Makalah Korupsi

Oleh Diela Dult

16 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Korupsi

GRATIFIKASI DAN KORUPSI

Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Tugas Kelompok
Mata Kuliah: Problematika Hukum Islam Kontemporer
Dosen Pengampu :Agus Sunaryo, M.S. I

Disusun Oleh Kelompok 6 (Enam) :
1. Dewi Khasanah

1223202024

2. Miftahul Fadhilah

1223202025

3. Desy Mulyani

1223202026

SYARIAH/7 HES
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2015

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang
padanya dilekatkan sanksi pidana.Salah satu contoh kejahatan atau tindak
pidana adalah korupsi dan gratifikasi, yang dalam bentuknya memiliki banyak
macam dan jenis.Tindak pidana korupsi dan gratifikasi merupakan fenomena
hukum yang sudah meluas dalam masyarakat.Perkembangannya terus
meningkat dari tahun ke tahun.Baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah
kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang
dilakukan yang semakin sistematis serta lingkup yang memasuki seluruh
aspek kehidupan masyarakat.
Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan
tindakan

yang

bertentangan

dengan

prinsip

keadilan

(al-`adalah),

akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab.Di Indonesia, tindak pidana
korupsi telah menjadi problematika nasional, yang dilakukan bukan saja oleh
pejabat tinggi tetapi juga pejabat level bawah.

1

PEMBAHASAN
A. Gratifikasi
1. Pengertian Gratifikasi
Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai
uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.Gratifikasi
yang disebutkan dalam pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang No. 20 tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas,
bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat
(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas
lainnya.
Gratifikasi sama dengan suap dalam bahasa Arab disebut dengan
risywah.Secara etimologis kata risywah berasal dari kata kerja rasyayarsyu dengan bentuk masdar, yaitu risywah, rasywah atau rusywah yang
berarti al-ja’lu (upah, hadiah, komisi, atau suap). Sedangkan menurut
terminologis, risywah didefinisikan oleh beberapa ahli bahasa dan ahli
hukum Islam sebagai berikut:1
a. Menurut manshur bin Yunus idris Al-Bahruti, risywah ialah
Sesuatu yang diberikan setelah adanya tuntutan oleh orang yang
memberikan. Pemberian dari pihak pemberi ini hukumannya haram
jika tujuannya untuk memutuskan dengan keputusan yang salah satu
dengan cara menolak kebenaran. Akan tetapi, jika tujuannya untuk
menolak kezaliman dan supaya pihak penerima melaksanakan
kewajibannya, pemberian ini tidak dianggap risywah dalam menerima
haknya.

b. Menurut As-sayyid Abdullah jamaluddin, risywah ialah
1

M. Nurul Irfan, Grativikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam
(Jakarta : Amzah , 2014), hlm. 10.

2

Upah, komisi, hadiah, atau suap yang dinyatakan haram secara pasti
atas dasar dalil-dalil syar’iyyah yang tiga (Alquran, hadits, dan
ijma’).
c. Menurut Ibnu Hazm, risywah ialah
Sesuatu yang diberikan oleh seseorang agar diberikan keputusan
untuknya dengan cara bathil atau agar diberikan kedudukan atau
memberikan keuntungan bagi yang memberikan dengan mendzalimi
orang lain.
d. Menurut ibnu Abididn, riswah ialah
Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau kepada
selain hakim untuk diberikan keputusan yang menguntungkan bagi
pemberi atau keputusan yang sesuai dengan keinginan pemberi.
Menurut hukum pidana Islam, gratifikasi disebut risywah, suap,
atau sogok.Ulama berbeda pendapat mengenai gratifikasi.Ada yang
berpendapat haram dan ada pula yang berpendapat halal.Pembagian dua
jenis gratifikasi yang haram dan halal ini memang tidak secara eksplisit
dapat ditemukan dalam berbagai kitab karya sejumlah ulama.Hal itu
karena haram atau halalnya gratifikasi sangat tergantung pada niat
pemberi.2
Ibnu

Taimiyyah

berpendapat

mengenai

hal

tersebut,

Sesungguhnya seseorang yang memberikan hadiah kepada petugas agar ia
melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan untuknya adalah haram bagi
pemberi hadiah dan penerimanya karena hal ini termasuk suap
sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW., “Allah melaknat penyuap dan
yang disuap.” Sementara itu, jika seseorang memberi hadiah agar terhindar
dari kedzaliman atau agar mendapatkan hak yang wajib diberikan
kepadanya, hadiah semacamnya ini hanya haram bagi penerima, tetapi
halal bagi pemberi kalau ia telah memberikan hadiah tersebut kepadanya.

