Makalah Pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Oleh Septian Raha

17 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Bicara tentang Pemerintahan Daerah berati kita bicara mengenai Desentralisasi. Sebagai
negara yang Demokratis, Indonesia termasuk kepada negara yang telah menjalankan
sistem ini. Desentralisasi merupakan solusi yang baik dalam menjalankan pemerintahan
yang demokratis. Desentralisasi yang memberikan peranan yang lebih bermakna terhadap
otonomi daerah yaitu kepada pemerintah daerah sekarang ini merupakan penekanan
perubahan paradigma dalam tata kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu desentralisasi
kewenangan pemerintah tersebut mutlak perlu dilakukan agar terwujudnya harmonisasi
hubungan antara pemerintah daerah dan pusat.
Kelembagaan organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah saat ini menurut saya
belum dianalisis secara serius mengenai efektifitas & ketetapan eksistensinya. Pemda
ditenggarai jarang mau melakukan rasionalisasi antara pegawai yang dibutuhkan dengan
jumlah organisasi perangkat yang ada.
Pengaturan pemerintahan pusat masih dirasakan begitu besar sehingga dapat mengurangi
upaya pelaksanaan desentralisasi yang demokratis. Begitu juga halnya dengan proses
recruitment pejabat di daerah masih banyak diwarnai oleh aspirasi politik praktis dari
pimpinan politik yang menjadi kepala daerah, demikian pula promosi jabatan & PNS di
pemerintah daerah (PEMDA). Oleh karena itu pendidikan politik kepada rakyat tidak hanya
menjadi tugas pokok pemerintah akan tetapi juga tugas pokok parpol2 tempat rakyat
menjadi konstituennya, agar rakyat dapat belajar untuk lebih sportif dalam menanggapi
kehidupan berpolitik.
Untuk itu diharapkan agar pemda untuk dapat benar-benar menerapkan fungsi-fungsi
manajemen dengan baik agar semua dapat berjalan dengan baik dan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
1.2 Rumusan masalah
”Bagaimana pemda menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam proses pemerintahan?”
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah
daerah menerapkan fungsi manajemen dalam proses pemerintahan.

i

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pemerintah Daerah
Definisi

Pemerintahan

Daerah

berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32

Tahun

2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”.
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang
dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi
urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.
2.2 Konsep POSD (Planning, Organizing, Staffing, Directing)
a. Planning
perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk
mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan
merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan
fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

b. Organizing
Pengorganisasian

adalah

suatu

proses

pembagian

bersama dari para anggota suatu organisasi. Dalam

kerja

atau

pengaturan

kerja

suatu pengorganisasian pada

prinsipnya berguna untuk menunjukkan cara-cara tentang upaya pemberdayaan sumber
daya manusia agar dapar bekerja sama dalam suatu sistem kerja sama dengan harapan
dapat mencapai tujuan organisasi.
c. Staffing
Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada
suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan
usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.

i

d. Directing
Directing / commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha
memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik
dan benar-benar setuju yang telah ditetapkan semula. Directing / commanding bukan saja
agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula
berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada
realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
2.3 Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan
Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008 Tentang

Pemerintahan

Daerah).

Dalam

menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas
pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20
ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu,
dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas
otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun
2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Pemerintahan Daerah).
Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan
DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri
dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.
3.3 Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah
Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan
otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut
menurut

Pasal

21

Undang-Undang Nomor 32

Tahun

2004 sebagaimana

telah

diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan
Daerah:
1.

Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya

2.

Memilih pemimpin daerah

3.

Mengelola aparatur daerah

4.

Mengelola kekayan daerah

5.

Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

6.

Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
yang berada di daerah
i

7.

Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan

8.

Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu :
1.

Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

3.

Mengembangkan kehidupan demokrasi

4.

Mewujudkan keadilan dan pemerataan

5.

Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

6.

Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

7.

Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

8.

Mengembangkan sistem jaminan sosial

9.

Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
11. Melestarikan lingkungan hidup
12. Mengelola administrasi kependudukan
13. Melestarikan nilai sosial budaya
14. Membentuk

dan

menerapkan

peraturan

perundang-undangan

sesuai

dengan

kewenangannya
15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan
daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang
dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah
dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan,
bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah
diatur

dalam Pasal

21

Undang-Undang Nomor 32

Tahun

2004 sebagaimana

telah

diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan
Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik.
3.4 Urusan-urusan Pemerintahan Daerah
Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk
mengatur

dan

mengurus

urusan-urusan

yang

diserahkan

kepadanya.

