Makalah Cybercrime

Oleh Dhiah A'romauliani

328,7 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Cybercrime

KATA PENGANTAR Puji serta syukur kami panjatkan ke khadirat Allah swt atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Cybercrime”. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dan mendapat nilai untuk mata kuliah Kapita Ilmu Sosial Dalam Penyusunan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan - kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penyusun. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Jakarta, 19 September 2016 1 DAFTAR ISI BAB I 1.1 PENDAHULUAN ………………………………………………… 3 1.2 PENGERTIAN CYBERCRIME ...………………………………... 4 1.3 JENIS-JENIS CYBERCRIME ...………………………………….. 5 1.4 PERKEMBANGAN CYBERCRIME ...…………………………... 8 1.5 PENYEBAB TERJADINYA CYBERCRIME ...…………………. 9 BAB II 2.1 PENANGGULANGAN ……………………………………………. 11 2.2 CONTOH KASUS …………………………………………………. 16 BAB III 3.1 KESIMPULAN ................................................................................. . 19 3.2 SARAN ……………………………………………………………... 19 3.3 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………. 20 2 PENDAHULUAN Kebutuhan dan penggunaan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat, dan kebebasan dalam mengakses internet memberikan dampak positif dan juga negatif . Melalui dunia internet kita dapat melakukan dan mengakses apapun yang kita inginkan. Jika dilihat dari segi positif, tentu saja kegiatan mengakses internet menjadi tren dalam perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat dan kebebasan dalam mengakses jaringan internet memberikan dampak yang buruk berupa kejahatan cybercrime yang sedang marak di dunia. Munculnya beberapa kasus cybercrime terutama di Indonesia yang cukup signifikan memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi kalangan tertentu yang mengalami kasus tersebut. Adanya cybercrime menjadi ancaman sendiri bagi pemerintah sehingga sulit untuk mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan melalui teknologi komputer dan juga internet. Tujuan dari pembuatan makalah ini untuk : a. Pengertian Cybercrime b. Klasifikasi Cybercrime c. Jenis – Jenis Cybercrime d. Perkembangan Cybercrime e. Penanggulangan Cybercrime f. Contoh Kasus Cybercrime 3 PENGERTIAN CYBERCRIME Cybercrime adalah tidak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama dan memanfaatkan perkembangan teknologi computer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Cybercrime memiliki karakteristik unik yaitu : 1. Ruang lingkup kejahatan 2. Sifat kejahatan 3. Pelaku kejahatan 4. Modus kejahatan 5. Jenis kerugian yang ditimbulkan Dari beberapa karakteristik diatas, untuk mempermudah penanganannya maka cybercrime dapat diklasifikasikansebagai berikut:  Cyberpiracy : Penggunaan teknologi computer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.  Cybertrespass : Penggunaan teknologi computer untuk meningkatkan akses pada system computer suatu organisasi atau individu.  Cybervandalism : Penggunaan teknologi computer untuk membuat program yang menganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer 4 JENIS-JENIS CYBERCRIME A. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya 1. Unauthorized Access to Computer System and Service Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet. 2. Illegal Contents Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, halhal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. 3. Data Forgery Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. 5 4. Cyber Espionage Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu system yang computerized. 5. Cyber Sabotage and Extortion Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. 6. Offense against Intellectual Property Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. 7. Infringements of Privacy Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized,yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materilmaupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakittersembunyi dan sebagainya. 6 8. Cracking Kejahatan dengan menggunakan teknologi computer yang dilakukan untuk merusak system keamaanan suatu system computer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu merekan mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identetik dengan perbuatan negative, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. 9. Carding Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil. B. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif Cybercrime 1. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni : Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system computer. 2. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu : Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut. C, Jenis-jenis cybercrime berdasarkan target 1. Cybercrime yang menyerang individu : Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermaikan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh : Pornografi, cyberstalking, dll 7 2. Cybercrime yang menyerang hak cipta (Hak milik) : Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri. 3. Cybercrime yang menyerang pemerintah : Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan system pemerintahan, atau menghancurkan suatu Negara. PERKEMBANGAN CYBERCRIME 1. Perkembangan cybercrime didunia Awal mula penyerangan didunia Cyber pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan istilah: Cyber Attack. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program computer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Pada tahun 1994 seorang bocah sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Pryce, atau yang lebih dikenal sebagai “the hacker” alias “Datastream Cowboy”, ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Griffits Air Force, NASA dan Korean Atomic Research Institute atau badan penelitian atom Korea. Dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor, yang memiliki julukan “Kuji“. Hebatnya, hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya. 8 2. Perkembangan cybercrime di Indonesia Di Indonesia sendiri juga sebenarnya prestasi dalam bidang cybercrime ini patut diacungi dua jempol. Walau didunia nyata kita dianggap sebagai salah satu negara terbelakang, namun prestasi yang sangat gemilang telah berhasil ditorehkan oleh para hacker, cracker dan carder lokal. Menurut perusahaan Security Clear Commerce di Texas USA, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke 2 setelah Ukraina dalam hal kejahatan Cardingdengan memanfaatkan teknologi informasi (Internet) yaitu menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk melakukan pemesanan barang secara online. Dunia perbankan melalui Internet (ebanking) Indonesia, dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Steven Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan Internet banking Bank Central Asia, (BCA). Steven membeli domain-domain dengan nama mirip http://www.klikbca.com (situs asli Internet banking BCA), yaitu domain wwwklik-bca.com, kilkbca.com, clikbca.com, klickca.com. dan klikbac.com. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli maka nasabah tersebut masuk perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Steven sehingga identitas pengguna (user id) dan nomor identitas personal (PIN) dapat di ketahuinya. Diperkirakan, 130 nasabah BCA tercuri datanya. Tujuan membuat situs plesetan adalah agar publik menjadi lebih berhati – hati dan tidak ceroboh saat melakukan pengetikan alamat situs (typo site), bukan untuk mengeruk keuntungan. PENYEBAB TERJADINYA CYBERCRIME  Akses internet yang tak terbatas  Kepandaian pengguna computer  Mudah di lakukan dengan resiko yag kecil & tidak dperlukan alat yang modern  Para pelaku umumnya adalah orang yang cerdas, mempunyai rasa ingin tau yang besar & fanatik akan teknologi komputer  System keamanan jaringan yang lemah  Kurangnya perhatian 9 Meski Indonesia menduduki peringkat pertama dalam cybercrime pada tahun 2004, akan tetapi jumlah kasus yang diputus oleh pengadilan tidaklah banyak. Ada beberapa sebab mengapa penanganan kasus cybercrime di Indonesia tidak memuaskan: 1. Ketersediaan dana atau anggaran untuk pelatihan SDM sangat minim sehingga institusi penegak hukum kesulitan untuk mengirimkan mereka mengikuti pelatihan baik di dalam maupun luar negeri. 2. Ketiadaan Laboratorium Forensik Komputer di Indonesia menyebabkan waktu dan biaya besar.Pada kasus Dani Firmansyah yang menghack situs KPU, Polri harus membawa harddisk ke Australia untuk meneliti jenis kerusakan yang ditimbulkan oleh hacking tersebut. 3. Citra lembaga peradilan yang belum membaik, meski berbagai upaya telah dilakukan. Buruknya citra ini menyebabkan orang atau korban enggan untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian. 4. Kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah. Hal ini dipicu oleh citra lembaga peradilan itu sendiri yang kurang baik, faktor lain adalah korban tidak ingin kelemahan dalam system komputernya diketahui oleh umum, yang berarti akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan web masternya. 5. Upaya penanganan cybercrime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur cybercrime memang diperlukan, akan tetapi apalah arti undang-undang jika pelaksana dari undang-undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut. 10 PENANGGULANGAN CYBERCRIME 1. IDCERT (Indonesia Computer Emergency Response Team) Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan adalah dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya “sendmail worm” (sekitar tahun 1988) yang menghentikan sistem email Internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah Computer Emergency Response Team (CERT) Semenjak itu di negara lain mulai juga dibentuk CERT untuk menjadi point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah kemanan. IDCERT merupakan CERT Indonesia.Situs ID-CERT http://www.cert.or.id 2. Sertifikasi Perangkat Security Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya memiliki peringkat kualitas. Perangkat yang digunakan untuk keperluan pribadi tentunya berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk keperluan militer. Namun sampai saat ini belum ada institusi yang menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia. Di Korea hal ini ditangani oleh Korea Information Security Agency. 3. Internet Firewall Jaringan Komputer yang terhubung ke internet perlu dilengkapi dengan internet firewall. Internet Firewall berfungsi untuk mencegah akses internet dari pihak luar ke sistem internal, dengan demikian data-data yang terdapat di dalam jaringan komputer tidak dapat diakses oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. 4. Kriptografi Kriptografi adalah seni menyandikan data, data yang akan dikirim disandikan terlebih dahulu. 11 5. Secure Socket Layer (SSL) Jalur pengiriman data melalui internet, melalui banyak transisi dan dikuaasai oleh banyak orang, hal ini menyebabkan pegiriman data melalui internet rawan oleh penyadapan. 6. Cyber Law Undang-undang Yang Mengatur Tentang Cybercrime 1. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE) Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April2008 a. Pasal 27 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. b. Pasal 28 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. c. Pasal 29 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasaan atau menakut-nakuti yang dutujukkan secara pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana pasal 45 (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). d. Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, 12 hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memebuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). e. Pasal 33 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaiman mestinya. f. Pasal 34 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. g. Pasal 35 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Phising = penipuan situs). 2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana a. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding. b. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan. c. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. d. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet. e. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia. 13 f. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi. g. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang. h. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain. 3. Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka (8) Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi-intruksi tersebut. 4. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 5. Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan. Misalnya Compact Disk – Read Only Memory (CD – ROM), dan Write – Once -Read – Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah. 6. Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). Penyidik dapat meminta kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki 14 oleh tersangka tanpa harus mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur dalam UndangUndang Perbankan. 7. Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme. karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap Internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list. CONTOH KASUS 1 15 Peretas Situs Pemkot Mojokerto (Video) Setelah kami pelajari dan analisa, maka kasus ini kami klasifikasi sebagai kasus Cybervandalism, dengan jenis cybercrime yang berdasarkan aktifitasnya dikategorikan sebagaiUnauthorized Access to Computer System and Service,Cyber Sabotage and Exortion dimana Pelaku Julham menyuruh salah satu mahasiswa bernama Chandra R. Untuk memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan komputer, membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet (Situs Pemkot Mojokerto). Dalam hal ini, kejahatan tersebut terjadi karena adanya rasa dendam dari pelaku karena pihak pemkot membatalkan perjanjian pengadaan barang dan tidak mau membayar sejumlah uang untuk barang yang telah dikirm ke Pemkot karena pihak Pemkot merasa barang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kejahatan ini merupakan kejahatan murni yang dimana pelaku telah merencanakan untuk melakukan pengrusakkan dan memberi informasi palsu, terhadap situs Pemkot Mojokerto. 16 Pelaku di jatuhi Hukuman UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memebuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Untuk mencegah hal ini terjadi kembali dikemudian hari, ada baiknya Pemkot Mojokerto menggunakan Internet Firewall dan melakukan kriptografi dimana data-data yang akan dimasukan ke dalam situs memiliki sandi khusus. 17 CONTOH KASUS 2 Seorang Jebolan SD Bobol Kartu Kredit Ratusan Juta Rupiah Setelah kami pelajari dan analisa, maka kasus ini kami klasifikasi sebagai kasus Cyberpiracy dengan jenis cybercrime yang berdasarkan aktifitasnya dikategorikan sebagai Carding, dimana pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil. Dalam hal ini, kejahatan tersebut terjadi karena pelaku bebas mengakses jaringan internet sehingga ia mempelajari dan mempraktekkan sistem carding. Kejahatan ini merupakan kejahatan murni yang dimana pelaku telah merencanakan untuk melakukan pembobolan kartu kredit guna berbelanja online untuk keperluan pribadi. Pelaku di jatuhi Hukuman UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memebuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dan Pasal 362 KUHP untuk kasus carding. Untuk mencegah hal ini terjadi kembali dikemudian hari , sebaiknya pemilik kartu kredit bekerjasama dengan pihak bank untuk memberi limit dalam setiap transaksi, sehingga setiap ingin melakukan transaksi melebihi limit yang di sepakati pihak bank mengirim pesan konfirmasi terlebih dahulu. 18 KESIMPULAN Di Era yang modern dengan perkembangan teknologi yang pesat, serta penggunaan Internet yang bebas tanpa adanya ketegasan hukum di suatu negara dapat menimbulkan kejahatan yang tak lain dikenal sebagai Cybercrime,yang merupakan satu tindak kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknolgi dan internet dimana pelaku mempunyai motif tertentu dan mampu menguasai suatu program, merusak system, menghilangkan data, atau mampu menggadakan suatu hal (baik berupa data perusahaan atau identitas) yang mampu memberikan keuntungan bagi si pelaku. Meskipun Perkembangan Cybercrime tidak lagi dapat dihindari, tetapi saat ini kita mampu mencegah dan meminimalisir terjadinya Cybercrime dengan menggunakan Cyberlaw. SARAN Kita harus lebih berhati – hati dalam menyikapi dan menggunakan teknologi yang semakin canggih agar terhindar dari kejahatan Cybercrime. Kita dapat meminimalisir dampak dari kejahatan tersebut, dengan mempertegas hukum tentang cybercrime di suatu negara, jangan memberi informasi ke sembarang orang, mengganti password secara berkala, dan memilih data-data dan melindungi data tersebut sebelum di upload ke suatu situs tertentu. 19 Daftar Pustaka http://detik.com http://wikipedia.com http://m.tempo.co/topik/masalah/38/cyber-crime http://m.news.viva.co.id/news/read/260294-video--jebolan-sd-bobol-kaartu-kredit 20

Judul: Makalah Cybercrime

Oleh: Dhiah A'romauliani


Ikuti kami