliti dan mendalami ilmu usul fiqh terutama untuk materi ini, sehingga kita tidak canggung ketika dihadapkan permasalahan atau pertanyaan tentang masalah ini. Makalah ini hanyalah sebagai pengantar, agar nantinya kita bias lebih mendalami dengan mengkaji khazanah-khazanah keilmuan yang ada di negeri ini. 1.2 RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana pengertian, hukum, dan ruang lingkup taqlid? 2. Bagaimana pengertian, hukum, ruang lingkup talfiq? 1.3 TUJUAN 1. Mengetahui pengertian, hukum, dan ruang lingkup taqlid 2. Mengetahui pengertian, hukum, ruang lingkup talfiq BAB II PEMBAHASAN Pembahasan masalah akan menyajikan tentang (1) pengertian, hukum, dan ruang lingkup taqlid serta (2) pengertian, hukum, dan ruang lingkup talfiq yang dipaparkan sebagai berikut. 2.1 TAQLID 2.1.1. PENGERTIAN TAQLID “Taqlid” ialah menerima pendapat orang lain tanpa dikemukakan alasan-alasannya. Dengan pengertian ini, maka taqlid berbeda dengan “Ittiba’”, yaitu mengambil pendapat orang lain dengan mengetahui alasan-alasannya1. Bagi orang yang sudah mencapai tingkatkan mujtahid, maka dengan kesepakatan fuqaha, ia tidak diperbolehkan mengikuti pendapat orang dengan menyalahi hasil ijtihadnya sendiri. Tetapi jika dalam suatu persoalnnya sendiri belum mengadakan ijtihad, sedang orang lain telah melakukannya, maka apakah ia boleh mengambil hasil ijtihadnya orang lain tersebut? Menurut pendapat yang kuat, ia tidak boleh mengambil hasil ijtihad orang lain, dan ia harus mengadakan ijtihad sendiri sebagai kewajiban pokok. Kebolehan mengikuti orang lain bagi orang awam tidak berlaku bagi orang yang sanggup melakukan ijtihadnya sendiri. Kebolehan mengambil hasil ijtihad orang lain bagi orang awam terbatas pada soal-soal furu’ (soal perbuatan lahir), bukan dalam soal–soal pokok (kepercayaan) dan orang yang bias diikuti pendapatnya bukanlah orang awam pula, melainkan orang yang ahli dalam melakukan ijtihad, berdasarkan dugaannya (keyakinannya) yang maksimal. Jika dalam suatu negeri ada beberapa orang yang tingkatannya termasuk dalam tingkatkan mujtahid, maka siapakah yang harus diikuti? Menurut suatu pendapat, harus dipilih mujtahid yang lebih taat agama, oleh karena kedudukan orang mujtahid bagi orangorang awam sama dengan kedudukan dalil-dalil syara’ bagi seorang mujtahid, yakni harus diadakan penarjihan (pemilihan) mana yang lebih kuat. Menurut pendapat lain, orang awam bias memilih mujtahid mana yang lebih disukai, karena dikalangan sahabat-sahabat sendiri terdapat tingkatkan-tongkatan ijtihadnya. Meskipun demikian, tidak satu riwayatpun yang menyatakan bahwa orang-orang awam diharuskan mengikuti sahabat-sahabat tertentu dan 1 Philips, Abu Ameenah Bilal, Ph.d. 2005 : 70 tidak ada kritikan terhadap orang yang mengikuti mujtahid sahabat dari tingkatkan yang biasa padahal ada mujtahid sahabat lain dari tingkatkan yang lebih tinggi. 2.1.2. HUKUM BERTAQLID Para ulama membagi hukum taqlid menjadi tiga, yaitu: 1. Taqlid yang diharamkan Para ulama sepakat bahwa haram melakukan taqlid jenis ini. Jenis taqlid ini ada tiga 2, yaitu: a) Taqlid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orangorang dahulu kala yang bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits. Contohnya, tradisi nenek moyang tirakatan selama tujuh malam di makam, dengan keyakinan bahwa hal itu akan mengabulkan semua keinginannya. Padahal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan firman Allah, antara lain dalam surat al-Ahzabayat 64-67: ‫ب ُو ُجو ُه ُه ْم‬ ُ َّ‫) يَ ْو َم تُقَل‬٦٥( ‫يرا‬ ً ‫َص‬ ً ‫ِإ َّن هَّللا َ لَعَنَ ْالكَا ِف ِرينَ َوَأ َعدَّ لَ ُه ْم َس ِع‬ ِ ‫) خَا ِلدِينَ ِفي َها َأبَدًا ال يَ ِجدُونَ َو ِليًّا َوال ن‬٦٤( ‫يرا‬ َ ‫) َوقَالُوا َربَّنَا ِإنَّا َأ‬٦٦( ‫سوال‬ َ ‫ط ْعنَا هَّللا َ َوَأ‬ َ ‫ار يَقُولُونَ يَا لَ ْيتَنَا َأ‬ ( ‫سبِيال‬ َّ ‫ضلُّونَا ال‬ ُ ‫الر‬ َّ ‫ط ْعنَا‬ َ ‫سادَتَنَا َو ُكبَ َرا َءنَا فََأ‬ َ ‫ط ْعنَا‬ ِ َّ‫فِي الن‬ )٦٧ Artinya: “Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir, dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak mendapat perlindungan dan tidak pula penolong. Di hari itu muka