Jawaban Pengantar Hukum Indonesia

Oleh Valeria Ayu

15 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Jawaban Pengantar Hukum Indonesia

JAWABAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA
1. Masa VOC (1602-31 Desember 1799) : Sepanjang masa VOC, masih berlaku
Hukum Adat di Indonesia (contoh: perkawinan, dagang, warisan). Namun,
khusus untuk Hukum Pidana dilaksanakan sesuai hukuman keras dari VOC.
Masa Kolonial Belanda (1800-1942) : Dalam masa Kolonial Belanda, ada tiga
hukum yang berlaku, yaitu Hukum Adat (sesuai masing-masing daerah),
Hukum Islam (Hukum Perdata, keluarga), dan Hukum Eropa (Hukum Pidana).
Selama masa ini pula, ada penggolongan hukum yang diimplementasikan
sesuai I.S. 163, yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan
Inlander. Dengan penggolongan tersebut, hukum yang berlaku bagi setiap
golongan menjadi berbeda-beda (sesuai I.S. 131). Hukum Adat berlaku bagi
Golongan Inlander/Bumiputera. Namun, jika sudah beragama Kristiani, Hukum
Adat tidak belaku lagi bagi orang Indonesia tersebut. Selama masa ini juga ada
yang disebut Ordonansis, yaitu hukum yang berlaku di Belanda juga berlaku di
Indonesia. Lalu, ada hukum untuk Golongan Eropa dan Golongan Timur
Asing. Hal ini memicu terpecah-belahnya masyarakat Indonesia atau yang lebih
sering

didengar

sebagai

devide

et

impera.

Masa Pemerintahan Militer Jepang/Maritim Jepang (1942-1945) : Hukum
yang berlaku di Indonesia masih sama dengan masa sebelumnya, karena pada
dasarnya Masa Pemerintahan Militer Jepang melanjutkan hukum dan
pemerintahan sebelumnya. Hanya saja beberapa peraturan militer disisipkan
dalam peraturan pidana yang berlaku, yaitu Militer Jepang. Dan UU dalam
KUHP yang menggolongkan masyarakat dihapus dan semua dianggap setara.
2. Berdasarkan pasal I.S. 163 jo. 131 (Penggolongan Hukum dan
Penggolongan Penduduk), penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi 3, yaitu
Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Inlander. Hukum yang
berlaku bagi Golongan Eropa adalah Hukum Eropa itu sendiri, dan menurut
Undang-undang yang berlaku pada masa itu, turunan mereka yang lahir di
Indonesia pun diberlakukan hukum yang sama. Untuk Golongan Inlander,
hukum yang berlaku adalah Hukum Bumiputera dan Hukum Adat. Yang
termasuk dalam Golongan Inlander adalah orang-orang Indonesia asli yang
turun-temurun tinggal di Indonesia yang tidak masuk ke golongan lain, dan
1

mereka yang berasal dari golongan lain namun meleburkan diri ke Golongan
Inlander. Pengadilan bagi Golongan Inlander juga berbeda dengan pengadilan
Golongan lainnya. Pengadilan bagi Golongan Inlander dinamakan Pengadilan
Bumiputera yang sekarang dikenal sebagai Pengadilan Negeri.
3. Lahirnya hukum di Indonesia bersamaan dengan lahirnya NKRI, yaitu pada
tanggal 17 Agustus 1945 saat diproklamasikannya kemerdekaan RI (Terbentuk
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila). Tanggal 18 Agustus 1945
Undang-Undang

Dasar

1945

ditetapkan.

UUD 1945 aturan Peralihan : Lembaga tertinggi negara belum menjalankan
fungsinya, maka mengikuti Pasal II AP yang menyatakan agar hukum yang
sebelumnya

masih

berlaku,

yaitu

Indische

Staatsregeling.

UUD RIS (1949) : Indonesia beribu kota di Jogja, menjadi negara bagian dari
Republik Indonesia Serikat dan NRI wajib mengikuti aturan-aturan yang
berpedoman pada UUD RIS.
UUDS (1950) : Peraturan perundangan dan perutusan tata usaha yang berlaku
sebelumnya tetap dipakai sebagai peraturan hukum positif.
Setelah runtuhnya RIS sampai Era Reformasi kembali ke UUD NRI 1945
dengan Dekrit Presiden 1959.
4. SUMBER MATERIIL : Faktor-faktor yang ikut serta dalam menentukan isi
hukum (Berupa Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma
Hukum, Kebiasaan).
SUMBER FORMIL : Sumber hukum dalam bentuk tertentu yang merupakan
dasar berlakunya hukum secara formal (UUD, UU, Perjanjian Internasional,
Yurisprudensi, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Doktrin).
5. Asas Teritorial, merupakan asas yang berdasarkan lingkungan atau daerah. Ada
3 macam persekutuan, sebagai berikut:


