Makalah Kwn

Oleh Putriindah Sari

14 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Kwn

I Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
1. Tujuan Umum dan Khusus Pendidikan kewarganegaraan


Tujuan

umum

dari

pendidikan

kewarganegaraan

menurut

SK

267/Dikti/2000 bahwa tujuan umum itu diberikan kepada mahasiswa
berupa

kemampuan

dan pengetahuan

dasar

mengenai

hubungan

mahasiswa dengan warga negara serta negara agar kelak mahasiswa itu
menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.


Tujuan Khusus dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut :
a) Agar mahasiswa menguasai memahami berbagai maslah dasar
dalam

kehidupan

bermasyarakat

dan

bernegara

serta

nmengatasinya dengan pemikitan kritis dan bertanggung jawab
berlandaskan pada pancasila ,wawasan nusantara dan ketahanan
nasional .
b) Agar mahasiswa memiliiki sikap dan perilaku yang sesuai dengan
nilai-nilai juang cinta tanah air sertarela berkorban untuk nusa dan
bangsa.

2. Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan


Hakikat Pendidikan
Masyarakat

dan pemerintah suatu negara berupaya untuk

menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi
penerusya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan
spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif
dan psikomotorik). Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan
realita kehidipan global yang digambarkan sebagai perubahan

kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketakterdugaan,
pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki
wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki
pola pikir,pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang
cinta tanah air berdasarkan pancasila.


Kemampuan Warga Negara
Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk
menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta
perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan
bangsa , wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam
diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara
Kesatuan Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan
menguasai iptek dan seni .Kualitas warga negara akan
ditentukan

terutama

oleh

keyakinan

dan

sikap

hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajat
penguasaaan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

yang

dipelajarinya.


Menumbuhkan Wawasan Warga Negara
Pada hakikatnya setiap warga negara Indonesia harus
menguasai

ilmu

merupakan

misi

pengetahuan,teknologi,dan
atau

tanggung

jawab

seni

yang

Pendidkan

Kwarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara
dalam hal persahabatan,pengertian antar bangsa,perdamaian
dunia,kesadaran bela negara, dan sikap serta perilaku yang
bersendikan nilai-nilai budayha bangsa ,wawasan nusantara
dan ketahanan nasional.


Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Dasar

pemikiran

yang

pertama

yaitu

melalui

majelis

permusyawaratan rakyat(MPR) yang menyatakan bahwa,
pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa
indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan sertaserta
harkat dan martabat,mewujudkan manusia Indonesia yang
beriman pada Tuhan YME, berbudi luhur, berkepribadian,
beretoskerja, dan produktif seta sehat jasmani rohani.yang
keduan adalah berdasarkan UU No 2 Tahun1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum
dan isi Pendidikan Kewarganegaraan,Pancasila, dan Agama
terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan.


Kompetensi yang Diharapkan
Kompetensi

lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalh

seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab dari
seseorang warga negara dalam berhubungan warga negara, dan
memecahkan bebrbagai masalah bermasyarakat. Sehingga
memalui

kompetensi

Pendidikan

Kewarganegaraan

ini

diharapakan mahasiswa/ilmuwan pada khususnya harus tetap
pada jati dirinya yang berjiwa patriotik dan cinta tanah
air.mereka harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semuaj
aspek kehidupan dan juga menguasai iptek.
3. Pengertian Warga Negara
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia,
mengakui Indonesia sebagai

tanah airnya, bersikap setia kepada

negara Kesatuan Republik Indonesia, dan disahkan oleh undangundang sebagai warga negara.
4. Pengertian Negara
Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang
bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya
satu pemerintahan yang mengurus tata tertib seta keselamatan
sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
a. Teori Terbentuknya Negara
Teori Hukum Alam
Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles: Kondisi Alam –
Tumbuhnya Manusia - Berkembangnya Negara.
Teori Ketuhanan ( Islam + Kristen) – segalah sesuatu adalah
ciptaan Tuhan.
Teori Perjanjian ( Thomas Hobbes).Manusia menghadapi kondisi
alam dan timbulah kekerasan.

