Jawaban Pengantar Hukum Indonesia

Oleh Valeria Ayu

202,3 KB 5 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jawaban Pengantar Hukum Indonesia

JAWABAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA 1. Masa VOC (1602-31 Desember 1799) : Sepanjang masa VOC, masih berlaku Hukum Adat di Indonesia (contoh: perkawinan, dagang, warisan). Namun, khusus untuk Hukum Pidana dilaksanakan sesuai hukuman keras dari VOC. Masa Kolonial Belanda (1800-1942) : Dalam masa Kolonial Belanda, ada tiga hukum yang berlaku, yaitu Hukum Adat (sesuai masing-masing daerah), Hukum Islam (Hukum Perdata, keluarga), dan Hukum Eropa (Hukum Pidana). Selama masa ini pula, ada penggolongan hukum yang diimplementasikan sesuai I.S. 163, yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Inlander. Dengan penggolongan tersebut, hukum yang berlaku bagi setiap golongan menjadi berbeda-beda (sesuai I.S. 131). Hukum Adat berlaku bagi Golongan Inlander/Bumiputera. Namun, jika sudah beragama Kristiani, Hukum Adat tidak belaku lagi bagi orang Indonesia tersebut. Selama masa ini juga ada yang disebut Ordonansis, yaitu hukum yang berlaku di Belanda juga berlaku di Indonesia. Lalu, ada hukum untuk Golongan Eropa dan Golongan Timur Asing. Hal ini memicu terpecah-belahnya masyarakat Indonesia atau yang lebih sering didengar sebagai devide et impera. Masa Pemerintahan Militer Jepang/Maritim Jepang (1942-1945) : Hukum yang berlaku di Indonesia masih sama dengan masa sebelumnya, karena pada dasarnya Masa Pemerintahan Militer Jepang melanjutkan hukum dan pemerintahan sebelumnya. Hanya saja beberapa peraturan militer disisipkan dalam peraturan pidana yang berlaku, yaitu Militer Jepang. Dan UU dalam KUHP yang menggolongkan masyarakat dihapus dan semua dianggap setara. 2. Berdasarkan pasal I.S. 163 jo. 131 (Penggolongan Hukum dan Penggolongan Penduduk), penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi 3, yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Inlander. Hukum yang berlaku bagi Golongan Eropa adalah Hukum Eropa itu sendiri, dan menurut Undang-undang yang berlaku pada masa itu, turunan mereka yang lahir di Indonesia pun diberlakukan hukum yang sama. Untuk Golongan Inlander, hukum yang berlaku adalah Hukum Bumiputera dan Hukum Adat. Yang termasuk dalam Golongan Inlander adalah orang-orang Indonesia asli yang turun-temurun tinggal di Indonesia yang tidak masuk ke golongan lain, dan 1 mereka yang berasal dari golongan lain namun meleburkan diri ke Golongan Inlander. Pengadilan bagi Golongan Inlander juga berbeda dengan pengadilan Golongan lainnya. Pengadilan bagi Golongan Inlander dinamakan Pengadilan Bumiputera yang sekarang dikenal sebagai Pengadilan Negeri. 3. Lahirnya hukum di Indonesia bersamaan dengan lahirnya NKRI, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 saat diproklamasikannya kemerdekaan RI (Terbentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila). Tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan. UUD 1945 aturan Peralihan : Lembaga tertinggi negara belum menjalankan fungsinya, maka mengikuti Pasal II AP yang menyatakan agar hukum yang sebelumnya masih berlaku, yaitu Indische Staatsregeling. UUD RIS (1949) : Indonesia beribu kota di Jogja, menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat dan NRI wajib mengikuti aturan-aturan yang berpedoman pada UUD RIS. UUDS (1950) : Peraturan perundangan dan perutusan tata usaha yang berlaku sebelumnya tetap dipakai sebagai peraturan hukum positif. Setelah runtuhnya RIS sampai Era Reformasi kembali ke UUD NRI 1945 dengan Dekrit Presiden 1959. 4. SUMBER MATERIIL : Faktor-faktor yang ikut serta dalam menentukan isi hukum (Berupa Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Hukum, Kebiasaan). SUMBER FORMIL : Sumber hukum dalam bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal (UUD, UU, Perjanjian Internasional, Yurisprudensi, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Doktrin). 