Contoh Jawaban Gugatan Tun

Oleh Nanda Dwi Haryanto

121,1 KB 5 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Contoh Jawaban Gugatan Tun

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NANDA DWI HARYANTO, S.H. M. H. SK MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA RI NO.D.124.KP.04.02.16-TH.2009 Jalan R.A Kartini Nomor 110 Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah TELP/FAX (0452) 969669 JAWABAN TERGUGAT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PERKARA NOMOR : 33/G/2013/PTUN.PL DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU ANTARA AEMAN MOHIDIN (SELAKU PENGGUGAT) MELAWAN ALFONS, A.PTNH, S. H. KEPALA SEKSI SENGKETA DAN KONFLIK KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU (SELAKU TERGUGAT) Kepada, Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Pemeriksa perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN.PL Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Palu Dengan Hormat, Untuk dan atasnama serta guna kepentingan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu selaku TERGUGAT, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07/600.72.71/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 kami yang namanya tersebut dibawah ini: 1. Bambang Susilo, S.H. 2. Retno Prabandari S.H. Kesemuanya adalah pejabat dan staff pada kantor advokat Nanda Dwi Haryanto S.H., M.H. berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini hendak menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa objek gugatan salah alamat (error in persona) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohon Perubahan Pemilikan Tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Palu untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara 3. Bahwa Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 4150/Petobo pada tahun 2013 atas nama Syarif Mubin Raja Dewa oleh Kantor Pertanahan Kota Palu. Objek sengketa dalam diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2013 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 12 Desember 2013 sehingga telah lewat sembilan puluh hari sesuai pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu. 4. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat pada angka 1 (satu), 3 (tiga) dan 4 (empat) Gugatan, dimana terdapat bukti perolehan tanah diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 20 Tanggal 10 April 2013 antara Aeman Mohidin dan Sofyan kemudian beralih kepada Syarif Mubin Raja Dewa berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 384/PS/2013 tanggal 18 Juni 2013 sehingga harus dapat dibuktikan dulu bukti penguasaan yang benar dari para pihak menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi baik secara perdata maupun pidana, olehnya itu maka seharusnya Perdata atau Pidana dulu yang dibuktikan maka Perkara a quo bukan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 5. Berdasarkan maksud angka 1, 2 dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolut pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa SK Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa SK Nomor. 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan 3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04150/Petobo atas nama Syarif Mubin Raja Dewa oleh Kantor Pertanahan Kota Palu telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999. 4. Bahwa dalam proses permohonan sertipikat hak sebagaimana yang diajukan oleh Syarif Mubin Raja Dewa pada waktu mengajukan permohonan Sertipikat Hak atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi dibuat oleh Notaris/PPAT yang resmi (Sartima Thalib, S.H.) dan Camat Palu Selatan dalam wilayah Kota Palu dimana letak tanah berada 5. Bahwa selama proses terhadap Permohonan Sertipikat Hak yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Syarif Mubin Raja Dewa pada tahun 2013 namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Palu dengan mengajukan gugatan pada tahun 2013 oleh Penggugat karena alasan objek yang dikuasai Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut DALAM EKSEPSI 1. Menerima eksepsi Tergugat 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima 3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata 4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan SK Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Palu, 19 Februari 2014 Hormat kami Kuasa Tergugat Materai 6000 1. Bambang Susilo, S. H. 2. Retno Prabandari, S.H.

Judul: Contoh Jawaban Gugatan Tun

Oleh: Nanda Dwi Haryanto


Ikuti kami