Dalam

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala
provinsi yang meliputi :
i

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas
kabupaten/kota
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
Urusan

pemerintahan

pemerintahan

yang

kabupaten/kota

secara

nyata

yang

ada

bersifat

dan

pilihan

berpotensi

meliputi

untuk

urusan

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.

3.5 Sistem manajemen pemda
Sistem Manajemen Pemda dijalankan berdasar 3 azas:
1.Desentralisasi
2.Dekonsenrasi
3.Perbantuan.
Ketiga asas tersebut sebenarnya bertujuan unutk memperjelas hubungan
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, juga tata hubungan antara lembaga
eksekutif daerah dan lembaga perwakilan daerah.

Kekuatan sistem desentralisasi dan

otonomi daerah didukung oleh 3 pilar utamanya yakni;
1.

Kemampuan daerah untuk mengatur apa2 yang diwujudkan dalam peraturan daerah
bersama wakil rakyat daerah.

i

2.

Didukung oleh kemampuan daerah menggali sumber pendapatan/keuangan daerah
yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan di daerah.

3.

Didukung juga oleh sistem manajemen pengelolaan SDM/ kepegawaian daerah yang
profesional dan berkualitas.
Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di bawahnya
(Pasal 1 ayat (8) UU No.32/2004). Dalam hal ini tampak jelas ada upaya resentralisasi yang
amat kental. Juga dalam hal banyaknya pembatalan perda2 oleh pusat. Sedangkan untuk
membuat Perda tersebut daerah telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

3.6 Penerapan POSD (Planning, Organizing, Staffing, Directing) Pemerintah Daerah
·

Planning

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat
strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
Perencanaan merupakan proses terpenting dari semuafungsi manajemen karena tanpa
perencanaan fungsi-fungsi lain—pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan
dapat berjalan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, rencana dapat berupa rencana informal atau
rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan
tujuan bersama anggota suatu organisasi/lembaga. Sedangkan rencana formal adalah
rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi/lembaga dalam jangka waktu
tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap
anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk
mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.
Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat tujuan perencanaan.

Pengorganisasian (Organizing)
Prinsip Pengorganisasian Pemda
Pengorganisasian

adalah

suatu

proses

pembagian

kerja

atau

pengaturan

kerja

bersama dari para anggota suatu organisasi. Dalam pengorganisasian pemerintahan pada
prinsipnya berguna untuk menunjukkan cara-cara tentang upaya pemberdayaan sumber
daya manusia (pegawai) agar dapar bekerja sama dalam suatu sistem kerja sama dengan
harapan dapat mencapai tujuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Untuk mencapai

i

tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka pengorganisasian dapat dimaknai sebagai
berikut:
a.

Cara manajemen merancang struktur formal untuk menggunakan yang paling efektif

sumberdaya-sumberdaya keuangan, fisik, bahan baku, dan pegawai.
b.

Pengelompokan

kegiatan-kegiatan

yang

diikuti

dengan

penugasan

seseorang

pimpinan yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.
c.

Hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas, dan para

pegawai.
d.

Cara pimpinan dalam membagi tugas-tugas lebih lanjut yang harus dilaksanakan

pada masing-masing unit kerja dengan cara mendelegasikan wewenangnya.
Dari petunjuk di atas, secara umum dapat dipahami bahwa fungsi pengorganisasian dalam
penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses pembagian kerja atau pengelompokan
tugas-tugas diantara anggota-anggota pemerintah daerah. Maksudnya adalah agar tujuan
pemerintah secara menyeluruh dapat dicapai secara efisien mungkin, yaitu memudahkan
dalam upaya mencapai tujuan dengan konsekuensi pemilihan terhadap pemikiran yang
lazim tentang kemampuan memperbesar hasil kerja dengan modal biaya yang serendahrendahnya. Menurut Y.Warella, pengorganisasian mencakup beberapa aspek penting yang
menyangkut struktur organisasi, yaitu:
- Departementalisasi, yaitu pengelompokan kegiatan sehingga pekerjaan yang serupa dan
saling berkaitan dapat dilakukan bersama.
- Pembagian kerja, yaitu pemecahan tugas sehingga setiap individu hanya bertanggung
jawab dan melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan tertentu saja.
- Koordinasi, yaitu proses untuk memadukan kegiatan-kegiatan dan sasaran unit-unit
organisasi yang terpisah guna mencapai tujuan bersama secara efisien.
- Rentangan manajemen, berupa banyaknya jumlah bawahan yang dapat dikendalikan
secara

