Tugas Qiqi

Oleh Qiqi Qiqqq9q9

134,4 KB 6 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Qiqi

 Arah kebijakan pembiayaan utang terangkum dalam 4 prinsip, yaitu (1) Prudent, yang bermakna pengendalian risiko dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang aman (27,0 - 29,0 persen terhadap PDB) dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah; (2) Biaya Utang Minimum, yaitu mendorong efisiensi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal; (3) Produktivitas, yaitu mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan, antara lain melalui pembiayaan investasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur; (4) Keseimbangan, yaitu menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi.  Rencana pembiayaan utang sebagian besar dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah panjang (lebih dari tiga tahun). PEMBIAYAAN UTANG, 2017—2018 (miliar rupiah) Uraian I. Surat Berharga Negara (Neto) II. Pinjaman (Neto) 1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri 2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) i. Pinjaman Tunai ii. Pinjaman Kegiatan (1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat - Pinjaman Kegiatan K/L - Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan (2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Jumlah 2017 2018 OUTLOOK APBN 432.959,0 (5.970,7) 1.733,0 2.500,0 414.520,7 (15.301,3) 3.137,9 4.500,0 (767,0) (7.703,7) 57.500,3 20.100,0 37.400,3 29.684,2 27.208,5 2.475,6 7.716,1 (65.204,0) 426.988,4 (1.362,1) (18.439,3) 51.345,9 13.400,0 37.945,9 27.370,8 27.210,9 159,9 10.575,1 (69.785,2) 399.219,4  Klasifikasi pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan utang pada APBN tahun 2018 dibagi menjadi dua bagian, yaitu SBN (neto) dan Pinjaman (neto). a. Surat Berharga Netto atau biasa disebut SBN merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valas, yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Penerbitan SBN Rupiah dilakukan di pasar domestik berupa Obligasi Negara (ON) dan Sukuk Negara. Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: -kebijakan pengelolaan utang, -biaya penerbitan SBN, -risiko pasar keuangan domestik dan global, -preferensi investor, -dan kapasitas daya serap pasar. Hasil penerbitan SBN pada dasarnya digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum (general financing). Khusus instrumen Sukuk, terdapat hasil penerbitan yang digunakan secara langsung (earmarked) untuk belanja, terutama proyek infrastruktur. Instrumen Sukuk pembiayaan kegiatan/proyek (project financing) tersebut terus didorong perkembangannya Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN sebagai berikut: 1) Melakukan pengembangan pasar perdana SBN, melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik termasuk optimalisasi pelaksanaan lelang, metode penerbitan, penyederhanaan seri-seri SBN dan prioritas pada seri acuan (benchmark), peningkatan transparansi jadwal dan target lelang penerbitan termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait. 2) Melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui optimalisasi peran dan kapasitas dealer utama (primary dealers), peningkatan likuiditas melalui pengembangan produk government bonds futures (GBF), pelaksanaan penukaran (debt switch) dan pembelian kembali (buyback), serta penyempurnaan electronic trading platform (ETP). 3) Melakukan pengembangan instrumen melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum dan syariah, pengembangan struktur SBSN dan dasar penerbitan (underlying asset). 4) Memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (hard currency) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari crowding out di pasar domestik, mengendalikan biaya dan risiko utang, serta mendukung penyediaan acuan (benchmark) bagi sektor korporasi/ swasta. Penerbitan SBN valas di luar mata uang kuat dapat dilakukan sepanjang telah memperhitungkan risiko dan biaya portofolio utang. 5) Mendorong penerbitan SBSN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. 6) Memperkuat kerangka stabilisasi obligasi (bond stabilization framework/BSF) melalui peninjauan kembali cakupan dan mekanisme operasionalnya, serta memperluas partisipan BSF. 7) Meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan sekaligus mendorong perluasan basis investor (utamanya investor domestik) melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor. b. Pinjaman (Neto) Penarikan pinjaman (neto) dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar negatif Rp15.301,3 miliar yang terdiri atas pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp3.137,9 miliar dan pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp18.439,3 miliar. Angka negatif pada rencana pinjaman (neto) tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah pinjaman yang akan ditarik lebih kecil dari jumlah pembayaran cicilan pokok pinjaman. A. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. B. Pinjaman Luar Negeri (Neto) Pinjaman luar negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.  Pembiayaan Investasi Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang, berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Arah kebijakan pembiayaan investasi dalam APBN tahun 2018 antara lain: (1) mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, permukiman, air bersih, dan sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi; (2) mendukung peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi MBR untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan melanjutkan program dana bergulir FLPP dan melakukan pembiayaan investasi melalui dukungan pendanaan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera); (3) mendukung peningkatan akses masyarakat terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas riset melalui program Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN); (4) memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang dengan membentuk SWF di bidang pendidikan melalui penguatan LPDP; (5) memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal melalui pembiayaan investasi kepada BLU; (6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) serta mempertahankan persentase kepemilikan modal sebagai bentuk investasi di LKI; (7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan secara lebih luas bagi UMKM sektor riil yang tepat sasaran; dan (8) mempercepat realisasi pembiayaan investasi BLU LMAN untuk pembebasan lahan yang diperlukan dalam prioritas pembangunan nasional.

Judul: Tugas Qiqi

Oleh: Qiqi Qiqqq9q9


Ikuti kami