5. Asas Teritorial, merupakan asas yang berdasarkan lingkungan atau daerah. Ada 3 macam persekutuan, sebagai berikut:  Persekutuan Desa, yaitu orang-orang yang terikat dalam satu desa  Persekutuan Daerah, dimana didalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan sendiri 2  Perserikatan, beberapa mengadakan kesepakatan persekutuan untuk hukum kepentingan yang berdekatan bersama (contoh: Perserikatan orang Batak). Asas Genealogis, merupakan asas yang berdasarkan pertalian darah/keturunan. Asas ini dibagi menjadi 3, sebagai berikut:  Patrilineal, yaitu pertalian darah menurut garis keturunan ayah (contoh: Batak, Nias)  Matrilineal, yaitu pertalian darah menurut garis keturunan ibu (contoh: Padang/Minangkabau)  Unilateral, merupakan pertalian darah menurut garis keturunan darah ayah dan ibu (contoh: Jawa, Dayak, Sunda). 6. Receptio in Complexu merupakan pertemuan antara Hukum Adat dan Hukum Agama. Pertama, berlakunya Hukum Adat di masyarakat sehingga Hukum Agama meresap ke dalam Hukum Adat itu (contoh: Gereja HKBP, Gereja Kristen Jawa). Kedua, berlaku Hukum Agama sehingga Hukum Adat dilaksanakan menurut tata cara keagamaan itu (contoh: Hukum Syariah di Aceh). 7. Masyarakat Hukum Adat : (1) Tata susunan masyarakat yang bersifat tetap, seperti penghuni rumah besar atau jurai di Minangkabau. (2) Ada pengurus sendiri dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari ketua dan fungsi pengurus lainnya untuk memimpin masyarakat itu. (3) Ada harta pusaka sendiri yang diurus oleh pengurus bagi kemaslahatan semua masyarakat adat itu secara kolektif dan juga untuk keperluan yang bersifat privat kekeluargaan. Harta kekayaan ini ada yang bersifat materil ada yang immaterial. (4) Ada hukum yang berlaku sama bagi semua anggota masyarakat itu sendiri dan aturan itulah yang berlaku diikuti serta ditaati. 8. Hukum Adat masih boleh diberlakukan berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 3 sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dalam undang-undang.” 9. Hukum Adat masih diberlakukan di berbagai tempat, terutama di Asia. Hal ini tentu saja wajar, karena hukum itu terus berlaku dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Dari Hukum Adat, ada nilai-nilai kultural yang berlaku, yamg bisa menjadi adat-istiadat. 10. Yang penting diteruskan dalam Hukum Adat tentang Keluarga adalah: garis keturunan, tutur keluarga, dan warisan. 11. Sebelum UUPA berlaku (tanggal 24 September 1960), hukum agraria di Indonesia bersifat dualistis, karena hukum agraria pada waktu itu bersumber pada hukum adat dan hukum perdata barat (contoh: Hak Besit yang diatur oleh Raja/Sultan). Namun setelah UUPA berlaku, dualisme hukum agraria hilang dan terciptalah unifikasi hukum dalam bidang hukum agraria Indonesia. Namun, hukum agragria tetap disusun berdasarkan hukum adat, sehingga hukum agraria adat menjadi dasar sejarah terbentuknya UUPA. Maka dari itu, hukum agraria adat yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat yang sejauh tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan kepentingan nasional dan negara (Pasal 5 UUPA). Semua hak atas tanah dinyatakan berfungsi sosial (Pasal 6 UUPA). 12. Sebelum Hukum Agraria ada, yang berlaku adalah Hukum Adat. Dalam Hukum Adat ada 2 hak, yaitu Dimiliki dan Dikuasai. Jika sesuatu Dimiliki, maka ada 2 hak didalamnya. Pertama, Hak Milik Mutlak (Eigendom), yaitu hak yang jika sudah memiliki tidak dapat dicabut. Kedua, Hak Pakai Terhadap Tanah Jangka Panjang (Erfpah), misalnya sewa tanah. Ada juga Hak Besit, yaitu hak buka tanah. Contoh Hak Besit adalah dahulu tanah dikuasai oleh Raja/Sultan. Mereka memberi hak-hak tertentu supaya rakyatnya sejahtera. Meskipun begitu, tanah-tanah tersebut tetap milik Raja/Sultan, sehingga tidak dapat dijual. Jadi biasanya hak ini diberikan kepada kawula Raja. 4 13. Agrarische Wet 1870 memastikan bahwa kepemilikan tanah di Jawa tercatat. Latar belakang: kesewenangan pemerintah mengambilalih tanah rakyat. Tujuan:  Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing  Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk  Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan 14. Ruang lingkup hukum agraria adalah bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 15. Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur agraria. Menurut UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang dimaksud agraria adalah bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, oleh karenanya Negara berwenang untuk: (1) Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tahapnya, dengan tata ruang, dan pendaftarannya; (2) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 16. - Hukum pertanahan - Hukum kehutanan - Hukum pertambangan dan minerba - Hukum perairan - Hukum tata ruang - Hukum migas 17. Hak-hak pertanahan dalam UUPA: - hak milik - hak guna usaha - hak pakai - hak sewa 5 - hak membuka tanah - hak memungut hasil hutan 18. Tidak mutlak. Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 diatur juga mengenai “Hapusnya Hak Atas Tanah”. 19. Asas utama orang dalam hukum perdata: 1. Cakap (bevougd) 2. Wenang (bekwaan) Hak perdata berlaku sejak seseorang masih di dalam rahim dan hak perdata hilang ketika manusia tersebut di bawah pengampuan. 20. Dalam hubungan hukum keperdataan, diatur dalam KUH Perdata yang terdiri dari 4 buku:  Buku I : Perihal Orang  Buku II : Perihal Benda  Buku III : Perihal Perikatan  Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa 21. Asas utama orang dalam Hukum Perdata adalah cakap dan wenang (bevougd dan bekwaan). Hak perdata berlaku sejak manusia menjadi orang. Hak perdata hilang jika manusia (dalam perwalian/curatele). Namun, manusia masih punya HAM sehingga dalam perdata mereka berhak untuk diampu. 22. Dalam Hukum Perdata (KUHPer), terdiri atas 4 buku: Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa. 23. Orang yang dapat memikul tanggung jawab perdata adalah yang cakap dan wenang (orang) serta bertanggung jawab. 24. Orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata adalah yang (1) orang yang telah dewasa tetapi hilang ingatan, pemboros, lemah daya, tidak 6 sanggup mengurus kepentingan sendiri (Curatele) dan; (2) anak kecil dibawah umur (<18 tahun). 25. Orang adalah yang sudah cakap dan wenang. Benda-benda Perdata:  Benda tidak berwujud (berupa hak-hak) : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Paten, Rahasia Dagang.  Benda berwujud (barang-barang) : Hak Eigendom (hak milik mutlak), Hak Opstal (hak numpang karang), Hak Erfpah (hak usaha jangka panjang) 26. Syarat-syarat badan hukum: (1) didirikan dengan akta notaris, (2) didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, (3) dimintai pengesahan Anggaran Dasarnya pada Menteri Kehakiman, (4) diumukan dalam Berita Negara dan/atau Lembaran Negara. 27. Hukum Dagang: hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Yang diperdagangkan dapat berupa benda-benda yang dapat dirata dilihat serta hak-haknya, para pelanggan, dan rahasia-rahasia perusahaan. 28. (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, (3) Bertentangan dengan kesusilaan, (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. 29. Surat Berharga adalah surat yang dapat ditukar menjadi senilai uang (contoh: Giro, Cek). Surat yang Berharga adalah surat yang tidak dapat ditukar dengan senilai uang, namun memiliki denda jika sampai hilang (contoh: karcis parkir). 30. Sejak HR 1918, melawan hukum atau onrechmatige-daads artinya Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 7 31. Buku III BW Pasal 1320 : (1) Memberikan sesuatu, (2) Berbuat sesuatu, (3) Tidak berbuat sesuatu. 32. Syarat berakhirnya perikatan adalah sebagai berikut (Pasal 1381) : (1) pembayaran, (2) penawaran bayar tunai diikuti penyimpanan, (3) pembaharuan utang, (4) imbalan atau kompensasi, (5) percampuran hutang, (6) pembebasan hutang, (7) batal dan pembatalan, (8) hilangnya benda yang diperjanjikan, (9) timbul syarat yang membatalkan, (10) kadaluarsa. 33. Hak kebendaan/ hak milik keperdataan: (1) Hak Eigendom merupakan hak milik barat, (2) Hak Pekarangan, (3) Hak Opstal, (4) Hak Erfpach, (5) Hak Pemakaian Hasil, (6) Hak Gadai. 34. Karena hukum pidana member sanksi dengan menghukum tindak kejahatan, sedangkan hukum perdata memberi sanksi berupa ganti rugi atau denda ke pelakunya dan seringkali berurusan tentang harta. 35. Hukuman dalam hukum pidana: mati, penjara, kurungan, kerja sosial, dan denda. 36. Asas Teritorial : Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Asas Personal : yakni apabila warganegara Indonesia melakukan ke-jahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia—-sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal 6 KUHP. Asas Perlindungan : Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. 