Makalah Fix

Oleh Pgsd Best

237,9 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Fix

KONSEP DASAR POLITIK DAN PEMERINTAHAN Diajukan untuk memenuhi salah satu Tugas 1 Konsep Dasar IPS Sekolah Dasar Dosen Pengumpu Dr. Ajat Sudrajat, M.Pd Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2015 KATA PENGANTAR Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya, penulisan makalah ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah dan memberi wawasan serta pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dalam konsep dasar IPS. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam penulisan makalah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah ikut mendukung sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan. Karena kami sadar bahwa kesalahan datangnya dari diri kita sendiri dan yang benar hanya dari Allah SWT. Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri kami sendiri dan untuk para pembaca. Kami dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki setiap kekurangan dari makalah ini. Jakarta, 7 September 2015 Penulis i DAFTAR ISI BAB I.......................................................................................................................................1 PENDAHULUAN...................................................................................................................1 1. Latar Belakang.............................................................................................................1 2. Rumusan Masalah........................................................................................................2 3. Tujuan Penulisan..........................................................................................................2 4. Manfaat Penulisan........................................................................................................2 BAB II.....................................................................................................................................3 PEMBAHASAN......................................................................................................................3 1. Kajian Materi...............................................................................................................3 a. Ilmu Politik..............................................................................................................3 b. Konsep-konsep ilmu politik.....................................................................................4 c. Ilmu Pemerintahan...................................................................................................7 d. Macam-macam Ilmu Pemerintahan..........................................................................9 BAB III..................................................................................................................................17 PENUTUP.............................................................................................................................17 1. Kesimpulan................................................................................................................17 2. Saran..........................................................................................................................17 DAFTAR PUSTAKA............................................................................................................19 ii BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dalam arti seperti hukum pidana dan hukum perdata. Berbagai masalah hukum akan berkesinambungan dengan adanya masalah politik dan pemerintahan di Indonesia. Banyak orang di Indonesia membicarakan tentang politik tetapi, tidak mengerti dan belum mengenal politik itu sendiri. Tidak hanya politik yang menjadi bahan perbincangan tetapi tentang pemerintahan yang sering menjadi sorotan berbagai macam lapisan masyarakat. Politik dan pemerintahan ini saling berkesinambungan karena sistem politik sangat erat kaitanya dengan ilmu pemerintahan. contohnya politik, masyarakat umum mengenal politik itu sebagai sesuatu yang kejam karena melihat contoh-contoh nyata dari para wakil-wakil rakyat. Sama seperti halnya pemerintahan, masyarakat umum hanya melihat yang buruk buruk dari pemerintahan tersebut tetapi tidak tau dasar atau arti dari pemerintahan itu sendiri. Ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu yang berkaitan erat dengan cabang ilmu sosial lainnya. Namun, walaupun saling berkaitan tentu ada pembatas antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya dengan melihat sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi di masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem komunikasi dan lain-lain. Dalam hal ini, maka sistem politik menjalankan fungsi-fungsi dan tujuan tertentu untuk masyarakat, yaitu merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan persoalan organisasi, administrasi, menejemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itulah salah satu dari pengertian ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui dan memahami arti dari ilmu politik dan ilmu pemerintahan . Mulai dari lingkup kecil sampai ke lingkup luas. Sehingga masyarakat dapat berkontribusi langsung dengan negara tercinta kita ini dan tidak hanya berkomentar atau menjelek – jelekan pemerintah. Tetapi membantu memberi solusi . 2. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam konsep ilmu politik dan ilmu pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu: a. Apa itu ilmu politik b. Apa itu ilmu pemerintahan? 3. Tujuan Penulisan Tujuan Penulisan makalah ini adalah : a. Untuk mengetahui lebih jelas apa itu politik dan pemerintahan b. Mengetahui konsep-konsep politik itu sendiri 4. Manfaat Penulisan Manfaat dengan adanya makalah ini di harapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar ilmu politik dan ilmu pemerintahan 2 BAB II PEMBAHASAN 1. Kajian Materi a. Ilmu Politik Banyak dari setiap warga negara yang menghayati bahwa kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari dua aspek yaitu ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Dari ulasan tersebut bisa kita telaah apa arti dari ilmu politik dan ilmu pemerintahan itu sendiri. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang berkewarganegaraan. Menurut Miriam Budiarjo (1972) menyatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (sistem negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Menurut Milderd Parten (1982) bahwa ilmu politik adalah teori, kiat dan praktik pemerintah. Sedangkan menurut Brown (1980) ilmu politik adalah proses dilaksanakannya kekuasaan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Akhirnya dapat dikemukakan disini arti ilmu politik menurut Ossip K. Flechtheim dalam buku Fundamental Off Political Science bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan berserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan yang lain yang tidak resmi, yang mempengaruhi negara. Dan dari keempat definisi ilmu politik menurut para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, mempelajari negara menaklukan tugas-tugasnya mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuannya tersebut, mempelajari kekuatan dan kekuasaan sebagai penyelenggara negara dan mempelajari kekuasaan memerintah suatu negara. Politik selalu menyangkut kepentingan tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dilakukan melalui seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi kekuasaan dan sumber-sumber yang 3 ada. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama ataupun menyelesikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. b. Konsep-konsep ilmu politik Dalam definisi-definisi tersebut terdapat konsep-konsep kekuasaan, negara, pemerintah, sifat dan tujuan negara. Dengan demikian dalam konsep ilmu politik dan pemerintahan maka kita perlu mengetahui apa arti pemerintahan itu. Pemerintahan adalah aparat pelaksana negara yang menjalankan fungsi-fungsi negara. Dari ulasan tersebut terdapat konsepkonsep pokok ilmu politik yaitu: 1. Kekuasaan 2. Negara 3. Undang-Undang 4. Kabinet 5. Dewan Perwakilan Rakyat 6. Dewan Pertimbangan Agung 7. Mahkamah Agung 8. Kepemmimpinan 9. Demokrasi 10. Wilayah 11. Kedaulatan Rakyat 12. Otoriter 13. Monarki 14. Republik 15. Dan lain-lain yang dapat digali sendiri berdasarkan pengamatan serta pengalaman. Sementara itu Skeel (1995) menambahkan konsep ilmu politik lainnya yang perlu dipahami yaitu sosialisasi politik, keabsahan, kewenangan dan perilaku politik. Negara adalah satuan organisasi yang meliputi wilayah, sejumlah rakyat dan mempunyai kekuasaan berdaulat keluar dan ke dalam. Setiap negara memiliki sistem politik yaitu pola mekanisme kekuasaan. Sedangkan yang dimaksud kekuasaan adalah hak dan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola tugas tertentu. Kekuasaan atau negara mampu mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dasar 4 ketentuannya. Kekuasaan itu bisa berada pada tingkat nasional, kelompok sosial, kelompok keagamaan maupun pada keluarga. Keabsahan berkaitan dengan legalisasi dan penerimaan masyarakat. Sistem politik bersifat lebih tinggi daripada