mereka dibolak-balik di dalam api neraka, mereka berkata: “Alangkah baiknya andai kami taat kepada Allah dan kepada Rasul. Dan mereka berkata: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu menyesatkan kami”. (QS. Al-Ahzab: 64-67) b) Taqlid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedang yang bertaqlid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah. Firman Allah dalam surat At-Taubah31: ‫احدًا ۖ اَل ِإ ٰلَهَ ِإاَّل‬ ِ ‫ُون هَّللا ِ َو ْال َمسِي َح ابْنَ َم ْريَ َم َو َما ُأ ِم ُروا ِإاَّل ِليَ ْعبُدُوا ِإ ٰلَ ًها َو‬ َ َ‫ات َّ َخذُوا َأحْ ب‬ ِ ‫ار ُه ْم َو ُر ْهبَانَ ُه ْم َأ ْربَابًا ِم ْن د‬ )31( َ‫ع َّما يُ ْش ِر ُكون‬ ُ ۚ ‫ه َُو‬ َ ُ‫س ْب َحانَه‬ Artinya: “Mereka menjadikan para tokoh agama dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan menuhankan al-Masihanak Maryam, padahal mereka (tahu) hanya disuruh 2 M. Suparta dan Djedjen Zainuddin .1994 : 176 menyembah Tuhan yang satu, Tiada Tuhan selain-Nya. Maha Suci Dia dari segala apa yang mereka sekutukan”. (QS. At-Taubah: 31). c) Taqlid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya, seperti menyembah berhala, tetapi dia tidak mengetahui kemampuan, kekuasaan atau keahlian berhala itu. 2. Taqlid yang dibolehkan Yaitu taqlid kepada mujtahid, dengan syarat bahwa yang bersangkutan selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti. Dengan kata lain, bahwa taqlid seperti ini sifatnya hanya sementara. 3. Taqlid yang diwajibkan Taqlid kepada orang yang perkataan, perbuatan, dan ketetapannya dijadikan hujjah, yakni Rasulullah SAW. 2.1.3. RUANG LINGKUP TAQLID 2.1.3.1. WILAYAH TAQLID / YANG BOLEH DITAQLIDI Karena taklid ini tidak menghasilkan keyakinan bahkan ghlabatu adz-dzann juga tidak, maka taklid tidak boleh dilakukan terhadap masalah akidah. Sebab akidah wajib dibangun berdasarkan keyakinan (‘ilm). Berbeda dengan hukum syara’, sehingga dalam hal ini diperbolehkan taklid kepada orang lain. Maka, bertanya kepada mujtahid tentang hukum syara dalam kasus tertentu adalah taklid, dan orangnya disebut Muqallid, baik bertanya untuk sekedar diketahui, atau untuk diketahui dan dilaksanakan. Taklid juga bisa berarti bertanya kepada selain mujtahid, tetapi orang yang ditanya tersebut menguasai hukum syara’ dan memungkinkannya untuk menyampaikan hukum tersebut kepada orang lain, baik pihak yang ditanya tersebut ulama atau bukan, bahkan sekalipun orang yang bertanya tersebut tidak mengerti hukum syara yang diambilnya dari orang tersebut pendapat siapa, tetapi dia percaya bahwa itu merupakan hukum syara’. Tetapi jika dia tidak percaya, baik karena tidak yakin terhadap dalilnya, karena faktor ketidakyakinannya terhadap agama pihak yang menyampaikannya, maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak diperbolehkan untuk mengajarkannya kepada orang lain agar dilaksanakan3. 3 Hafidz Abdurahman, Ushul Fiqih; Membangun Paradigma Berpikir Tasyri’I, (Bogor: Al-Azhar Press, 2012) hlm. 327 2.1.3.2. SYARAT-SYARAT TAQLID Tentang syarat-syarat taqlid bisa dilihat dari dua hal, yaitu syarat orang yang bertaqlid dan syarat-syarat yang ditaqlidi.4 Syarat-syarat itu yakni sebagai berikut : a) Syarat-syarat orang yang bertaqlid Syarat orang yang bertaqlid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti caracara mencari hukum syara. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain yang lebih mengerti hukum-hukum syara dan mengamalkannya. Adapun orang yang pandai dan sanggup menggali sendiri hukum-hukum syara maka ia harus berijtihad sendiri kalau baginya masih cukup. Namun, kalau waktunya sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakannya yang lain (dalam soal-soal ibadah), maka menurut suatu pendapat ia boleh mengikuti pendapat orang pandai lainnya. b) Syarat-syarat yang ditaqlid Syarat yang ditaqlidi ada kalanya adalah hukum yang berhubungan dengan syara. Dalam hukum akal tidak boleh bertaqlid pada orang lain, seperti mengetahui adanya Dzat yang menciptakan alam serta sifat-sifatnya. Begitu juga hukum akal lainnya, karena jalan menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal, dan setiap orang mempunyai