Makalah Spdi

Oleh Rahma Fazira

163,8 KB 14 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Spdi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu kenyataan yang sudah berlangsung sangat lama dan sudah memasyarakat. Pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat latihan-latihan lain. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan tepatnya pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, pendidikan Islam dinilai diskriminatif dan tidak berkeadilan. Hal ini terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang tidak mendukung pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka pendidikan Islam mendapatkan dukungan dari pemerintahan yang ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga pendidikan Islam dapat maju dan berkembang. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kebijakan dan kondisi pendidikan Islam pada masa penjajahan? 2. Bagaimana kebijakan dan kondisi pendidikan Islam pada masa orde lama? 3. Bagaimana kebijakan dan kondisi pendidikan Islam pada masa orde baru? 4. Bagaimana kebijakan dan kondisi pendidikan islam pada masa reformasi? 1 C. Tujuan 1. Mendeskripsikan kebijakan dan kondisi pendidikan Islam pada masa penjajahan. 2. Mendeskripsikan kebijakan dan kondisi pendidikan Islam pada masa orde lama. 3. Mendeskripsikan kebijakan dan kondisi pendidikan Islam pada masa orde baru. 4. Mendeskripsikan kebijakan dan kondisi pendidikan islam pada masa reformasi. 2 BAB II PEMBAHASAN A. Kebijakan dan Kondisi Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan 1. Kebijakan dan Kondisi Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda. Secara de facto, kolonialisme Belanda fi Indonesia dimulai ketika orang Belanda mendarat di pelabuhan Banten di bawah pemimpin Cornelis de Hooutman. Sedangkan secara de jure baru mulai pada tanggal 31 Desember 1799 yang ditandai penyerahan kekuasaan atas Indonesia oleh kongsi dagang VOC yang diserahkan kepada pemerintah Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia membawa pengaruh terhadap sistem pendidikan dan pengajaran Islam. Hal ini sebagai maklum, bahwa kolonialisme Belanda membawa misi, yaitu omperealisme dan mis-sionarisme. Dalam upaya menjalankan kedua misi tersebut, terutama persoalan misionaris dan zending, sehingga kebijakan pendidikan yang diterapkan tidak berpihak kepaa penduduk pribumi yang beragam Islam, termasuk lembaga-lembaga pendidikannya. Sejak pemerintajan kolonial Belanda di Indonesia, persoalan pendidikan dan kehidupan beragama diatur melalui regulasi yang ketat. Kebijakan ini mengatur jalannya pendidikan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda, teritama untuk kepentigan agama kristen.1 Sejak zaman VOC (Belanda Swasta) kedatangan mereka ke indonesia sudah bermotif ekonomi, politik, dan agama. Dalam hak actroi VOC terdapat suatu pasal yang berbunyi: “Badan ini harus 1 Anzar Abdullah, “Perkembangan Pesantren dan Madrasah Di Indonesia Dari Masa Kolonial Belanda Sampai Orde baru”, Paramita, Vol. 23 No. 2, Juli 2013, 194-196. 3 berniaga di Indonesia dan bila boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah. Ketika Van Den Boss menjadi Gubernur Jendral di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintahan. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu. Gubernur Jendral Van den Capellen pada tahun 1819 M memgambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintahan Belanda. Pendidikan agama islam yang ada di pondok pesantren, masjid, mushalla, dan lain sebagainya dianggap tidak membantu pemerintahan Belanda. Para santri pondok masih dianggap buta huruf latin. Jadi jelaslah bahwa madrasah dan pesantren dianggap tidak berguna. Dan tingkat sekolah pribumi adalah rendah sehingga disebut sekolah desa, dan dimaksudkan untuk menandingi madrasah, pesantren atau pengajian yang ada di desa itu. Politik pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas islam didasari oleh rasa ketakutan, dan rasa kolonialismenya.2 Kebijakan pemerintah Belanda terhadap Pendidikan Islam pada saat itu pada dasarnya bersifat menekan-diskriminatif. Hal ini disebabkan kehawatiran pemerintah Belanda akan bangkitnya militansi kaum muslim terpelajar dari madrasah tersebut. Oleh sebab itu Pendidikan Islam harus dikontrol, diawasi dan dikendalikan. Salah satu kebijakan yang diberikan adalah penerbitan Ordonansi Guru, yaitu kewajiban bagi guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah Belanda. Akibat pemberlakuan Ordonansi guru adalah tidak semua orang dapat menjadi guru agama dan diperbolehkan mengajar di lembaga-lembaga pendidikan meskipun dia ahli agama. Latar belakang penerbitan Ordonansi ini adalah bersifat politis untuk 2 Hasbullah, 1995, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Pertumbuhan dan Perkembangannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 51-52. 