Makalah Korupsi

Oleh Diela Dult

275,1 KB 6 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Makalah Korupsi

GRATIFIKASI DAN KORUPSI Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah: Problematika Hukum Islam Kontemporer Dosen Pengampu :Agus Sunaryo, M.S. I Disusun Oleh Kelompok 6 (Enam) : 1. Dewi Khasanah 1223202024 2. Miftahul Fadhilah 1223202025 3. Desy Mulyani 1223202026 SYARIAH/7 HES INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2015 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.Salah satu contoh kejahatan atau tindak pidana adalah korupsi dan gratifikasi, yang dalam bentuknya memiliki banyak macam dan jenis.Tindak pidana korupsi dan gratifikasi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat.Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun.Baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis serta lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-`adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab.Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah menjadi problematika nasional, yang dilakukan bukan saja oleh pejabat tinggi tetapi juga pejabat level bawah. 1 PEMBAHASAN A. Gratifikasi 1. Pengertian Gratifikasi Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.Gratifikasi yang disebutkan dalam pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi sama dengan suap dalam bahasa Arab disebut dengan risywah.Secara etimologis kata risywah berasal dari kata kerja rasyayarsyu dengan bentuk masdar, yaitu risywah, rasywah atau rusywah yang berarti al-ja’lu (upah, hadiah, komisi, atau suap). Sedangkan menurut terminologis, risywah didefinisikan oleh beberapa ahli bahasa dan ahli hukum Islam sebagai berikut:1 a. Menurut manshur bin Yunus idris Al-Bahruti, risywah ialah Sesuatu yang diberikan setelah adanya tuntutan oleh orang yang memberikan. Pemberian dari pihak pemberi ini hukumannya haram jika tujuannya untuk memutuskan dengan keputusan yang salah satu dengan cara menolak kebenaran. Akan tetapi, jika tujuannya untuk menolak kezaliman dan supaya pihak penerima melaksanakan kewajibannya, pemberian ini tidak dianggap risywah dalam menerima haknya. b. Menurut As-sayyid Abdullah jamaluddin, risywah ialah 1 M. Nurul Irfan, Grativikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta : Amzah , 2014), hlm. 10. 2 Upah, komisi, hadiah, atau suap yang dinyatakan haram secara pasti atas dasar dalil-dalil syar’iyyah yang tiga (Alquran, hadits, dan ijma’). c. Menurut Ibnu Hazm, risywah ialah Sesuatu yang diberikan oleh seseorang agar diberikan keputusan untuknya dengan cara bathil atau agar diberikan kedudukan atau memberikan keuntungan bagi yang memberikan dengan mendzalimi orang lain. d. Menurut ibnu Abididn, riswah ialah Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau kepada selain hakim untuk diberikan keputusan yang menguntungkan bagi pemberi atau keputusan yang sesuai dengan keinginan pemberi. Menurut hukum pidana Islam, gratifikasi disebut risywah, suap, atau sogok.Ulama berbeda pendapat mengenai gratifikasi.Ada yang berpendapat haram dan ada pula yang berpendapat halal.Pembagian dua jenis gratifikasi yang haram dan halal ini memang tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam berbagai kitab karya sejumlah ulama.Hal itu karena haram atau halalnya gratifikasi sangat tergantung pada niat pemberi.2 Ibnu Taimiyyah berpendapat mengenai hal tersebut, Sesungguhnya seseorang yang memberikan hadiah kepada petugas agar ia melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan untuknya adalah haram bagi pemberi hadiah dan penerimanya karena hal ini termasuk suap sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW., “Allah melaknat penyuap dan yang disuap.” Sementara itu, jika seseorang memberi hadiah agar terhindar dari kedzaliman atau agar mendapatkan hak yang wajib diberikan kepadanya, hadiah semacamnya ini hanya haram bagi penerima, tetapi halal bagi pemberi kalau ia telah memberikan hadiah tersebut kepadanya. 2 Ibid.,hlm. 40. 3 Ibnu Taimiyyah mengklasifikasikan hadiah yang haram dan halal. Selanjutnya, ia meneruskan fatwanya sebagai berikut.3 Sebagaimana Nabi SAW., pernah bersabda, ِ‫ قِيْلَ َي ا رَسُ وْلَ هللا‬.