akal. 2.2 TALFIQ 2.2.1 PENGERTIAN TALFIQ Secara bahasa talfiq adalah campur aduk. Sedangkan menurut istilah ulama dalam ilmu fiqih dan ushulnya, talfiq merupakan al-Ityanu fi mas alatin wahidatin bikaifiyatin la tuwafiq qaula ahadin minal mujtahidin as-sabiqin yaitu sebuah tindakan atau melakukan sesuatu dalam satu permasalahan dengan sikap (kaifiyah) yang tidak sesuai dengan imamimam mujtahid yang dahulu. Talfiq, yaitu mendatangkan suatu cara (dalam ibadah atau mu’amalah) yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Maksudnya, bertaklid kepada madzhab-madzhab serta mengambil (menggabungkan) dua pendapat atau lebih dalam satu masalah, yang memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang, sehingga memunculkan suatu perkara gabungan (rakitan) yang tidak pernah dinyatakan oleh seorang pun (dari para imam mujtahid), tidak 4 Khairul Umam dan A. Achyar Aminudin, Ushul Fiqih II, (Bandung : Pustaka Setia, cet. 2, 2001), hal. 156. oleh imam yang dulu dia ikuti madzhabnya maupun imam ‘barunya’. Justru masing-masing imam tersebut menetapkan batilnya penggabungan dalam ibadah tersebut. Talfiq secara bahasa berarti menyesuaikan beberapa hal, cara mengamalkan ajaran agama dengan mengikuti secara taqlid tata cara berbagai madzhab, sehingga dalam satu amalan terdapat pendapat berabagai madzhab. Ulama ushul fiqh mendefinisikan talfiq dengan melakukan suatu amalan dengan tatacara yang sama sekali tidak dikemukakan mujtahid manapun, metode talfiq berkaitan erat dengan ijtihad dan taqlid. contoh talfiq dapat dikemukakan sebagai berikut: ketika berwudlu’, khususnya dalam masalah menyapu kepala, seseorang mengikuti tatacara yang dikemukakan Imam Syafi’i, Imam Syafi’i berpendapat bahwa dalam berwudlu’ seseorang cukup menyapu sebagian kepala, yang batas minimalnya tiga helai rambut, setelah berwudlu’ orang tersebut bersentuhan kulit dengan seorang wanita yang bukan mahram atau muhrim- nya, menurut Imam Syafi’i wudlu’ seorang laki-laki batal apabila bersentuhan kulit dengan wanita dan sebaliknya. Namun, dalam bersentuhan kulit dengan wanita setelah berwudlu’ orang tersebut mengambil pendapat Imam Abu Hanifah dan meninggalkan pendapat Imam Syafi’i. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa persentuhan kulit tersebut tidak membatalkan wudlu’. Dalam kasus seperti ini, pada amalan wudlu’ terkumpul dua pendapat sekaligus, yaitu pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. Jika dilihat dari pendapat dua madzhab itu secara terpisah, maka wudlu’ tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam madzhab Syafi’i, wudlu’ itu tidak sah karena yang bersangkutan telah bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram atau muhrim-nya. Dilihat dari pendapat madzhab Hanafi wudlu’ itupun tidak sah karena orang tersebut hanya menyapu sebagian kepalanya, menurut imam abu hanifah dalam berwudlu’ kepala harus disapu seluruhnya. 2.2.2 HUKUM BERTALFIQ Secara umum dalam permasalahan talfiq ini tidak ada dalil shorih yang menunjukkan kebolehan atau pelarangan untuk melakukan talfiq. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh melakukan talfiq itu bersumber dari apa yang dikatakan oleh ulama` Ushul di dalam ijma` mereka, dimana mereka beranggapan bahwasanya dikhawatirkan akan timbulnya pendapat ketiga setelah terjadi perbedaan pendapat antara dua kelompok madzhab. Maka, menurut mayoritas ulama` berpendapat tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga ini akan menyalahi sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ulama` (Ittifaq). Seperti contoh, Iddah (masa penantian) wanita hamil yg ditinggal mati suaminya, dalam masalah ini ada dua pendapat dimana ulama yang pertama berpendapat untuk menunggu setelah selesai melahirkan, dan yang kedua berpendapat untuk menggunakan waktu yang lebih lama diantara kedua waktu tadi (ab`adu al-ajalain). Maka dalam hal ini tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga yaitu, penantiannya si perempuan tadi hanya satu bulan saja. Akan tetapi dakwaan terhadap pelarangan terjadinya talfiq itu tidak absolut adanya, karena kalau kita