Persekutuan Desa, yaitu orang-orang yang terikat dalam satu desa



Persekutuan Daerah, dimana didalamnya terdapat beberapa desa yang
masing-masing mempunyai tata susunan sendiri

2



Perserikatan,

beberapa

mengadakan

kesepakatan

persekutuan
untuk

hukum

kepentingan

yang

berdekatan

bersama

(contoh:

Perserikatan orang Batak).
Asas Genealogis, merupakan asas yang berdasarkan pertalian darah/keturunan.
Asas ini dibagi menjadi 3, sebagai berikut:
 Patrilineal, yaitu pertalian darah menurut garis keturunan ayah (contoh:
Batak, Nias)
 Matrilineal, yaitu pertalian darah menurut garis keturunan ibu (contoh:
Padang/Minangkabau)
 Unilateral, merupakan pertalian darah menurut garis keturunan darah
ayah dan ibu (contoh: Jawa, Dayak, Sunda).
6. Receptio in Complexu merupakan pertemuan antara Hukum Adat dan Hukum
Agama. Pertama, berlakunya Hukum Adat di masyarakat sehingga Hukum
Agama meresap ke dalam Hukum Adat itu (contoh: Gereja HKBP, Gereja
Kristen Jawa). Kedua, berlaku Hukum Agama sehingga Hukum Adat
dilaksanakan menurut tata cara keagamaan itu (contoh: Hukum Syariah di
Aceh).
7. Masyarakat Hukum Adat : (1) Tata susunan masyarakat yang bersifat tetap,
seperti penghuni rumah besar atau jurai di Minangkabau. (2) Ada pengurus
sendiri dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari ketua dan fungsi
pengurus lainnya untuk memimpin masyarakat itu. (3) Ada harta pusaka
sendiri yang diurus oleh pengurus bagi kemaslahatan semua masyarakat adat
itu secara kolektif dan juga untuk keperluan yang bersifat privat kekeluargaan.
Harta kekayaan ini ada yang bersifat materil ada yang immaterial. (4) Ada
hukum yang berlaku sama bagi semua anggota masyarakat itu sendiri dan
aturan itulah yang berlaku diikuti serta ditaati.
8. Hukum Adat masih boleh diberlakukan berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD
NRI 1945, yang menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

3

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dalam undang-undang.”
9. Hukum Adat masih diberlakukan di berbagai tempat, terutama di Asia. Hal ini
tentu saja wajar, karena hukum itu terus berlaku dan berkembang sesuai
perkembangan zaman. Dari Hukum Adat, ada nilai-nilai kultural yang berlaku,
yamg bisa menjadi adat-istiadat.
10. Yang penting diteruskan dalam Hukum Adat tentang Keluarga adalah: garis
keturunan, tutur keluarga, dan warisan.
11. Sebelum UUPA berlaku (tanggal 24 September 1960), hukum agraria di
Indonesia bersifat dualistis, karena hukum agraria pada waktu itu bersumber
pada hukum adat dan hukum perdata barat (contoh: Hak Besit yang diatur oleh
Raja/Sultan). Namun setelah UUPA berlaku, dualisme hukum agraria hilang
dan terciptalah unifikasi hukum dalam bidang hukum agraria Indonesia.
Namun, hukum agragria tetap disusun berdasarkan hukum adat, sehingga
hukum agraria adat menjadi dasar sejarah terbentuknya UUPA. Maka dari itu,
hukum agraria adat yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat yang sejauh tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan kepentingan nasional dan
negara (Pasal 5 UUPA). Semua hak atas tanah dinyatakan berfungsi sosial
(Pasal 6 UUPA).
12. Sebelum Hukum Agraria ada, yang berlaku adalah Hukum Adat. Dalam
Hukum Adat ada 2 hak, yaitu Dimiliki dan Dikuasai. Jika sesuatu Dimiliki,
maka ada 2 hak didalamnya. Pertama, Hak Milik Mutlak (Eigendom), yaitu hak
yang jika sudah memiliki tidak dapat dicabut. Kedua, Hak Pakai Terhadap
Tanah Jangka Panjang (Erfpah), misalnya sewa tanah. Ada juga Hak Besit,
yaitu hak buka tanah. Contoh Hak Besit adalah dahulu tanah dikuasai oleh
Raja/Sultan. Mereka memberi hak-hak tertentu supaya rakyatnya sejahtera.
Meskipun begitu, tanah-tanah tersebut tetap milik Raja/Sultan, sehingga tidak
dapat dijual. Jadi biasanya hak ini diberikan kepada kawula Raja.