‫إِنّيِ أَل ُعْطِي أَحَدَهُمُ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا ِبتَا ِبطِهَا نَارًا‬ َ‫فَلَمْ تُعْطِيْهُمْ؟ قَلَ يأْبُوْنَ إِال َّ أَنْ َيسْأَلُوْنِي وَيأْبَى هللاُ لِي الْبخْل‬ “Sesungguhnya aku akan memberikan sesuatau kepada salah seorang dari mereka.” Lalu keluar api dari bagian bawah ketiaknya. Ketika itu ditanyakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberikan (sesuatu) kepada mereka?”Beliau menjawab, “Mereka enggan (tidak bosan-bosan akan terus meminta), padahal Allah tidak berkenan kalau aku bersifat bakhil.” (HR.Ahmad) Dijelaskan dalam hadis diatas tentang alasan mengapa ada satu jenis suap yang dianggap halal bagi pihak pemberi, tetapi haram bagi pihak penerima. Ibnu Taimiyyah mengutip dalam Majmu’ Al-fatwa, bunyi haditsnya sebagai berikut.4 ِ‫حَدَّثَنَا عَبْدُ هللاِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا أَسْوَدُ ِبنْ عَ امِر ثن ا اَبُ و بَكْ رٍ عَنِ اأْل َعْمَش‬ ْ‫عَنْ أَبِي صَلِح عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدرِي قَالَ قَالَ عُمَرُ يَ ا رَسُ وْلَ هللاِ لَقَ د‬ َ‫سَمِعْتُ فُالَنًا وَفُالَنًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ َي ذْكِرَانِ إِنَّكَ أَعْطَيتَهُمَ ا دِيْنَ ارَيْنِ قَ ال‬ ْ‫فَقَالَ النَّبِيُّ صَ لَّى هللاُ عَلَي هِ وَسَ لَّمَ لكِنَّ وَهللاِ فُالَنً ا مَ ا هُ وَ كَ ذَلِكَ لقَ د‬ ُ‫أعْطَيْتَهُ مِنْ عَشَرَةِ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يُقُ وْلُ ذَاكَ اَمَّا وَهللاِ أنّ أَحَ دَكُم لَيَخْ رُج‬ َ‫مَسأَلَتَهُ مِنْ عِندِي َيتَاَبَّطُهَا َيعْنِي تَكُوْنُ َتحْتَ إِبْطِ هِ يَعْنِي َن ارًا قَ الَ قَ ال‬ ‫عُمَرُ يَا َرسُوْلَ هللاِ لَمْ تُعْطِيْهَا إِيَّاهُمْ قَالَ فَمَا أَصْنَعَ يَأْبُوْنَ إِال َّ ذَاكَ وَي آْبَى‬ .َ‫هللاُ لِي الْبُخْل‬ Hadits ini kami terima dari Abdullah, ia berkata, “Aku diberitahu oleh ayahku. Ia berkata, “Aku beritahu oleh Aswad Bin Amir.””(lalu Aswad bin Amir) berkata.”Hadits ini berasal dari Al-A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa’id Al-Khudri.”ia (Abu sa’id Al-Khudri) berkata bahwa Umar menyatakan,”Wahai Rasulullah, sungguh aku mendengar fulan dan fulan 3 M. Nurul Irfan. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam ( Jakarta : Amzah , 2011), hlm. 4 M. Nurul Irfan, Gratifikasi, hlm. 42. 148. 4 berbuat baik dengan pujian sambil keduanya bercerita bahwa sesungguhnya engkau memberikan dua dinar.” Umar melanjutkan, “Nabi SAW., bersabda,’Akan tetapi, demi Allah, si fulan bukanlah demikian itu.Aku sungguh telah memberikannya sepuluh sampai seratus.Apa yang ia ucapkan bukan seperti itu. Demi Allah, sesungguhnya salah seorang diantara kalian pasti akan keluar (bangkit) dengan membawa barang yang diminta dari sisiku pada bagian bawah ketiaknya, maksudnya di bawah ketiaknya akan mengeluarkan api.’ Umar bertanya, ‘Wahai Rasulullah, mengapa engkau berikan uang itu kepada mereka?’ Rasulullah menjawab, ‘ Apa yang aku lakukan adalah karena mereka tidak akan bosan-bosan, tetapi akan terus meminta sedangkan Allah tidak berkenan jika aku memiliki sifat bakhil.”(HR.Ahmad) Inti dari hadits diatas adalah bahwa Rasulullah SAW., memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu agar beliau tidak lagi diganggu.,tapi dalam hadits lain Nabi melaknat orang yang memberi, yang menerima, dan yang menjadi perantara. Gratifikasi dalam alasan apapun, apalagi terkait masalah sengketa, seperti pemilukada, harus diberi sanksi hukum secara tegas dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. 2. Macam-Macam Gratifikasi Adapun macam-macam gratifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahnasi dan Jundi Abdul Malik, gratifikasi terdiri dari empat macam.5 a) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain atas dasar cinta dan kasih saying. Gratifikasi ini hukumnya halal, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. b) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang karena dizalimi orang lain sehingga pemberi merasa takut kepada si penerima atau hadiah diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi sipemberi. Fuqaha pada umunya berpendapat bahwa gratifikasi ini hukumnya halal bagi pemberi, tetapi haram bagi penerima sebab si pemberi menjadikan sebagian hartanya untuk melindungi diri. Sementara itu, pihak penerima tetap diharamkan 5 Ibid. ,hlm. 44-46. 