mau melihat dengan seksama, permasalahan talfiq itu sendiri baru dicetuskan oleh para ulama’-ulama’ akhir (Muttakhirun) pada masa masa kemunduran islam. Atau lebih jelasnya masalah talfiq ini tidak di jumpai pada zaman ulama terdahulu (Mutaqoddimun), pada masa Rosulullah Saw dan para sahabat, juga pada masa imam-imam madzhab dan murid muridnya. Pada masa Rosulullah Saw jelas sekali tidak adanya praktek talfiq, karena pada masa itu masa turunnya wahyu dan tidak membutuhkan praktik ijtihad di dalamnya. Begitu juga tidak di jumpainya permasalahan talfiq pada masa Sahabat dan Tabi`in, karena apabila ada seseorang yang menanyakan tentang suatu masalah kepada mereka, mereka memfatwakan dengan tanpa keharusan mengikuti pendapat mereka dan tidak juga melemahkan pendapat mufti yang lain. Demikian juga pada masa imam madzhab empat dan para sahabat ijtihad lainnya, yang tidak melarang pengikutinya untuk beramal pada madzhab yang lain, asalkan di setiap mereka mengambil pendapat dari yang lain dengan disertai pengetahuan perbedaan mereka dalam permasalahan furu`iyyah. Dari kutipan-kutipan pendapat di atas tadi telah memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya tidak adanya dalil yang jelas atas kebolehan dan pelarangan talfiq itu sendiri, maka secara tidak langsung akan menunjukan atas kebolehan talfiq tersebut. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yg berbunyi “Asal setiap sesuatu itu adalah mubah (boleh)” sampai ada dalil syar`i yang tegas melarangnya. Sebagai mana hadits Rosulullah Saw yang berbunyi; “Kehalalan ialah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Swt di dalam kitabnya dan keharaman ialah sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt di dalam kitabnya pula, apabila tidak tersebutkan maka dima`fu olehnya dan tidak memberatkan atas kamu” . Dan pelarangan atas talfiq tadi itu juga akan menyebabkan ketidak bolehan taqlid yang semestinya diwajibkan terhadap orang awam yang notabenya sebagai pemula dan memungkiri bahwasannya perbedaan para imam adalah rahmat bagi umat Islam. Demikian pula mengingakari asas-asas syari`at yang diciptakan untuk mempermudah umat manusia dan menghilangkan pembebanan atasnya, karena sesungguhnya agama Allah itu mudah bukan untuk memberatkan umatnya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat al Baqarah ayat 185: yang artinya : “Allah Menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu”. Meski ayat di atas menyangkut pada hal kebolehan orang yang berbuka puasa di dalam perjalanan pada waktu bulan Ramadhan, tetapi tujuan umum ayat di atas ialah menyeluruh pada tiap-tiap permasalahan agama. 2.2.3 RUANG LINGKUP TALFIQ Masalah talfiq sama halnya dengan masalah taklid, ruang lingkupnya adalah dalam masalah-masalah ijtihadi yang bersifat zhanni (bukan merupakan perkara qathi’ atau pasti). Adapun setiap perkara yang ma’lum fiddin bidhdharurah (prinsipil) dalam agama ini, berupa perkara-perkara yang disandarkan pada hukum syar’i (yang pasti), yang telah disepakati oleh kaum muslimin dan pengingkarnya dihukumi kafir, maka tidak boleh ada taklid apalagi membuat talfiq di dalamnya. Atas dasar itu, maka tidak boleh membuat talfiq yang dapat mengarah kepada pembolehan (penghalalan) perkara yang diharamkan seperti khamr (miras) dan zina. 2.2.3.1 TALFIQ YANG DIPERBOLEHKAN Dalil bagi pendapat yang menyatakan bahwa talfiq itu dilarang adalah apa yang dinyatakan oleh ulama ushul sebagai ijma’ yang melarang memunculkan pendapat ketiga, jika para ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok mengenai hukum dalam suatu masalah. Jadi, kebanyakan dari mereka menyatakan tidak boleh memunculkan pendapat ketiga yang dapat melanggar wilayah kesepakatan. Misalnya seperti masalah ‘iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pertama, berpendapat bahwa‘iddahnya adalah (dengan) melahirkan kandungannya. Kedua, berpendapat bahwa ‘iddahnya adalah masa ‘iddah yang paling jauh dari dua masa ‘iddah. Maka tidak boleh memunculkan pendapat baru misalnya dengan menyatakan bahwa ‘iddahnya adalah hanya dengan hitungan bulan (4 bulan 10 hari) saja. Untuk mengomentari (menyanggah) klaim kebatilan talfiq ini, bisa melalui dua metode 1) Metode penolakan (al man’u) atau peniadaan (an nafyu), 2) Metode penetapan lawannya (itsbatul ‘aks)5. 