4

13. Agrarische Wet 1870 memastikan bahwa kepemilikan tanah di Jawa tercatat.

Latar belakang: kesewenangan pemerintah mengambilalih tanah rakyat.
Tujuan:
 Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal

asing
 Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari

penduduk
 Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh

perkebunan
14. Ruang lingkup hukum agraria adalah bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya.
15. Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis
yang mengatur agraria. Menurut UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang
dimaksud agraria adalah bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, oleh karenanya Negara
berwenang untuk: (1) Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
dan pemeliharaan tahapnya, dengan tata ruang, dan pendaftarannya; (2)
Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan
hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
16. - Hukum pertanahan
- Hukum kehutanan
- Hukum pertambangan dan minerba
- Hukum perairan
- Hukum tata ruang
- Hukum migas
17. Hak-hak pertanahan dalam UUPA:
- hak milik
- hak guna usaha
- hak pakai
- hak sewa
5

- hak membuka tanah
- hak memungut hasil hutan
18. Tidak mutlak. Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 diatur juga mengenai
“Hapusnya Hak Atas Tanah”.
19. Asas utama orang dalam hukum perdata:
1. Cakap (bevougd)
2. Wenang (bekwaan)
Hak perdata berlaku sejak seseorang masih di dalam rahim dan hak perdata
hilang ketika manusia tersebut di bawah pengampuan.
20. Dalam hubungan hukum keperdataan, diatur dalam KUH Perdata yang terdiri
dari 4 buku:


Buku I : Perihal Orang



Buku II : Perihal Benda



Buku III : Perihal Perikatan



Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa

21. Asas utama orang dalam Hukum Perdata adalah cakap dan wenang (bevougd
dan bekwaan). Hak perdata berlaku sejak manusia menjadi orang. Hak perdata
hilang jika manusia (dalam perwalian/curatele). Namun, manusia masih punya
HAM sehingga dalam perdata mereka berhak untuk diampu.
22. Dalam Hukum Perdata (KUHPer), terdiri atas 4 buku: Buku I tentang Orang,
Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, Buku IV tentang
Pembuktian dan Daluwarsa.
23. Orang yang dapat memikul tanggung jawab perdata adalah yang cakap dan
wenang (orang) serta bertanggung jawab.
24. Orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata adalah yang (1)
orang yang telah dewasa tetapi hilang ingatan, pemboros, lemah daya, tidak

6

sanggup mengurus kepentingan sendiri (Curatele) dan; (2) anak kecil dibawah
umur (<18 tahun).
25. Orang adalah yang sudah cakap dan wenang. Benda-benda Perdata:


Benda tidak berwujud (berupa hak-hak) : Hak Kekayaan Intelektual,
Hak Cipta, Hak Paten, Rahasia Dagang.



Benda berwujud (barang-barang) : Hak Eigendom (hak milik
mutlak), Hak Opstal (hak numpang karang), Hak Erfpah (hak usaha
jangka panjang)

26. Syarat-syarat badan hukum: (1) didirikan dengan akta notaris, (2) didaftarkan
di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, (3) dimintai pengesahan
Anggaran Dasarnya pada Menteri Kehakiman, (4) diumukan dalam Berita
Negara dan/atau Lembaran Negara.
27. Hukum Dagang: hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut
melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Yang diperdagangkan
dapat berupa benda-benda yang dapat dirata dilihat serta hak-haknya, para
pelanggan, dan rahasia-rahasia perusahaan.
28. (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) Bertentangan dengan
hak subjektif orang lain, (3) Bertentangan dengan kesusilaan, (4) Bertentangan
dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
29. Surat Berharga adalah surat yang dapat ditukar menjadi senilai uang (contoh:
Giro, Cek). Surat yang Berharga adalah surat yang tidak dapat ditukar dengan
senilai uang, namun memiliki denda jika sampai hilang (contoh: karcis parkir).
30. Sejak HR 1918, melawan hukum atau onrechmatige-daads artinya Tiap
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut.

7

31. Buku III BW Pasal 1320 : (1) Memberikan sesuatu, (2) Berbuat sesuatu, (3)
Tidak berbuat sesuatu.
32. Syarat berakhirnya perikatan adalah sebagai berikut (Pasal 1381) : (1)
pembayaran, (2) penawaran bayar tunai diikuti penyimpanan, (3) pembaharuan
utang, (4) imbalan atau kompensasi, (5) percampuran hutang, (6) pembebasan
hutang, (7) batal dan pembatalan, (8) hilangnya benda yang diperjanjikan, (9)
timbul syarat yang membatalkan, (10) kadaluarsa.
33. Hak kebendaan/ hak milik keperdataan: (1) Hak Eigendom merupakan hak
milik barat, (2) Hak Pekarangan, (3) Hak Opstal, (4) Hak Erfpach, (5) Hak
Pemakaian Hasil, (6) Hak Gadai.
34. Karena hukum pidana member sanksi dengan menghukum tindak kejahatan,
sedangkan hukum perdata memberi sanksi berupa ganti rugi atau denda ke
pelakunya dan seringkali berurusan tentang harta.
35. Hukuman dalam hukum pidana: mati, penjara, kurungan, kerja sosial, dan
denda.
36. Asas Teritorial : Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku
bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana
didalan

kendaraan

air

atau

pesawat

udara

Indonesia.

