Makalah Pancasila

Oleh Zima Alfarah

12 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Pancasila

PENDIDIKAN PANCASILA
(Sila ke-4 “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan Perwakilan”)

Kelompok 4
Oleh :
Erga Ghiantara
Kevin Surya
Riyadhatuz Zima
Vania Valeska
Zahra Mustika Aulia

AKADEMI TATA BOGA BANDUNG
2017

KATA PENGANTAR

Assalmu’alaikum Wr.Wb.
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas
pertolonganNya kami dapat menyelesaikan Makalah Pendidikan Pancasila ini. Tak
lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami
dalam menyelesaikan pembuatan makalah. Adapun dibuatnya makalah ini untuk
memenuhi salah satu tugas kelompok Pendidikan Pancasila.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan bagi
pembaca pada umumnya. Saya menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh
dari istilah sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan masukan yang bersifat
membangun. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.
Wassalammua’alaikum Wr.Wb.

Bandung, Mei 2017

Penyusun

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
I.2 Rumusan Masalah
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Sila ke-4
2.2 Makna lambang yang terdapat dalam sila ke-4
2.3 Makna Sila ke-4 dari Pancasila
2.4 Nilai dan butir-butir sila ke-4 Pancasila
2.5 Implementasi dari sila ke-4 Pancasila
2.6 Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap sila ke-4 Pancasila
2.7 Sikap-sikap positif hak dan kewaiban sesuai sila ke-4 Pancasila
2.8 Contoh Pelanggaran hak dan kewajiban yang terdapat pada sila ke-4 Pancasila
2.9 Ayat dalam Al-Qur’an yangberkaitan dengan sila ke-4 Pancasila
BAB III : PENUTUPAN
3.1 KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi
disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan
UUD 1945. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat
Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi
politik sesuai kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang
berlindung di balik legitimasi ideologi Negara Pancasila. Dengan kata lain dalam
kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebgai dasar filsafat serta
pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan
dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.
Nilai yang terkandung dalam sila ke-4 pun semakin hilang dan tersamarkan
artinya. Sebagai contoh adalah semakin berkurangnya sistem demokrasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Negara Indonesia, kita menganut sistem
Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional
dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan
penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar
1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya
harus sesuai dengan UU D 1945. Padahal pancasila adalah jiwa seluruh rakyat
Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta
membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Untuk kelestarian, kemampuan dan kesaktian Pancasila, perlu diusahakan
secara nyata dan terus menerus akan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur
yag terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap
penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan,
baik di pusat maupun di daerah.
I.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian sila ke-4 ?
2. Apa makna lambang yang terdapat pada sila ke-4 ?
3. Apa makna sila ke-4 ?
4. Apa Implementasi sile ke-4 pancasila ?
5. Apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap sila ke-4?
6. Aya apa dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan pancasila sila ke-4 ?

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Sila ke-4
”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan
Perwakilan “
Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hakhaknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan
negara dan kepentingan masyarakat.
Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada
dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain.
Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu
diadakan musyawarah. Keputusan dilakukan secara mufakat. Musyawarah untuk
mencapai mufakat ini, diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas
Bangsa Indonesia.
Setiap manusia Indonesia harus menghayati dan menjungjung tinggi setiap
hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus
menerimannya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung
jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi
atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan
sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat
dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam
melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil- wakil yang
dipercayanya.
Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga
perwakilan. Nilai ini menganut paham demokrasi. Akan tetapi, saat ini Indonesia
sudah menggunakan paham liberalis, yaitu dimana setiap individu mempunyai hak
penuh untuk menentukan pilihan. Dan cara pemilihan ini biasanya dengan
caravotting.
2.2 Makna lambang yang terdapat dalam sila ke-4
Sila ke-4 dalam pancasila mempunyai lambang yaitu Kepala Banteng, yang bermakna
:
1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil
keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan
pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang
luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai
kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan
bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.

2.3 Makna Sila ke-4 dari Pancasila
Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia sudah mulai tergeser fungsi dan
kedudukannya pada zaman modern ini. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tidak
diterapkan lagi dalam demokratisasi di Indonesia yaitu Sila ke-4 Pancasila berbunyi
”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan
perwakilan”.
Sila ke-4 merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara
berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara
Indonesia.Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara
Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan.
Berkat sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila ke-4 mengandung pula silasila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang
berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Binatang banteng (Latin:Bos javanicus) atau lembu liar merupakan binatang sosial,
yang sama halnya dengan manusia . Pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno
dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), gotong
royong,
Arti
1.

dan

kekeluargaan

dan makna

Sila ke

merupakan

nilai-nilai

4 yang akan kita

khas

bangsa

Indonesia.

bahas

sebagai

berikut

:

Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu

pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang
melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam

pemerintahan
2.

dan

kemudian

adalah

peran

rakyat

yang

diutamakan.

Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu

diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan
keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya
keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa
penentu demokrasi yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai
hasil kebikjasanaan.Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya
didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebikjasanaan itu harus merupakan
suatu
3.

nilai

yang

ditempatkan

lebih

dahulu.

Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini

perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa
konsekuensi adanya kejujuran bersama.Perbedaan secara umum demokrasi di barat
dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan.Permusyawaratan diusahakan
agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat.
Hal ini tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia, bagi kita apabila pengambilan
keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai dengan mudah, baru diadakan
pemungutan suara. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang
diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.Jika demokrasi
diartikan sebagai kekuatan, maka dari pengamatan sejarah bahwa kekuatan itu
memang

di

Indonesia

berada

pada

tangan

rakyat

atau

masyarakat.

Secara sederhana, pembahasan sila ke 4 adalah demokrasi. Demokrasi yang mana
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang
berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat
fisik/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif,
bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi,
pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang
profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana). Itu semua negara demokratis yang
dipimpin oleh orang yang dewasa profesional dilakukan melalui tatanan dan tuntunan
permusyawaratan/perwakilan.Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai
Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui
sistem musyawarah. Sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang
Maha Besar menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilainilai kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan
penguatan dan pelestarian kesatuan nasional menuju keadilan sosial.

2.4 Nilai dan butir-butir sila ke-4 Pancasila
Nilai filosofis yang terkandung di dalam sila ke-4 adalah bahwa hakikat negara yaitu
sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial.Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan muwujudkan harkat dan martabat
manusia dalam suatu wilayah negara.Rakyat adalah merupakan subjek pendukung
pokok negara.Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah
merupakan asal mula kekuasaan negara.
Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus
dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam
sila keempat adalah :
• Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap
masyarakat bangsa
maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa.
• Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
• Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
• Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan
adalah
merupakan suatu bawaan kodrat manusia.
• Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok,
ras, suku,
maupun agama.
• Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
• Menjunjung tinggi atas musyawarah, sebagai moral kemanusiaan yang beradab.
• Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar
tercapainya tujuan
bersama.
Butir-butir sila ke-4 dalam Pancasil a:
• Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan,
hak dan kewajiban yang sama.
• Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

• Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama.
• Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
• Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah.
• Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil
keputusan
musyawarah.
• Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan
pribadi dan golongan.
• Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang
luhur.
• Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang
Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran
dan keadilan
mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
• Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan
pemusyawaratan.
2.5 Implementasi dari sila ke-4 Pancasila
Pelaksanaan sila ke-4 dalam masyarakat pada hakekatnya didasari oleh sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan
Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat
Indonesia. Hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggung
jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan beragama masingmasing,
dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, serta menjunjung tinggi persatuan. Adapun
pelaksanaan /implementasi dari penerapan sila ke-4 dari pancasila adalah;
1.

Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan,

hak dan
kewajiban yang sama.
2.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan

bersama diatas

kepentingan pribadi dan golongan.
3.

Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakn hasil

keputusan
musyawarah.
4.

Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.

5.

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

6.

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam

musyawarah.
7.

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral

kepada Tuhan Yang
Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan keadilan, serta
mengutamakan
persatuan dan kesatuan bersama.
8.

Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk

melaksanakan
permusyawaratan.
2.6 Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap sila ke-4 Pancasila
Pada saat ini,Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah semakin tergeser dari
fungsi dan kedudukannya dalam era demokrasi ini. Paham ini sebelumnya sudah
dianut oleh Amerika yang notabene adalah sebuah Negara adidaya dan bukan lagi
termasuk negara berkembang, pun di Amerika sendiri yang sudah berabad- abad
menganut demokrasi masih dalam proses demokratisasi. Artinya sistem demokrasi
Amerika serikat sedang dalam proses dan masih memakan waktu yang cukup lama
untuk menjadi Negara yang benar- benar demokratis. Namun jika dibandingkan
Indonesia, demokratisasi di Amerika sudah lebih menghasilkan banyak kemajuan
bagi negaranya.
Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari bangsa Indonesia terhadap
landasan/dasar Negara dan hukum yang ada di Indonesia ini. Seharusnya jika bangsa
Indonesia mampu melaksanakan apa yang telah diwariskan para pahlawan kita
terdahulu.
Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap sila ke-4 adalah:
1.

Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya

didalam hukum.

2.

Ketidak transparannya lembaga-lembaga yang ada didalam Negara Indonesia

dalam sistem
kelembagaannya yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada
pemerintah.
3.