kekuasaan masyarakat. Keputusan adalah penentuan pilihan diantara alternatif. Seangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Menurut Miriam Budiarjo (1972) pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik menyangkut keputusankeputusan yang diabil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Sementara itu yang dimaksud kebijaksanaan adalah politik kebijaksanaan atau proses penentuan yang diambil seseorang pelaku atau kelompok politik misalnya partai politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pihak yang membuat kebijaksanaan itu pada prinsipnya mempunyai kekuasaan untuk melaksanakaannya. Sedangkan yang dimaksud pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan dari kekuasaan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembinaan politik masyarakat agar mereka memahami hal pokok politik secara baik dan benar. Dengan kata lain, sosialisasi politik merupakan upaya agar warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik yang berlaku. Sementara itu kewenangan adalah hak yang sah dari individu-individu untuk melaksanakan kekuasaan terhadap orang lain. Sedangkan perilaku politik adalah salah satu cara yang dilakukan individu dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Anda dan kita semua selaku bangsa Indonesia, yakin bahwa Indonesia merupakan suatu negara. Bahwa kawasan yang kita temui sejak lahir dan diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi adalah suatu negara yang disebut Negara Republik Indonesia. Bahwa Nusantara tercinta ini adalah negara karena memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki wilayah Nusantara indonesia kita ini merupakan wilayaah daratan seluas 2.027.087 km2 yang terdiri atas 17.656 pulau, yang dihuni penduduk kira-kira 3000 pulau. Dengan demikian, masih banyak pulau yang belum berpenduduk secara tetap. Sedangkan luas 5 perairan laut 6.090.163 km2 luas keseluruhan wilayah nusantara 8.117.250 km2. Pernyataan ini telah diakui oleh negara lain, paling tidak oleh negara-negara sahabat terdekat. 2. Penduduk Berdasarkan hasil sensus penduduk 1990, wilayah Indonesia berpenduduk 179.194.223 jiwa, dengan kepadatan 93, dan laju pertumbuhan pertahun 1,98. Berdasarkan jumlahnya, Indosesia menempati peringkat 4 didunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dengan laju pertumbuhan 1,98 menurut rumus Nathan Keifits, penduduk Indonesia akan menjadi berlipat dan dalam jangka waktu 35,35 tahun. Jadi, jika pada tahun 1990 Indonesia berpenduduk 179.194.223 jiwa maka pada tahun 2025 (1990+35) yang akan datang wilayah Indonesia akan berpenduduk 358.388.446 jiwa, merupakan jumlah yang besar. Hal tersebut menuntut perhatian dan kepedulian segala pihak, terutama dari tiap penduduk Indonesia itu sendiri. 3. Pemerintahan yang berdaualat Dalam pembukaan UUD 1945, pada alinia ke empat dinyatakan “kemudian dari pada itu membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara insonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia” Berdasarkan undang-undang, tegasnya undang-undang dasar 1945, indonesia itu memliki pemerintahan, yaitu pertahanan republik Indonesia. 4. Kedaulatan Pada alinea keempat yang telah dikemukakan tadi, dalam kalimat itu selanjutnya dikemukakan “yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang 6 dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pewakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Dari rumusan alinea tadi telah tegas juga tentang kedaulatan negara, yang dinyatakan sebagai berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, kedaulatan telah dimiliki oleh Negara Republik Indonesiia. Konsep dasar yang berkaitan dengan Ilmu Politik yang dapat dikatakan sangat melekat adalah kekuasaan. Dalam hal penyelenggara negara atau pelaksanaan pemerintahan, kekuasaan ini dipegang oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh dewan menteri atau kabinet yang diketuai oleh kepala pemerintahan atau kepala negara. c. Ilmu Pemerintahan menurut D.G.A. van Poelje (1993:1): De bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt Maksudnya, ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut U. Rosenthal (1978:17): De bestuurwetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van interneen externe werking van de structuren en prosessen. Maksudnya, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum. Menurut H.A. Brasz (1975:1): De bestuurswetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare direnst is ingericht en functioneert, intern en naar tegenover de burgers. Maksudnya, ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan secara ke dalam amupun ke luar terhadap warganya. 