Makalah Pancasila

Oleh Muhammad Fadhil

18 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Pancasila

TUGAS KELOMPOKDOSEN PEMBIMBING
PANCASILA

DECKY SAPUTRA M.Pd.i

KONSEP DASAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

DISUSUN OLEH:
SITI MAIMUNAH
NADYA ERDIANA
MUHAMMAD FADHIL

JURUSAN MENAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM(AP 1A)
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2015/2016

KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah
memberikan banyak nikmatnya kepada kami. Sehingga kami mampu menyelesaikan
Makalah Pancasila ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Makalah ini kami
buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian mata kuliah Pancasila.
Yang meliputi nilai tugas, nilai kelompok, nilai individu, dan nilai keaktifan.
Penyusun berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memotivasi
kami serta memanjatkan doanya kepada kami sebagai kelompok lima untuk
menyelesikan tugas makalah nilai-nilai filosofis pancasila dan kaitannya dengan
kebijakan negara
Kami sebagai penyusun pastinya tidak pernah lepas dari kesalahan kebenaran
itu hanyalah milik ALLAH SWT. Begitu pula dalam penyusunan makalah ini, yang
mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala
kekurangannya dan kekhilafan.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Decky Saputra sebagai pengajar
mata kuliah Pancasila yang telah membimbing kami dalam penyusunan makalah ini.
Tidak lupa kepada rekan – rekan yang telah ikut berpartisipasi. Sehingga makalah ini
selesai tepat pada waktunya. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca untuk sekarang dan
di masa yang akan datang

Pekanba
ru,Oktober 2015

Penyusun

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................. 1
DAFTAR ISI............................................................................................. 2
BAB I
PENDAHULUAN....................................................................................... 3
A.Latar Belakang Masalah........................................................................................... 3
B.Metode Penulisan...................................................................................................... 4
C.Rumusan Masalah......................................................................................................
D.Tujuan Penulisan.......................................................................................................
BAB II
Pembahasan…………………………....……………………………………………..5
A.Pengertian Filosofis....................................................................................…………
B...................................................................................................................................
C.....................................................................................................................................
D....................................................................................................................
E...........................................................................................................................
F.........................................................................................................................
G.......................................................................................................................
BAB III
Penutup………………………………………………………………………………
A.Kesimpulan
B.kritik dan Saran

Daftar Pustaka
………………………………………………………………………………….

BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG
Setiap warga Negara dituntut untuk dapat hidup berfilsafat dan berguna bagi
Negara, mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya,
Negara dan bangsanya. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan
berfilsafat dan berfikir filsafat yang berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan, nilainilai moral, nilai-nilai kemanusiaan dan filsafat serta nilai-nilai budaya bangsa.
Nilai-nilai tersebut sebagai panduan dan nilai budaya bangsa serta pegangan
hidup bagi setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Dan menurut kami sebagai pemakalah ialah pancasila bukan sekedar ideologi
negara ,melainkan juga merupakan falsafah hidup bangsa yang digali dari nilai nilai
luhur dan budaya nenek moyang yang sudah dimiliki bangsa indonesia sebelum
negara Indonesia terbentuk
B.

Metode Penulisan
Adapun makalah yang Alhamdulillah dengan izin ALLAH SWT telah selesai

dibuat oleh penyaji ialah berdasarkan referensi yang dicari melalui buku yang
dipinjam dari perpustakaan yang ada dan ada juga berasal dari internet.
Sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam pembahasan makalah ini,
dengan sebaik baiknya dan tanpa ada rekayasa maupun copy paste makalah orang
lain baik melalui internet maupun cetakan.
Adapun makalah nilai nilai Filosofis Pancasila ini di susun oleh kelompok
lima yang beranggotakan tiga orang dengan sejujur jujurnya.

C.Rumusan Masalah
1.Apakah yang dimaksud dengan filosofis?
D.Tujuan Penulisan
Makalah ini memiliki beberapa manfaat dan tujuan bagi yang membacanya dan
memperhatikannya, antara lain sebagai berikut :
1.

Sebagai pelengkap tugas terstruktur dari Dosen pembimbing.

2.

Sebagai bahan diskusi dalam forum belajar.

3.

Sebagai penambah referensi dalam menyelesaikan tugas.

4.

