Tugas Ain

Oleh Siti Zahra Karina

950 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Ain

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada dasarnya pelaku usaha dan konsumen memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan. Banyaknya kebutuhan konsumen tersebut yang mendorong para pelaku usaha untuk membuka suatu usaha yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen baik itu berupa barang dan jasa. Di era globalisasi saat ini telah mendorong terjadinya interaksi dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha dengan semakin banyaknya para pelaku usaha membuka usaha dalam berbagai bidang. Bidang yang dijadikan transaksi bisnis oleh pelaku usaha berkaitan dengan kebutuhan baik itu barang dan jasa. Saat ini banyak berkembang usaha-usaha kecil dan usaha menengah, salah satu usaha tersebut adalah jasa cuci pakaian atau lebih dikenal dengan istilah usaha jasa Laundry. Pada dasarnya ada saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara Pelaku usaha dan konsumen sehingga prinsip perlindungan konsumen bertumpu pada kesetaraan antara hak dan kewajiban antara Pelaku usaha dengan konsumen. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi perlindungan konsumen. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan dari pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah “…untuk melindungi 1 segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”. Adanya perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pengaturan serta perlindungan hukum baik konsumen maupun pelaku usaha dalam hal ini di tegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua Undangundang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukun”. Dalam hal ini ditegaskan dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1993, Bab IV, huruf F butir 4a menegaskan bahwa “…..pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen melalui kepentingan konsumen….”. Upaya Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak dan kewajiban bagi Konsumen dan pelaku usaha pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini di wujudkan suatu Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Alasan ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, dan ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan peraturan 2 perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Konsumen di Indonesia masih banyak mengalami kerugian akibat bertransaksi dengan pelaku usaha. Berdasarkan kasus yang ada di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tahun 2013 YLKI menerima pengaduan dari konsumen sebanyak 934 kasus. Jumlah ini meningkat menjadi 1192 kasus pada tahun 2014 dan 1030 kasus pada tahun 2015. Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk di YLKI merupakan keberanian konsumen untuk merebut hak dan mengadukan permasalahnnya kemudian meningkatnya jumlah pengaduan dimaknai terjadinya kemerosotan kualitas layanan pelaku usaha kepada konsumen.1 Posisi konsumen masih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha yang menciptakan produk baik itu barang dan jasa. Menurut Firman Turmantara seorang Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengatakan “harus di akui posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan dengan pelaku usaha saat ini, konsumen menjadi korban yang terus mengalami kerugian. Posisi konsumen yang lemah bisa dilihat dari indikasi konsumen yang tidak mengetahui secara persis dan mendetail bahan-bahan yang diproduksi oleh pelaku usaha”.2 1 Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia.http://ylki.or.id/2016/01/bedahpengaduan-konsumen-2015/ di akses tanggal 29 September 2016. 2 Gala Media News. 2016.Konsumen Banyak dirugikan oleh Pelaku Usaha. http://m.galamedianews.com/bandung-raya/81188/konsumen-banyak-dirugikan-oleh-pelakuusaha.html , diakses tanggal 29 September 2016. 3 Salah satu contoh kasus adanya pelanggaran hak konsumen pengguna jasa penyedia parkir di Carefour Lebak bulus dalam Putusan Nomor 409/PDT.G/2013/PN.JKT.Sel tentang keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 002/A/BPSK-DKI/VI/2013 (antara Sugiyana Melawan PT Carefour Lebak Bulus Jakarta Selatan dan PT Garda Bhakti Nusantara). Dalam kasus ini konsumen sebagai pengguna jasa Parkir di Carefour Lebak Bulus telah mengalami kerugian atas hilangnya sebuah Mobil merek Kijang Super. Dalam kasus ini konsumen menggugat atas dasar adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukuan oleh Pelaku usaha dan dapat di gugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUH Perdata. Selain itu dalam Putusan MA No 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik Konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Dalam putusan Majelis Arbitrase BPSK memutuskan Carefour Lebak Bulus memberikan ganti rugi sebesar 70 juta rupiah dan memerintahkan Carefour Lebak Bulus untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi sesuai dengan keputusan tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan menolak dan pelaku usaha tetap diharuskan membayar ganti rugi sebesar 70 Juta Rupiah.3 Kasus diatas merupakan salah satu contoh secara umum kerugian yang telah dialami konsumen sebagai pengguna jasa dari Pelaku usaha. Dalam hal 3 Putusan Mahkamah Agung. http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/perdata-khusus/perlindungan-konsumendi akses tanggal 5 Oktober 2016. 4 ini kerugian Konsumen pengguna jasa juga dirasakan oleh konsumen pengguna jasa laundry yang masih mengalami kerugian akibat dari kelalaian atau kesalahan dari pelaku usaha jasa laundry. Konsumen Pengguna Jasa Laundry dan Pelaku Usaha Jasa Laundry merupakan para pihak atas berlangsungnya usaha bisnis jasa laundry. Dalam hal ini Bisnis Usaha jasa laundry melindungi Hak serta Kewajiban para pihak yaitu Konsumen Pengguna Jasa Laundry dan Pelaku Usaha Jasa Laundry dalam hal ini usaha jasa laundry tunduk pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 hal ini dikarenakan adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi serta pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk memberikan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumen, serta sebagai upaya Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi Konsumen dan pelaku usaha. Peneliti tidak mendapatkan data secara resmi tentang kasus kerugian konsumen pengguna jasa laundry. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa berita terkait konsumen yang telah mengalami kerugian akibat menggunakan jasa laundry. Dalam suatu contoh kasus berita berikut ini pengalaman yang dialami oleh Ridwan yang menceritakan pengalamanya tentang laundry kiloan di Simply Fresh laundry Cabang Mampang Prapatan 8. Ridwan mengalami kehilangan salah satu celana. Kemudian Ridwan mencoba menelfon dan komplen karena celananya yanghilang di tempat laundry itu. kemudian pelayan disana bilang kalo mereka tidak melayani komplain setelah 24 jam 5 lewat. Aturan jasa laundry terkait batasan komplain setelah 24 jam merupakan aturan yang sangat merugikan konsumen.4 Kerugian konsumen juga terjadi pada Nova mahasiswa di Jogja yang menaruh cuciannya sekitar 7 kg lebih dikit, yang menerima cucian tersebut orang biasanya. Kemudian setelah mau diambil ternyata cucian saya tidak ada Akhirnya cucian sebanyak 7 KG itu dianggap hilang, jasa laundry menyuruh menghitung berapa kerugian atau nilai pakaian yang ada dicucian tersebut. Akhirnyajadi diganti450 ribu selesai sudah perkara. Tetapi dengan berat hati saya harus merelakan pakaian saya yang hilang.5 Berdasarkan kasus berita tersebut masih adanya kesalahan dan kelalaian yang di lakukan oleh jasa Laundry Akibat dari kesalahan dan kelalaian Pelaku usaha berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen serta pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya secara baik. Hak konsumen ialah mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan. Sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini mencari keuntungan atas usahanya jangan sampai mengesampingkan dan mengabaikan hak-hak dan kepentingan konsumen sebagai pengguna jasa. Dampak dari kesalahan dan kelalaian jasa Laundry mengakibatkan kerugian bagi konsumen sebagai pengguna jasa Laundry. Dalam hal ini sangat penting konsumen mendapatkan pertanggung jawaban dari pelaku usaha karena telah dilanggarnya hak-hak konsumen. 4 Ridwan.Celana Saya Hilang di Laundry. https://ridwany.wordpress.com/2009/09/30/celanasaya-hilang-di-laundry/ , diakses tanggal 29 September 2016. 5 Kompasiana.http://www.kompasiana.com/nova.agunk/tragedi-laundry-kiloan_5500b0fba3331 4e755118bd diakses tanggal 20 September 2016. 6 Berdasarkan beberapa kasus dari latar belakang ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi penulisan skirpsi dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry atas Kerugian Konsumen di Tinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen (Studi pada Pelaku Usaha Jasa Laundry di Jl. Tirto Utomo, Landung Sari, Kecamatan Dau)”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan Latar belakang dari Pemikiran diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan hukum ini. Adapun perumusan permasalahan tersebut sebagai berikut : 1. Bentuk Kerugian apa saja yang di alami oleh konsumen atas penggunaan jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa Laundry terhadap kerugian yang dialami konsumen pengguna jasa laundry ? 