5. Pengertian bangsa
Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan
teori kenegaraan tentang terjadinya Negara Kesatuan Repubik
Indonesia sebagai berikut:
Pertama. Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan
kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ideide dasar yang dicita-citakan.

Kedua. Proklamasi baru”mengantar bangsa Indonesia” samoai kepintu
gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa
kitatelah “selesai” bernegara.
Ketiga. Keadaan bernegara yang kita citra-citakan belum tercapai
hannya dengan adanya pemerintahan,wilayah, dan bangsa, melainkan
harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil
dan makmur.
Keempat. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan
skedar keiginan golonagn yang kaya dan yang pandai atau golongsn
ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam
teori kelas.
Kelima. Religiositas yng tampak pada terjadinya negara menunjukan
kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang maha esa.
6. Hubungan antara warga, bangsa, dan negara
Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap
warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan
pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan tentang kesamaan
kedudukasn warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan
kewajiban warga negara daalam menjunjung hukum dan pemrintahan
tanpa perkecualian.
Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi
Kemanusian
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.
Kemerdekaan Berserkat dan Berkumpul

Pasal 28 UUD 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk
untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan
maupun tertulis dan sebagainya.

Kemerdekaan Memeluk Agama
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “ Negara berdasarkan atas
Ketuhan yang Maha Esa”. Selanjutnya Penjelasan UUD 1945
menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa
Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2) menyatakan : “
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing

dan beribat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.
Hak dan Kewajiban Pembelaan Negara
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak dan kewajiban setiap
warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan ayat
(2) menyatakan bahwa pengaturannya lebih lanjut dilakyukan dengan
undang-undang.
Hak Mendapat Pengajaran
Pasal

31 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga

negara berhak mendapat penagajaran.untuk itu UUD 1945 mewajibkan
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional yang diatur denagn undang-undang ( Pasal 31
ayat (2) ).
Kebudayaan Nasional Indonesia

Pasal 32 menetapkan bahwa Pemerintah hendaknya memajukan
kebudayaan nasioanal Indonesia.Salah satu unsur budaya yang penting
yang ditunjukkan dalam penjelasan UUD 1945 ( pasal 36 ) adalah
bahas daerah, yang akan tetap dihormati dan dipelihra oleh negara.
Kesejahteraan Sosial
Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial. Pasal 33
yang terdiri atas tiga ayat menyatakan:
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekelurgaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

HAK AZASI MANUSIA ( HAM)
Pengertian HAM
Seperangkat harkat dan martabat yang merupakan hak dasar yang
dimiliki setiap individu yang dibawa sejak lahir yang merupakan
anugerah dari Allah swt kepadanya,karenanya harkat damn martabat
perlu dijaga/dilindungi/ disanjung/ dihormati dan oleh keluarga
masyarakat pemerintah maupun negara.
Harkat
Sesuatu yang dimilki oleh insan manusia agar dirinya dapat melakukan
sesuatu, karena manusia memilki rasa, karsa dan kehendak.
Martabat

UU No 39 1999 tentang HAM di Indonesia.
Hak untuk hidup
Bahwa setiap manusia yang lahir dalam bingkai bangsa Indonesia
disabang-marauke mempunyai hak untuk lahir
Hak untuk berkeluarga
Hak untuk mengemabnagkan diri
Setiap individu berhak untuk mengukuti jenjang pendidikan yang lebih
tinggi atau mencapai pencapaian tujuan
Hak untuk memperoleh keadilan
Hak atas pribadi
Hak atas rasa aman
Warga Negara dilindungi oleh aparat keamanan
Hak atas kesejahteraan
Hak turut serta dalam pemerintahan
Hak wanita
-Hak bereproduksi: menstruasi,melahirkan,menyusui,dan anak
Majelis umum PBB menyatakan : Deklarasi Universal tentang Hakhak Asasi Manusia ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku
bagi semua bangsa dan negara. Setiap orang dan setiap badan dalam
masyarakat perlu senantiasa mengigat pernyataan ini dan berusaha,
dengan cara mengajar dan mendidik, untuk mempertinggi penghargaan
terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini.
Pendidikan, Penadahuluan Bela Negara
Hak dan Kewajiban Bela Negara