Asas Personal : yakni apabila warganegara Indonesia melakukan ke-jahatan
meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana
Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana
Indonesia—-sedangkan perbuatan

pidana yang dilakukan

warganegara

Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman
mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal
6 KUHP.
Asas Perlindungan : Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah
bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya
atau kepentingan nasionalnya.

8

37. Shuld berarti salah, setiap tindakan yang salah berawal dari niat yang ada dalam
diri manusia (mens rea). Niat dibagi menjadi dua, yaitu Dolus dan Culpa. Dolus
berarti kesalahan yang sengaja dilakukan meskipun sudah tahu sanksinya.
Culpa adalah lalai, jadi seseorang dengan tidak sengaja dan tidak mau
melakukan sesuatu meskipun ia tahu bahwa yang terjadi/perbuatannya adalah
salah. Jika niat sudah ada tetapi perbuatan belum selesai, akan dikenakan Delik
Percobaan/Poging (Pasal 53 KUHP).
38. Bisa lebih dari satu, jika ada orang lainnya yang ikut serta melakukan tindak
pidana karena adanya kerjasama secara sadar, kerjasama pelaksanaan secara
fisik. Atau berdasarkan Pasal 55 KUHP, bahwa pelaku, yang menyuruh, yang
membujuk, yang turut serta melakukan, yang membantu (Pasal 56) adalah
terhitung pelaku juga.
39. Tindakan melakukan beberapa perbuatan (concursus) oleh satu orang (Delik
Perbuatan). Bisa juga dalam bentuk recidive, yaitu beberapa perbuatan pidana
dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan jadi masih terikat hukum.
Dianggap mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama oleh pengadilan.
Bisa juga karena perbarengan melakukan tindakan pidana dimana melakukan
satu perbuatan tetapi melanggar beberapa ketentuan hukum yang masingmasing perbuatan diadili sekaligus (Pasal 63-71 KUHP).
40. Asas Teritorial : Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi
setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan
kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.
41. Untuk menjaga dan melaksanakan Hukum Pidana itu sendiri (KUHP).
42. LIDIK (Penyelidikan) : Pasal 1 ayat 5 KUHAP; tindakan mencari tahu apakah
suatu peristiwa atau kejadian akibat suatu tindakan pidana/bukan (menyari
tersangka).
SIDIK

(Penyidikan)

:

Pasal

1

ayat

2

KUHAP;

mencari

dan

mengumpulkan/rekam jejak; tindakan aparat untuk mencari/mengumpulkan
bukti (alat bukti) tindakan pidana.
9

43. Penangkapan,

penahanan,

penggeledahan

(badan/rumah),

penyitaan,

pemeriksaan (surat), wajib lapor polisi. (tugas penyidik).
44. Tujuan hukum acara adalah untuk menjaga dan melaksanakan hukum
materilnya, yaitu hukum pidana. Kebenaran hukum berupa kepastian,
kebenaran, dan keadilan hukum ditemukan dengan alat bukti (min. 2 alat
bukti), berupa keterangan saksi, surat otentik, keterangan ahli, keterangan
tersangka.
43. 11 Asas Acara Pidana :
 Legalitas: Tidak bisa menghukum jika tidak ada hukumnya dan sebaliknya.
 Keseimbangan: Hakim tidak boleh berat sebelah.
 Praduga Tak Bersalah: (presumption of innocence) : suatu asas yang
menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus
dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya itu.
 Pembatasan Penahanan: Dalam KUHAP, setiap tindakan penahanan
terperinci batas waktu dan statusnya dengan seksama, sehingga dapat
diketahui siapa yang melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap
tersangka/terdakwa.
 Ganti Rugi dan Rehab: adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang
dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum.
 Penggabungan pidana dengan ganti rugi: Korban tindak pidana dapat
menggugat ganti rugi seperti gugatan ganti rugi dalam perkara perdata,
bersama-sama

dengan

pemeriksaan

perkara

pidana

yang

sedang

berlangsung, sebelum memasuki taraf penuntut umum memajukan
tuntutan.
 Unifikasi: Suatu asas dimana setiap orang atau individu itu memiliki
kedudukan yang sejajar antara satu dengan yang lainnya didepan hukum,
dan pengadilan didalam mengadili seseorang tidak boleh membedabedakan orang satu dengan yang lainnya.
 Diferensiasi fungsional
 Koordinasi: Dijalin hubungan antar instansi penegak hukum dalam suatu