5 karena ia memaksa pihak pemberi untuk memberikan suap tersebut dan termasuk ke dalam kandungan makna hadits secara umum. c) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain agar urusan si pemberi dengan penguasa dapat berlangsung dengan baik. Gratifikasi jenis ini harus dilihat dari dua sisi. 1. Urusan yang hukumnya haram. Karena urusan si pemberi hukumnya haram, maka gratifikasi yang dilakukan hukumnya haram pula, baik bagi si pemberi maupun si penerima. 2. Urusan yang hukumnya mubah. Status hukum kasus seperti ini harus ditinjau dari dua sisi. a. Apabila pada saat pemberian hadiah disyaratkan bahwa pihak pemberi mendapatkan (hakim,pemerintah, atau fasilitas petugas dari pihak KUA), penguasa gratifikasi ini hukumnya haram. Meskipun demikian, ada sebagian fuqaha yang membolehkannya. Akan tetapi, apabila dalam pemberian gratifikasi itu tidak ada syarat apapun dan dilakukan setelah urusan selesai, gratifikasi itu hukumnya halal, baik bagi pemberi maupun penerima. b. Apabila syarat tidak dinyatakan secara jelas, tetapi gratifikasi tetap diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia mendapat fasilitas dari penguasa,dalam kasus ini fuqaha berselisih pendapat. Fuqaha pada umunya berpendapat bahwa apabila tidak ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah, hukumnya makruh. Akan tetapi, jika ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah, dalam hal ini hadiah dianggap sebagai sesuatu yang baik karena terjadi dalam konteks membalas kebaikan dengan kebaikan. d) Gratifikasi dalam bentuk hadiah oleh seseorang kepada penguasa agar kebijakannya sesuai dengan apa yang diinginkan si pemberi. Ulama sepakat bahwa gratifikasi jenis ini hukumnya haram dan semua pihak terlibat dilaknat sebagaimana dinyatakan dalam hadits. 6 Dapat disimpulkan dari keempat macam gratifikasi diatas bahwa gratifikasi jenis pertama dan kedua yang halal dilakukan.Sementara itu, jenis ketiga dan keempat masuk ke dalam kategori risywah yang pelakunya dilaknat Allah SWT. B. Korupsi 1. Pengertian Korupsi Istilah ”corruption” korupsi berasal dari (Inggris) dan“corruptie” bahasa Latin (Belanda), “corruption”, arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.6 Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Menurut Vito Tanzi,korupsi merupakan perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. Sedangkan menurut Alatas, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.7 Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 1960, pengertian tindak pidana korupsi, meliputi 3 perbuatan. Pertama, tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan 6 Chaerudin dkk, StrategiPencegahandanPenegakanTindakPidanaKorupsi (Bandung: PT. RefikaAditama, 2009), hlm. 2. 7 Ibid 7 hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat. Kedua, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Ketiga, kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).8 Menurut Hukum Pidana Islam, ada Sembilan macam jarimah yang mirip dengan korupsi, yaitu al-ghulul (penggelapan), al-risywah (penyuapan), al-ghasb (mengambil paksa harta orang lain), khiyanah almaksu (pungutan liar), al-ikhtilas (pencopetan), al-intihab (perampasan), al-sariqah (pencurian), dan al-hirabah (perampokan). Al-ghulul, alsariqah, dan al-hirabah dijelaskan dalam di dalam Al-qur’an.Yaitu firman Allah QS. Ali Imran (3): 161.      Artinya:“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”(QS. Ali- Imran: 161). Menurut ulama, ayat ini turun berkaitan dengan perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Pasukan kaum muslimin menderita kekalahan karena tergiur harta rampasan perang.9Padahal Rasulullah sudah memperingatkan jangan sekali-kali meninggalkan Bukit Uhud. Namun, mereka melanggar perintah, bahkan curiga kalau Nabi akan menggelapkan harta rampasan perang tersebut. Nabi SAW., bersabda : 8 9 Mahrus Ali, HukumPidanaKorupsi di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2011),hlm. 20. Masyrofah, Fiqih Jinayah(Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 190. 