2

Ibid.,hlm. 40.

3

Ibnu Taimiyyah mengklasifikasikan hadiah yang haram dan halal.
Selanjutnya, ia meneruskan fatwanya sebagai berikut.3
Sebagaimana Nabi SAW., pernah bersabda,

ِ‫ قِيْلَ َي ا رَسُ وْلَ هللا‬.‫إِنّيِ أَل ُعْطِي أَحَدَهُمُ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا ِبتَا ِبطِهَا نَارًا‬
َ‫فَلَمْ تُعْطِيْهُمْ؟ قَلَ يأْبُوْنَ إِال َّ أَنْ َيسْأَلُوْنِي وَيأْبَى هللاُ لِي الْبخْل‬
“Sesungguhnya aku akan memberikan sesuatau kepada salah seorang dari
mereka.” Lalu keluar api dari bagian bawah ketiaknya. Ketika itu
ditanyakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau
memberikan (sesuatu) kepada mereka?”Beliau menjawab, “Mereka
enggan (tidak bosan-bosan akan terus meminta), padahal Allah tidak
berkenan kalau aku bersifat bakhil.” (HR.Ahmad)
Dijelaskan dalam hadis diatas tentang alasan mengapa ada satu
jenis suap yang dianggap halal bagi pihak pemberi, tetapi haram bagi
pihak penerima. Ibnu Taimiyyah mengutip dalam Majmu’ Al-fatwa, bunyi
haditsnya sebagai berikut.4

ِ‫حَدَّثَنَا عَبْدُ هللاِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا أَسْوَدُ ِبنْ عَ امِر ثن ا اَبُ و بَكْ رٍ عَنِ اأْل َعْمَش‬
ْ‫عَنْ أَبِي صَلِح عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدرِي قَالَ قَالَ عُمَرُ يَ ا رَسُ وْلَ هللاِ لَقَ د‬
َ‫سَمِعْتُ فُالَنًا وَفُالَنًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ َي ذْكِرَانِ إِنَّكَ أَعْطَيتَهُمَ ا دِيْنَ ارَيْنِ قَ ال‬
ْ‫فَقَالَ النَّبِيُّ صَ لَّى هللاُ عَلَي هِ وَسَ لَّمَ لكِنَّ وَهللاِ فُالَنً ا مَ ا هُ وَ كَ ذَلِكَ لقَ د‬
ُ‫أعْطَيْتَهُ مِنْ عَشَرَةِ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يُقُ وْلُ ذَاكَ اَمَّا وَهللاِ أنّ أَحَ دَكُم لَيَخْ رُج‬
َ‫مَسأَلَتَهُ مِنْ عِندِي َيتَاَبَّطُهَا َيعْنِي تَكُوْنُ َتحْتَ إِبْطِ هِ يَعْنِي َن ارًا قَ الَ قَ ال‬
‫عُمَرُ يَا َرسُوْلَ هللاِ لَمْ تُعْطِيْهَا إِيَّاهُمْ قَالَ فَمَا أَصْنَعَ يَأْبُوْنَ إِال َّ ذَاكَ وَي آْبَى‬
.َ‫هللاُ لِي الْبُخْل‬
Hadits ini kami terima dari Abdullah, ia berkata, “Aku diberitahu oleh
ayahku. Ia berkata, “Aku beritahu oleh Aswad Bin Amir.””(lalu Aswad
bin Amir) berkata.”Hadits ini berasal dari Al-A’masy, dari Abu Shalih,
dari Abu Sa’id Al-Khudri.”ia (Abu sa’id Al-Khudri) berkata bahwa Umar
menyatakan,”Wahai Rasulullah, sungguh aku mendengar fulan dan fulan
3

M. Nurul Irfan. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam ( Jakarta : Amzah , 2011), hlm.

4

M. Nurul Irfan, Gratifikasi, hlm. 42.

148.