10

hubungan kerjasama yang diarahkan untuk terbinanya suatu sistem saling
mengawasi.
 Cepat, Murah, Biaya Ringan: Pelaksanaan peradilan secara tidak berbelitbelit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan
terdakwa.
 Terbuka untuk Umum: hak dari publik untuk menyaksikan jalannya
peradilan

(kecuali

dalam

hal-hal

tertentu),

artinya

pemeriksaan

pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.
Yang dapat melihat dan mendengarkan atau menyaksikan sidang harus
berumur 17 tahun keatas. (Pasal 153 ayat (5)).
44. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana pada awal pemberlakuannya dipandang sebagai “karya agung”
bangsa Indonesia bagi perhormatan hak asasi manusia pada umumnya, dan
khususnya mereka yang tersangkut perkara pidana. Namun demikian, setelah
lebih dari duapuluh tahun diberlakukan, KUHAP dipandang tidak sesuai lagi
dengan “perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam
masyarakat sehinga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru”
(konsideran “menimbang huruf c” RKUHAP). Dalam penjelasan umum
RKUHAP dikemukakan sejumlah indikator yang menunjukkan KUHAP sudah
ketinggalan zaman. Pertama, KUHAP masih belum mampu memenuhi
kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan
perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk
menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil. Kedua, perkembangan hukum
dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi,
transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan
keberadaan substansi KUHAP. Lebih daripada itu, secara konseptual urgensi
pembaharuan KUHAP tidak sesederhana seperti yang dikemukakan di atas.
Setiap usaha untuk memperbaharui hukum, termasuk pembaharuan hukum
acara pidana didalam KUHAP, bukanlah semata-mata kegiatan untuk
‘memperbaiki’ hukum yang ada, tetapi justru ‘mengganti’ hukum tersebut
dengan yang lebih baik. Sementara itu, harus diingat pula bahwa pembangunan
hukum merupakan proses perencanaan, yang selalu berpangkal tolak dari

11

kenyataan aktual menuju kepada keyakinan ideal. Oleh karena itu, pikiranpikiran untuk menjaga kesinambungan hukum juga harus diperhatikan.
45. Legalitas: Tidak ada tindak pidana sebelum aturan itu dibuat. Hukum itu
dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi; seorang hakim tidak boleh
menolak apabila tidak ditemukan hukum yang sesuai/belum ada oleh karena
itu hakim harus bisa menemukan hukum yang sesuai.
46. (a) Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan
pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. (b)
47. Pengadilan di Indonesia terbagi atas tingkatan: tingkat 1 ada di pengadilan
negeri,di pengadilan negeri diperiksa fakta dan barang bukti (judex factie).Jika
tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat 1 maka disebut naik Banding
dimana perkara dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu di MK.Bila
keputusan yang dikeluarkan MK masih belum memuaskan maka perkara
dibawa ke MA yg disebut Kasasi,di MA hanya diuji penerapan hukum(judex
juris) sudah sesuai atau tidak.
48. MA merupakan supremasi hukum tertinggi karena merupakan tingkat pembuat
keputusan terakhir dalam sebuah perkara yang di kasasi. Di MA tidak lagi
menggunakan alat bukti dan fakta melainkan melihat penerapan hukum di
pengadilan tingkat 1-2. Membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.
49. HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering
diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum
acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau
Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum
di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848.
Sedangkan RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering
diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura)),
yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana
di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam Staatblad 1927 No.
227.
12

50. Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak di ajukan kepadanya, kalau
tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah
akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan di
ajukan atau tidak, sepenuhnya di serahkan kepada pihak yang berkepentingan.
(pasal 118 HIR, 142 RBG)
51. Para pihak bebas mengakhiri sendiri sengketa yang diajukannya, baik melalui
perdamaian ataupun pencabutan gugatan.
52. Para pihak yang berperkara harus sama-sama didengar.Para pihak harus samasama dperhatikan , berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masingmasing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.
53. Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Gugatan Sederhana yang mana pihak yang datang ke pengadilan tidak wajib
menggunakan jasa advokat dan dalam praktiknya biasanya kasus dibawah Rp
200juta dengan proses pembuktian sederhana diputus oleh hakim tunggal.
Dasar hukumnya adalah Perma No.2 Tahun 2015 Pasal 4 Ayat 4.
54. UUD NRI Thn 1945 Pasal 24 jo. UU No. 48 Thn 2009:


Peradilan Umum, UU No. 49 Thn 2009, jo. UU No. 2 Thn 1986



Peradilan Agama, UU No. 3 Thn 2006, jo. UU No. 7 Thn 1989



Peradilan Militer, UU No. 34 Thn 2004 TNI Pasal 74 memberlakukan UU
No. 31 Thn 1997 tentang Peradilan Militer (sampai ada UU yang baru).