1. Metode Penolakan atau Peniadaan. Talfiq dibangun di atas pemikiran taklid yang ditetapkan oleh ulama muta`akhirin (generasi akhir) pada masa-masa kemunduran. Artinya talfiq ini belum dikenal (tidak ada) di kalangan Salaf (pendahulu umat ini), tidak di masa Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya, tidak pula di masa imam-imam (setelah mereka) dan para muridnya. Adapun di masa Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam , maka tidak ada praktek talfiq sama sekali, karena masa itu merupakan era penyampaian wahyu yang tidak memungkinkan adanya ijtihad. Demikian pula di masa sahabat dan tabi’in, tidak dikenal adanya talfiq di tengahtengah mereka. Yang ada hanyalah seseorang bertanya kepada ulama yang disukainya dari kalangan sahabat dan tabi’in, lalu ia (yang ditanya) memberi fatwa kepadanya tanpa mengharuskan berpegang dengan fatwanya, dan juga tanpa melarang orang (penanya) tersebut dari mengamalkan fatwa selainnya, padahal ia mengetahui adanya perbedaan pendapat yang banyak di antara mereka. Begitu juga di masa para empat imam atau ulama lainnya yang sudah masuk kategori ulama mujtahid, tidak ada nukilan dari mereka tentang larangan beramal dengan madzhab selainnya. Bahkan masing-masing saling mengikuti di belakang ulama yang lain, padahal setiap dari mereka mengetahui perbedaan pendapatnya dengan yang lain dalam masalah ijtihadi yang bersifat zhanni (tidak pasti). Maka hal ini menunjukkan bahwa dahulu orang yang meminta fatwa, mengambil pendapat-pendapat para ulama dalam dua masalah atau lebih, dan tidak dikatakan bahwa dia telah melakukan talfiq, atau telah sampai pada suatu kondisi yang tidak pernah disebutkan oleh para pemberi fatwa. Hal itu hanyalah terhitung sebagai bentuk saling bercampurnya pendapat-pendapat para pemberi fatwa tersebut pada diri orang yang meminta fatwa tadi tanpa ada kesengajaan (untuk mencampuradukkan antara pendapat satu dengan yang lain). Dan selebihnya, pendapat mereka yang melarang perbuatan talfiq, dapat mengarah kepada larangan bertaklid, yang pada dasarnya mereka sendiri mewajibkan taklid tersebut 5 kitab Umdatut Tahqiq Fi At Taqlid Wat Talfiq, hlm. 92-110 bagi orang-orang awam, meskipun kebanyakan taklid itu bukan merupakan bentuk talfiq. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip yang berbunyi perbedaan pendapat para imam adalah rahmat bagi umat6. Juga bertentangan dengan prinsip kemudahan dan kelonggaran serta menghilangkan perkara yang memberatkan dan kondisi yang menyulitkan, yang merupakan asas bangunan syari’at Islam. 2. Metode Penetapan Lawannya (Itsbatul ‘Aks). Dengan anggapan membenarkan dan menerima pendapat yang melarang talfiq, maka tampaklah dari ketetapan para ulama itu, bahwa tidaklah ada keharusan berpegang kepada madzhab tertentu dalam seluruh permasalahan, sebagaimana telah dijelaskan. Dan seseorang yang tidak berpegang kepada madzhab tertentu, maka dibolehkan melakukan talfiq. Jika tidak demikian, maka akan mengakibatkan kesimpulan pembatalan peribadahan orang-orang awam, karena pada kenyataannya kita hampir tidak mendapati seorang yang awam mengerjakan suatu ibadah yang benar-benar sesuai dengan madzhab tertentu. Adapun persyaratan yang mereka sebutkan tentang keharusan memperhatikan perbedaan dalam lintas madzhab, bila seseorang bertaqlid kepada satu madzhab atau meninggalkan madzhabnya yang terdahulu dalam suatu masalah, maka hal ini perkara yang menyulitkan, baik dalam masalah-masalah ibadah maupun mu’amalah. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip kelonggaran dan kemudahan syari’at serta kecocokakannya dengan seluruh kemaslahatan manusia Contohnya, seseorang yang berwudhu dan mengusap kepalanya dengan bertaqlid kepada madzhab Imam Asy Syafi’I maka wudhunya sah. Kemudian, apabila dia menyentuh kemaluannya setelah itu dengan bertaklid kepada madzhab Abu Hanifah, maka shalatnya sah. Karena wudhunya orang yang bertaklid ini sah menurut kesepakatan, hal itu disebabkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu menurut Abu Hanifah. Dan seperti ini tidak dikatakan bahwa wudhunya tidak sah karena dianggap batal oleh masing-masing dari dua madzhab tersebut, karena dua masalah tersebut terpisah (antara satu dengan yang lain). Wudhu tersebut awalnya telah sempurna dengan bertaklid kepada madzhab Asy Syafi’i, sampai kemudian menyentuh kemaluannya dan dia meneruskan (tetap dalam keadaan memiliki wudhu) dengan bertaklid kepada madzhab Abu Hanifah. 6 Syaikh Al Albani ‫)رحمه هللا‬. Dha’if Al Jami’ (no. 230) Maka taklid kepada madzhab Abu Hanifah hanyalah sekedar melanjutkan apa yang sudah sah, bukan pada permulaan ibadah. Adapun klaim sebagian pengikut madzhab Hanafi7, bahwa telah ada ijma’ yang melarang melakukan talfiq, maka bisa jadi hanya ditinjau dari kesepakatan para pengikut madzhab ini saja (Hanafiah), atau mengacu kepada mayoritas ulama, atau berdasarkan apa yang didengar, atau hanya prasangka (zhan) saja. Karena, jika masalah tersebut sudah merupakan ijma’, seharusnya para fuqaha madzhab-madzhab lain pun akan menjelaskan adanya ijma’ tersebut, tidak cukup hanya dengan diamnya mereka dan kemungkinan saja. Dan tidak ada bukti terkuat yang menunjukkan secara jelas perihal tidak adanya ijma’ yang melebihi keberadaan penentangan banyak ulama muta`akhirin terhadapnya (larangan talfiq)8. Al Kamal bin Al Hammam dalam At Tahrir dan diikuti oleh muridnya Ibnu Amir Al Hajj9 menyatakan: “Sesungguhnya seorang (awam) yang bertaklid dibolehkan untuk bertaklid kepada siapa yang disukainya. Jika seorang yang awam mengambil pendapat mujtahid yang paling ringan baginya dalam setiap masalah, maka saya tidak mengetahui ada dalil naqli maupun aqli yang melarangnya. Dan ketika seseorang (awam) mencari-cari yang paling ringan baginya dari pendapat seorang mujtahid yang berhak berijtihad, saya tidak mengetahui dari unsur syari’at ini yang mencelanya, sementara Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyukai sesuatu yang meringankan umatnya”. Adapun jika dua imam tersebut sepakat mengenai batalnya amal pelaku talfiq, maka ini merupakan pendapat yang tidak didukung oleh hujjah. Karena orang yang bertaklid tersebut tidaklah bertaklid kepada keduanya dalam keseluruhan amal. Namun hanya bertaklid kepada salah satu dari dua imam dalam masalah tertentu, yang dalam hal itu, dia tidak bertaklid kepada yang lain, maka hal seperti ini tidak masalah. Sedangkan keseluruhan amal tidak ada seorang pun yang mengharuskan untuk menelitinya, tidak dalam hal ijtihad maupun dalam hal taklid. Tetapi ini hanya merupakan mengada-adakan satu hukum syari’at dari seseorang yang tidak berhak untuk mengatakannya. 7 Al Mufti dalam Hasyiyah Ibnu Abidin (1/69), serta Al Ihkam Fi Tamyiz Al Fatawa ‘An Al Ahkam, karya Al Qarafi, hlm. 250. 8 Umdatut Tahqiq, hlm. 106 9 At Tahrir beserta syarahnya, 3/350 Ibnu Abidin menyampaikan pernyataannya dalam Tanqih Al Hamidiyah yang intinya, bahwa dalam angan-angan seorang mufti terdapat petunjuk tentang kebolehan hukum gabungan, dan Syaikh Ath Thursusi juga membolehkannya, begitu pula ‘Allamah Abu As Su’ud memfatwakan kebolehannya dalam fatwanya. Demikian juga ketetapan Ibnu Nujaim dalam risalahnya yang berjudul Fi Bai’il Waqfi Bi Ghabnin Fahisys, bahwa menurutnya pendapat dalam madzhab adalah kebolehan melakukan talfiq, sebagaimana juga yang dinukil dari Al Fatawa Al Bazaziyah. Sedangkan Ibnu Arafah Al Maliki membenarkan kebolehannya dalam Al Hasyiah ‘Ala Asy Syarh Al Kabir. Allamah Al ‘Adawi dan yang lainnya juga memfatwakan kebolehannya, karena itu merupakan bentuk kelonggaran.10 Dan Jumhur ulama diantaranya sebagian ulama madzhab Syafi’iyah berpendapat bahwa Ijma’ yang diambil oleh orang perorang seperti yang diklaim untuk masalah ini tidak harus diamalkan (karena hakikatnya bukan ijma’). Apalagi dalam hal ini mengklaim adanya ijma’ dilarang. Karena kenyataannya para ulama terpercaya telah menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, seperti Al Amir dan Al Baijuri. Asy Syafsyawani menyinggung tentang