8 37. Shuld berarti salah, setiap tindakan yang salah berawal dari niat yang ada dalam diri manusia (mens rea). Niat dibagi menjadi dua, yaitu Dolus dan Culpa. Dolus berarti kesalahan yang sengaja dilakukan meskipun sudah tahu sanksinya. Culpa adalah lalai, jadi seseorang dengan tidak sengaja dan tidak mau melakukan sesuatu meskipun ia tahu bahwa yang terjadi/perbuatannya adalah salah. Jika niat sudah ada tetapi perbuatan belum selesai, akan dikenakan Delik Percobaan/Poging (Pasal 53 KUHP). 38. Bisa lebih dari satu, jika ada orang lainnya yang ikut serta melakukan tindak pidana karena adanya kerjasama secara sadar, kerjasama pelaksanaan secara fisik. Atau berdasarkan Pasal 55 KUHP, bahwa pelaku, yang menyuruh, yang membujuk, yang turut serta melakukan, yang membantu (Pasal 56) adalah terhitung pelaku juga. 39. Tindakan melakukan beberapa perbuatan (concursus) oleh satu orang (Delik Perbuatan). Bisa juga dalam bentuk recidive, yaitu beberapa perbuatan pidana dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan jadi masih terikat hukum. Dianggap mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama oleh pengadilan. Bisa juga karena perbarengan melakukan tindakan pidana dimana melakukan satu perbuatan tetapi melanggar beberapa ketentuan hukum yang masingmasing perbuatan diadili sekaligus (Pasal 63-71 KUHP). 40. Asas Teritorial : Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. 41. Untuk menjaga dan melaksanakan Hukum Pidana itu sendiri (KUHP). 42. LIDIK (Penyelidikan) : Pasal 1 ayat 5 KUHAP; tindakan mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kejadian akibat suatu tindakan pidana/bukan (menyari tersangka). SIDIK (Penyidikan) : Pasal 1 ayat 2 KUHAP; mencari dan mengumpulkan/rekam jejak; tindakan aparat untuk mencari/mengumpulkan bukti (alat bukti) tindakan pidana. 9 43. Penangkapan, penahanan, penggeledahan (badan/rumah), penyitaan, pemeriksaan (surat), wajib lapor polisi. (tugas penyidik). 44. Tujuan hukum acara adalah untuk menjaga dan melaksanakan hukum materilnya, yaitu hukum pidana. Kebenaran hukum berupa kepastian, kebenaran, dan keadilan hukum ditemukan dengan alat bukti (min. 2 alat bukti), berupa keterangan saksi, surat otentik, keterangan ahli, keterangan tersangka. 43. 11 Asas Acara Pidana :  Legalitas: Tidak bisa menghukum jika tidak ada hukumnya dan sebaliknya.  Keseimbangan: Hakim tidak boleh berat sebelah.  Praduga Tak Bersalah: (presumption of innocence) : suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu.  Pembatasan Penahanan: Dalam KUHAP, setiap tindakan penahanan terperinci batas waktu dan statusnya dengan seksama, sehingga dapat diketahui siapa yang melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka/terdakwa.  Ganti Rugi dan Rehab: adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum.  Penggabungan pidana dengan ganti rugi: Korban tindak pidana dapat menggugat ganti rugi seperti gugatan ganti rugi dalam perkara perdata, bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung, sebelum memasuki taraf penuntut umum memajukan tuntutan.  Unifikasi: Suatu asas dimana setiap orang atau individu itu memiliki kedudukan yang sejajar antara satu dengan yang lainnya didepan hukum, dan pengadilan didalam mengadili seseorang tidak boleh membedabedakan orang satu dengan yang lainnya.  Diferensiasi fungsional  Koordinasi: Dijalin hubungan antar instansi penegak hukum dalam suatu 10 hubungan kerjasama yang diarahkan untuk terbinanya suatu sistem saling mengawasi.  Cepat, Murah, Biaya Ringan: Pelaksanaan peradilan secara tidak berbelitbelit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa.  Terbuka untuk Umum: hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu), artinya pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum. Yang dapat melihat dan mendengarkan atau menyaksikan sidang harus berumur 17 tahun keatas. (Pasal 153 ayat (5)). 44. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada awal pemberlakuannya dipandang sebagai “karya agung” bangsa Indonesia bagi perhormatan hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya mereka yang tersangkut perkara pidana. Namun demikian, setelah lebih dari duapuluh tahun diberlakukan, KUHAP dipandang tidak sesuai lagi dengan “perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehinga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru” (konsideran “menimbang huruf c” RKUHAP). Dalam penjelasan umum RKUHAP dikemukakan sejumlah indikator yang menunjukkan KUHAP sudah ketinggalan zaman. Pertama, KUHAP masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil. Kedua, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP. Lebih daripada itu, secara konseptual urgensi pembaharuan KUHAP tidak sesederhana seperti yang dikemukakan di atas. Setiap usaha untuk memperbaharui hukum, termasuk pembaharuan hukum acara pidana didalam KUHAP, bukanlah semata-mata kegiatan untuk ‘memperbaiki’ hukum yang ada, tetapi justru ‘mengganti’ hukum tersebut dengan yang lebih baik. Sementara itu, harus diingat pula bahwa pembangunan hukum merupakan proses perencanaan, yang selalu berpangkal tolak dari 11 kenyataan aktual menuju kepada keyakinan ideal. Oleh karena itu, pikiranpikiran untuk menjaga kesinambungan hukum juga harus diperhatikan. 45. Legalitas: Tidak ada tindak pidana sebelum aturan itu dibuat. Hukum itu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi; seorang hakim tidak boleh menolak apabila tidak ditemukan hukum yang sesuai/belum ada oleh karena itu hakim harus bisa menemukan hukum yang sesuai. 46. (a) Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. (b) 47. Pengadilan di Indonesia terbagi atas tingkatan: tingkat 1 ada di pengadilan negeri,di pengadilan negeri diperiksa fakta dan barang bukti (judex factie).Jika tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat 1 maka disebut naik Banding dimana perkara dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu di MK.Bila keputusan yang dikeluarkan MK masih belum memuaskan maka perkara dibawa ke MA yg disebut Kasasi,di MA hanya diuji penerapan hukum(judex juris) sudah sesuai atau tidak. 48. MA merupakan supremasi hukum tertinggi karena merupakan tingkat pembuat keputusan terakhir dalam sebuah perkara yang di kasasi. Di MA tidak lagi menggunakan alat bukti dan fakta melainkan melihat penerapan hukum di pengadilan tingkat 1-2. Membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. 49. HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848. Sedangkan RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura)), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam Staatblad 1927 No. 227. 12 50. Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak di ajukan kepadanya, kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan di ajukan atau tidak, sepenuhnya di serahkan kepada pihak yang berkepentingan. (pasal 118 HIR, 142 RBG) 51. Para pihak bebas mengakhiri sendiri sengketa yang diajukannya, baik melalui perdamaian ataupun pencabutan gugatan. 52. Para pihak yang berperkara harus sama-sama didengar.Para pihak harus samasama dperhatikan , berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masingmasing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. 53. Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang mana pihak yang datang ke pengadilan tidak wajib menggunakan jasa advokat dan dalam praktiknya biasanya kasus dibawah Rp 200juta dengan proses pembuktian sederhana diputus oleh hakim tunggal. Dasar hukumnya adalah Perma No.2 Tahun 2015 Pasal 4 Ayat 4. 54. UUD NRI Thn 1945 Pasal 24 jo. UU No. 48 Thn 2009:  Peradilan Umum, UU No. 49 Thn 2009, jo. UU No. 2 Thn 1986  Peradilan Agama, UU No. 3 Thn 2006, jo. UU No. 7 Thn 1989  Peradilan Militer, UU No. 34 Thn 2004 TNI Pasal 74 memberlakukan UU No. 31 Thn 1997 tentang Peradilan Militer (sampai ada UU yang baru).  Peradilan TUN, UU No. 51 Thn 2009 jo. UU No. 5 Thn 1986. 55. Mahkamah Agung berwenang untuk (1) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan (3) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 13 56. Mahkamah Konstitusi berwenang (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD NRI Thn 1945, pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR; (3) ketentuan pada ayat 2, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan, tindak pidana berat lainnya adalah tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat Presiden/Wakil Presiden, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (Pasal 6 UUD NRI Thn 1945). 