Menambah pengetahuan yang membaca dan memperhatikannya

BAB II
PEMBAHASAN
1.1

Landasan Filosofis Pancasila

1.1.1 Pengertian Filsafat atau Filosofi
Pengertian Filsafat atau filosofi.Dasar pengertian filsafat diambil dari kata philosohia
atau philoshopos dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai cinta dan kebijaksanaan.
Secara simpel, pengertian filsafat atu filosofi adalah cinta pada pengetahuan (ilmu
pengetahuan) dan kebijksanaan. Dalam bahasa Arab, pengertian filsafat dirujuk dari
muhibb al-hikmah dan dari bahasa belanda ialah wijsbegeerte. Dalam islam, tidak
dikenal adanya filsafat islam. Satu satunya yang sepadan dengan pengertian filsafat
dalam Islam adalah hikmah yang berarti pengetahuan dan kebijaksanaan.
Beberapa tokoh-tokoh filsafat menjelaskan pengertian filsafat adalah sebagai
berikut:


Socrates (469-399 s.M.)
Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa
perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan
pemikiran tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan
kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninajauan diri
atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara obyektif.


Plato (472 – 347 s. M.)
Dalam karya tulisnya “Republik” Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah
pencinta pandangan tentang kebenaran (vision of truth). Dalam pencarian dan
menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi
Plato filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap
pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudan digolongkan
sebagai filsafat spekulatif.
1.1.2 Pengertian Pancasila
Kata Pancasilaberasal dari kata Sansakerta (Agama Buddha) yaitu untuk mencapai
Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu
1.
Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh.
2.
Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri
3.
Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berjinah

4.
Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.
5.
Jangan mjnum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minuman keras.
Diadaptasi oleh orang jawa menjadi 5 M = Madat/Mabok, Maling/Nyuri,
Madon/Awewe, Maen/Judi, Mateni/Bunuh.
Pengertian Pancasila Secara Etimologis
Perkataan Pancasil mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu dalam
Kitab Tripitaka dimana dalam ajaran buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral
untuk mencapai nirwana/surga melalui Pancasila yang isinya 5 J [idem].
Pengertian secara Historis
·
Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan
Pancasila sebagai Dasar Negara
·
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan,
kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk
Pembukaannya dimana didalamnya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar
Negara yang duberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa
Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4 Pembukaan UUD 45 tidak
termuat istilah Pancasila namun yang dimaksud dasar Negara RI adalah disebut
istilah Pancasila hal ini didaarkan interprestasi (penjabaran) historis terutama
dalam rangka pembentukan Rumusan Dasar Negara.
Pengertian Pancasila Secara Termitologis
Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI untuk melengkapai alat2
Perlengkapan Negara PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan
berhasil mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4
Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara
Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang
mewakili
seluruh
Rakyat
Indonesia
Pancasila Berbentuk:
1.
Hirarkis (berjenjang);
2.
Piramid.
A. Pancasila menurut Mr. Moh Yaminadalah yang disampaikan di dalam sidang
BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:
1.
Prikebangsaan;
2.
Prikemanusiaan;
3.
Priketuhanan;
4.
Prikerakyatan;
5.
Kesejahteraan Rakyat
B. Pancasila menurut Ir. Soekarnoyang disampaikan pada tangal 1 Juni 1945 di
depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:
1.
Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;
2.
Internasionalisme/Prikemanusiaan;
3.
Mufakat/Demokrasi;

4.
Kesejahteraan Sosial;
5.
Ketuhanan yang berkebudayaan;
Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila
yaitu:
1.
Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
2.
Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
3.
Ketuhanan YANG MAHA ESA.
Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau
Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.
Kaelan, MS.pendidikan pancasila,(yogyakarta,PARADIGMA,2010)ed10,hal49.
C. Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945
rumusannya sebagai berikut:
1.
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya;
2.
Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3.
Persatuan Indonesia;
4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan
perwakilan;
5.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;
Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian pancasila tersebut yang sah dan benar
secara Konstitusional adalah pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Uud 45, hal
ini diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No.
12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan
Rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana yang
tercantum dalam Pembukaan Uud 1945.
1.1.3 Pengertian Filsafat Pancasila
Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia. Kenyataannya definisi filsafat
dalam filsafat Pancasila telah diubah dan diinterpretasi berbeda oleh beberapa filsuf
Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945. Filsafat Pancasila senantiasa
diperbarui sesuai dengan “permintaan” rezim yang berkuasa, sehingga Pancasila
berbeda dari waktu ke waktu.