4

berbuat baik dengan pujian sambil keduanya bercerita bahwa
sesungguhnya engkau memberikan dua dinar.” Umar melanjutkan, “Nabi
SAW., bersabda,’Akan tetapi, demi Allah, si fulan bukanlah demikian
itu.Aku sungguh telah memberikannya sepuluh sampai seratus.Apa yang
ia ucapkan bukan seperti itu. Demi Allah, sesungguhnya salah seorang
diantara kalian pasti akan keluar (bangkit) dengan membawa barang yang
diminta dari sisiku pada bagian bawah ketiaknya, maksudnya di bawah
ketiaknya akan mengeluarkan api.’ Umar bertanya, ‘Wahai Rasulullah,
mengapa engkau berikan uang itu kepada mereka?’ Rasulullah menjawab,
‘ Apa yang aku lakukan adalah karena mereka tidak akan bosan-bosan,
tetapi akan terus meminta sedangkan Allah tidak berkenan jika aku
memiliki sifat bakhil.”(HR.Ahmad)
Inti dari hadits diatas adalah bahwa Rasulullah SAW., memberikan
sejumlah uang kepada pihak tertentu agar beliau tidak lagi diganggu.,tapi
dalam hadits lain Nabi melaknat orang yang memberi, yang menerima,
dan yang menjadi perantara. Gratifikasi dalam alasan apapun, apalagi
terkait masalah sengketa, seperti pemilukada, harus diberi sanksi hukum
secara tegas dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.
2. Macam-Macam Gratifikasi
Adapun macam-macam gratifikasi sebagaimana dikemukakan oleh
Ahmad Fathi Bahnasi dan Jundi Abdul Malik, gratifikasi terdiri dari empat
macam.5
a) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada
orang lain atas dasar cinta dan kasih saying. Gratifikasi ini hukumnya
halal, baik bagi yang memberi maupun yang menerima.
b) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang karena
dizalimi orang lain sehingga pemberi merasa takut kepada si penerima
atau hadiah diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan
jaminan keamanan bagi sipemberi. Fuqaha pada umunya berpendapat
bahwa gratifikasi ini hukumnya halal bagi pemberi, tetapi haram bagi
penerima sebab si pemberi menjadikan sebagian hartanya untuk
melindungi diri. Sementara itu, pihak penerima tetap diharamkan

5

Ibid. ,hlm. 44-46.

5

karena ia memaksa pihak pemberi untuk memberikan suap tersebut
dan termasuk ke dalam kandungan makna hadits secara umum.
c) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada
orang lain agar urusan si pemberi dengan penguasa dapat berlangsung
dengan baik. Gratifikasi jenis ini harus dilihat dari dua sisi.
1. Urusan yang hukumnya haram. Karena urusan si pemberi
hukumnya haram, maka gratifikasi yang dilakukan hukumnya
haram pula, baik bagi si pemberi maupun si penerima.
2. Urusan yang hukumnya mubah. Status hukum kasus seperti ini
harus ditinjau dari dua sisi.
a. Apabila pada saat pemberian hadiah disyaratkan bahwa pihak
pemberi

mendapatkan

(hakim,pemerintah,

atau

fasilitas
petugas

dari

pihak

KUA),

penguasa

gratifikasi

ini

hukumnya haram. Meskipun demikian, ada sebagian fuqaha
yang membolehkannya. Akan tetapi, apabila dalam pemberian
gratifikasi itu tidak ada syarat apapun dan dilakukan setelah
urusan selesai, gratifikasi itu hukumnya halal, baik bagi
pemberi maupun penerima.
b. Apabila syarat tidak dinyatakan secara jelas, tetapi gratifikasi
tetap diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia
mendapat fasilitas dari penguasa,dalam kasus ini fuqaha
berselisih pendapat. Fuqaha pada umunya berpendapat bahwa
apabila tidak ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah,
hukumnya makruh. Akan tetapi, jika ada tradisi saling memberi
dan menerima hadiah, dalam hal ini hadiah dianggap sebagai
sesuatu yang baik karena terjadi dalam konteks membalas
kebaikan dengan kebaikan.
d) Gratifikasi dalam bentuk hadiah oleh seseorang kepada penguasa agar
kebijakannya sesuai dengan apa yang diinginkan si pemberi. Ulama
sepakat bahwa gratifikasi jenis ini hukumnya haram dan semua pihak
terlibat dilaknat sebagaimana dinyatakan dalam hadits.