3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaku usaha jasa Laundry dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen? C. Tujuan Penulisan Dari penulisan hukum yang akan di lakukan oleh penulis, maka dengan ini penulis hendak menyampaikan bahwa penulisan hukum ini bertujuan untuk: 7 1. Mengetahui apa saja kerugian yang di alami konsumen atas penggunaan jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari. 2. Mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa Laundry atas kerugian yang dialami konsumen. 3. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaku usaha jasa Laundry dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen. D. Manfaat Penelitian Dari tujuan Penulisan hukum yang penulis lakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut : 1.Secara Teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen dan dapat di jadikan acuan referensi bagi peneliti berikutnya dalam meneliti masalah yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini serta dapat menambah wacana baru dalam pemenuhan atas kerugian konsumen yang di lakukan oleh pelaku usaha jasa Laundry. 2. Secara Praktis a. Bagi Peneliti Penelitian ini di laksanakan guna untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana (S1) pada program studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 8 b. Bagi Pemerintah Penelitian ini di harapkan dapat menjadikan bahan evaluasi bagi pengambilan kebijakan khusus pada hukum perlindungan konsumen khususnya terhadap pemenuhan hak konsumen yang telah di rugikan oleh para pelaku usaha. c. Bagi Pelaku Usaha Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaku usaha agar tetap memprioritaskan hak-hak konsumen untuk mendapatkan jasa yang semestinyadan melaksanakan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang di alami konsumen pengguna jasa. d. Bagi mahasiswa Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai informasi dan wawasan tentang hak konsumen untuk di lindungi dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selajutnya yang memiliki kesamaan tema. e. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan memberi pandangan baru kepada masyarakat mengenai perlindungan konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk di berikan ganti kerugian atas kelalaian dari para pelaku usaha dan hak tersebut dilindungi khususnya tentang pemenuhan ganti rugi atas kerugian kosumen yang di lakukan oleh para pelaku usaha. E. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan 9 Penelitian ini pada dasarnya merupakan studi mengenai perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan (Law in action) dengan hukum dalam teori (Law in theory).6 Soerjono Soekamto berkaitan dengan realitas hukum ini menyatakan bahwa apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya di ukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap dan tindak atau prilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.7 Penelitian ini menggunakan pendekatan pada penelitian lapangan (Socio Legal Research) atau di sebut juga Yuridis Sosiologis ialah mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek (nondoktrial), yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif.8 Sosio Legal Research di artikan sebagai penelitian dengan menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang memandang hukum dari segi luarnya. Penelitian ini di kaitkan dengan masalah sosial yang menitiberatkan prilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. 9 Penelitian dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dapat memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang terjadi di lapagan secara fakta mengenai penelitian tentang Pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha jasa Laundry atas kerugian konsumen terkait pemenuhan 6 Muslan Abdurrahman.2009.Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum.Malang. Penerbit UMM Press. Hal 33. 7 Ibid Hal 34. 8 Ibid Hal 94 9 Peter Mahmud Marzuki.2010.Penelitian Hukum.Edisi Pertama Certakan Ke empat.Jakarta.Penerbit Kencana. Hal 87. 