efektif

oleh

seorang

atasan. Dengan

adanya

pengorganisasian,

berarti

menunjukkan adanya pengelompokan tugas atau pekerjaan yang terdiri atas:
- Pengelompokan
fungsi tugasnya,

atas

dasar

misalnya

fungsi,

pekerjaan

yaitu

umum

penyesuaian
(PU)

fungsi

pekerjaan
tugasnya

dengan

pembuatan

jalan, irigasi, tata bangunan, dan lain-lain tugas yang termasuk dalam lingkup pekerjaan
umum.
- Pengelompokan atas dasar proses, yaitu proses pengelompokan pekerjaan menjadi
kesatuan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, misalnya pencarian tambang
minyak melalui proses pencarian sumber, proses pengolahan minyak mentah, dan
pemasaran minyak.
- Pengelompokan atas dasar langganan, yaitu pengelompokan dengan nama organisasi
yang menggambarkan langganan, seperti Persatuan pekerja wanita dan lain-lain.
- Pengelompokan atas dasar

produk, yaitu organisasi yang disusun berdasarkan

produk, seperti Industri kerajinan dengan produk tikar, sulaman tapis, dan lain-lain.
i

- Pengelompokan atas dasar daerah ( area, teritorial), yaitu organisasi yang disusun
berdasarkan kedaerahan, misalnya Kopertis dearah bagian barat.
Berdasarkan perincian ciri pengorganisasian di atas, maka dapat disipulkan bahwa prinsip
pengorganisasian dalam manajemen meliputi eksistensi tujuan, skala hierarkis, kesatuan
perintah,

pelimpahan

wewenang,

bertanggungjawaban,

pembagian

kerja, rentang

pengawasan, fungsional, pengelompokan tugas, keseimbangan/kesesuaian, fleksibelitas,
dan kepemimpinan.
Pengertian Pengorganisasian
Istilah pengorganisasian mempunyai bermacam-macam pengertain , istilah tersebut dapat
digunakan untuk menunjukkan hal-hal berikut ini :
a. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif
sumber daya keuangan , fisik , bahan baku , dan tenaga kerja organisasi.
b.

Hubungan-hubungan antara fungsi , jabatan , tugas dan para karyawan.

c.

Cara dalam mana para manager lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan

dalam departemen mereka dan mendelagasikan wewenang yang diperlukan untuk
mengerjakan tugas tersebut.
Tujuan Pengorganisasian
Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan
penuh tanggungjawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi
dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus (spesialisasi) dalam menangani tugastugas yang dibebankan. Apabila pengorganisasian itu dilakukan secara serampangan, tidak
sesuai dengan bidang keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat menimbulkan
kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan itu. Ada beberapa tujuan pengorganisasian,
yaitu:
a. Membantu koordinasi, yaitu memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja secara koordinatif
agar tujuan organisasi dapat melaksanakan dengan mudah dan efektif. Koordinasai
dibutuhkan tatkala harus membagi unitkerja yang terpisah dan tidak sejenis, tetapi
berada dalam satu organisasi.
b. Memperlancar pengawasan, yaitu dapat membantu pengawasan dengan menempatkan
seorang anggota manajer yang berkompetensi dalam setiap unit organisasi. Dengan
demikian sebuah unit dapat ditempatkan di dalam organisasi secara keseluruhan
sedemikian rupa agar dapat mencapai sasaran kerjanya walaupun dengan lokasi yang
tidak sama. Unit-unit operasional yang identik dapat disatukan dengan sistem
pengawasan yang identik pula secara terpadu.
c. Maksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu dengan konsentrasi kegiatan, maka dapat
membantu seorang menjadi lebih ahli dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Spesialisasi
pekerjaan dengan dasar keahlian dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi,

i

sehingga

kemanfaatan

produk

dapat

memberikan

kepuasan

dan memperoleh

kepercayaan masyarakat pengguna.
d. Penghematan

biaya,

tumbuh pertimbangan

artinya
yang

dengan

berkaitan

pengorganisasian,

dengan

efisiensi.