Peradilan TUN, UU No. 51 Thn 2009 jo. UU No. 5 Thn 1986.

55. Mahkamah Agung berwenang untuk (1) mengadili pada tingkat kasasi
terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di
semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali
undang-undang menentukan lain; (2) menguji peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan (3) kewenangan
lainnya yang diberikan undang-undang.

13

56. Mahkamah Konstitusi berwenang (1) mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan UUD NRI Thn 1945, pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum; (2) Mahkamah Konstitusi wajib
memberikan putusan atas pendapat DPR; (3) ketentuan pada ayat 2, yaitu
pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan, tindak pidana berat
lainnya adalah tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun
atau lebih, perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat Presiden/Wakil
Presiden, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (Pasal 6
UUD NRI Thn 1945).
57. Pembatasan Perkara Kasasi yang dimasukkan ke dalam hukum positif terkini
di dalam UU No. 5 Thn 2004 tentang Mahkamah Agung. Di dalam Pasal 45A
UU ini ditentukan bahwa perkara yang dikecualikan untuk kasasi, yakni (1)
putusan tentang Pra-Peradilan, (2) perkara pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahun dan/atau diancam denda pidana denda, (3)
perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang
jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
58. Peradilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor,
Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Mahkamah Syariah
NAD, Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Pajak, Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
59. Hukum Tata Negara dalam Ilmu Negara mempelajari tentang apa dan
bagaimana negara ada, dan kapan syaratnya dipenuhi untuk menjadi sebuah
negara, apa saja struktur dalam negara, dan bagaimana negara diurus dan
diselenggarakan karena negara adalah puncak peradaban manusia. Hukum Tata
Negara melihat Negara sebagai “Lembaga-lembaga” yang bisa juga disebut
sebagai institusi kenegaraan.

14

60. HTN adalah organ-organ dari suatu tubuh sedangkan HAN adalah tulangtulang dan sendi-sendi yang menghidupkan organ-organ dari tubuh itu. Dalam
arti

lain,

HAN

itu

sebagai

penyelenggaraan

manajemen

publik

pemerintahannya, sehingga sering disebut “HTN bergerak” (HAN, HTUN)
untuk membedakannya dengan “HTN diam” (HTN). HTN sering juga disebut
Hukum Konstitusi.
61. 4 Fungsi Pemerintahan menurut Van Vollenhoven (teori residu):
 Fungsi memerintah (bestuur), mempunyai tugas yang sangat luas, tidak
hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang saja. Pemerintah banyak
mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi,
sosial budaya maupun politik.
 Fungsi polisi (politie), merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan
secara preventif yang memaksa penduduk untuk mematuhi hukum.
 Fungsi mengadili (justitie), merupakan fungsi pengawasan yang represif
sifatnya, berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan
dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.
 Fungsi mengatur (regelaar), suatu tugas perundangan untuk mendapatkan
seluruh hasil legislatif dalam arti material.
62. Kemudian MK telah menafsirkan secara final mengenai fungsi-fungsi teoritis
di

atas

menjadi

6

fungsi

pokok

pemerintahan,

sebagai

berikut:

kebijakan (policy), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regulation),
pengelolaan (beheerdaad), pengawasan, dan kepemilikan privat untuk rakyat
secara kolektif rakyat atau privat. Penegasaran teoritis ini menjadi jawaban
final dari “kuasa negara” yang selama ini masih menjadi perdebatan para ahli.
Maka dari itu dihentikan dan diputuskan oleh MK pada tahun 2004, dan sejak
itu berlaku umum (erga omnes).
63. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang
bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan,berlandaskan pada dasar negara,
rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.
Sedangkan

pemerintahan

dalam

arti

sempit

adalah

semua

15

aktivitas,fungsi ,tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk
mencapai tujuan negara.
64.
65. Kekuasaan Lenbaga-Lembaga Negara:
1) Eksekutif, adalah lembaga yang menjalankan atau melaksanakan
pemerintahan secara operasional dan sehari-hari. Lembaga ini dipimpin
oleh kepala negara.
a. Presiden, sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai
perananan sebagai wakil tertinggi dari pada sebuah negara
b. Wakil presiden, jabatan pemerintahan yang berada satu tingkata lebih
rendah dari pada presiden. Wakil presiden akan mengambil alih jabatan
presiden apabila ia berhalangan sementara atau tetap.
2) Legislatif, badan deliberatif pemerinah dengan kuasa membuat uu.
a.

MPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan indonesia,
yang atas anggota DPR dan DPD.

b.

DPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan indonesia
yang merupakan lembaga perwakilan rakyatdan memegang kekuasaan
membentuk UU.

c.