10 Hak-hak konsumen dalam hal ini berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagai pengguna jasa Laundry. Sehingga peneliti lebih memahami apa saja kerugian yang di alami konsumen atas penggunaan jasa Laundry, bagaimana bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha jasa Laundry atas kerugian konsumen, dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaku usaha jasa Laundry dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen pengguna jasa Laundry. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di daerah Jalan Tirto Utomo Landung Sari, serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi yang penulis pilih berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini. Banyaknya Perguruan Tinggi di Kota Malang menyebabkan meningkatnya jumlah usaha di Kota Malang semakin besar. Daerah Jalan Tirto Utomo merupakan bagian dari wilayah Dusun Rambaan yang merupakan bagian dari Desa Landung Sari. Jalan Tirto Utomo yang berdekatan dengan kampus Universitas Muhammadiyah Malang Lokasi yang berdekatan dengan kampus ini yang memberi peluang bagi masyarakat Daerah Tirto Utomo untuk membuka peluang usaha salah satunya ialah usaha jasa laundry. Wilayah Dusun Rambaan kondisi sosial budaya masyarakatnya semakin maju hal ini ditunjukan jumlah kemiskinan semakin mengecil, ada perbedaan situasi dan kondisi 11 perekonomian, yang padat pada penduduknya baik penduduk yang tinggal menetap maupun penduduk pendatang dari luar karena kuliah ataupun kerja sehingga banyak rumah tinggal diubah menjadi rumah kos.10 Masyarakat Daerah Jalan Tirto Utomo, Landung Sari telah mengalami transisi yaitu masyarakat yang tinggal di Dusun mengalami kemajuan serta perubahan sehingga Dusun tersebut mengalami proses perubahan dari Dusun menjadi Kota. Dalam hal ini pergeseran suatu mata pencaharian untuk membuka suatu usaha salah satunya membuka usaha jasa laundry yang banyak terdapat di daerah Jalan Tirto Utomo Landung sari. 3.Jenis Data Dilihat dari sumbernya. Penelitian ini didasarkan atas data primer dan data sekunder. a. Data Primer Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.11 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden, yaitu berupa hasil wawancara langsung dengan Konsumen Pengguna jasa Laundry dan Pelaku Usaha jasa Laundry. 10 Pemerintah Desa Landung Sari, http://pemdes-landungsari-malang.blogspot.co.id/2015/06 /kondisi-umum -desa-landungsari.html di akses tanggal 10 Oktober 2016. 11 Zainuddin Ali.2013.Metode Penelitian Hukum.Edisi Pertama Cetakan Ke empat.Jakarta.Penerbit Sinar Grafika. Hal 106. 12 b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.12 Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi : 1) Bahan hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.13 Dalam penelitian perundang-undangan yang digunakan terdiri dari : a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata); b) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821; c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 409/PDT.G/2013/PN.JKT.Sel tentang keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 002/A/BPSK-DKI/VI/2013 2) Bahan Hukum Sekunder 12 13 Ibid Ibid 13 Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.14 Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah bukubuku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.15 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar,dan sebagainya.16 Dalam penelitian ini menggunakan Bahan Hukum tersier berupa Kamus, Surat kabar. 4. Teknik Pengumpulan data Penelitian Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Teknik Pengumpulan Data Primer Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan Wawancara kepada Pelaku Usaha Jasa Laundry dan Konsumen Pengguna Jasa Laundry, selain itu dilakukan juga Observasi lapangan untuk data pendukung bagi penelitian ini. 1) Wawancara 14 Ibid Peter Mahmud Marzuki, Op.cit. Hal.155. 16 Zainuddin Ali, Loc.cit. 15 14 Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan responden yang dianggap mengetahui banyak tentang masalah penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Pelaku Usaha Jasa Laundry dan Konsumen Pengguna Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari. a) Pelaku Usaha Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari. Wawancara terhadap Pelaku Usaha Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo, Landung Sari dalam penelitian ini dilakukan dengan Tipe wawancara dengan wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan terhadap Pelaku Usaha Jasa Laundry terkait tentang bagaimana Pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha jasa Laundry atas kerugian konsumen terkait pemenuhan Hak-hak konsumen dalam hal ini Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagai pengguna jasa Laundry. Wawancara