57. Pembatasan Perkara Kasasi yang dimasukkan ke dalam hukum positif terkini di dalam UU No. 5 Thn 2004 tentang Mahkamah Agung. Di dalam Pasal 45A UU ini ditentukan bahwa perkara yang dikecualikan untuk kasasi, yakni (1) putusan tentang Pra-Peradilan, (2) perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau diancam denda pidana denda, (3) perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. 58. Peradilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Mahkamah Syariah NAD, Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Pajak, Alternatif Penyelesaian Sengketa. 59. Hukum Tata Negara dalam Ilmu Negara mempelajari tentang apa dan bagaimana negara ada, dan kapan syaratnya dipenuhi untuk menjadi sebuah negara, apa saja struktur dalam negara, dan bagaimana negara diurus dan diselenggarakan karena negara adalah puncak peradaban manusia. Hukum Tata Negara melihat Negara sebagai “Lembaga-lembaga” yang bisa juga disebut sebagai institusi kenegaraan. 14 60. HTN adalah organ-organ dari suatu tubuh sedangkan HAN adalah tulangtulang dan sendi-sendi yang menghidupkan organ-organ dari tubuh itu. Dalam arti lain, HAN itu sebagai penyelenggaraan manajemen publik pemerintahannya, sehingga sering disebut “HTN bergerak” (HAN, HTUN) untuk membedakannya dengan “HTN diam” (HTN). HTN sering juga disebut Hukum Konstitusi. 61. 4 Fungsi Pemerintahan menurut Van Vollenhoven (teori residu):  Fungsi memerintah (bestuur), mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.  Fungsi polisi (politie), merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yang memaksa penduduk untuk mematuhi hukum.  Fungsi mengadili (justitie), merupakan fungsi pengawasan yang represif sifatnya, berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.  Fungsi mengatur (regelaar), suatu tugas perundangan untuk mendapatkan seluruh hasil legislatif dalam arti material. 62. Kemudian MK telah menafsirkan secara final mengenai fungsi-fungsi teoritis di atas menjadi 6 fungsi pokok pemerintahan, sebagai berikut: kebijakan (policy), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regulation), pengelolaan (beheerdaad), pengawasan, dan kepemilikan privat untuk rakyat secara kolektif rakyat atau privat. Penegasaran teoritis ini menjadi jawaban final dari “kuasa negara” yang selama ini masih menjadi perdebatan para ahli. Maka dari itu dihentikan dan diputuskan oleh MK pada tahun 2004, dan sejak itu berlaku umum (erga omnes). 63. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan,berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah semua 15 aktivitas,fungsi ,tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. 64. 65. Kekuasaan Lenbaga-Lembaga Negara: 1) Eksekutif, adalah lembaga yang menjalankan atau melaksanakan pemerintahan secara operasional dan sehari-hari. Lembaga ini dipimpin oleh kepala negara. a. Presiden, sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai perananan sebagai wakil tertinggi dari pada sebuah negara b. Wakil presiden, jabatan pemerintahan yang berada satu tingkata lebih rendah dari pada presiden. Wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden apabila ia berhalangan sementara atau tetap. 2) Legislatif, badan deliberatif pemerinah dengan kuasa membuat uu. a. MPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan indonesia, yang atas anggota DPR dan DPD. b. DPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyatdan memegang kekuasaan membentuk UU. c. DPD, lembaga tinggi negara galam sisitem ketatanegaraan indonesiayang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. 3) Yudikatif, lembaga yang berwenang mengontrol pelaksanaan aturan: a. Mahkamah Agung, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. b. Mahkamah Konstitusi, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah agung. c. Komisi Yudisial, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan uu yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. 