Filsafat Pancasila Asli
Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Hal ini merujuk pidato
Sukarno di BPUPKI dan banyak pendiri bangsa merupakan alumni Universitas di
Eropa, di mana filsafat barat merupakan salah satu materi kuliah mereka. Pancasila
terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi,
sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan nasionalisme.


Filsafat Pancasila Menurut Soekarno

Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Sukarno sejak 1955 sampai
berakhirnya kekuasaannya (1965). Pada saat itu Sukarno selalu menyatakan bahwa
Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi
Indonesia dan akulturasi budaya India (Hindu-Budha), Barat (Kristen), dan Arab
(Islam). Menurut Sukarno “Ketuhanan” adalah asli berasal dari Indonesia, “Keadilan
Soasial” terinspirasi dari konsep Ratu Adil. Sukarno tidak pernah menyinggung atau
mempropagandakan “Persatuan”.


Filsafat Pancasila Menurut Soeharto
Oleh Suharto filsafat Pancasila mengalami Indonesiasi. Melalui filsuf-filsuf
yang disponsori Depdikbud, semua elemen Barat disingkirkan dan diganti
interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan “Pancasila truly
Indonesia”. Semua sila dalam Pancasila adalah asli Indonesia dan Pancasila
dijabarkan menjadi lebih rinci (butir-butir Pancasila). Filsuf Indonesia yang bekerja
dan mempromosikan bahwa filsafat Pancasila adalah truly Indonesia antara lain
Sunoto, R. Parmono, Gerson W. Bawengan, Wasito Poespoprodjo, Burhanuddin
Salam, Bambang Daroeso, Paulus Wahana, Azhary, Suhadi, Kaelan, Moertono,
Soerjanto Poespowardojo, dan Moerdiono.
Abdul
hamid,M.Ag.dkk.pendidikan
pancasila
dan
kewarganegaraan(Bandung,pustaka setia,2012)cet1,hal386.
Berdasarkan penjelasan diatas maka pengertian filsafat Pancasila secara umum
adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang
dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilainilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai
bagi bangsa Indonesia.
Kalau dibedakan anatara filsafat yang religius dan non religius, maka filsafat
Pancasila tergolong filsafat yang religius. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam
hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal
dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) dan sekaligus mengakui keterbatasan
kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya.
Dan kalau dibedakan filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis,
filsafast Pancasila digolongkandalam arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila
di dalam mengadakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, tidak hanya bertujuan
mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak sekedar untukmemenuhi hasrat ingin
tahu dari manusia yang tidak habis-habisnya, tetapi juga dan terutama hasil pemikiran
yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup
sehari-hari (pandangan hidup, filsafat hidup, way of the life, Weltanschaung dan
sebgainya); agar hidupnya dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia
maupun di akhirat.
Selanjutnya filsafat Pancasila mengukur adanya kebenran yang bermacammacam dan bertingkat-tingkat sebgai berikut:
1.
Kebenaran indra (pengetahuan biasa);

2.
3.
4.

Kebenaran ilmiah (ilmu-ilmu pengetahuan);
Kebenaran filosofis (filsafat);
Kebenaran religius (religi).
Untuk lebih meyakinkan bahwa Pancasila itu adalah ajaran filsafat, sebaiknya
kita kutip ceramah Mr.Moh Yamin pada Seminar Pancasila di Yogyakarta tahun 1959
yang berjudul “Tinjauan Pancasila Terhadap Revolusi Fungsional”, yang isinya
anatara lain sebagai berikut:
Tinjauan Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem
filsafat. Marilah kita peringatkan secara ringkas bahwa ajaran Pancasila itu
dapat kita tinjau menurut ahli filsafat ulung, yaitu Friedrich Hegel (1770-1831)
bapak dari filsafat Evolusi Kebendaan seperti diajarkan oleh Karl Marx (18181883) dan menurut tinjauan Evolusi Kehewanan menurut Darwin Haeckel,
serta juga bersangkut paut dengan filsafat kerohanian seperti diajarkan oleh
Immanuel Kant (1724-1804).
Menurut Hegel hakikat filsafatnya ialah suatu sintese pikiran yang lahir dari
antitese pikiran. Dari pertentangan pikiran lahirlah paduan pendapat yang harmonis.
Dan ini adalah tepat. Begitu pula denga ajaran Pancasila suatu sintese negara yang
lahir dari antitese.
Ingatlah kalimat pertama dan Mukadimah UUD Republik Indonesia 1945 yang
disadurkan tadi dengan bunyi: Bahwa sesungguhanya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapusakan karena bertentangan
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Kalimat pertama ini adalah sintese yaitu antara penjajahan dan perikemanusiaan
dan perikeadilan. Pada saat sintese sudah hilang, maka lahirlah kemerdekaan. Dan
kemerdekaan itu kita susun menurut ajaran falsafah Pancasila yang disebutkan
dengan terang dalam Mukadimah Konstitusi R.I. 1950 itu yang berbunyi: Maka
dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami itu, dalam suatu Piagam Negara yang
berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan ajaran Pancasila. Di sini disebut sila yang
lima untukmewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan dan perdamaian dunia dan
kemerdekaan. Kalimat ini jelas kalimat antitese. Sintese kemerdekaan dengan ajaran
Pancasila dan tujuan kejayaan bangsa yang bernama kebahagiaan dan kesejajteraan
rakyat. Tidakah ini dengan jelas dan nyata suatu sintese pikiran atas dasar antitese
pendapat?
Jadi sejajar denga tujuan pikiran Hegel beralasanlah pendapat bahwa ajaran
Pancasila itu adalah suatu sistem filosofi, sesuai dengan dialektis Neo-Hegelian.
Semua sila itu adalah susunan dalam suatu perumahan pikiran filsafat yang
harmonis. Pancasila sebagai hasil penggalian Bung Karno adalah sesuai pula dengan
pemandangan tinjauan hidup Neo-Hegelian.
2.2

Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia

2.2.1 Filasafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Setiapa bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah
mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata
hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalanpersoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan
persoalan-persoalan itu. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan
merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti
akan timbul, baik persoalan-persoalan didalam masyarakatnya sendiri, maupun
persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa
di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memiliki
pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik,
ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.
Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun
dirinya.
Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang
dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan
gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya
pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu
bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa
itu untuk mewujudkannya.
Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri
Republik ini memuaskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita
yang kemudian kita namakan Pancasila. Seperti yang ditujukan dalam ketetapan MPR
No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia,
pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita.
Disamping itu maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa
Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita
moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah beurat/berakar di dalam
kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa
hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup
manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia dengan Tuhannya,
maupun dalam mengejar kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniah.
Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang,
dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan.
Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang
merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan
cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian
sendiri.
Sebab itu bnagsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan
lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup
dan dasar negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak
pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, denga melihat pengalaman bangsabangsa lain, dengan diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar dunia., dengan tetap
berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri.

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam
kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup
ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam
rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu
dalam pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimah UUD Sementara Republik
Indonesia 1950. Pancasila itu tetap tercantum didalamnya, Pancasila yang lalu
dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi
pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi
bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negar, dikehendaki
oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbunya rakyat.
Oleh karena itu, ia juga merupakan dasasr yang mamapu mempersatukan seluruh
rakyat Indonesia.
Kaelan, MS.pendidikan pancasila(yogyakarta,PARADIGMA,2010)ed10,hal55.

2.2.2 Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945
adalah di kandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka.
Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan
cita-cita bangsa dan negara Indonesa yang merdeka. Di atas dasar itulah akan
didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang
menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.
Sidang BPPK telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara
Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18
Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, UndangUndang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur
pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar
peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.
Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalanpersoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan
negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang
bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi
pelaksanaan dari UUD.
Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi
peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas
tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang,
Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan
oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan
dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan

perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa
Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa
Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber huum (sumber huum formal, undangundang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum).
Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh
masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia.
Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen
yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru
suatu model yang didatangkan dari luar negeri.
Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia,
Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah
air kita sejak dahulu hingga sekarang.
Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa
Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain
sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup
dan kehidupan banga dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.
Abdul hamid M.Ag.dkk,2012 pancasila dan kewarganegaraan(Bandung,pustaka
setia)hal286
2.2.3 Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia
Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian
Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang jmembedakan
bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa
Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa
Indonesia sepanjang masa.
Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh
kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan
suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala
bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok,
Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap
hidup dan berkembang. Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau
masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun
pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa
Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita
memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap
sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.
Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonsia sendiri
merupakan :
a.
Dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala
sumber hukum yang berlaku di negara kita.
b.
Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta
memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.

c.

d.

e.

Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak
yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa
Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia
dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas
dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di
dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil
dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam
wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram,
tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,
bersahabat, tertib dan damai.
Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat
Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung
tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian
dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu,
melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah
diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan
mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila
hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan
UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai
arti bagi kehidupan bangsa kita.
Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya
dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan
kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal
dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda
akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu
banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.
Akhirnya perlu juga ditegaskan, bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila,
maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD
1945, yaitu :
1.
Ketuhanan Yang Maha Esa.
2.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3.
Persatuan Indonesia.
4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan /
perwakilan.
5.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang kita
gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil

bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu
merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai
kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak
dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan silasila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila
lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.
http://id.wikipedia.org/wiki/filsafat_Indonesia
3.3 Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia
Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah kita temukan
dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara
Indonesia seperti di bawah ini :
a.
Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
b.
Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang
kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan
sebutan Piagam Jakarta).
c.
Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.
d.
Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal
27 Desember 1945, alinea IV.
e.
Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal
17 Agustus 1950.
f.
Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI
tanggal
5 Juli 1959.
Mengenai perumusan dan tata urutan Pancasila yang tercantum dalam dokumen
historis dan perundang-undangan negara tersebut di atas adalah agak berlainan tetapi
inti dan fundamennya adalah tetap sama sebagai berikut :
1.Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pidato Tanggal 1 Juni 1945
Oleh Ir. Soekarno
Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk pertamakalinya
mengusulkan falsafah negara Indonesia dengan perumusan dan tata urutannya sebagai
berikut :

Kebangsaan Indonesia.

Internasionalisme atau Prikemanusiaan.

Mufakat atau Demokrasi.

Kesejahteraan sosial.

Ketuhanan.
2. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Naskah Politik Yang
Bersejarah (Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945)

Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang Istilah Jepangnya Dokuritsu
Jumbi Cosakai, telah membentuk beberapa panitia kerja yaitu :
a.
Panitia Perumus terdiri atas 9 orang tokoh, pada tanggal 22 Juni 1945, telah
berhasil menyusun sebuah naskah politik yang sangat bersejarah dengan nama
Piagam Jakarta, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, naskah itulah yang
ditetapkan sebagai naskah rancangan Pembukaan UUD 1945.
b.
Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang
kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai oleh Prof.
Mr. Dr. Soepomo, Panitia ini berhasil menyusun suatu rancangan UUD-RI.
c.
Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.
d.
Panitia Pembelaan Tanah Air, yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso.
Untuk pertama kalinya falsafah Pancasila sebagai falsafah negara dicantumkan
autentik tertulis di dalam alinea IV dengan perumusan dan tata urutan sebagai
berikut :

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3.Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945
Sesudah BPPK (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan) merampungkan tugasnya
dengan baik, maka dibubarkan dan pada tanggal
9 Agustus 1945, sebagai
penggantinya dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pada tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
oleh Ir. Soekarno di Pengangsaan Timur 56 Jakarta yang disaksikan oleh PPKI
tersebut.
Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang
pertama dengan mengambil keputusan penting :
a.
Mensahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945.
b.
Mensahkan dan menetapkan UUD 1945.
c.
Memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan
Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden
RI.
Tugas pekerjaan Presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah badan yaitu
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI
memutuskan, Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan setiap propinsi
dibagi dalam karesidenan-karesidenan. Juga menetapkan pembentukan Departemendepartemen Pemerintahan.
Dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea IV yang disahkan oleh PPPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila dicantumkan secara resmi, autentik dan sah

menurut hukum sebagai dasar falsafah negara RI, dengan perumusan dan tata urutan
sebagai berikut :

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
/ perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4.Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah Konstitusi RIS
1949
Bertempat di Kota Den Haag (Netherland / Belanda) mulai tanggal 23 Agustus
sampai dengan tanggal 2 September 1949 diadakan KMB (Konferensi Meja Bundar).
Adapun delegasi RI dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta, delegasi BFO
(Bijeenkomstvoor Federale Overleg) dipimpin oleh Sutan Hamid Alkadrie dan
delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen.
Sebagai tujuan diadakannya KMB itu ialah untuk menyelesaikan persengketaan
antara Indonesia dengan Belanda secepatnya dengan cara yang adil dan pengakuan
akan kedaulatan yang penuh, nyata dan tanpa syarat kepada RIS (Republik Indonesia
Serikat).
Salah satu hasil keputusan pokok dan penting dari KMB itu, ialah bahwa pihak
Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak
dapat dicabut kembali oleh Kerajaan Belanda dengan waktu selambat-lambatnya pada
tanggal 30 Desember 1949.
Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam Belanda, Ratu Yuliana
menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan Negara RIS.
Pada waktu yang sama dengan KMB di Kota Den Haag, di Kota Scheveningen
(Netherland) disusun pula Konstitusi RIS yang mulai berlaku pada tanggal 27
Desember 1949. Walaupun bentuk negara Indonesia telah berubah dari negara
Kesatuan RI menjadi negara serikat RIS dan Konstitusi RIS telah disusun di negeri
Belanda jauh dari tanah air kita, namun demikian Pancasila tetap tercantum sebagai
dasar falsafah negara di dalam Mukadimah pada alinea IV Konstitusi RIS 1949,
dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prikemanusiaan.