8 ْ‫ظَنَّنْتُمْ أَنَّا نَغُلُّ وَالَنَقْسِمُ لَكُم‬ “Kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan ghulul (korupsi) terhadap harta rampasan perang dan kalian mengira kami tidak akan membagikannya kepada kalian.” Tetapi budak yang bernama Mid’am atau Kirkirah menggelapkan mantel.Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Beliau kemudian mengutusnya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Ketika sampai di Wad Al Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas ditempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut.Namun, Rasulullah berujar, “Tidak, ia tidak akan masuk surga.” Para sahabatpun terkejut, lalu beliau bersabda: ْ‫كَال َّ وَالَّذِي َنفْسِي ِبيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ اْلمغَ انِمِ لَم‬ ٍ‫تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَ اءَ رَجُ لٌ بِشِ رَاك‬ ِ‫أَوْشِرَا كَيْنِ إِللَى رَسُ ولِ اللَّهِ صَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ فقَ الَ رَسُ وْلُ اللَّه‬ ٍ‫صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َوسَلَّمَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍأَوْ قَالَ شِرَاكَانِ مِنْ نَار‬ “Tidak demi Allah, demi Dzat yang jiwaku berada digenggama-Nya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan menembaknya.” Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah, ada seorang lelaki mendatangi beliau sambil membawa sesuatu atau dua utas tali sepatu. Beliau pun melanjutkan, “Seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka.”(HR. Abu Dawud) Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal berkaitandengan pelaku korupsi sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya misalnya penegakan hukum yang tidak konsisten dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang serta budaya permisif atau serba membolehkan, tidak mau tahu, serta gagalnya pendidikan agama dan etika.Dalam factor ini motif utama pelaku adalah memperoleh kemewahan hidup. Sedangkan factor eksternal berupa system pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang 9 terjadinya korupsi, serta belum ada upayadari pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang antikorup, rendahnya pendapatan penyelenggara Negara, budaya memberi upeti, imbalan dan hadiah, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah dari pada keuntungan korupsi.10 2. Tipologi Tindak Pidana Korupsi a. Menurut R. Dyatmiko Soemoedihardjo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan kedalam 30 (tigapuluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat di kelompokkan sebagai berikut :11 Pertama, korupsi yang terkait dengan keuangan Negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara. Kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dana dvoakat yang menerima suap, hakim yang menerima suap, advokat yang menerima suap. Ketiga, korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administratif, pegawai negeri merusakkan bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Keempat, korupsi yang terkait dengan pemerasan, yaitu pegawai negeri memeras, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. 10 11 M. Nurul Irfan, Korupsi ,hlm. 37. ErmansjahDjaja, MemberantasKorupsi Bersama KPK (Jakarta: SinarGrafika, 2010), hlm. 57. 10 Kelima, korupsi yang tekait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang rekanan TNI/Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, pegawai negeri menyerobot tanah Negara, sehingga merugikan orang lain. Keenam, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Ketujuh, korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor Komisi Pemberantasan Korupsi. b. Menurut UURI No. 31 Tahun 1999 juncto UURI No. 20 Tahun 2001 tujuh tipologi tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut :12 a. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara” Merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. b. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Suap” Pada prinsipnya perbuatan ini tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan Negara ataupun perekonomian Negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau 12 Ibid.,hlm. 63. 