16 66. Lembaga Negara yang Mandiri : - KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM) - KPK (KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI) - KY (KOMISI YUDISIAL) - Komnas HAM ( KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA) - TNI & POLRI 67. 3 Fungsi DPR RI : 1) Fungsi Legislasi (Legislating): Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPR dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah undangundang. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak. 2) Fungsi Anggaran (Budgeting): DPR selain berfungsi membuat undang-undang juga berfungsi menyusun anggaran negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dalam menyusun anggaran negara, DPR bekerja sama dengan presiden. Anggaran dalam RAPBN yang disusun oleh DPR bersama presiden tersebut nantinya akan dijadikan undangundang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam susunan keanggotaan DPR sendiri ada panitia anggaran sebagai divisi khusus yang mengurusi anggaran negara. 3) Fungsi Pengawasan (Controlling): DPR sebagai lembaga legislatif yang dianggap sebagai representasi masyarakat mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintahan dilaksanakan oleh eksekutif. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap eksekutif, DPR mempunyai wewenang untuk melakukan hak angket dan hak interpelasi. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (eksekutif). Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang memang harus mendapatkan pengawasan. Sebuah lembaga negara yang tidak 17 mendapatkan pengawasan, akan memungkinkan munculnya penyalahgunaan wewenang. 68. 69. Negara memiliki kekuasaa. Dengan adanya kekuasaan tersebut ada wewenang yang harus dijalani negara tersebut. Salah satu wewenangnya adalah untuk menjaga hak asasi manusianya. HAM merupakan hak setiap orang dan merupakan hak universal. Yang dapat menjaminnya adalah negara. 70. Warga negara memiliki hak untuk menuntut hak asasinya supaya tidak diberlakukan semena-mena oleh kewenangan negara/pemerintah. 71. HAN merupakan bentuk aksi dari menjalankan pemerintahan. Jika TUN adalah lembaganya, maka HAN adalah sistem untuk menjalankannya. 72. 73. Pengertian Delegasi : 1. Organ pemerintah yang satu ke organ pemerintah yang lainnya. 2. Delegasi tidak dapat menggunakan wewenang tersebut sampai ada pencabutan berdasarkan azas contrasius actus. 3. Harus secara tertulis dan 4. Peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat. Pengertian Mandat : 1. Memberikan mandat kepada bawahan 2. Mandat sewaktu-waktu dapat menggunakan wewenang tersebut 3. Dapat tertulis atau juga tidak tertulis. 4. Tidak ada peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat. 74. Decission, Action, Administration. 75.Tindakan berdasarkan hukum publik yaitu : 18 Tindakan hukum bersegi satu/ sepihak (eenzijdigepublikrechtelijke handelingen): – Tindakan ini dilakukan berdasarkan kekuasaan yang istimewa. – Tindakan ini diberi nama keputusan (beschikking) – Unsur-unsur : individual, konkrit, final dan menimbulkan akibat hukum Tindakan hukum publik persegi dua yaitu :  Berupa perjanjian kerja yang berlaku dalam jangka waktu pendek (kortverband contract)  Yang diadakan oleh seorang swasta (partikelir) dengan pemerintah sebagai pihak yg memberi pekerjaan.  Perbuatan ini diatur oleh suatu hukum istimewa ( hukum adm. Negara) 76. Freies Ermessen berarti kebebasan bertindak berdasarkan AAUPB. Seseorang dapat mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri selama tidak bertentangan dengan asas legalitas (diskresi). 77. Bentuk perbuatan diskresi yang timbul dari freisermessen yaitu bebas mempertimbangkan, menilai, menduga dan mengambil keputusan. 78. Pelaksanaan diskresi dari freiesermessen harus diawasi karena banyaknya diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka pelaksanaanya tugastugas pemerintahan menimbulkan permasalahan hukum dan administrative seperti potensi membebani keuangan negara, menimbulkan keresahan masyarakat,dll. 79. Detournement du pouvoir artinya penyalahgunaan wewenang. Detourne adalah menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan. Sedangkan, Detournement adalah penyimpangan, pembelokan, penyelewenangan, penggelapan. Pouvoir adalah kemampuan, kekuasaan menurut hukum. Jadi, detournement du pouvoir adalah ketika wewenang administrasi negara dilaksanakan untuk tujuan yang lain atau berbeda dengan tujuan semula diberikannya wewenang tersebut oleh undang-undang. 