7 Menurut, C.F. Strong (1960:6): Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf. Maksudnya, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Menurut R. Mac Iver (1947): Government is the organization of men under authority ... how men can be governed. Maksudnya, pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang memunyai kekuasaan ... bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi bagi Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (a science of how men are governed). Menurut Wilson (1903:572): Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few men, of many men, or of a community prepared by organization to realise its own purposes with references to the common affairs or the community. Peerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasi kekuatan, idak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan bagi urusanurusan umum kemasyarakatan. 8 Menurut Apter (1965:84): Government is the most generalized membership unit prossessing (a) defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive power. Pemerintah itu merupakan suatu anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Menurut Merriam (1957:31): Tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, justice, general welfare dan freedom. Menurut Syafiie (2011:23): Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Menurut Ndraha (2011:7): Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. d. Macam-macam Ilmu Pemerintahan Ada beberapa maca ilmu pemerintahan tetapi kita sering menyebutnya bentuk bentuk pemerintahan : Aristokrasi Aristokrasi diambil dari kata yunani ARISTOKRATIA ( aristos = best + kratia = rule).Jadi aristokrasi adalah pemerintahan terbaik yang dipimpin oleh orang- orang terpilih. Tetapi kata – kata terbaik disini terkesan samar dengan istilah terbaik dimasa yunani kuno. Penjelasan yang benar bahwa yang terbaik adalah mereka yang memiliki kecakapan yang tinggi, berpendidikan, berpengalaman dan bermoral tinggi.Namun, hal ini tidak bisa dijadikan atau dipastikan menjadi yang terbaik. 9 Aristokrasi adalah pemerintahan yang bersifat otoriter , karena mayoritas warga Negara tidak mempunyai peranan langsung atau terlembaga dalam pembuatan kebijakan, mereka tidak bisa berperan serta dalam pemilihan umum, dan mereka tidak terorganisasikan ke dalam partai-partai politik yang bersaing atau kelompok-kelompok kepentingan yang mudah dikenali. Dalam bentuk pemerintahan ini kepala Negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, bentuk pemerintahan ini banyak dijumpai di eropa seperti Inggris dan Negara di eropa lainnya. Oligarki Oligarkiadalah situasi dimana pemerintah yang berkuasa bersama sekelompok pengusaha bekerjasama untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik, social dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat yang sebenarnya. Oligarki berarti pemerintahan oleh suatu minoritas dalam masyarakat, suaru minoritas yang tidak perlu dibedakan oleh gelar aristokrat atau hak istimewa. Bahwa kaum oligarki ini berkuasa atas nama rakyat, selalu berusaha memperpanjang bahkan jika mungkin melestarikan dan memonopoli kekuasaan dan ekonomi yang dipegangnya dengan selubung ideology tertentu, dengan dalih consensus nasional dan tindakan-tindakan sejenis dan pada saat yang sama kelompok oligarki ini menghancurkan setiap oposisi yang menentang dan mempertanyakan legitimasi pemerintahannya dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah Dalam bentuk pemerinyahan ini kepala Negara juga dipimpin oleh raja atau ratu dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Monarki Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah.Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara.Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20.Sedangkan pada dekade kelapan abad ke20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi Demokrasi 10 Demokrasi adalah sistem politik yang meyakini jika kekuasaan yang sejati haruslah berada di tangan rakyat.Bahasa latinnya, Vox Populi Vox Dei.Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.Banyak orang menganggap demokrasi berasal dari Plato yang menulis buku “Republik”. Anggapan ini kurang tepat, karena 400 tahun sebelum Plato lahir, sistem demokrasi sudah diterapkan oleh 12 suku bangsa Bani Israel saat mereka berdiam di tanah Kan’an.Saat itu Bani Israel terpecah ke dalam 12 suku yang memiliki otoritas untuk mengatur dan memerintah dalam wilayahnya masing-masing. Masing-masing suku dipimpin oleh hakim yang diangkat berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan otoritasnya di dalam hal keagamaan.Lalu ke-12 hakim ini yang mewakili ke12 suku Bani Israel membentuk sebuah dewan hakim yang membahas kepentingan mereka bersama berdasarkan Mosaic Codex.Inilah masa hakimhakim seperti yang dimuat di dalam Alkitab. Jadi, demokrasi sebenarnya merupakan made in Bani Israel. Sebab itu, tidak salah jika ada ungkapan jika demokrasi merupakansunnah Yahudi. Walau pun sesungguhnya Demokrasi itu sendiri suatu sistem yang bisa baik bisa pula tidak, tergantung pada siapa yang mengelolanya.Namun dalam sejarah dunia, belum pernah sistem ini menciptakan suatu kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat secara keseluruhan.Plato sendiri yang kadung dianggap sebagai Bapak Demokrasi ternyata memiliki puluhan budak.Yunani sendiri di mana Plato hidup, tidak pernah melaksanakan demokrasi. Demokrasi adalah Bentuk sistem pemerintahan yang setiap warganya memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan. Demokrasi mengandung pengertian secara tidak langsung bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sering juga kita dengar slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Oleh Abraham Lincoln) yang melambangkan suatu sistem demokrasi. Kata Demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat, dan “Kratei” yang berarti pemerintah. Nah dengan demikian kita dapat mengartikan, demokrasi adalah Sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat. pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli : Aristoteles, Demokrasi adalah suatu kebebasan, yang artinya kebebasan setiap warga negara dapat berbagi kekuasan, Aristoteles mengutarakan bahwa setiap warga negara itu setara dalam jumlah, yaitu satu 11 individu, dalam demokrasi tidak ada penilaian terhadap tingginya nilai individu tersebut, setiap warga negara sama. Abraham Lincoln, Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan penting dalam suatu pemerintah yang baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan oleh kepentingan mayoritas dengan berdasarkan hak yang diberikan kepada rakyat biasa. Samuel Huntington, Demokrasi ada jika setiap pemegang kekuasaan dalam suatu negara dipilih secara umum, adil, dan jujur, para peserta boleh bersaing secara bersih, dan semua masyarakat memiliki hak setara dalam pemilihan.          a. Prinsip-prinsip demokrasi Prinsip terpenting demokrasi ada tiga, yaitu : Persamaan Diantara Warga Negara, Setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam praktik politik Keterlibatan Warga Negara dalam Mengambil Keputusan Politik Kebebasan diakui dan dipakai juga diterima oleh warga negara b. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi Adapun ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan atas sistem demokrasi adalah sebagai berikut : Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Ciri Konstitusional, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak, ataupun kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ciri Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ciri Pemilihan Umum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam permerintahan. Ciri Kepartaian, yaitu partai menjadi sarana / media untuk menjadi bagian dalam pelaksaan sistem demokrasi. 12   Ciri Kekuasaan, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Ciri Tanggung Jawab, adanya tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih untuk ikut dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi. c. Kelebihan dan kekurangan demokrasi Kelebihan Demokrasi antara lain :    Pemegang Kekuasaan dipilih berdasarkan keinginan rakyat Mencegah terjadinya monopoli kekuasaan Kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik Kekurangan Demokrasi :    Kepercayaan rakyat mudah digoyangkan oleh pengaruh media Kesetaraan hak dianggap tak wajar karena oleh beberapa ahli, karena pengetahuan politik setiap orang tidak sama Fokus pemerintah yang sedang menjabat akan berkurang saat menjelang pemilihan umum berikutnya Dalam sistem pemerintahan ini kepala Negara serta kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Dalam bentuk pemerintahan ini biasanya terdapat tiga tingkatan yaitu eksekutif (pemerintah), Legislatif, dan yudikatif Autokrasi Bentuk pemerintahan autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana kekuasaan terpusat di tangan raja dan kaum elit Negara.Dalam bentuk pemerintahan ini ada beberapa kelompok yang diistimewakan.Perancis adalah negara autokrasi di bawah kekuasaan Raja Louis ke-14 yang berpenduduk sekitar 26 juta jiwa.Autokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang kurang baik karena bentuk pemerintahan ini dapat menyengsarakan rakyat. Bentuk pemerintahan ini biasa menganggap raja sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. 