6

Dapat disimpulkan dari keempat macam gratifikasi diatas bahwa
gratifikasi jenis pertama dan kedua yang halal dilakukan.Sementara itu,
jenis ketiga dan keempat masuk ke dalam kategori risywah yang
pelakunya dilaknat Allah SWT.
B. Korupsi
1. Pengertian Korupsi
Istilah
”corruption”

korupsi

berasal

dari

(Inggris)

dan“corruptie”

bahasa

Latin

(Belanda),

“corruption”,
arti

harfiahnya

menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan
dengan keuangan.6 Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu
keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah
menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu
keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan
kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.
Menurut Vito Tanzi,korupsi merupakan perilaku yang tidak
mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat
publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga
akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan
nepotisme. Sedangkan menurut Alatas, korupsi adalah penyalahgunaan
amanah untuk kepentingan pribadi.7
Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 1960, pengertian tindak
pidana korupsi, meliputi 3 perbuatan. Pertama, tindakan seseorang yang
dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yangsecara
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan
yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan
6

Chaerudin dkk, StrategiPencegahandanPenegakanTindakPidanaKorupsi (Bandung: PT.
RefikaAditama, 2009), hlm. 2.
7
Ibid

7

hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari
Negara atau masyarakat. Kedua, perbuatan seseorang yang dengan atau
karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau badan dan dilakukan dengan menyalahgunakan
jabatan atau kedudukan. Ketiga, kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam
Pasal 17 sampai Pasal 21 undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 dan
dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).8
Menurut Hukum Pidana Islam, ada Sembilan macam jarimah yang
mirip

dengan

korupsi,

yaitu

al-ghulul

(penggelapan),

al-risywah

(penyuapan), al-ghasb (mengambil paksa harta orang lain), khiyanah almaksu (pungutan liar), al-ikhtilas (pencopetan), al-intihab (perampasan),
al-sariqah (pencurian), dan al-hirabah (perampokan). Al-ghulul, alsariqah, dan al-hirabah dijelaskan dalam di dalam Al-qur’an.Yaitu firman
Allah QS. Ali Imran (3): 161.





Artinya:“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan
harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan
rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa
yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan
tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka
tidak dianiaya.”(QS. Ali- Imran: 161).
Menurut ulama, ayat ini turun berkaitan dengan perang Uhud yang
terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Pasukan kaum muslimin menderita
kekalahan karena tergiur harta rampasan perang.9Padahal Rasulullah sudah
memperingatkan jangan sekali-kali meninggalkan Bukit Uhud. Namun,
mereka melanggar perintah, bahkan curiga kalau Nabi akan menggelapkan
harta rampasan perang tersebut. Nabi SAW., bersabda :

8
9

Mahrus Ali, HukumPidanaKorupsi di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2011),hlm. 20.
Masyrofah, Fiqih Jinayah(Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 190.

8

ْ‫ظَنَّنْتُمْ أَنَّا نَغُلُّ وَالَنَقْسِمُ لَكُم‬
“Kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan ghulul (korupsi)
terhadap harta rampasan perang dan kalian mengira kami tidak akan
membagikannya kepada kalian.”
Tetapi budak yang bernama Mid’am atau Kirkirah menggelapkan
mantel.Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Beliau
kemudian mengutusnya untuk membawakan sejumlah harta rampasan
perang. Ketika sampai di Wad Al Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak
panah dan tewas ditempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut.Namun,
Rasulullah berujar, “Tidak, ia tidak akan masuk surga.” Para sahabatpun
terkejut, lalu beliau bersabda:

ْ‫كَال َّ وَالَّذِي َنفْسِي ِبيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ اْلمغَ انِمِ لَم‬
ٍ‫تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَ اءَ رَجُ لٌ بِشِ رَاك‬
ِ‫أَوْشِرَا كَيْنِ إِللَى رَسُ ولِ اللَّهِ صَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ فقَ الَ رَسُ وْلُ اللَّه‬
ٍ‫صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َوسَلَّمَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍأَوْ قَالَ شِرَاكَانِ مِنْ نَار‬
“Tidak demi Allah, demi Dzat yang jiwaku berada digenggama-Nya,
sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar
dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang
akan menembaknya.” Ketika orang-orang mendengar pernyataan
Rasulullah, ada seorang lelaki mendatangi beliau sambil membawa sesuatu
atau dua utas tali sepatu. Beliau pun melanjutkan, “Seutas tali sepatu
sekalipun akan menjadi api neraka.”(HR. Abu Dawud)
Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal.Faktor

internal

berkaitandengan

pelaku

korupsi

sebagai

pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya
misalnya penegakan hukum yang tidak konsisten dan penyalahgunaan
kekuasaan atau wewenang serta budaya permisif atau serba membolehkan,
tidak mau tahu, serta gagalnya pendidikan agama dan etika.Dalam factor
ini motif utama pelaku adalah memperoleh kemewahan hidup. Sedangkan
factor eksternal berupa system pemerintahan dan kepemimpinan serta
pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang
9

terjadinya korupsi, serta belum ada upayadari pemerintah untuk
menciptakan

lingkungan

yang

antikorup,

rendahnya

pendapatan

penyelenggara Negara, budaya memberi upeti, imbalan dan hadiah,
konsekuensi bila ditangkap lebih rendah dari pada keuntungan korupsi.10
2. Tipologi Tindak Pidana Korupsi
a. Menurut R. Dyatmiko Soemoedihardjo, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001,
korupsi dirumuskan kedalam 30 (tigapuluh) bentuk atau jenis tindak
pidana korupsi yang dapat di kelompokkan sebagai berikut :11
Pertama, korupsi yang terkait dengan keuangan Negara, yaitu
melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan
keuangan

Negara,

menyalahgunakan

kewenangan

untuk

menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara.
Kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap
pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena
jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima
hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim,
menyuap advokat, hakim dana dvoakat yang menerima suap, hakim
yang menerima suap, advokat yang menerima suap.
Ketiga, korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai
negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan,
pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan pegawai
negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administratif,
pegawai negeri merusakkan bukti, pegawai negeri membiarkan orang
lain merusak bukti, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan
bukti.
Keempat, korupsi yang terkait dengan pemerasan, yaitu pegawai negeri
memeras, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.

10
11

M. Nurul Irfan, Korupsi ,hlm. 37.
ErmansjahDjaja, MemberantasKorupsi Bersama KPK (Jakarta: SinarGrafika, 2010),

hlm. 57.

10

Kelima, korupsi yang tekait dengan perbuatan curang, yaitu
pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan
curang rekanan TNI/Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI/Polri
membiarkan

perbuatan

curang,

penerima

barang

TNI/Polri

membiarkan perbuatan curang, pegawai negeri menyerobot tanah
Negara, sehingga merugikan orang lain.
Keenam, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam
pengadaan, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang
diurusnya.
Ketujuh, korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu pegawai negeri
menerima gratifikasi dan tidak lapor Komisi Pemberantasan Korupsi.
b. Menurut UURI No. 31 Tahun 1999 juncto UURI No. 20 Tahun 2001
tujuh tipologi tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut :12
a. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Murni Merugikan Keuangan
Negara”
Merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang,
pegawai negeri sipil, dan penyelenggara Negara yang secara
melawan hukum, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara.
b. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Suap”
Pada prinsipnya perbuatan ini tidak berakibat langsung
pada kerugian keuangan Negara ataupun perekonomian Negara,
karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh
pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai hasil dari
perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan

kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau
12

Ibid.,hlm. 63.