11 suatu koporasi buka berasal dari uang Negara atau asset Negara tetapi melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan. c. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan” Dalam tipe ini yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelanggara Negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan masyarakat secara materil yang memerlukan bantuan atau penyelenggara pelayanan Negara, dari pegawai sehingga negeri terjadi sipil tindak atau pidana “pemerasan”. d. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Penyerobotan” Tipe ini berbeda dengan tipe sebelumnya, dalam tindak pidana korupsi penyerobotan yang berperan aktif adalahpegawainegerisipilataupenyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang lain yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan peundang-undangan. e. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut diserahkan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga tersebut diserahkan, antara pemberi gratifikasi dan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, sedangkan dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi deal antara 12 pemberi suap dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara.13 f. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan” Sanksi hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan dan permufakatan pada umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidana, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 15:”Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya. g. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Lainnya” Merupakan peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara pidana. C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Gratifikasi dan Korupsi Ulama berbeda pendapat mengenai hukum gratifikasi.Ada yang berpendapat haram dan ada pula yang berpendapat halal.Ulama menyatakan bahwa gratifikasi yang haram adalah menyuap untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.Sementara itu, ulama yang menyatakan bahwa gratifikasi yang halal adalah menyuap untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh si pemberi uang atau untuk menolak kemudaratan.14 Pembagian dua jenis gratifikasi yang haram dan halal ini memang tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam berbagai kitab karya sejumlah ulama.Hal itu karena haram atau halalnya gratifikasi sangat tergantung pada 13 14 Ibid.,hlm. 75. M. Nurul Irfan, Gratifikasi, hlm. 40. 13 niat dan motivasi si pemberi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut: ‫األُمُورُ ِبمَقَا صِدِهَا‬ “Setiap perkara itu tergantung dengan tujuan atau niat”15 Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Bila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah hal yang haram meskipun tampaknya baik, maka hukum perkara tersebut haram.sebaliknya apabila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah baik meskipun kelihatan biasa maka hukum perkara tersebut adalah halal.16 ُ‫مَاحَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُه‬ “Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.”17 Maksud dari kaidah diatas adalahbaik risywah (menerima atau memberi) maupun korupsi hukumnya haram.Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi, sama dengan sanksi hukum bagi pelaku ghulul atau penggelapan, yaitu hukuman takzir. Hal ini karena keduanya tidak termasuk ke dalam ranah tindak pidana qishas dan jarimah hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin Ath-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (al-Qur’an dan hadist), mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di 15 Husnul Haq, Al-Qawa’idu al-Fiqhiyyatu al-Muyassarotu (Purwokerto: Pesma An-Najah Press, 2014), hlm. 45 16 Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta : Teras, 2001), hlm. 29. 17 Husnul Haq, Al-Qawa’idu, hlm. 173. 