13 Teokrasi Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana agama atau iman memegang peran utama.Kata "teokrasi" berasal dari bahasa Yunani θεοκρατία (theokratia).θεος (theos) artinya “tuhan” dan κρατειν (kratein) “memerintah”. Teokrasi artinya “pemerintahan oleh tuhan”. Bentuk pemerintahan ini biasanya menganggap raja sebagai kepala Negara.Dan rakyatnya pun menganggap raja adalah orang yang dekat dengan tuhan.Selain itu mayoritas rakyatnya menganut agama yang dianut di kerajaan. Khilafah Secara politik sistem Khilafah didedikasikan untuk melayani kepentingan masyarakat. Sebab, hakikat dari politik Islam adalah ri’ayah su’un al-ummah (pengurusan urusanumat) yang didasarkan pada syariah Islam. Karena itu, penguasa dalam Islam bagaikan penggembala (ra’in) dan pelayan umat (khadim al-ummah). Dalam Islam penguasa hadir untuk menerapkan hukum-hukum Islam; memastikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok setiap individu masyarakat seperti pangan, sandang dan papan; menjamin pendidikan yang bermutu tinggi dan kesehatan yang layak untuk masyarakat secara gratis; memastikan hukum tegak dan keamaan rakyat terjaga. Prinsip kedaulatan di tangan syariah akan menjamin pelayanan masyarakat ini berjalan baik karena masyarakat diurus berdasarkan syariah Islam. Kedaulatan syariah ini akan menutup intervensi manusia untuk membuat kebijakan hukum maupun politik yang didasarkan pada kepentingan kelompok, hawa nafsu, atau kekuatan modalnya seperti dalam sistem demokrasi yang meletakkan kedaulatan di tangan manusia. Berbeda dengan sistem otoriter, sistem politik Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat (ash-shultan li al-ummah). Dengan hak kekuasaan ini, rakyat berhak memilik khalifah yang mereka sukai tanpa ada paksaan. Rakyat pun berhak bahkan wajib mengkritik Khalifah kalau menyimpang dari Islam. Islam pun memuliakan aktivitas mengoreksi penguasa ini dengan 14 sebutan sebaik-baik jihad (afdhal al-jihad) dan dengan julukan—jika pelakunya terbunuh—pemimpin para syahada (sayyid asy-syuhadaa). Dalam sistem politik ini rakyat diberi hak untuk berkumpul, berorganisasi dan menyuarakan pendapat; tentu bukan atas dasar kebebasan (liberalisme), namun berdasarkan hukum syariah. Sistem politik ini memberikan ruang bagi perbedaan pendapat sejauh masih dalam koridor akidah Islam dan hukum syariah. Karena itu, keberadaan mazhab-mazhab fikih yang berbeda akan dijaga oleh negara. Negara tidak akan berpihak pada mazhab tertentu atau mengadopsi mazhab. Sebab, Khilafah adalah negara bagi semua rakyat, apa pun mazhabnya. Penjaminan hak-hak rakyat dalam Khilafah tampak dari keberadaan Majelis Umat. Inilah tempat para wakil umat dan para tokoh masyarakat dari berbagai kalangan (Muslim maupun non-Muslim) dari berbagai daerah berkumpul. Namun, mereka berkumpul bukan untuk membuat hukum seperti dalam sistem demokrasi, tetapi dalam rangka mengoreksi kebijakan penguasa. Majelis Umat ini juga menjalankan fungsi musyawarah; pendapat-pendapat mereka akan dijadikan masukan penting bagi Khalifah dalam menjalankan kebijakannya. Secara ekonomi, kebijakan yang dijalankan Khilafah adalah memenuhi kebutuhan pokok setiap individu rakyat (sandang, pangan dan papan). Rakyat didorong untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan itu semua. Kalau belum terpenuhi, keluarganya wajib membantu. Kalau masih belum cukup, negara akan turun tangan. Tidak boleh ada individu rakyat yang mati kelaparan, atau hidup dalam kedingingan karena tidak memiliki pakaian dan rumah. Adapun pendidikan dan kesehatan merupakan hak rakyat yang diperoleh secara gratis. Gratis bukan berarti asal-asalan. Pendidikan sebagai hak rakyat haruslah berkualitas. Kesehatan haruslah layak. Semua ini akan menciptakan ketenangan bagai masyarakat sekaligus meringankan beban ekonomi mereka karena rakyat akan fokus untuk berkerja untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis sekarang saat beban ekonomi rakyat terbesar justru terjadi akibat pendidikan dan kesehatan yang mahal. 