80. Detournement du procedure adalah penyalahgunaan prosedur. 19 81. 13 Butir AAUPB: (Bdk. UU no.30 / 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1)  Non diskriminasi  Cermat dan teliti  Adil dan jujur  Kepastian Hukum  Manfaat  Tidak menyalahgunakan wewenang  Keterbukaan / transparansi  Kepentingan umum  Pelayanan yang baik  Kesamaan dalam mengambil keputusan  Kebijaksanaan  Meniadakan akibat suatu keputusan yang batal 82. Good governance :  AKUNTABILITAS: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.  PENGAWASAN : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.  DAYA TANGGAP: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.  PROFESIONALISME: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.  EFISIENSI & EFEKTIVITAS: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.  TRANSPARANSI: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. 20  KESETARAAN: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.  WAWASAN KE DEPAN: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.  PARTISIPASI: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung.  PENEGAKAN HUKUM: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 83. Penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final. 84. Izin, yaitu dispensasi dari suatu larangan. Contoh: izin mendirikan bangunan, Izin mengemudi. 85. Menurut pasal 53 ayat 2a undang-undang nomor 5 tahun 1986, yaitu : (a) bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat procedural (formal); (b) bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat substansial (materiil); dan (c) di keluarkan oleh badan/pejabat yang tidak berwenang. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha Negara itu tidak di tujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang di tuju. 86. Tertulis, konkrit, final, individual 87. PPH (yang terdiri dari badan dan perorangan), PPN, PPB, Pajak Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah. 21 88. Self assessment system meliputi :  Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus  Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.  Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 89. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 90. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan majikan yang bersifat otonom. Hubugan kerja pekerja dan majikan berdasarkan kontrak kerja. Hubungan kerja ini diatur dalam hukum perdata. 91. Hukum ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja dan majikan sebagai bagian dari HAM karena mengatur upah mminimum sesuai dengan UMR, jam kerja, perselisihan, masa sebelum kerja, selama bekerja, dan sesudah bekerhja. Contohnya seperti gaji pension, cuti, biaya kesehatan, biaya hari itu, dan keselamatan kerja. 92. “Unsur asing” dalam Hukum Internasional maksudnya adalah bahwa hukum internasional mengatur hubungan / persoalan hukum yang melintasi batas negara / internasional. Di dalam HPI, status personal ada dua asas : 1. Asas Kewarganegaraan : SP seseorang di atur menurut kewarganegaraannya/ nasionalnya. Asas ini dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental. 2. Asas Teritorialites : SP dari seseorang mengikuti hukum di mana ia berdomisili. Asas ini dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon. 22 Untuk menentukan kewarganegaraan dari seseorang berlaku Asas Ius Soli dan Ius Sanguinis. Di negara Inggris, pengertian dari domisili ada 3 macam : 1. Domicilie of origin : domisili seseorang berdasarkan asalnya. 2. Domicilie of choice : domisili yang dipilih seseorang. 3. Domicilie of Dependence : domisili dari seseorang berdasarkan domisili orang lain. 23 DAFTAR PUSTAKA Jamali, R.Abdul. 2012. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi cetakan 18. Jakarta: Rajawali Press. Kansil, C.S.T. 2013. Perbandingan Hukum Tata Negara. Jakarta: Rineka Cipta. 24

Judul: Jawaban Pengantar Hukum Indonesia

Oleh: Valeria Ayu


Ikuti kami