Banyak para wakil rakyat yang merugikan Negara dan rakyat, yang seharusnya

mereka adalah
penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Indonesia.
4.

Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan azas

untuk mencapai
mufakat,sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan.
5.

Banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan

yang dibuat oleh
pemerintah.
6.

Demonstrasi yang dilakukan tanpa melapor kepada pihak yang berwajib.

7.

Kasus kecurangan terhadap pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi

dari kuantitas.
8.

Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan

bersama atau
masyarakat.
9.
10.

Menciptakan perilaku KKN.
Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan

mendukung
kelangsungan kekuasaan presiden.
2.7 Sikap-sikap positif hak dan kewaiban sesuai sila ke-4 Pancasila
Dalam praktek pelaksanaannya pengertian kerakyatan bukan hanya sekedar berkaitan
dengan pengertian rakyat secara kongkrit saja, namun mengandung suatu asas
kerokhanian, mengandung cita-cita kefilsafatan. Juga terkandung bagaimana hak dan
kewajiban rakyat. Oleh karena itu, sebagai Warga Negara indonesia (WNI) kita harus
bersikap positif tentang hak dan kewajiban kita sesuai nilai pancasila sila ke-4 yaitu :
Sikap-sikap positif hak dan kewajiban sesuai sila ke-4
Dalam berbangsa dan bernegara sebagai Warga negara Indonesia (WNI) kita harus
selalu bersikap positif agar tercipta persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat.
Sikap- sikap positif tersebut adalah :
a)
Mencintai Tanah Air (nasionalisme).
b)
Menciptakan persatuan dan kesatuan.
c)
Ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

d)
Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
e)
Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai
hasil musyawarah.
f)
Mengeluarkan pendapat dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
g)
Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
h)
Memperoleh kesejahteraan yang dipimpin oleh perwalian.
2.8 Contoh Pelanggaran hak dan kewajiban yang terdapat pada sila ke-4 Pancasila
Setelah bersikap positif yang sesuai nilai Pancasila, masih saja terdapat pelanggaranpelanggaran. Sesungguhnya pelaksaanan Pancasia sila ke-4 belum dilaksanakan
secara maksilmal di Indonesia ini. Masih banyak pelanggran-pelanggaran yang
terjadi yang berhubungan dengan sila ke-4, seperti :
a)
Demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan tanpa melapor kepada pihak yang
berwajib, sesugguhnya demonstrasi adalah hal yang sah dan juga hak kita sebagai
warga negara untuk dapat menyampaikan aspirasi kita. Namun bila itu dilakukan
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan tertulis dalam UU no. 9 tahun
1998, dimana sebelum melakukan tindak demonstrasi kita harus melapor terlebih
dahulu kepada pihak yang berwajib dan memberikan laporan secara detail tentang
demonstrasi yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi kerusuhan.
b)
Banyaknya orang yang tidak menerima dan menghargai pendapat orang lain,
seperti yang terjadi pada saat sidang paripurna.
c)
Terdapat kecurangan dalam penarikan suara PEMILU, seperti lembar pemilu
yang telah dicontreng, kotak pemilu yang tidak disegel, adanya penyuapan serta
pemerasan pada penentuan suara.
d) Adanya sengketa Lahan, baik lahan sawit atau lahan lainnya yang sekarang ini
sudah menjadi hal yang lumrah dilihat dan didengar, hal itu terjadi akibat dari
keputusan sepihak yang diambil oleh para penjual lahan yang tidak bertanggung
jawab, karena mengambil dan mengakui secara paksa lahan milik orang lain.
Dan masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintahan ataupun
oleh warga negara Indonesia, yang disebabkan kurangnya rasa solidaritas dan
persatuan hingga sikap gotong royong, sehingga sebagian kecil masyarakat terutama
yang berada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya
bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya sendiri
2.9 Ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan sila ke-4 Pancasila
Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sila ke-4 dalam pancasila yaitu :
Surah Asysyuura: 38
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada
mereka. “

Surah Almujaadilah:11
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapanglapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu.”
Surah Almujaadilah: 9
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia,
janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka
kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.”

BAB III
PENUTUPAN
3.1 KESIMPULAN
Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hakhaknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan
negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan
kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang
dipaksakan kepada pihak lain.
Sila ke-4 ini juga memiliki nilai kerakyatan yang mengandung makna suatu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah
mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Oleh sebab itu, Setiap masyarakat
Indonesia harus menghayati dan menjungjung tinggi setiap hasil keputusan
musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya dan
melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Disini
kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati
nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung
jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Judul: Makalah Pancasila

Oleh: Zima Alfarah


Ikuti kami