Kebangsaan.

Kerakyatan.

Keadilan Sosial.
Ubaidillah,Abdul Rozak.2003.pancasila,Demokrasi,HAM.(jakarta:ICCE)hal50-55
5. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah UUD
Sementara RI (UUDS-RI 1950)

Sejak Proklamasi Kemerdekaannya, bangsa Indonesia menghendaki bentuk negara
kesatuan (unitarisme) oleh karena bentuk negara serikat (federalisme) tidaklah sesuai
dengan cita-cita kebangsaan dan jiwa proklamasi.
Demikianlah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap membara dan
meluap, sebagai hasil gemblengan para pemimpin Indonesia sejak lahirnya Budi
Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian dikristalisasikan dengan Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.
Oleh karena itu pengakuan kedaulatan negara RIS menimbulkan pergolakanpergolakan di negara-negara bagian RIS untuk bersatu dalam bentuk negara kesatuan
RI sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan RI.
Sesuai KOnstitusi, negara federal RIS terdiri atas 16 negara bagian. Akibat
pergolakan yang semakin gencar menuntut bergabung kembali pada negara kesatuan
Indonesia, maka sampai pada tanggal 5 April 1950 negara federasi RIS, tinggal 3
(tiga) negara lagi yaitu :
1.
RI Yogyakarta.
2.
Negara Sumatera Timur (NST).
3.
Negara Indonesia Timur (NIT).
Negara federasi RIS tidak sampai setahun usianya, oleh karena terhitung mulai
tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyampaikan Naskah Piagam,
pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti
pembubaran Negara Federal RIS (Republik Indonesia Serikat).
Pada saat itu pula panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo mengubah
konstitusi RIS 1949 (196 Pasal) menjadi UUD RIS 1950 (147 Pasal).
Perubahan bentuk negara dan konstitusi RIS tidak mempengaruhi dasar falsafah
Pancasila, sehingga tetap tercantum dalam Mukadimah UUDS-RI 1950, alinea IV
dengan perumusan dan tata urutan yang sama dalam Mukadimah Konstitusi RIS yaitu
:

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prikemanusiaan.

Kebangsaan.

Kerakyatan.

Keadilan Sosial.
6. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan
Umum untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang akan menyusun
UUD baru.
Pada akhir tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan
Konstituante yang dibentuk mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956.
Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan selanjutnya. Konstituante gagal membentuk
suatu UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950.

Dengan kegagalan konstituante tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1950 Presiden RI
mengeluarkan sebuah Dekrit yang pada pokoknya berisi pernyatan :
a.
Pembubaran Konstuante.
b.
Berlakunya kembali UUD 1945.
c.
Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
d.
Akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS.
Dengan berlakunya kembali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila tetap menjadi dasar
falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan
perumusan dan tata urutan seperti berikut :

