Makalah Pkn

Oleh Danu Kunto

14 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Pkn

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebagai teori atau konsep, civil society sebenarnya sudah lama dikenal sejak masa
Aristoteles pada zaman Yunani Kuno, Cicero, pada zaman Roma Kuno, pada abad
pertengahan, masa pencerahan dan masa modern. Dengan istilah yang berbeda-beda, civil
society mengalami evolusi pengertian yang berubah dari masa ke masa. Di zaman
pencerahan dan modern, istilah tersebut dibahas oleh para filsuf dan tokoh-tokoh ilmu-ilmu
sosial seperti Locke, Hobbes, Ferguson, Rousseau, Hegel, Tocquiville, Gramsci,
Hebermas.Dahrendorf, Gellner dan di Indonesia dibahas oleh Arief Budiman, M.Amien Rais,
Fransz, Magnis Suseso, Ryaas Rasyid, AS. Hikam, Mansour Fakih.
Mewujudkan masyarakat madani adalah membangun kota budaya bukan sekedar
merevitalisasikan adab dan tradisi masyarakat local, tetapi lebih dari itu adalah membangun
masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan indvidu, masyarakat berbudaya yang
saling cinta dan kasih yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
Peradaban adalah istilah Indonesia sebagai terjemahan dari civilization. Asal katanya
artinya kehalusan, pembawaan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun, tata-susila,
kemanusiaan atau kesasteraan. Ungkapan lisan dan tulisan tentang masyarakat madani
semakin marak akhir-akhir ini seiring dengan bergulirnya proses reformasi di Indonesia.
Proses ini ditandai dengan munculnya tuntutan kaum reformis untuk mengganti
Orde Baru yang berusaha mempertahankan tatanan masyarakat yang status quo menjadi
tatanan masyarakat yang madani. Untuk mewujudkan masyarakat madani tidaklah
semudah membalikan telapak tangan. Namun, memerlukan proses panjang dan waktu serta
menuntut komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total
dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih. Karena itulah untuk itu kami mencoba
untuk menulusuri konsep pemikiran masyarakat tentang asas-asas masyarakat madani
dengan tujuan ingin mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui tentang masyarakat
madani.

B. Tujuan Penulisan




Untuk menambah wawasan pengetahuan pembaca.
Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kebangsaan sebagai warga negara yang
menganut asas pancasila.
Untuk Mengetahui sejauh mana pandangan seseorang tentang suatu kelompok atau
organisasi Indonesia dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan asas
“Masyarakat Madani”.

C. Rumusan Masalah



Apa pengertian Masyarakat Madani itu ?
Bagaimana sejarah perkembangan masyarakat madani ?

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Masyarakat Madani
Wacana tentang Masyarakat Madani di Indonesia memiliki banya kesamaan istilah
dan penyebutan, namun memiliki karakter dan peran yang berbeda satu dari yang lainnya.
Dengan merujuk sejarah perkembangan masyarakat sipil (civil society) di Barat, sejumlah
ahli di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda untuk maksud serupa: masyarakt sipil
yang umumnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan lembaga negara yang
dikenal dewasa ini.
Untuk pertama kali istilah Masyarakat Madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim
mantan wakil perdana menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, sebagaimana dikutip
Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan
prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan
masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan
pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu.
Ibrahim juga menyebutkan definisi negatif dengan melukiskan keadaan manusia yang
bertentangan dengan ciri-ciri Masyarakat Madani. Lebih lanjut ia mengatakan
Kemelut yang diderita umat manusia seperti meluasnya keganasan, sikap melampaui
dan tidak tasamuh kemiskinan dan kemelaratan ketidakadilan dan kebejatan sosial.
Kejahilan, kelesuan intelektual serta kemuflisan budaya adalah manifestasi kritis masyarakat
madani. Kemelut ini kita saksikan di kalangan masyarakat Islam, baik di Asia maupun afrika,
seolah-olah umat terjerumus kepada satu kezaliman; kezaliman akibat kediktatoran atau
kezaliman yang timbul dari runtuhnya atau ketiadaan order politik serta peminggiran rakyat
dari proses politik.
Mengacu pada definisi ideal dan kondisi berlawanan Masyarakat Madani, menurut
Ibrahim, masyarakat sipil di kawasan Asia dan Afrika masih jauh dari ciri-ciri ideal
Masyarakat Madani. Masyarakat sipil di belahan dunia ini masih berkutat dengan
kemiskinan, ketidakadilan ketiadaan tatanan, peminggiran politik dan kentalnya budaya
tidak toleran. Dari kesimpulan Ibrahim, nampak sekali cita ideal masyarakat sipil yang
hendak ia rumuskan masih bersumber pada realitas social masyarakat sipil di dunia Barat.
Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani mempunyai ciri-cirinya yang khas:
kemajemukan budaya (multicultural), hubungan timbal balik (reprocity), dan sikap saling
memahami dan menghargai. Lebih lanjut Anwar Ibrahim menegaskan bahwa karakter
Masyarakat madani ini merupakan "guiding ideas", meminjam istilah Malik Bennabi, dalam
melaksanakan ide-ide yang mendasari masyarakat madani, yaitu prinsip moral, keadilan,
keseksamaan, musyawarah dan demokrasi.
Sejalan dengan gagasan Anwar Ibrahim, Dawam Rahardjo mendefinisikan
masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai
kebijakan bersama. Menurutnya, dalam masyarakat madani, warga Negara bekerja sama
membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusian yang bersifat non-

negara. Selanjutnya Dawam menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah
persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan
diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu
persaudaraan.
Sejalan dengan ide-ide di atas, menurut Azyumardi Azra, masyarakat madani lebih dari
sekedar gerakan pro-demokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat
berkualitas dan ber-tamadun (civility). Sejalan dengan pandangan di atas, Nurcholish Madjid
menegaskan bahwa makna masyarakat madani berakar dari kata "civility" yang
mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima pelbagai macam
pandangan politik dan tingkah laku sosial.
Sebelum membahas wacana Masyarakat Madani di Indonesia, seyogianya kita
berkenalan secara ringkas sejarah perkembangan wacana civil society di Barat.