dilakukan ditempat usaha milik Pelaku Usaha Jasa Laundry yang berada di Jalan Tirto Utomo, Landung Sari. 15 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.17 Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Jasa Laundry konsumen pengguna jasa Laundry di Kota Malang Khususnya di Jalan Tirto Utomo, Landung Sari. Populasi Pelaku usaha jasa Laundry di kawasan jalan Tirto Utomo Landung sari terdapat 13 Pelaku Usaha jasa Laundry. Populasi diperoleh berdasarkan hasil observasi langsung dari Jalan Tirto Utomo sampai jalan Tirto Rahayu. Mengingat terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, tidak mungkin untuk meneliti seluruh Pelaku Usaha Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo untuk itu digunakan teknik pengambilan sampling, yaitu : Peneliti memilih secara Purposive Sampling disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.18 Dalam penelitian ini di piliih 5 Pelaku usaha jasa laundry di Jalan Tirto Utomo, Laundung sari yang pernah melakukan Wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Konsumen Pengguna Jasa Laundry. Pelaku Usaha Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo, Landung Sari yang pernah melakukan Wanprestasi, yaitu : 17 Bambang Suggono.2006.Metodelogi Penelitian Hukum.Penerbit PT Raja Grafindo Persada.Jakarta. Hal. 119. 18 Bahder Johan Nasution.2008.Metode Penelitian Hukum.Penerbit Mandar Maju.Bandung.Hal. 159. 16 1) Bunga Laundry, di Jalan Tirto Utomo No. 83 Landung Sari, Pemilik Usaha Jasa Laundry ialah Ibu Muji Hartutik. 2) Yusra Laundry, di Jalan Tirto Utomo No. 54 Landung Sari, Pemilik Usaha Jasa Laundry ialah Ibu Nur Indah Sari. 3) Bunda Zid@ne Laundry, di Jalan Tirto Utomo No. 80 Landung sari, Pemilik Usaha Jasa Laundry ialah Dardiri Faisal. 4) X-Press Laundry, di Jalan Tirto Utomo No. 63 Landung Sari, Pemilik Usaha Jasa Laundry ialah Bapak Memed. 5) IZZO Laundry, di Jalan Tirto Utomo No. 31 Landung Sari, Pemilik Usaha Jasa Laundry ialah Ibu Puji Wulandari S.Sos. b) Konsumen Pengguna Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari. Wawancara terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo, Landung Sari dalam penelitian ini dilakukan dengan Tipe wawancara dengan wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara yang dilakukan terhadap Konsumen pengguna jasa laundry terkait tentang apa saja kerugian yang pernah dialami Konsumen dalam menggunakan jasa laundry, bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha jasa laundry atas kerugian yang dialami konsumen pengguna jasa laundry. 17 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.19 Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Jasa Laundry dan Konsumen pengguna jasa Laundry di Kota Malang khususnya di Jalan Tirto Utomo, Landung Sari. Populasi Konsumen pengguna jasa laundry yang pernah mengalami kerugian. Dalam penelitian ini ditemukan konsumen pengguna jasa laundry yang pernah mengalami kerugian sebanyak 15 konsumen Pengguna Jasa Laundry. Mengingat terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga yang dimiliki oleh penulis, tidak mungkin untuk meneliti seluruh konsumen pengguna jasa laundry. Untuk itu digunakan teknik pengambilan sampling, yaitu : Purposive Random Sampling, artinya peneliti memilih responden yang dianggap mampu mewakili populasi yaitu dengan memilih berdasarkan pada jenis-jenis kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa laundry kemudian responden dipilih secara acak atau Random sebanyak 1 (satu) Konsumen Pengguna Jasa laundry, karena setiap Konsumen pengguna jasa laundry memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. 19 Bambang Suggono.Loc.cit. 18 Tabel 1 Data Responden Konsumen Pengguna jasa Laundry yang mengalami kerugian akibat menggunakan jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari 1 Nama Konsumen Farida Hilangnya Pakaian 2 Gayatri Kelunturan akibat proses Laundry 3 Gina Sausan Pakaian Sobek dan rusak akibat proses Laundry 4 Eva Rusaknya barang karena terkena strika hingga hangus 5 Windha Keterlambatan Penyelesaian No Bentuk Kerugian Sumber : Data Primer (Hasil wawancara terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry) Tanggal 9 Desember – 14 Desember 2015 2) Observasi Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi yang mereka dapat pada saat melakukan pengamatan. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan adalah dengan pengamatan langsung dan dokumentasi yang mengacu pada instrumen pengamatan. Observasi diwilayah ini dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara. Observasi secara langsung dilakukan mengenai jumlah pelaku usaha jasa laundry di Kota Malang, khususnya di Jalan Tirto Utomo Landung sari karena tidak ada data resmi tentang jumlah Pelaku Usaha Jasa Laundry di Kota Malang, khususnya di Jalan Tirto Utomo, Landung Sari. b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 1) Bahan Hukum Primer 19 Berupa himpunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 409/PDT.G/2013/PN.JKT.Sel tentang keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 002/A/BPSKDKI/VI/2013 Bahan Hukum Sekunder Berupa studi kepustakaan yakni himpunan doktrin, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya. 1) Bahan Hukum tersier Berupa bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan hal lain yang relevan dengan objek permasalahan. 5. Teknik Analisa Data Data yang di peroleh baik Primer maupun sekunder dalam penelitian ini di analisa dengan cara analisis Deskriptif Kualitatif. a. Teknik Analisa Data Primer Teknik analisa ini menggunakan Deskriptif Kualitatif itu sendiri merupakan suatu cara mendeskripsikan dan menganalisa secara aktual, sistematis, dan akurat mengenai data yang diteliti, 20 yang telah diperoleh di lapangan berupa (kalimat-kalimat dan juga prilaku) yang kemudian menampilkan gambaran objektif dari hasil penulisan berdasarkan kenyataan.20 Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data, baik dari Observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian melakukan reduksi data yaitu merangkum dari hasil data lapangan tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang akan dikaji dalam permasalahan. b. Teknik Analisa Data Sekunder Teknik analisa ini menggunakan Deskriptif Kualitatif itu sendiri merupakan suatu cara mendeskripsikan dan menganalisa secara aktual, sistematis, dan akurat mengenai data yang diteliti, yang telah diperoleh di lapangan berupa (kalimat-kalimat dan juga prilaku) yang kemudian menampilkan gambaran objektif dari hasil penulisan berdasarkan kenyataan.21 Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan Dokumendokumen resmi, Buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal, dan bahanbahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundangundangan. Kemudian dipergunakan atau dimanfaatkan untuk menganalisis guna menjawab Fokus penelitian atau permasalahan 20 Prima Surya.2014.”Kedudukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian (Studi di BP4 Provinsi Jawa Timur).Malang.Skripsi.Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 14 21 Ibid., 21 (pertanyaan) dalam penelitian ini. Dalam hal ini guna menjawab permasalahan penelitian ini mengenai Pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry atas kerugian konsumen pengguna jasa Laundry, kemudian peneliti bisa dapat menganalisa dari hasil pengamatan dan menyipulkan dalam bentuk tulisan yang sistematis. 6. Sistematika Penulisan Dalam penyusunan penelitian ini penulis membagi pembahasan ke empat bab, dimana setiap bab di bagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut : 1. BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi ini dan sekaligus menjadi pengantar umum di dalam memahami penulisan secara keseluruhan mengenai tanggung jawab pelaku usaha jasa Laundry atas kerugian konsumen pengguna jasa Laundry, yang teridiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penuisan. 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum yang dapat mendukung dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang di teliti penulis dalam membahas dan menjawab rumusan masalah bagaimana Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa Laundry atas kerugian yang dialami konsumen, Apa 22 saja hambatan yang dialami pelaku usaha jasa Laundry dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen. Dalam bab ini penulis mengurai dan menjelaskan tentang teori-teori hukum mengenai hukum Perlindungan Konsumen, Hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, teori hukum tentang jasa Laundry. 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penulis menjawab, menguraikan dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan objek yang di teliti yaitu berkenaan dengan tanggung jawab pelaku usaha jasa Laundry atas kerugian konsumen sebagai pengguna jasa Laundry. 4. BAB IV PENUTUP Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kesimpulan merupakan hasil dari analisis dari rumusan masalah yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan berupa jawaban atas identifikasi masalah. 23

Judul: Tugas Ain

Oleh: Siti Zahra Karina


Ikuti kami