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968, tertanggal 13
April 1968, perihal : Penegasan tata urutan/rumusan Pancasila yang resmi, yang harus
digunakan baik dalam penulisan, pembacaan maupun pengucapan sehari-hari.
Instruksi ini ditujukan kepada : Semua Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga /
Badan Pemerintah lainnya.
Tujuan dari pada Instruksi ini adalah sebagai penegasan dari suatu keadaan yang telah
berlaku menurut hukum, oleh karena sesuai dengan asas hukum positif (Ius
Contitutum) UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia yang berlaku sekarang. Dengan
demikian secara yuridis formal perumusan Pancasila yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 itulah yang harus digunakan, walaupun sebenarnya tidak ada
Instruksi Presiden RI No. 12/1968 tersebut.
Prof. A.G. Pringgodigdo, SH dalam bukunya “Sekitar Pancasila” peri-hal perumusan
Pancasila dalam berbagai dokumentasi sejarah mengatakan bahwa uraian-uraian
mengenai dasar-dasar negara yang menarik perhatian ialah yang diucapkan oleh :
1.
Mr. Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.
2.
Prof. Mr. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945.
3.
Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
Walaupun ketiganya mengusulkan 5 hal pokok untuk sebagai dasar-dasar negara
merdeka, tetapi baru Ir. Soekarno yang mengusulkan agar 5 dasar negara itu
dinamakan Pancasila dan bukan Panca Darma.
Jelaslah bahwa perumusan 5 dasar pokok itu oleh ketiga tokoh tersebut dalam redaksi
kata-katanya berbeda tetapi inti pokok-pokoknya adalah sama yaitu Ketuhanan Yang
Maha Esa, Prikemanusiaan atau internasionalisme, Kebangsaan Indonesia atau
persatuan Indonesia, Kerakyatan atau Demokrasi dan Keadilan Sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menegaskan : Maksud Pancasila
adalah philosophschegrondslag itulah fundament falsafah, pikiran yang sedalam-

dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka Yang Kekal dan
Abadi”.
Prof. Mr. Drs. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya
pada tanggal 10 November 1955 menegaskan : “Susunan Pancasila itu adalah suatu
kebulatan yang bersifat hierrarchies dan piramidal yang mengakibatkan adanya
hubungan organis di antara 5 sila negara kita”.
Prof. Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya “Proklamasi dan Konstitusi” (1951)
berpendapat : “Pancasila itu sebagai benda rohani yang tetap dan tidak berubah sejak
Piagam Jakarta sampai pada hari ini”.Kemudian pernyataan dan pendapat Prof. Mr.
Drs. Notonagoro dan Prof. Mr. Muhamamd Yamin tersebut diterima dan dikukuhkan
oleh MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1960 jo Ketetapan No. V/MPR/1973.
https://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafah-pancasila-sebagai-dasarfalsafah-negara-indonesia/
2.4 KELEBIHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia
adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai citacitanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi
kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara
bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya
persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin
antara warga negara dengan tanah airnya
Pandangan Soekarno yang demikian ini merupakan pengulangan dari apa yang
pernah ia ucapkan pada Pidato 1 Juni, Hari Lahirnya Pancasila.
Bukti bahwa ideologi pancasila lebih baik dari dua ideologi itu karena
Pancasila memuat pokok-pokok pikiran sedemikian rupa :
Pertama, sila Ketuhanan memuat pokok-pokok pikiran bahwa manusia Indonesia
menganut berbagai agama, dengan kata lain ada kebebasan untuk beragama dan tidak
beragama, serta ada kebebasan untuk berpindah agama (keyakinan)nya. Bahkan
mereka yang tidak percaya kepada Tuhan-pun, karena toleransinya yang sudah
menjadi sifat bangsa Indonesia, mengakui bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa merupakan karakteristik dari bangsanya, sehingga mereka menerima sila
Pertama ini.
Kedua, Nasionalisme Indonesia (maksudnya sila ke-3 dari Pancasila) bukanlah
chauvinisme. Bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain.
Ia tidak pula berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa-bangsa lain
(bandingkan dengan ideologi imperialisme dan kapitalisme). Di Barat, Nasionalisme
berkembang sebagai kekuatan agresif yang mencari daerah jajahan demi keuntungan
ekonomi nasionalnya. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin nasionalisme adalah
gerakan pembebasan, gerakan protes terhadap penjajah akibat penindasan Barat.
Ketiga, Internasionalisme (maksudnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab)

menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat, setiap bangsa
menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa.
Keempat, demokrasi (maksudnya sila ke-4 dari Pancasila) telah ada sejak dahulu di
bumi Indonesia meskipun bentuknya beda dengan demokrasi yang ada di Barat.
Demokrasi di Indonesia mengenal tiga prinsip: mufakat, perwakilan, dan
musyawarah.
Kelima, Keadilan Sosial. Pada sila ini terkandung maksud untuk keadilan dan
kemakmuran sosial, jadi bukan keadilan dan kemakmuran individu. Hanya dalam
suatu masyarakat yang makmur berlangsung keadilan sosial.
http://dinyzulfiqor.blogspot.co.id/2013/05/contoh-makalah-pancasila-sebagaidasar.html

Judul: Makalah Pancasila

Oleh: Muhammad Fadhil


Ikuti kami