15 Negara juga secara optimal menggunakan sumber-sumber pendapatan yang ada untuk kepentingan rakyat. Kepemilikan umum berupa barang-barang tambang yang jumlahnya melimpah seperti emas, batu bara,perak, timah, tembaga, gas atau minyak akan dikelola negara dengan dengan baik untuk kepentingan rakyat; tidak boleh diserahkan dan dimiliki oleh individu atau asing. Dengan cara ini, pendapatan negara akan lebih dari cukup untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan prinsip ini negara Khilafah akan menghentikan penjajahan Kapitalisme yang merampok kekayaan kaum Muslim atas nama investasi asing atau perdagangan bebas. Meskipun demikian, dalam Islam kepemilikan individu tetap diakui. Bahkan negara Khilafah wajib memberikan jaminan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Dengan demikian sistem Islam tidak akan mematikan etos kerja dari rakyatnya; ditambah dengan dorongan takwa, justru akan lebih meningkat. Negara Khilafah juga merupakan negara hukum. Setiap vonis untuk menyelesaikan persengkatan dan kejahatan harus melalui proses pengadilan. Hakim akan menjatuhkan hukuman berdasarkan syariah Islam dengan proses pembuktian dan saksi. Hukum dalam hal ini berlaku sama bagi siapa saja, rakyat atau penguasa, yang kaya maupun yang miskin, Muslim ataupun nonMuslim. Terkait non-Muslim, negara menjamin tidak ada pemaksaan kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka juga diberi jaminan untuk beribadah berdasarkan keyakinan mereka, makan dan minum berdasarkan keyakinan mereka, termasuk berpakaian. Namun, dalam masalah ‘uqubat (sanksi hukum), muamalah (ekonomi, pendidikan, dll), hukum berlaku sama, yaitu hukum Islam. Mereka juga mendapatkan hak-hak yang sama dengan rakyat lainnya yang beragama Islam dalam jaminan kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan keamanan. 16 BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan Kesimpulan dari kedua konsep ini adalah :  Politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan bermasyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Politik bertujuan untuk mencapai tujuan negara, diantaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan Pemerintahan adalah suatu system kerja yang dilaksanakan oleh para lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah ilmu yang mepelajari tentang berbagai macam  sekumpulan orang yang mempunyai wewenang untuk mengatur segalanya demi kemajuan Negara yang ia perintah dan mencapai tujuan Negara itu sendiri. 2. Saran Dengan adanya makalah ini, diharapkan para mahasiswa, khususnya bagi penulis sendiri agar lebih muda memahami secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dikaji dalam IPS 1 khususnya pada materi “Konsep-Konsep Dasar Ilmu Politik”. Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kepada para pembaca dan para pakar utama, penulis mengharapkan saran dan kritik ataupun tegur sapa yang sifatnya membangun. Akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan makalah selanjutnya. 17 Kepada semua pihak khususnya kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan keritik konstruktif demi kesempurnaan makalah ini terutama kami ucapkan Terima Kasih. 18 DAFTAR PUSTAKA http://izzati-site.blogspot.co.id/2013/01/makalah-ilmu-politik.html http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2013/11/definisi-ilmu-pemerintahan-menurut-para.html D.G.A. Poelje. 1953, Algemene Inleiding Tot De Bestuurskunde, Alphen aan den Rijn, N. Samson N.V. U. Rosenthal. 1978, Openbaar Bestuur, Samson HD., Jeenk Willink, Alphen aan den Rijn, Leiden. H.A Brasz. 1975, Inleiding tot de Bestuurswetenschap, Vuga Boekerij. C.F. Strong. 1960, Modern Political Constituion, Sidgwick & Jackson Ltd., London. R. Mac Iver. 1947, The Web of Governmen, The Mac Millan Company Ltd., New York. Wilson, Woodrow. 1903, The State. Apter, David. 1965, Comperative Politics, The Free Press, New York. Merriam, Charles. 1957, Systimatics Politics, University of Chicago Press. Syafiie, Inu Kencana. 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama. Ndraha, Taliziduhu. 2011, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta. http://redhaaalfian.blogspot.co.id/2011/10/konsep-dasar-ilmu-politik-pemerintah.html [1] Soltau, An Introduction to Politics, hlm. 1. [2]Harold J. Laski, the State in Theory and Practice (New York: The Viking Press, 1947), hlm. 8-9. [3]H.H. Gerth and C. Wright Mills, trans., eds and intoduction, from Max Weber: Essays in Sociology (New York:Oxford University Press, 1958), hlm. 78. [4]R.M MacIver, The Modern State (London: Oxford University Press, 1926), hlm.. 22. [5]Soltau, An Introduction to Politics, hlm. 253. [6]Laski, The State in Theory and Practice, hlm. 12. [7]Charles E. Merriam, Systematic Poliitics (Chicago: University of Chicago Press, 1947). http://www.al-mukminun.com/2012/06/khilafah-islam-model-negara-terbaik.html 19 20

Judul: Makalah Fix

Oleh: Pgsd Best


Ikuti kami