maka

Dengan

akan
demikian

pelaku organisasi akan selalu berhati-hati dalam setiap akan menambah unit kerja
baru yang

notabene

banyak membutuhkan
kerja sebaiknya

menyangkut
biaya

penambahan

tambahan

dipertimbangkan

berupa

berdasarkan

tenaga

kerja

gaji/upah.
nilai

yang

Penambahan

sumbangan

pekerja

relatif
unit
baru

dengan tujuan untuk menekan upah buruh yang berlebihan.
e. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia, dengan pengorganisasian, maka
masing-masing pekerja antar unit kerja dapat bekerja saling melengkapi, mengurangi
kejenuhan,

menumbuhkan

rasa

saling

membutuhkan,

mengurangi pendekatan

materialistis. Untuk ini pihak manajer harus mampu mengadakan pendekatan sosial
dengan penanaman rasa solidaritas dan berusaha menampung serta menyelesaikan
berbagai perbedaan yang bersifat individual.
Syarat-syarat Pengorganisasian
Dalam pengaturan pembagian kerja yang baik, tentu memerlukan seorang manajer
yang cukup berkemampuan dan berpengalaman di bidangnya. Fungsinya adalah agar
jika pada

suatu

waktu

ditemui

hambatan,

maka

seorang

manajer

yang

bertanggungjawab dalam pengaturan pembagian tugas tidak mengalami kesulitan dalam
mencari jalan keluar. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan
produktivitas dan kepuasan para anggota organisasi. Semakin banyak pengetahuan dan
pemahaman terhadap implikasi pribadi dan sosial tentang pengorganisasian, maka akan
semakin besar pula terciptanya team work yang baik, sehingga upaya pencapaian tujuan
organisasi benar-benar dapat memberikan kepuasan anggota organisasi secara menyeluruh
dan merata. Ada beberapa syarat utama pengorganisasian, yaitu:
a.

Adanya sekelompok orang yang bekerja bersama

b.

Adanya tujuan-tujuan berganda yang hendak dicapai

c.

Adanya pekerjaan yang akan dikerjakan

d.

Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan

e.

Adanya wewenang dan tanggungjawab

f.

Adanya pendelegasian wewenang

g.

Adanya hubungan (relationship) antara satu sama lain anggota

h.

Adanya penempatan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan

i.

Adanya tatatertib yang harus ditaati

Fungsi Pengorganisasian / Organizing
Fungsi perngorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia
dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah
ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.
i

·

Staffing

Fungsi staffing dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai suatu proses
prosedur langkah demi langkah yang berkesinambungan untuk menjaga agar pemerintah
daerah selalu memperoleh orang-orang yang tepat dalam posisi yang tepat pada waktu
yang tepat.
Pemilihan dan Penempatan
Jika telah ditentukan kualifikasi untuk masing kedudukan pekerjaan maka selanjutnya
adalah diadakan pemilihan (seleksi) melalui tahapan-tahapan seleksi mulai test tertulis,
kesehatan, test psikologi, wawancara dan surat-surat pernyataan mengenai kesanggupan
kerja dan lokasi penempatan kerja.
Induksi dan Orientasi
Induksi dan orientasi mamberi kepada pegawai baru tentang : Informasi umum tentang
pekerjaan sehari-hari, tinjauan tentang sejarah, lingkungan kantor, visi dan misi organisasi
serta pengembangan kemasa depan. Informasi mengenai kebijakan-kebijakan organisasi,
aturan kerja dan hal-hal mengenai gaji dan tunjangan.
Pemindahan
Pemindahan terdiri dari promosi, mutasi dan demosi. Promosi, adalah memberikan
tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar kepada pegawai, dengan kata lain promosi
adalah kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi, merupakan salah satu usaha untuk
memajukan/mengembangkan pegawai. Dengan promosi dapat memberikan pegawai hal-hal
sebagai berikut :Mendorong motivasi pegawai, menaikan semangat/gairah kerja pegawai,
menaikan moral dan efisiensi pegawai, mewujudkan orang yang tepat pada jabatan yang
tepat. Mutasi, adalah memindahkan pegawai dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain
dalam satu tingkatan secara horizontal. Tujan mutasi adalah : Untuk mewujudkan
penempatan pegawai pada posisi yang tepat, untuk menghilangkan kejenuhan dan
kebosanan pada jabatan semula, untuk menjamin kepercayaan bahwa mereka tidak akan
diberhentikan karena kurang cakap pada jabatan semula, menciptakan lingkungan baru
yang mungking akan meningkatkan prestasi kerjanya, demosi adalah suatu tindakan
memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih kecil, dengan kata lain penurunan
pangkat/jabatan karena dinilai kurang cakap dan kurang berprestasi pada jabatan tersebut.