Pengertian
Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga
negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh
kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.Bagi
warganegara Indonesia usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada
tanah air ( Wilayah Nusantara ) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia
dengan keyakinan pada pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD
1945 Sebagai konstitusi negara.
Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara
Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dalam prubahan kedua UUD 1945, bahwa
usaha bela negara meruapakan hak dan kewajiban setiap warganegara.
Motivasi dalam Pembelaan Negara
Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika
setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya.Dalam
hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi
setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia.
1). Pengalaman sejarah paerjuagan RI
2). Keduduakan wilayah goegrafis Nusantara yang strategis
3). Keadaan penduduk(demografis) yang benar
4). Kekayaan sumberdaya alam
5). Perkemabangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan
6). Kemungkinan timbulnya bencana perang

II. WAWASAN NUSANTARA
Pengertian Wawasan Nusantara
Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut:
Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada
pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan
dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelegrakan kehidupan
bermasyarakat , berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. DR.Wan Usman ( Ketua Program
S-2 PKN-UI): “ Wawasan Nuasantara adalah cara pandang bangsa Indonesia
mengenai diri dan tanah airnyasebagai negara kepulauan dengan semua aspek
kehiduapan yang beragam”.Hal tersebut disampaikannya pada waktu lokakarya
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di Lemhannas pada bulan Januari
tahun 2000.
Pengertian Wawasan Nusantara, menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara,
yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawarakatan Rakyat dan dibuat
di Lemhannas tahun 1999 adalah sebagai berikut: “ Cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri danm lingkungannya yang serbaberagam dan
bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,berbangsa,
dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.
Kata “ wawasan “ itu sendiri berasal dari wawas ( bahasa jawa) yang artinya
melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran “an” kata ini secara
harfiah berarti: cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang.

Kehiduapan

sauatu

bangsa

dan

negara

senantiasa

dipengaruhi

oleh

perkemabangan lingkungan starategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu
memberikan inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan
dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dan dalam mengejar
kejayaannya.
Mewujudkan aspirasi dan perjuangan perlu tiga faktor utama:
1. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup
2. Jiwa,tekad dan semangat manusianya atau rakyatnya
3. Lingkungan sekitarnya.
Dengan demikian, wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa
yang telah menegara tentang diri dan lingkugannya dalam eksitensinya
yang seba terhubung ( melalui interaksi dan inrerrelasi) dan dalam
pembangunannya

di

lingkungan

nasiona

(

termasuk

lokal

dan

propinsional), regional, serta global.

Ajaran Wawasan Nasional Indonesia
Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia
Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham
tentang

perang dan damai.Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia

menyatakan bahwa: ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan
politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi goegrafi Indonesia
dengan segalah aspek kehidupan nasionalnya.Tujuannya adalah agar bangsa
Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah
perkembangan dunia.
Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia
didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan
dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang
negara Indonesia menganut paham negara kepulauan,yaitu paham yang
dikembangkan dari asas archipelago memang berbeda dengan pehaman

archi

pelago di negara barat pada umumnya
Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia
Pemabahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan
pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari:
Latar belakang pemikiran beradasrkan falsafah Pancasilah
Latar belakang pemikiran aspek Kewilyahan Nusantara
Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia
Latar belakang pemikiran aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia

Latar Belakang Filosofis Wawasan Nusantara
Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila
Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan
yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang
serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan
penciptaannya. Nilai-nilai Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan
pemgembangan wawasan nasional sebagai berikut:
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan
dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan

kepercayaan masing-masing.Sikap tersebut mewarnai wawasan nasional yang
dianut oleh bangsa Indonesia yang menghendaki keutuhan dan kebersamaan
dengan tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam menganut dan
mengamalkan agama masing-masing.
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa Indonesia mengakui,
menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap
warganya untuk menerapkan hak asasi manusia (HAM).Sikap tersebut mewarnai
wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia yang
memberikan kebebasan dalam megekspresikan HAM dengan tetap mengingat dan
menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerja sama.
Sila Persatuan Indonesia
Dengan sila Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia lebih mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara.Sikap tersebut mewarnai wawasan kebangsaan
/wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia yang
mengutamakan keutuhan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan,
menghormati, dan menampung kepentingan golongan, suku bangsa maupun
perorangan.
Sila