4 menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.3 Selain kebijakan ordonansi Guru, pemerintah Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar. Ordonansi ini mengatur tentang kewajiban mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda bagi penyelenggaraan pendidikan, melaporkan kurikulum dan keadaan sekolah. Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan di kalangan masyarakat tertentu. Ordonansi Sekolah ini tentu manjadi faktor penghambat perkembangan pendidikan Islam karena kurang tertibnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam pada saat itu. Kebijakan ini mendapatkan reaksi dari berbagai kalangan termasuk dari penggerak pendidikan Islam. Reaksi tersebut setidaknya berbentuk dua hal, yaitu: a. passive-defensive Passive-defensive adalah reaksi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berusaha menghindar jauh-jauh dari pengaruh politik kolonial terhadap sistem pendidikan Islam yang dipraktekkannya. Bentuk reaksi ini adalah pendirian pesantren-pesantren yang terletak jauh dari pusat-pusat kota dan pemerintahan. b. Active-progressive Active-progressive adalah reaksi penggerak pendidikan Islam yang berusaha “menyelamatkan” pendidikan Islam agar mencapai kesetaraan dan kesejajaran dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, baik dalam segi kelembagaan maupun kurikulumnya. Bentuk reaksi ini berupa tumbuh dan berkembangnya sekolah-sekolah Islam atau madrasah. 3 Maksum, 1999, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos, Hal. 115. 5 2. Kebijakan dan Kondisi Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Jepang Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 menduduki Tarakan, Kalimantan Timur, Kemudian terus memasuki daerah-daerah lain di Indonesia. Dan dalam tempo yang sangat singkat telah menguasai seluruh wilayah Hindia-Belanda.4 Tidak lama setelah itu, Jepang mengadakan perubahan dibidang pendidikan, diantaranya menghapuskan dualisme pengajaran. Dengan begitu habislah riwayat pengajaran Belanda yang dualistis membedakan antara pengajaran Barat dan Bumi Putra. Dengan penghapusan dualisme pendidikan bertujuan untuk mengambil hati rakyat Indonesia dan pemerintah Jepang berdalih bahwa pendidikan itu tidak ada perbedaan antara golongan satu dengan golongan lainnya. Padahal sebenarnya Jepang mempunyai semboyan Asia untuk Bangsa Asia. Jepang menguasai Bangsa Indonesia yang kaya akan sumber bahan mentah. Hal itu sangat berguna untuk sarana yang perlu dibina dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perang Jepang. Pendidikan pada zaman Jepang disebut dengan Hakku Ichiu yakni mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Penyelenggaraan pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu dapat diikhtisarkan sebagai berikut: a. Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko). Sekolah ini terbuka untuk umum dan semua golongan penduduk. Masa pendidikan 6 tahun. Termasuk di dalamnya adalah Sekolah Pertama yang merupakan perubahan nama dari Sekolah Dasar 3 atau 5 tahun bagi kaum pribumi pada masa pendudukan Belanda. b. Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko), dengan lama pendidikan 3 tahun. 4 Haidar Putra Daulay, 2009, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, Hal. 36. 6 c. Sekolah Menengah Tinggi (Koto Chu Gakko) dengan lama pendidikan 3 tahun. Sekolah ini memiliki pengajaran umum dan ditujukan untuk menyiapkan para pelajar guna melanjutkan pada sekolah tinggi. Pada awalnya pemerintahan Jepang mengambil siasat merangkul umat islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak Pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama, yang penting bagi Jepang adalah demi keperluan memenangkan perang, dan kalau perlu para pemuka agama lebih diberi keleluasaan dalam mengembangkan kepentingan pendidikannya.5 Dengan mendekati dan mengambil hati umat Islam, Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: a. Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda. b. Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Khusus pada pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain: a. Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut : Kantor Voor Islamistische Saken yang dipimpin oleh orang-orang Orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu K.H. Hasyim Asy’ari dari Jombang dan di daerah-daerah dibentuk Sumuka. 5 Mansur dan Mahfud Junaidi, 2005, Rekonstruksi Sejarah Pendidikan islam, Jakarta: Departemen Pendidikan RI, Hal. 60. 7 b. Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang. c. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. d. Di samping itu pemerintahan Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh K.H. Zainul Arifin. e. Pemerintahan Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. f. Para Ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA). Tokoh-tokoh santri dan pemuda Islam ikut dalam latihan kader militer itu, antara lain : Sudirman, Abdul Khaliq Hasyim, Iskandar Sulaiman, Yusuf Anis, Aruji, Kartawinata, Kasman Singodimejo, Mulyadi Joyomartono, Wahib Wahab, Sarbini Saiful Islam dan lain-lain. Tentara Pembela Tanah Air inilah yang menjadi inti dari TNI sekarang. g. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut: Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.6 Kehadiran jepang di Indonesia terhitung amat singkat, yakni hanya 3,5 tahun. Namun waktu yang sangat singkat ini tidak berarti bahwa Jepang tidak memberi pengaruh terhadap perkembangan Pendidikan Islam. Lamanya waktu, sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, tidak menjadi jaminan bangsa Belanda telah berbuat banyak terhadap Pendidikan Islam. Sebaliknya Jepang yang berada di Indonesiaaa dalam waktu singkat telah memberikan pengaruh Pendidikan Islam sebagai berikut: 6 Fatah Syukur NC, 2012, Sejarah Pendidikan Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Hal. 136. 8 a. Umat islam merasa lebih leluasa dalam mengembangkan pendidikannya, karena begrbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat pemerintah Belanda yang sangat diskrimnatif dan membatasi itu sudah tidak diberlakukan lagi. Umat Islam pada Zaman kolonial Jepang memperoleh peluang yang memungkinkan dapat berkiprah lebih leluasa dalam bidang pendidikan. b. Sistem pendidikaan Islam zaman Jepang pada dasarnya masih sama dengan sistem Pendidikan Islam pada zaman Belanda, yakni disamping sistem Pendidikan Pesantren yang didirikan oleh kaum ulama tradisional, juga terdapat sistem pendidikan klasikal sebagaimana yang terlihat pada madrasah, yaitu sistem Pendidikan Belanda yang muatannya terdapat pelajaran agama.7 B. Kebijakan dan Kondisi Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, tetapi musuhmusuh Indonesia tidak diam saja, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad fi sabilillah terhadap Belanda Sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Isi fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankan. 2. Pemerintah RI adalah satu-satunya pemerintahan yang sah yang wajib dibela dan diselamatkan. 3. Musuh-musuh RI (Belanda/sekutu), pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu kita wajib mengangkat senjata menghadapi mereka. 4. Kewajiban-kewajiban tersebut diatas adalah jihad fi sabilillah. 8 7 Abuddin Nata, 2011, Sejarah pendidikan Islam. Jakarta: Kecana, Hal. 308-309. 8 Zuhairansyah Arifin, 2013, Educationalmatterssmost Publishing, Hal. 146. sejarah Pendidkn Islam, Pekanbaru: 9 Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional mengalami proses yang panjang, meskipun secara historis pendidikan Islam telah dipraktekkan jauh sebelum Indonesia Merdeka. Keberadaan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan semakin jelas, karena lembagalembaga tersebut telah diakui bahkan dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 desember 1945 menyebutkan bahwa: “Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tututan dan bantuan material dari pemerintah”.9 Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama, dimana tugasnya mengurusi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurusi sekolah agama seperti pondok pesantren dan madrasah. Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini erat-terkait dengan peran Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam berdasarkan aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah di samping pengembangan madrasah itu sendiri. Kebijakan pendidikan Islam semakin signifikan sejak Departemen Agama mendapat tanggungjawab membina dan pengembangan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan.10 Selain itu, khususnya dalam Kabinet Wilopo, tgas Departemen Agama ditambah, yaitu melaksanakan pendidikan dankeguruan untuk tenaga 9 Samsul Nizar, 2008, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, Hal. 345. 10 Zuhairini, Dkk., 2004, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 196. 10 pengajar umum di sekolah agama. Tugas tersebut kemudian diwujudkan dengn mendirikan beberaoa sekolah khusus, yaitu: 1. Pendidkan Guru Agama(Pga) 6 tahun untuk menjadi guru agama di Sekolah Rakyat (SR). 2. Sekolah Guru dan Hakim Agama(SGHA) untuk menjadi guru agama di Sekolah Menengah Pertama. Pendidikan yang ditempuh adalah 2 tahun setelah tamatb PGA 6 tahun. SGHA ini dibagi menjadi 4 bagian atau jurusan, yaitu bagian A (Sastra), bagian B (Ilmu Pasti), bagian C (Ilmu Agama) serta bagian d ( Hukum Agama). 3. Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun untuk menjadi guru agama di sekolah-sekolah agama tingkat rendah (SR). Sedangkan untuk menjadi tenaga pengajar umum di sekolah-sekolah agama tingkat menengah diadakan kerjasama dan kesepakatan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K).11 Pada bulan desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia masih belum mantap sehingga SKB Dua Menteri belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen P dan K, serta Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan menteri pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. Pada tahun 1950 dimana kedaulatan Indonesia telah pilih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah 11 Nur Huda, 2007, Islam Nusantara. Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, Yogyakarta: Arruz Media, Hal. 395. 11 Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin Prof. Mahmud yunus dari Departemen Agama, Mr. Hadi dari Departemen P dan K, hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951. Isinya ialah: 1. Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat. 2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV. 3. Di sekolah Lanjutan Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu. 4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua / walinya. 5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Pada tahun 1966 MPRS bersidang lagi. Dalam keputusannya, bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuannya dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan yang terdahulu. Dengan demikian, maka sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia.12 Pendidikan Islam menemukan eksistensinya ketika Tap MPRS No. 2 tahun 1960 menetapkan bahwa: "Pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi Negeri", di samping pengakuan bahwa "Pesantren dan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Depatemen Agama".13 12 Zuhairini, Dkk. 2004. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Hal.154-155. 13 Muhaimin, 2003, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 13. 12 C. Kebijakan dan Kondisi Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru Orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden Habibi pada 21 Mei 1998. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya Orde Baru adalah suatu korelasi total terhadap Orde Lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan pancasila. Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kalau dirujuk kebelakang, memang sejak tahun 1966 terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia baik itu menyangkut kehidupan sosial agama maupun politik. Pada Orde Baru tekad yang di emban yaitu kembali pada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekwen sehingga pendidikan agama memperoleh tempat yang kuat dalam struktur pemerintahan. Kebijakan pemerintah orde baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Pada pemerintah, lembaga pendidikan (madarasah) di kembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan.14 Pada awal-awal masa pemerintahan orde baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum di pandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan menteri agama. Hal ini disebabkan 14 Samsul Nizar, 2008, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, Hal. 364. 13 pendidikan madrasah belum didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum berstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan kurang terpadunya menajemen pemerintahan madrasah oleh pemerintah.15 Menghadapi kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam melakukan pembaruan ini adalah di keluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respons terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi Madrasah. Pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah. Sejumlah madrasah menjadi negeri dengan rincian, 358 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Dengan memberikan status negeri, tanggung jawab pengelolaan menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan control atas madrasah-madrasah itu menjadi lebih efektif.16 Pada 18 April 1972 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang “Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan”. Isi keputusan ini menyangkut tiga hal, yaitu: 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan. 2. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri. 3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan khusus pegawai negeri.17 Dan pada dua tahun berikutnya Kepres ini dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 yang mengatur realisasinya. Kedua kebijakan 15Zuhairansyah Arifin, 2013, sejarah Pendidikan Islam, Pekanbaru: Educationalmatterssmost Publishing, Hal. 220. 16 Maksum, 1999, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos, Hal. 132. 17 Haidar Nawawi, 1983, Perundang-undanga Pendidikan, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal.77. 14 ini menimbulkan reaksi umat Islam. Diantaranya adalah Musyawarah Kerja Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A). Lembaga ini meyakinkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan nasional. Menyinggung tentang madrasah itu, MP3A menegaskan bahwa yang paling tepat diserahi tanggung jawab itu ialah Departemen Agama, sebab Menteri Agamalah yang lebih tahu tentang seluk beluk pendidikan agama bukan Menteri P&K atau menteri-menteri lain. Dengan memperhatikan aspirasi tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah secara terusmenerus. Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai “Peningkatan mutu pendidikan madrasah”. Dan dilanjutkan dengan Presiden mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 yang isinya: 1. Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedang tanggung jawab pendidikan agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama. 2. Untuk pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara Departemen P&K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama SKB 3 Menteri menempatkan pendidikan islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang SD sampai PT. Di samping itu, status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus melakukan perubahan kurikulum, yakni 70% merupakan ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu pengetahuan agama dengan ini pula diharapkan LPI dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum. Bedanya, madrasah berada di bawah Kementerian 15 Agama, sementara sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, di samping perbedaan proporsi materi pelajaran agama Islam. Hanun Asrohah menjelaskan bahwa untuk merealisasikan SKB tersebut, Departemen Agama melalui penertiban, penyeragaman, dan penyamaan pada madrasah-madrasah dengan langkah-langkah: 1. Menciutkan jumlah PGAN dan mengubah status sebagian besar PGAN tersebut menjadi madrasah Tsanawiyah atau Aliyah Negeri. 2. Mengubah status Sekolah Persiapan IAIN, menjadi Madrasah Aliyah Negeri. 3. PGA-PGA yang diselenggarakan oleh pihak swasta, juga harus diubah status nya menjadi Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah.18 Posisi madrasah ini dipertegas kembali dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, bab IV pasal 11, ayat 6 tentang pendidikan keagamaan, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah ataupun keputusan menteri, bahwa MI, MTs, dan MA masing-masing termasuk SD, SLTP, SMU yang berciri khas agama Islam dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Tanggung jawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan oleh Menteri Pendidikan kepada Menteri Agama, dan siswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Disitu ditegaskan bahwa hak dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan agama tetap berada pada Departemen Agama.19 D. Kebijakan dan Kondisi Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi Pada awal reformasi, Sistem Pendidikan Nasional masih diatur oleh UUSPN nomor 2 tahun 1989. Kebijakan tentang pemantapan pendidikan islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dilakukan upaya melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi 18 Hanun Asrohah, 1999, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Hal. 199. 19 Mustofa dan Abdullah Ali, 1998, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Bandung: CV. Pustaka Setia, Hal. 150-153. 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UUSPN nomor 20 tahun 2003 disahkan pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-undang ini dinilai bagi penggerak pendidikan Islam sebagai titik awal kebangkitan pendidikan Islam. Karena secara eksplisit, UU ini menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan Islam serta menjadikan posisi pendidikan agama (termasuk pendidikan Islam) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam (agama) dalam upaya mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun1989, hanya menyebutkkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren, ma’had Ali, Roudlotul Athfal (taman kanak-kanak), dan majlis taklim. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan islam semakin diakui. Kebijakan-kebijakan yang dibuat diantaranya sebagai berikut: 1. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada di tetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur,sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah kementrian agama dan kementrian pendidikan nasional. APBN Tahun 2010, misalnya, menetapakan bahwa dana tersebut dialokasikan bagi penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan di berbagai provinsi yang jumlahnya mencapai 60% dari total anggaran pendidikan dari APBN. Adapun sisanya, yakni 40%, diberikan kepada 17 kementrian pendidikan naional, kementrian agama, serta berbagai kementrian lainnya. Yang menyelenggarakan program pendidikan. 2. Program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah.program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kementrian pendidikan nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kementrian agama. dalam rangka pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluaraga yang kurang mampu. Yakni bahwa mereka tidak dipungut biaya oprasional pendidikan, karena kepada sekolah yang yang menyalenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya bantuan oprasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS. 3. Penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN), internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, menejemen pengelolaan, evaluasi dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional. 4. Kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada dibawah Kementerian Agama. 5. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum tingkat satuan (KTSP/tahun 2006). 6. Pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (teacher centris) melalui kegiatan teaching, melainkan juga 18 berpusat pada murid melalui kegiatan learning (belajar) dan research (meneliti). 7. Kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan.20 Sejalan dengan berbagai kebijakan yang ada, telah menimbulkan keadaan pendidikan islam yang secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintahan orde baru. Dengan demikian, diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menjadikan pendidikan Islam semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa, selain itu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam akan lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. 20 Abuddin Nata, 2011, Sejarah pendidikan Islam, Jakarta: Kecana, Hal. 352-359. 19 BAB III PENUTUP A. Simpulan Dari uraian pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan kondisi pendidikan Islam pada masa sebelum kemerdekaan atau masa penjajahan dan pada masa sesudah kemerdekaan sangat berbeda. Pada masa penjajahan baik pada masa penjajahan Belanda maupun pada masa penjajahan Jepang pendidikan Islam dinilai diskriminatif dan tidak berkeadilan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah penjajah yang tidak mendukung pelaksanaan pendidikan Islam salah satunya pada masa penjajahan Belanda dimana guru atau pengajar harus memiliki izin untuk mengajar. Namun, pada masa penjajahan Jepang pelaksanaan pendidikan Islam lebih leluasa dibandingkan pada masa penjajahan Belanda, karena pemerintah Jepang tidak terlalu memperhatikan masalah pendidikan dan lebih fokus pada persiapan perang. Pada masa sesudah kemerdekaan yaitu pada masa orde lama, orde baru dan reformasi pendidikan Islam mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah Indonesia. Dukungan dan perhatian itu ditunjukan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pada masa pemerintahn orde lama Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta) yang berada di bawah naungan Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pemerintah orde baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980- an sampai dengan 1990-an. Pada masa 20 reformasi, dengan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menjadikan pendidikan Islam semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa, selain itu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam akan lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. B. Saran Alhamdulillah, penulisan makalah ini telah terselasaikan dengan baik. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan yang luas bagi para pembacanya. Penulis juga menyarankan kepada para pembaca supaya membaca dari beberapa sumber lainnya sehingga ilmu yang didapatkan juga semakin bertambah. 21 DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Anzar. “Perkembangan Pesantren dan Madrasah Di Indonesia Dari Masa Kolonial Belanda Sampai Orde baru”. Paramita. Vol. 23 No. 2. Juli 2013. Arifin, Zuhairansyah. 2013. sejarah Pendidikan Islam. Pekanbaru: Educationalmatterssmost Publishing. Asrohah, Hanun. 1999. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hasbullah. 1995. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Pertumbuhan dan Perkembangannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Huda, Nur. 2007. Islam Nusantara. Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia. Yogyakarta: Arruz Media. Maksum. 1999. Madrasah Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos. Mansur dan Mahfud Junaidi. 2005. Rekonstruksi Sejarah Pendidikan islam. Jakarta: Departemen Pendidikan RI. Muhaimin. 2003. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mustofa dan Abdullah Ali. 1998. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesi, Bandung: CV. Pustaka Setia. Nata, Abuddin. 2011. Sejarah pendidikan Islam. Jakarta: Kecana. 22 Nawawi, Haidar. 1983. Perundang-undanga Pendidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nizar, Samsul. 2008. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana. Putra, Haidar Daulay. 2009. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana. Syukur, Fatah NC. 2012 Sejarah Pendidikan Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Zuhairini, Dkk. 2004. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 23

Judul: Makalah Spdi

Oleh: Rahma Fazira


Ikuti kami