DPD,

lembaga

tinggi

negara

galam

sisitem

ketatanegaraan

indonesiayang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi
yang dipilih melalui pemilihan umum.
3)

Yudikatif, lembaga yang berwenang mengontrol pelaksanaan aturan:
a.

Mahkamah

Agung,

lembaga

tinggi

negara

dalam

system

ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman
bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
b.

Mahkamah

Konstitusi,

lembaga

tinggi

negara

dalam

system

ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman
bersama-sama dengan mahkamah agung.
c.

Komisi Yudisial, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan uu yang
berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon
hakim agung.

16

66. Lembaga Negara yang Mandiri :
- KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM)
- KPK (KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI)
- KY (KOMISI YUDISIAL)
- Komnas HAM ( KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA)
- TNI & POLRI
67. 3 Fungsi DPR RI :
1) Fungsi Legislasi (Legislating):
Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh
sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPR dapat
membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan
legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah undangundang. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari
kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang
yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak.
2) Fungsi Anggaran (Budgeting):
DPR selain berfungsi membuat undang-undang juga berfungsi
menyusun anggaran negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN). Dalam menyusun anggaran negara, DPR
bekerja sama dengan presiden. Anggaran dalam RAPBN yang disusun
oleh DPR bersama presiden tersebut nantinya akan dijadikan undangundang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam
susunan keanggotaan DPR sendiri ada panitia anggaran sebagai divisi
khusus yang mengurusi anggaran negara.
3) Fungsi Pengawasan (Controlling):
DPR sebagai lembaga legislatif yang dianggap sebagai representasi
masyarakat mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Pemerintahan dilaksanakan oleh eksekutif. Dalam hal melakukan
pengawasan terhadap eksekutif, DPR mempunyai wewenang untuk
melakukan hak angket dan hak interpelasi. Pengawasan yang dilakukan
oleh DPR terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
(eksekutif). Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang memang harus
mendapatkan pengawasan. Sebuah lembaga negara yang tidak
17

mendapatkan

pengawasan,

akan

memungkinkan

munculnya

penyalahgunaan wewenang.
68.
69. Negara memiliki kekuasaa. Dengan adanya kekuasaan tersebut ada wewenang
yang harus dijalani negara tersebut. Salah satu wewenangnya adalah untuk
menjaga hak asasi manusianya. HAM merupakan hak setiap orang dan merupakan
hak universal. Yang dapat menjaminnya adalah negara.
70. Warga negara memiliki hak untuk menuntut hak asasinya supaya tidak
diberlakukan semena-mena oleh kewenangan negara/pemerintah.
71. HAN merupakan bentuk aksi dari menjalankan pemerintahan. Jika TUN adalah
lembaganya, maka HAN adalah sistem untuk menjalankannya.
72.
73.

Pengertian Delegasi :
1.

Organ pemerintah yang satu ke organ pemerintah yang lainnya.

2.

Delegasi tidak dapat menggunakan wewenang tersebut sampai ada
pencabutan berdasarkan azas contrasius actus.

3.

Harus secara tertulis dan

4.

Peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat.

Pengertian Mandat :
1. Memberikan mandat kepada bawahan
2. Mandat sewaktu-waktu dapat menggunakan wewenang tersebut
3. Dapat tertulis atau juga tidak tertulis.
4. Tidak ada peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat.
74. Decission, Action, Administration.
75.Tindakan berdasarkan hukum publik yaitu :

18

Tindakan

hukum

bersegi

satu/

sepihak

(eenzijdigepublikrechtelijke

handelingen):
– Tindakan ini dilakukan berdasarkan kekuasaan yang istimewa.
– Tindakan ini diberi nama keputusan (beschikking)
– Unsur-unsur : individual, konkrit, final dan menimbulkan akibat hukum
Tindakan hukum publik persegi dua yaitu :
 Berupa perjanjian kerja yang berlaku dalam jangka waktu pendek
(kortverband contract)
 Yang diadakan oleh seorang swasta (partikelir) dengan pemerintah sebagai
pihak yg memberi pekerjaan.
 Perbuatan ini diatur oleh suatu hukum istimewa ( hukum adm. Negara)
76. Freies Ermessen berarti kebebasan bertindak berdasarkan AAUPB. Seseorang
dapat mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri selama tidak
bertentangan dengan asas legalitas (diskresi).
77. Bentuk perbuatan diskresi yang timbul dari freisermessen yaitu bebas
mempertimbangkan, menilai, menduga dan mengambil keputusan.
78. Pelaksanaan diskresi dari freiesermessen harus diawasi karena banyaknya diskresi
yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka pelaksanaanya tugastugas pemerintahan menimbulkan permasalahan hukum dan administrative seperti
potensi membebani keuangan negara, menimbulkan keresahan masyarakat,dll.
79. Detournement du pouvoir artinya penyalahgunaan wewenang. Detourne adalah
menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk
mencapai tujuan. Sedangkan, Detournement adalah penyimpangan, pembelokan,
penyelewenangan, penggelapan. Pouvoir adalah kemampuan, kekuasaan menurut
hukum. Jadi, detournement du pouvoir adalah ketika wewenang administrasi
negara dilaksanakan untuk tujuan yang lain atau berbeda dengan tujuan semula
diberikannya wewenang tersebut oleh undang-undang.
80. Detournement du procedure adalah penyalahgunaan prosedur.