11

suatu koporasi buka berasal dari uang Negara atau asset Negara
tetapi melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan
penyuapan.
c. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan”
Dalam tipe ini yang berperan aktif adalah pegawai negeri
sipil atau penyelanggara Negara yang meminta bahkan cenderung
melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan
pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil atau
penyelenggara

Negara

tersebut,

disebabkan

faktor

ketidakmampuan masyarakat secara materil yang memerlukan
bantuan

atau

penyelenggara

pelayanan
Negara,

dari

pegawai

sehingga

negeri

terjadi

sipil

tindak

atau
pidana

“pemerasan”.
d. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Penyerobotan”
Tipe ini berbeda dengan tipe sebelumnya, dalam tindak
pidana

korupsi

penyerobotan

yang

berperan

aktif

adalahpegawainegerisipilataupenyelenggara Negara yang pada
waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang
diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, telah merugikan orang lain yang berhak,
padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan
dengan peraturan peundang-undangan.
e. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi”
Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi
kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga
dan dimana uang atau benda berharga tersebut diserahkan serta
siapa dan kapan uang atau benda berharga tersebut diserahkan,
antara pemberi gratifikasi dan pegawai negeri sipil atau
penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, sedangkan
dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi deal antara

12

pemberi suap dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara
Negara.13
f. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan
Permufakatan”
Sanksi hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi
“percobaan, pembantuan dan permufakatan pada umumnya
dikurangi 1/3 dari ancaman pidana, seperti yang dijelaskan dalam
penjelasan pasal 15:”Ketentuan ini merupakan aturan khusus
karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak
pidana pada umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya.
g. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Lainnya”
Merupakan peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan
tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dengan sengaja
mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara tidak langsung
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara
pidana.
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Gratifikasi dan Korupsi
Ulama berbeda pendapat mengenai hukum gratifikasi.Ada yang
berpendapat haram dan ada pula yang berpendapat halal.Ulama menyatakan
bahwa gratifikasi yang haram adalah menyuap untuk membenarkan yang salah
dan menyalahkan yang benar.Sementara itu, ulama yang menyatakan bahwa
gratifikasi yang halal adalah menyuap untuk memperjuangkan hak yang
seharusnya diterima oleh si pemberi uang atau untuk menolak kemudaratan.14
Pembagian dua jenis gratifikasi yang haram dan halal ini memang
tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam berbagai kitab karya sejumlah
ulama.Hal itu karena haram atau halalnya gratifikasi sangat tergantung pada

13
14

Ibid.,hlm. 75.
M. Nurul Irfan, Gratifikasi, hlm. 40.

13

niat dan motivasi si pemberi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih sebagai
berikut:

‫األُمُورُ ِبمَقَا صِدِهَا‬
“Setiap perkara itu tergantung dengan tujuan atau niat”15
Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi
konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang
menjadi tujuan dari perkara tersebut. Bila yang menjadi tujuan atau maksud
dari suatu perkara adalah hal yang haram meskipun tampaknya baik, maka
hukum perkara tersebut haram.sebaliknya apabila yang menjadi tujuan atau
maksud dari suatu perkara adalah baik meskipun kelihatan biasa maka hukum
perkara tersebut adalah halal.16

ُ‫مَاحَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُه‬
“Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.”17
Maksud dari kaidah diatas adalahbaik risywah (menerima atau
memberi) maupun korupsi hukumnya haram.Berkaitan dengan sanksi hukum
bagi pelaku gratifikasi, sama dengan sanksi hukum bagi pelaku ghulul atau
penggelapan, yaitu hukuman takzir. Hal ini karena keduanya tidak termasuk
ke dalam ranah tindak pidana qishas dan jarimah hudud.
Dalam hal ini, Abdullah Muhsin Ath-Thariqi mengemukakan bahwa
sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh
syariat (al-Qur’an dan hadist), mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk
dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim.
Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum
Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup
bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan
dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di

15

Husnul Haq, Al-Qawa’idu al-Fiqhiyyatu al-Muyassarotu (Purwokerto: Pesma An-Najah
Press, 2014), hlm. 45
16
Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika
Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta : Teras, 2001), hlm. 29.
17
Husnul Haq, Al-Qawa’idu, hlm. 173.