14 mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa al-Qur’an memang tidak menyebutkan sanksi bagi pelaku risywah.Misalnya, firman Allah SWT berikut ini        Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang adil.” (QS. Al Maidah: 42)       Artinya:“Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188) Kedua ayat tersebut dipahami oleh para ulama memilik hubungan yang erat dengan tindak pidana gratifikasi. Walaupun pada kedua ayat ini tidak dijelaskan mengenai sanksi, jenis, dan tata cara melaksanakan sanksi tersebut, para pihak yang terlibat tetap harus dihukum sebab terdapat hadist yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dinyatakan dilaknat. Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana 15 risywah ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman takzir.18 Ath Thariqi menjelaskan bahwa sanksi takzir bagi pelaku jarimah atau tindak pidana risywah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat. Pernyataan Ath Thariqi memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apalagi kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi di hampir semua lini dan sektor kehidupan ini. Gratifikasi dan korupsi merupakan tindakan yang merusak dibumi. Oleh sebab itu, ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa diberlakukannya hukuman mati bagi koruptor berdasarkan firman Allah SWT, berikut :19          Artinya:“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang 18 19 M. Nurul Irfan, Korupsi, hlm. 104. M. Nurul Irfan, Gratifikasi, hlm. 55. 16 demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah : 33) Ulama Hanafiah juga berpendapat membolehkan hukuman mati diberlakukan sebagai takzir bagi para pelaku korupsi.Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir dapat diberlakukan sebagai siyasah (pertimbangan politik Negara) bagi pelaku arimah tertentu yang sangat keji. Sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :20 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pada dasarnya, hukuman mati bagi koruptor ini sudah secara eksplisit disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah takzir karena tindak pidana korupsi tidak dapat dianalogikan dengan tindak pidana pencurian atau perampokan yang sanksinya masuk dalam wilayah jarimah hudud yang telah disebutkan dalam al Qur’an.Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk kedalam wilayah jarimah takzir namun bahaya dan pengaruh negatifnya bisa jadi lebih besar dari pada pencurian dan perampokan karena dalam tindak pidana korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya.Bentuk hukuman takzir dapat berupa pemecatan, hukuman penjara, atau hukuman mati. 20 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi, hlm. 301. 17 PENUTUP Kesimpulan Gratifikasi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum gratifikasi.Ada yang berpendapat haram dan ada pula yang berpendapat halal.Ulama menyatakan bahwa gratifikasi yang haram adalah menyuap untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.Sementara itu, ulama yang menyatakan bahwa gratifikasi yang halal adalah menyuap untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh si pemberi uang atau untuk menolak kemudaratan.Hal itu karena haram atau halalnya gratifikasi sangat tergantung pada niat dan motivasi si pemberi. Gratifikasi dan korupsi merupakan tindakan yang merusak dibumi.Oleh sebab itu, ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa diberlakukannya hukuman mati bagi koruptor. Sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 18 DAFTAR PUSTAKA Ali,Mahrus.Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2011. Andiko,Toha. Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer.Yogyakarta: Teras. 2001. Chaerudin, dkk.Strategi Pencegahan dan Penegakan Korupsi.Bandung: PT. Refika Aditama. 2009. Tindak Pidana Djaja, Ermansjah.Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Haq,Husnul. Al-Qawa’idu al-Fiqhiyyatu al-Muyassarotu.Purwokerto: Pesma AnNajah Press. 2014 Irfan, Muhammad Nurul. Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam.Jakarta: Amzah. 2014. Irfan, Muhammad Nurul. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.Jakarta: Amzah. 2011. Masyrofah.Fiqih Jinayah. Jakarta: Amzah. 2013 19

Judul: Makalah Korupsi

Oleh: Diela Dult


Ikuti kami