penggabungan suatu masalah dari dua madzhab atau lebih dengan berkata: “Sesungguhnya para ahli ushul berselisih pendapat dalam masalah ini, tetapi yang benar menurut penelitian adalah dibolehkan (melakukan talfiq)”. Kesimpulannya, bahwa agama Allah itu mudah, tidak sulit, dan pendapat yang membolehkan talfiq termasuk dalam kategori memudahkan manusia (khususnya orangorang awam). Allah Azza wa Jalla berfirman : ‫ج‬ ِ ّ‫َو َما َجعَ َل َعلَ ْي ُك ْم ِفي الد‬ ٍ ‫ِين ِم ْن َح َر‬ Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. [Al Hajj : 78]. ً ‫ض ِعيفا‬ ُ ‫س‬ َ ‫ان‬ َ ‫ف َع ْن ُك ْم َو ُخ ِلقَ اِإْل ْن‬ َ ّ‫ي ُِريدُ هَّللا ُ َأ ْن يُ َخ ِف‬ Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. [An Nisa’: 28]. 10 Hasyiyah Ad Dasuqi ‘Ala Asy Syarh Al Kabir, 1/20. ‫يُ ِريدُ هَّللا ُ بِ ُك ُم ْاليُس َْر َوال يُ ِريدُ بِ ُك ُم ْالعُس َْر‬ Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. [Al Baqarah : 185]. Dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ((‫س ْم َح ِة‬ َّ ‫))بُ ِعثْتُ ِب ْال َح ِني ِفيَّ ِة ال‬ Aku telah diutus dengan (membawa agama Islam) yang lurus lagi mudah11. 2.2.3.2 TALFIQ YANG DILARANG Kebolehan melakukan talfiq ini tidak bersifat mutlak, tetapi terbatas dalam ruang lingkup tertentu. Karena ada bentuk talfiq yang serta merta batil menurut bentuknya, seperti bila talfiq tersebut menjurus kepada penghalalan perkara-perkara yang diharamkan (secara qath’i atau pasti) seperti khamr (miras), zina dan sebagainya. Ada juga yang dilarang bukan menurut dzatnya, tetapi karena ada sesuatu yang mencampurinya (sehingga yang asalnya boleh, menjadi terlarang. Jenis kedua ini ada tiga macam.12 1. Menyengaja hanya mencari-cari yang paling ringan (tatabbu’ ar rukhash). Seseorang mengambil apa yang paling ringan dari setiap madzhab, tanpa ada unsur keterpaksaan dan udzur kuat. Hal ini terlarang demi menutup jalan-jalan kerusakan berupa usaha pembebasan diri dari beban-beban syari’at. Al Ghazali berkata, ”Tidak boleh seseorang mengambil madzhab lain dengan sesuka hatinya, dan seorang awam juga tidak boleh memilih yang menurutnya paling mudah dari setiap madzhab dalam setiap masalah, lalu dia memperlebarnya (kesemua masalah dengan tanpa ada keterpaksaan)”13. Tentunya masuk ke dalam hal semacam ini, yaitu mencari-cari hukum yang paling ringan dengan seenaknya dan mengambil pendapat yang lemah dari setiap madzhab demi mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. 2. Talfiq yang mengakibatkan penolakan hukum (ketetapan atau keputusan) hakim (pemerintah), karena ketetapannya mengantisipasi terjadinya kekacauan. 11 Al Ahadits Ash Shahihah, no. 2924. Umdatut Tahqiq, hlm. 121. 13 Al Mustashfa (2/125). 12 dapat menghilangkan perselisihan untuk 3. Talfiq yang mengakibatkan seseorang meninggalkan apa yang telah diamalkannya secara taklid, atau meninggalkan perkara yang telah disepakati disebabkan oleh adanya perkara yang ditaklidinya. Contoh keadaan pertama. Kalau ada seorang yang faqih (paham tentang agama) berkata kepada isterinya “Saya mentalakmu selamanya” dan ia berpendapat bahwa dengan lafadz seperti itu telah jatuh talak tiga, maka ia melaksanakan pendapatnya berkaitan antara dirinya dan isterinya tersebut, dan ia berketetapan bahwa isterinya telah haram baginya. Kemudian setelah itu dia berpendapat bahwa talaknya tersebut adalah talak raj’i, namun ia tetap melaksanakan pendapatnya yang pertama yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak mau mengembalikan isterinya (yang telah ditalaknya) sebagai isterinya lagi dengan pendapat terbarunya itu. Hal ini terlarang, karena dia masih menyisakan pendapat pertama, sementara itu dia sudah mengambil pendapat kedua dalam masalah yang sama. Contoh keadaan kedua. Jika seorang laki-laki bertaklid kepada Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya tentang (sahnya) pernikahan tanpa wali (si wanita), maka ‘aqad (pernikahan) tersebut meluluskan pengesahan jatuhnya talak, karena hal itu satu konsekuensi sahnya pernikahan menurut ijma’. Kemudian jika laki-laki tersebut menjatuhkan tiga talak terhadap isterinya, kemudian dia ingin bertaklid