14

mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang
mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa al-Qur’an memang tidak
menyebutkan sanksi bagi pelaku risywah.Misalnya, firman Allah SWT berikut
ini







Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita
bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang
kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu)
diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari
mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun.
dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara
itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang adil.” (QS. Al Maidah: 42)








Artinya:“Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal
kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188)
Kedua ayat tersebut dipahami oleh para ulama memilik hubungan yang
erat dengan tindak pidana gratifikasi. Walaupun pada kedua ayat ini tidak
dijelaskan mengenai sanksi, jenis, dan tata cara melaksanakan sanksi tersebut,
para pihak yang terlibat tetap harus dihukum sebab terdapat hadist yang
menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dinyatakan dilaknat. Abdul Aziz
Amir mengatakan bahwa karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana

15

risywah ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi
yang diberlakukan adalah hukuman takzir.18
Ath Thariqi menjelaskan bahwa sanksi takzir bagi pelaku jarimah atau
tindak pidana risywah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum
Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang kepada Allah. Oleh
karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang
bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku
tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih
budaya suap-menyuap

termasuk salah satu kemungkaran yang harus

diberantas dari sebuah komunitas masyarakat.
Pernyataan Ath Thariqi memang sangat logis, yaitu bahwa
kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apalagi kemungkaran
kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi
di Indonesia harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama
dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu
tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi di hampir
semua lini dan sektor kehidupan ini.
Gratifikasi dan korupsi merupakan tindakan yang merusak dibumi.
Oleh sebab itu, ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa diberlakukannya
hukuman mati bagi koruptor berdasarkan firman Allah SWT, berikut :19









Artinya:“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang

18
19

M. Nurul Irfan, Korupsi, hlm. 104.
M. Nurul Irfan, Gratifikasi, hlm. 55.

16

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat
mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah : 33)
Ulama Hanafiah juga berpendapat membolehkan hukuman mati
diberlakukan sebagai takzir bagi para pelaku korupsi.Menurut mereka,
hukuman

mati

sebagai

takzir

dapat

diberlakukan

sebagai

siyasah

(pertimbangan politik Negara) bagi pelaku arimah tertentu yang sangat keji.
Sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU
No. 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :20
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun
dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar
rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Pada dasarnya, hukuman mati bagi koruptor ini sudah secara eksplisit
disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Tindak pidana korupsi yang terjadi di
Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah takzir karena tindak pidana
korupsi tidak dapat dianalogikan dengan tindak pidana pencurian atau
perampokan yang sanksinya masuk dalam wilayah jarimah hudud yang telah
disebutkan dalam al Qur’an.Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk
kedalam wilayah jarimah takzir namun bahaya dan pengaruh negatifnya bisa
jadi lebih besar dari pada pencurian dan perampokan karena dalam tindak
pidana korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya.Bentuk
hukuman takzir dapat berupa pemecatan, hukuman penjara, atau hukuman
mati.

20

Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi, hlm. 301.

17

PENUTUP
Kesimpulan
Gratifikasi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan
hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain
secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu
keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan
kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.
Ulama

berbeda

pendapat

mengenai

hukum

gratifikasi.Ada

yang

berpendapat haram dan ada pula yang berpendapat halal.Ulama menyatakan
bahwa gratifikasi yang haram adalah menyuap untuk membenarkan yang salah
dan menyalahkan yang benar.Sementara itu, ulama yang menyatakan bahwa
gratifikasi yang halal adalah menyuap untuk memperjuangkan hak yang
seharusnya diterima oleh si pemberi uang atau untuk menolak kemudaratan.Hal
itu karena haram atau halalnya gratifikasi sangat tergantung pada niat dan
motivasi si pemberi.
Gratifikasi dan korupsi merupakan tindakan yang merusak dibumi.Oleh
sebab itu, ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa diberlakukannya hukuman
mati bagi koruptor. Sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU
No. 31 tahun 1999 pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

18

DAFTAR PUSTAKA
Ali,Mahrus.Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2011.
Andiko,Toha. Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon
Problematika Hukum Islam Kontemporer.Yogyakarta: Teras. 2001.
Chaerudin, dkk.Strategi Pencegahan dan Penegakan
Korupsi.Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.

Tindak

Pidana

Djaja, Ermansjah.Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika,
2010.
Haq,Husnul. Al-Qawa’idu al-Fiqhiyyatu al-Muyassarotu.Purwokerto: Pesma AnNajah Press. 2014
Irfan, Muhammad Nurul. Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum
Pidana Islam.Jakarta: Amzah. 2014.
Irfan, Muhammad Nurul. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.Jakarta: Amzah.
2011.
Masyrofah.Fiqih Jinayah. Jakarta: Amzah. 2013

19

Judul: Makalah Korupsi

Oleh: Diela Dult


Ikuti kami