Kerakyatan

yang

Dipimpin

oleh

Hikmat

Kebijaksanaan

dalam

Permusyawaratan/Perwakilan
Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, bangsa Indonesia mengakui bahwa pengambilan
keputusan

yang

menyangkut

kepentingan

bersama

diusahakan

melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat.
Sikap tersebut mewarnai wawasan kebangsaan/wawasan nasional yang dianut dan
dikembangkan oleh bangsa Indonesia yang melakukan musyawarah untuk
mencapai mufakat dengan tetap menghargai dan menghormati perbedaan
pendapat.

Sila Kedilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia
mengakui dan menghargai warganya untuk mencapai kesejahteraan yang setinggitingginya sesuai hasil karya dan usahanya masing-masing.Sikap tersebut
mewarnai wawasan kebangsaan.wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan
oleh bangsa Indonesia yang memberikan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan
setinggi-tingginya bagi setiap orang dengan mempertahankan keadilan bagi
daerah penghasil,daerah lain, orang lain sehingga tercapai kemakmuran yang
memenuhi persyaratan kebutuhan minimal.
Dari uraian diatas tampak bahwa wawasan kebangsaan atau wawasan
nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia merupakan
pancaran dari Pancasila sebagai falasafah hidup bangsa Indonesia.
Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara
Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah olah alam
nyata. Kondisi obyektif geogtrafi Nusantara, yang merupakan untaian ribuan
pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang
yang sangat strategis, memilki karakteristik yang berbeda dari negara
lain.Dimaklumatkanlah Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang
menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang
terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri.
Deklarasi tersebut menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk
melindungi kekayaan negara yang terkandung di dalamnya, pulau-pulau serta laut
yang ada di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan
utuh.Maka sejak itu berubahlah luas wilayah dari + 2juta km2 menjadi + s juta
km2, dimana +65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan.Sedangkan yang + 35%
lagi adalah daratan yang terdiri dari 17.508 buah pulau dan + 11.808 pulau-pulau
kecil yang belum diberi (ada) naman ya.Luas daratan dari seluruh pulau – pulau
tsersebut adealah +2.028.087km2 dengan panjamg pantai +81000 km.Sekarang

pengertian kata Nusantara adalah kepulauan Indonesia yang terdiri dari 17508
pulau besar maupun kecil yang berada pada batasan astronomis berikut:

Utara

: 06 08 LU

Selatan

: 11 15 LS

Barat

: 94 45 BT

Timur

: 141 05 BT

Dan jarak utara-selatan :
Barat-timur

+ 1.888 km

: + 5.110 km

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional
Pengantar Implementasi wawasan Nusantara
Dalam rangka menerapkan Wawasan Nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu
mengerti dan memahani pengertian, ajaran dasar, hakikat, asas, kedudukan, fungsi
serta tujuan dari Wawasan Nusantara.Wawasan Nusantara dalam kehidupan
nasional yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan harus tercemin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak
yang senantiasa mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi dan atau golongan.

Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara
Wadah ( Contour)

Setelah menegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia
memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan
kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam
kehidupan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur
politik.
Isi ( Content)
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta
tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Tata laku ( Conduct)
Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari tata
laku batiniah dan lahiriah.Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri
atau kebopribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan
yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air sedhingga
menumbuhkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.
Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian: cara
pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan
nasiona. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus
berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan
bangsa dan negara Indonesia.
Asas Wawasan Nusantara
Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah
dasar yang harus dipatuhi,, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan
setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia ( Suku bangsa atau golongan)

terhadap kesepakatan bersama. Asas Wawasan Nusantara terdiri dari: kepentingan
yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan
kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan
dan kesatuan dalam kebhinekaan.
Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan
Kedudukan
Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesia merupakan
ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi
penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita
dan tujuan nasional.
Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasi
sebagai berikut:
1. Pancasila

sebagai

falsafah,

ideologi

bangsa

dan

dasar

negara

berkedudukan sebgai landasan idiil
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara,
berkedudukan sebagai lanadasan konstitusional
3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagi landasan
vcisional
4. Ketahanan Nasional sebagai konsepsinasional, berkedudukan sebagai
landasan konsepsional
5. GBHN sebagai politikdan strategi nasional atau sebagai kbijaksanaan
dasar nasional, berkedudukan sebagi landasan operasional

BAB III
1.

Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang
melliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegritas. Dalam pengertian
tersebut , Ketahanan Nasional adalah tersebut sejak dini dibina secara terusmenerus dan sinergis mulai dari pribadi,keluarga,lingkungan,daerah dan nasional.
proses

berkelanjjutan

untuk

mewujudkan

kondisis

teersebut

dilakukan

berdasarkan pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan
dirumuskan dengan

memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografis

indonesia.
2.

Pengertian Konsepesi Ketahanan Nasional Indonesia

Konsepsi Ketahanan nasional Indonesias adalah konsepsi pengembangan
kekuataan nasional melalui pengaturan dan penyelanggaraan kesejahteraan dan
keamanan ang seimbang, serasi, dan selarasdalam seluruh aspek kehidupan secara
utuh dan utuh dan mneyeluruh serta terpadu berdasarkan pancasila,UUD 1945 dan
Wawasan Nusantara
3.

Hakikat Tannas dan Konsepsi Tannas indonesia


Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah Keuletan dan
ketangguhan

bangsa

yang

mengandung

kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan
nasional.


Hakikat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah
pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan
secara seimbang, serasi dan selaras dlam seluruh aspek
kehidupan nasional.

4.

Asas-Asas Ketahanan Nasional Indonesia

A. Asas kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada
sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam kehidupan nasioanl, tingkat
kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur
ketahanan Nasional.
B. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
Ketahan Nasioanl mencakup ketahann segenap aspek kehidupan bangsa
secara utuh, menyeluruh, dan terpadu(komprehensif integral).
C. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar


Mawas ke Dalam
Bertujuan

menumbuhkan

hakikat,

sifat,

dan

kokndisi

kehidupan nasioknal itu sendiri berdasarkan nilai-nilai
kemandirian yang proporsional unutk meningkatkan kualitas
derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.


Mawas ke Luar
Bertujuan untuk dapat mmengantisipasi dan berperan serta
menagatasi dampak lingkungan strateri luran negeri dan
menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan
dengan dunia internasional.

D. Asas Kekeluargaan
Asak ini mengandung keadilan , kearifan, kebrsamaan, kesamaan,
gotongroyong,dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
Berbangsa, dan bernegara.
5.

Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

A. Mandiri
Kemandirian merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang
saling menguntungkan dalam perkembangan global(interdependent).

B. Dinamis
Ketahanan Nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun,
tergantung pada kondisi bangsa, negara seta lingkungan strategisnya.
C. Wibawa
Makin tinggi tingkat Ketahanan Nasional Indonesia, maka makin tinggi
pula nilai kewibawaan dan tingkat daya dangkal yang dimilikki oleh
bangsa dan negara Indonesia.
6.

Pengaruh Aspek Ketahann

Nasional terhadap kehidupan

Berbangsa dan Bernegara


Ketahanan pada aspek ideologi
Ketahanan ideologi ini mengandung arti keuletan dan
ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi dan
mengatasisegala ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar
maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung
dalm rangka menjamn kelangsungan kehidupan ideologi suatu
bangsa dan negara.



Ketahanan pada Aspek Politik
a) Ketahanan pada aspek politik dalam negeri
Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum
Mekanisme

politik

yang

memungkinkan

adanya perbedaan pendapat.
Kepemimpinan

nasional

mampu

mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Terjalin komunikasi politik timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat.



Ketahanan pada Aspek Ekonomi
Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan
perekonomian bangsa yang mampu memelihara dalam kondisi
kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara
stabilitas ekonomi

yang sehat dan dinamis,menciptakan

kemandirian ekonomi,dan mewujudkan kemakmuran rakyat
yang adil dan merata.
7.

Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia
Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional setiap warga
Indoenesia perlu :
a) Memiliki semangat perjuangan bangsa
b) Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul
pada setiap aspek kehidupan .

Judul: Makalah Kwn

Oleh: Putriindah Sari


Ikuti kami