kepada Imam Asy Syafi’i yang berpendapat tidak ada talak yang jatuh, karena pernikahannya tersebut tanpa wali (yang menurut beliau tidak sah), maka tidak boleh dia melakukan talfiq seperti itu, karena dia meninggalkan taklidnya dalam perkara wajib yang telah disepakati. Hal itu lebih ditujukan untuk menjaga masalah nasab daripada mempertimbangkan aspek lainnya. Karena, jika tidak begitu, maka akan menghasilkan konsekuensi bahwa hubungan yang telah dilakukan (antara keduanya) adalah hubungan haram (zina) dan anak-anak yang dilahirkan (dari hubungan tersebut) adalah anak-anak zina. Maka harus ditutup setiap pintu yang dapat mengarahkan kepada upaya rekayasa (tahayul) seperti itu dalam segala masalah yang besar, seperti masalah pernikahan atau dalam setiap perkara yang menyudutkan agama sebagai obyek mainan atau merugikan manusia atau kerusakan di atas muka bumi. Adapun dalam urusan peribadahan dan beban-beban syari’at yang tidak ada kesempitan untuk para hambaNya, maka tidaklah dilarang melakukan talfiq, walaupun akan mengakibatkan ditinggalkannya perkara yang telah diamalkan atau ditinggalkannya perkara wajib karena perkara wajib lainnya berdasarkan ijma’, selama tidak menjurus kepada pembebasan diri dari ikatan beban-beban syari’at, atau mengarah kepada penghapusan hikmah ditetapkannya syari’at dengan cara mengikuti setiap hilah (rekayasa) yang dapat merubah atau menghilangkan maksud syari’at. BAB III PENUTUP 4.1 Simpulan Pada Bab II telah dipaparkan penjelasan tentang (1) pengertian, hukum, dan ruang lingkup taqlid serta (2) pengertian, hukum, dan ruang lingkup talfiq, berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut. (1) Taqlid adalah menerima pendapat orang lain tanpa dikemukakan alasan-alasannya. Hukum taqlid ada tiga yakni taqlid yang dibolehkan, diharamkan, dan diwajibkan. Taqlid haruslah dengan keyakinan, jika tidak ada rasa yakin, taqlid tidak boleh dilakukan terhadap masalah akidah. Syarat-syarat taqlid bisa dilihat dari dua hal, yaitu syarat orang yang bertaqlid (orang awam yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syara) dan syarat-syarat yang ditaqlidi (hukum yang berhubungan dengan syara). (2) Talfiq secara bahasa talfiq adalah campur aduk, maksutnya bertaklid kepada madzhabmadzhab serta mengambil (menggabungkan) dua pendapat atau lebih dalam satu masalah. Hukum talfiq sendiri karena tidak adanya dalil yang jelas atas kebolehan dan pelarangan talfiq maka dapat didasarkan kaidah fiqhiyyah yg berbunyi “Asal setiap sesuatu itu adalah mubah (boleh)” sampai ada dalil syar`i yang tegas melarangnya. Perkara-perkara yang disandarkan pada hukum syar’i (yang pasti), yang telah disepakati oleh kaum muslimin dan pengingkarnya dihukumi kafir, maka tidak boleh ada taklid apalagi membuat talfiq di dalamnya seperti pembolehan (penghalalan) perkara yang diharamkan seperti khamr (miras) dan zina. 4.2 Saran Berdasarkan simpulan diatas, ada sejumlah saran yang dipaparkan sebagai berikut. (1) Dalam makalah ini dirasa pada penggunaan kalimatnya kurang dapat dipahami oleh pembaca awam dengan mudah, maka diharapkan untuk kedepannya makalah dapat dibuat dengan kata yang sesederhana mungkin. (2) Bahasan dalam makalah sebaiknya diperluas dalam contoh kasusnya. DAFTAR RUJUKAN Al Ahadits Ash Shahihah (Silsilah) Al Mufti dalam Hasyiyah Ibnu Abidin serta Al Ihkam Fi Tamyiz Al Fatawa ‘An Al Ahkam, karya Al Qarafi. Al Mustashfa At Tahrir beserta syarahnya. Hafidz Abdurahman. 2012. Ushul Fiqih; Membangun Paradigma Berpikir Tasyri’I. Bogor: AlAzhar Press Hanafi, Ahmad, MA. 1995. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: PT. BulanBintang Hasyiyah Ad Dasuqi ‘Ala Asy Syarh Al Kabir. Khairul, U. dkk. 2001. Ushul Fiqih II. Bandung : Pustaka Setia M. Suparta, dkk .1994. Fiqih, .Semarang: PT. KaryaToha Putra. Philips, Abu Ameenah Bilal, Ph.d. 2005. Asal-usul dan PerkembanganFiqh :AnalisisHistoris atas Madzhab, Doktrin dan Kontribusi. Bandung: PenerbitNuansa Media. Syaikh Al Albani ‫)رحمه هللا‬. Dha’if Al Jami’. Umdatut Tahqiq Fi At Taqlid Wat Talfiq .

Judul: Makalah Revisi

Oleh: Nimas Ekarini


Ikuti kami