2.2 Sejarah Pemikiran Masyarakat Madani (Civil Society)
Adalah filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) yang memandang civil society sebagai
sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase
pertama sejarah wacana civil society. Tentu saja pandangan ini telah berubah sama sekali
dengan rumusan civil society yang berkembang dewasa ini, yakni masyarakat sipil di luar
dan penyeimbang lembaga negara. Mazhab pandangan Aristoteles selanjutnya
dikembangkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), Thomas Hobbes (1588-1679 SM) dan
John Locke (1632-1704 SM).
Pada masa Aristoteles civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan
menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat
terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politikdan pengambilan keputusan.
Istilah koinonia politike yang dikemukakan oleh Aristoteles ini digunakan untuk
menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalamnya
berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sendiri dianggap etos, yakni seperangkat nilai
yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi
dasar kebijakan dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara.
Berbeda dengan Aristoteles, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) menamakannya
dengan societies civilies, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain.
Istilah yang digunakan Cicero lebih menekankan pada konsep negara kota (city-state), yakni
untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang
terorganisir. Rumusan Cicero ini lebih menekankan pada konsep civility atau kewargaan di
satu pihak dan urbanity yakni budaya kota di lain pihak. Kota, dalam pengertian itu, bukan
hanya sekedar sebuah konsentrasi penduduk, tetapi sebagai pusat kebudayaan dan pusat
pemerintahan.
Rumusan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679
M) dan John Locke (1632-1704), yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi
natural society. Menurut Hobbes, sebagai entitas negara civil society mempunyai peran
untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak,
sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (prilaku
politik) setiap warga negara.
Berbeda dengan Hobbes, menurut John Locke, kehadiran civil soci ety adalah untuk
melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Mengingat sifatnya yang demikian
itu, civil society tidaklah absolut dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak

bisa dikelola masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga negara untuk
memperoleh haknya secara adil dan proporsional.
Fase kedua, pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society
dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, Ferguson
lebih menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini
lahir tidak lepas dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan
ketimpangan sosial yang mencolok.
Menurut Ferguson, ketimpangan sosial akibat kapitalisme harus dihilangkan, la yakin
bahwa publik secara alamiah memiliki spirit solidaritas sosial dan sentimen moral yang
dapat menghalangi munculnya kembali despotisme. Kehawatiran Ferguson atas semakin
menguatnya sikap individulistis dan berkurangnya tanggungjawab sosial masyarakat
mewarnai pandangannya tentang civil society pada fase ini.
Fase ketiga, berbeda dengan pendahulunya, pada 1792 Thomas Paine mulai
memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga Negara,
bahkan ia dianggap sebagai antitesa negara. Bersandar pada paradigma ini, peran negara
sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini negara tidak lain hanyalah keniscayaan
buruk belaka. Konsep negara yang absah, menurut mazhab ini, adalah perwujudan dari
delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan
bersama. Semakin sempurna sesuatu masyarakat sipil, semakin besar pula peluangnya
untuk mengatur kehidupan warganya sendiri.

2.3. Karakter Masyarakat Madani
Karaketeristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan dalam
merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan persyaratan-persyaratan yang
menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani, karateristik tersebut antara
lain:
 FREE PUBLIC SPHERE
Maksudnya adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan
pendapat.
 DEMOKRATIS
Merupakan satu entitas yang penegak wacana masyarakat madani, warga Negara memiliki
kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas sehariannya. Jadi Demokratis berarti
masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat
sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama.
 TOLERAN
Merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan saling
menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.
 PLURALISME
Menurut Nurchalish Madjid adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan
keadaaban dan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia.
 KEADILAN SOSIAL
Maksudnya adalah keseimbangan dan pembagian yang profesional terhadap hak dan
kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

Kesimpulan

BAB III
PENUTUP

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam al-Quran, gambaran masyarakat ideal itu dinyatakan dengan “baldatun thayyibatun
wa rabbun ghafur” (negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang
Maha pengampun).
Kata Madani merupakan penyifatan terhadap kota Madinah, yaitu sifat yang
ditunjukkan oleh kondisi dan sistem kehidupan yang berlaku di kota Madinah pada masa
kepemimpinan Nabi Muhammad saw.

DAFTAR PUSTAKA
Azyumardi, Azra. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani.Jakarta:
Tim ICCE UIN.

MAKALAH
Identitas Nasional
Dian Isnaini SH M.Hum

Nama Kelompok :
Adi Tyas Iswara (21401053023)
Kunto Joyondanu (2140153022)
Dzulkivi Andriansyah (21401053025)
Ihwan Handika Putra (21401053024)
Aditya Taufandy (21401053021)

FAKULTAS TEKNIK
PRODI TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
OKTOBER 2014

Judul: Makalah Pkn

Oleh: Danu Kunto


Ikuti kami