19

81. 13 Butir AAUPB: (Bdk. UU no.30 / 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 10 ayat 1)
 Non diskriminasi
 Cermat dan teliti
 Adil dan jujur
 Kepastian Hukum
 Manfaat
 Tidak menyalahgunakan wewenang
 Keterbukaan / transparansi
 Kepentingan umum
 Pelayanan yang baik
 Kesamaan dalam mengambil keputusan
 Kebijaksanaan
 Meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
82.

Good governance :
 AKUNTABILITAS: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil
keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat.
 PENGAWASAN : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan
mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
 DAYA TANGGAP: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan
pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
 PROFESIONALISME: Meningkatkan kemampuan dan moral
penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang
mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
 EFISIENSI & EFEKTIVITAS: Menjamin terselenggaranya pelayanan
kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia
secara optimal & bertanggung jawab.
 TRANSPARANSI: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan didalam memperoleh informasi.

20

 KESETARAAN: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
 WAWASAN KE DEPAN: Membangun daerah berdasarkan visi &
strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses
pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut
bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
 PARTISIPASI: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak
dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,
yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun
tidak langsung.
 PENEGAKAN HUKUM: Mewujudkan penegakan hukum yang adil
bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
83. Penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara,
mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat
konkrit, individual dan final.
84. Izin, yaitu dispensasi dari suatu larangan. Contoh: izin mendirikan bangunan,
Izin mengemudi.
85. Menurut pasal 53 ayat 2a undang-undang nomor 5 tahun 1986, yaitu : (a)
bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam perundang-undangan yang
bersifat procedural (formal); (b) bertentangan dengan ketentuan dalam
perundang-undangan yang bersifat substansial (materiil); dan (c) di keluarkan
oleh badan/pejabat yang tidak berwenang. Bersifat individual artinya keputusan
tata usaha Negara itu tidak di tujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat
maupun hal yang di tuju.
86. Tertulis, konkrit, final, individual
87. PPH (yang terdiri dari badan dan perorangan), PPN, PPB, Pajak Bea Materai,
Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah.

21

88. Self assessment system meliputi :
 Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
 Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan,
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
89. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara
Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan
kepada

Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan
Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
90. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan majikan yang
bersifat otonom. Hubugan kerja pekerja dan majikan berdasarkan kontrak kerja.
Hubungan kerja ini diatur dalam hukum perdata.
91. Hukum ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja dan majikan sebagai
bagian dari HAM karena mengatur upah mminimum sesuai dengan UMR, jam
kerja, perselisihan, masa sebelum kerja, selama bekerja, dan sesudah bekerhja.
Contohnya seperti gaji pension, cuti, biaya kesehatan, biaya hari itu, dan
keselamatan kerja.
92. “Unsur asing” dalam Hukum Internasional maksudnya adalah bahwa hukum
internasional mengatur hubungan / persoalan hukum yang melintasi batas
negara / internasional.
Di dalam HPI, status personal ada dua asas :
1. Asas

Kewarganegaraan

:

SP

seseorang

di

atur

menurut

kewarganegaraannya/ nasionalnya. Asas ini dianut oleh negara-negara
dengan sistem hukum Eropa Kontinental.
2. Asas Teritorialites : SP dari seseorang mengikuti hukum di mana ia
berdomisili. Asas ini dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum
Anglo Saxon.

22

Untuk menentukan kewarganegaraan dari seseorang berlaku Asas Ius Soli dan
Ius Sanguinis. Di negara Inggris, pengertian dari domisili ada 3 macam :
1. Domicilie of origin : domisili seseorang berdasarkan asalnya.
2. Domicilie of choice : domisili yang dipilih seseorang.
3. Domicilie of Dependence : domisili dari seseorang berdasarkan domisili
orang lain.

23

DAFTAR PUSTAKA
Jamali, R.Abdul. 2012. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi
cetakan 18. Jakarta: Rajawali Press.
Kansil, C.S.T. 2013. Perbandingan Hukum Tata Negara. Jakarta:
Rineka Cipta.

24

Judul: Jawaban Pengantar Hukum Indonesia

Oleh: Valeria Ayu


Ikuti kami