Contoh Jawaban Gugatan Tun

Oleh Nanda Dwi Haryanto

14 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Contoh Jawaban Gugatan Tun

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
NANDA DWI HARYANTO, S.H. M. H.
SK MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA RI NO.D.124.KP.04.02.16-TH.2009

Jalan R.A Kartini Nomor 110 Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah
TELP/FAX (0452) 969669

JAWABAN TERGUGAT
DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA
PERKARA NOMOR : 33/G/2013/PTUN.PL
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
ANTARA
AEMAN MOHIDIN
(SELAKU PENGGUGAT)
MELAWAN
ALFONS, A.PTNH, S. H.
KEPALA SEKSI SENGKETA DAN KONFLIK KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
(SELAKU TERGUGAT)

Kepada,
Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Pemeriksa perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN.PL
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
di Palu
Dengan Hormat,
Untuk dan atasnama serta guna kepentingan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu
selaku TERGUGAT, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07/600.72.71/I/2014 tanggal 20 Januari
2014 kami yang namanya tersebut dibawah ini:
1. Bambang Susilo, S.H.
2. Retno Prabandari S.H.
Kesemuanya adalah pejabat dan staff pada kantor advokat Nanda Dwi Haryanto S.H., M.H.
berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini
hendak menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal
yang diakui secara tegas.
2. Bahwa objek gugatan salah alamat (error in persona) dalam mengajukan gugatan, sebab
objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohon Perubahan Pemilikan Tanahnya telah
secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan

objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Palu untuk melakukan pemeriksaan dan
mengadili perkara
3. Bahwa Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan
setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 4150/Petobo pada tahun 2013
atas nama Syarif Mubin Raja Dewa oleh Kantor Pertanahan Kota Palu. Objek sengketa dalam
diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2013 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada
tanggal 12 Desember 2013 sehingga telah lewat sembilan puluh hari sesuai pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan
telah lewat waktu.
4. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat pada angka 1
(satu), 3 (tiga) dan 4 (empat) Gugatan, dimana terdapat bukti perolehan tanah diperoleh
berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 20 Tanggal 10 April 2013 antara Aeman Mohidin dan
Sofyan kemudian beralih kepada Syarif Mubin Raja Dewa berdasarkan Surat Penyerahan
Nomor : 384/PS/2013 tanggal 18 Juni 2013 sehingga harus dapat dibuktikan dulu bukti
penguasaan yang benar dari para pihak menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki
oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi baik secara perdata maupun pidana, olehnya itu
maka seharusnya Perdata atau Pidana dulu yang dibuktikan maka Perkara a quo bukan objek
gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi
administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
5. Berdasarkan maksud angka 1, 2 dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang
Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi
absolut pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa SK Nomor
720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27
Agustus 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa SK Nomor.
720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27
Agustus 2013 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas
kecermatan
3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04150/Petobo atas nama Syarif
Mubin Raja Dewa oleh Kantor Pertanahan Kota Palu telah sesuai dengan prosedur peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana
diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka. BPN
Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999.
4. Bahwa dalam proses permohonan sertipikat hak sebagaimana yang diajukan oleh Syarif
Mubin Raja Dewa pada waktu mengajukan permohonan Sertipikat Hak atas tanah yang
bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi dibuat oleh
Notaris/PPAT yang resmi (Sartima Thalib, S.H.) dan Camat Palu Selatan dalam wilayah Kota
Palu dimana letak tanah berada
5. Bahwa selama proses terhadap Permohonan Sertipikat Hak yang diajukan atas tanah objek
sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan
tanah yang diajukan oleh Syarif Mubin Raja Dewa pada tahun 2013 namun muncul
permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Palu dengan
mengajukan gugatan pada tahun 2013 oleh Penggugat karena alasan objek yang dikuasai

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa
hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut
DALAM EKSEPSI
1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili
dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata
4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan SK Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
Palu, 19 Februari 2014
Hormat kami Kuasa Tergugat
Materai
6000
1. Bambang Susilo, S. H.

2. Retno Prabandari, S.H.

Judul: Contoh Jawaban Gugatan Tun

Oleh: Nanda Dwi Haryanto


Ikuti kami