Penilaian prestasi
Penilaian prestasi adalah salah satu hal yang penting dalan pengorganisasian, namun
dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk melihat hasil yang memadai. Penilaian prestasi
dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu formal dan informal. Penilaian formal dilakukan
setiap satu tahun sekali, dengan maksud : Pegawai mengetahui secara formal nilai prestasi
yang diperoleh, mengetahui bawahan yang memerlukan latihan tambahan merupakan
bahan untuk identifikasi untuk promosi pegawai. Penilaian informal dilakukan dari hari kehari
i

dengan mengatakan kepada pegawai tentang baik/buruknya pekerjaan yang dilakukan.
Cara ini cepat mendorong prestasi pegawai yang diinginkan dan untuk melakukan
perbaikan-perbaikan atas kesalahan sebelumnya.
· Directing
Directing dalam Pemerintah Daerah
Directing / commanding dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berhubungan dengan
usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan
baik dan benar-benar setuju yang telah ditetapkan semula. Directing / commanding bukan
saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula
berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur lembaga agar efektif tertuju kepada
realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk
mengusahakan agar semua anggota pemerintah berusaha untuk mencapai sasaran sesuai
dengan perencanaan dan usaha-usaha pemerintah, dalam hal ini adalah tujuan-tujuan yang
ingin dicapai oleh lembaga pemerintah. Termasuk pengertian dari pengarahan dalam hal ini
juga bisa mengarah kepada fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi
bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan
tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju
pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Directing bertujuan agar tugas-tugas dapat
terselesaikan dengan baik. Para ahli banyak berpendapat kalau suatu pengarahan
merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Karena merupakan fungsi terpenting maka
hendaknya pengarahan ini benar-benar dilakukan dengan baik oleh seorang pemimpin.
a) Motivasi secara impalist, yakni pimpinan organisasi berada di tengah-tengah para
bawahannya dengan demikian dapat memberikan bimbingan, instruksi, nasehat dan
koreksi jika diperlukan.
B) Adanya upaya untuk mensingkronasasikan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi dari
para anggota organisasi.
C) Secara eksplisit terlihat bahwa para pelaksana perasional organisasi dalam memberikan
jasa-jasanya memerlukan beberapa perangsang atau insentif.
Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan agar betulbetul dilaksanakan. Oleh karena tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang, maka
pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personalia yang
melaksanakan perintah-perintah tersebut. Pengarahan (leading) adalah untuk membuat atau
mendapatkan para karyawan untuk melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka
lakukan. Dikenal sebagai leading, directing,motivating atau actuating. Pengarahan memiliki
beberapa karakteristik:
1. Pervasive Function, yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap
manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya.
i

2. Continous Activity, pengarahan merupakan aktivitas berkelanjutan disepanjang masa
organisasi
3. Human factor, fungsi pengarahan berhubungan dengan bawahan dan oleh karena itu
berhubungan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang
kompleks dan tidak bisa diprediksi.
4. Creative Activity, fungsi pengarahan yang membantu dalam mengubah rencana ke dalam
tindakan. Tanpa fungsi ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik menjadi tak
berarti.
5. Executive Function, Fungsi pengarahan dilaksanakan oleh semua manajer dan eksekutif
pada semua level sepanjang bekerja pada sebuah perusahaan, bawahan menerima
instruksi hanya dari atasannya.
6. Delegated Function, pengarahan seharusnya adalah suatu fungsi yang berhadapan
dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan
suatu hal tidak dapat diprediksi dan alami sehingga atasan seharusnya dapat
mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan.
Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa :
- Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya
kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
-

Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya
untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.

- Pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang
dimilikinya kepada bawahannya.
a. Model Tradisional
Tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederic Winslow taylor.
Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus
dilakukan dengan system pengupahan intensif untuk memacu para pekerjaan agar
memberikan produktivitas yang tinggi.

b. Model Hubungan Manusiawi
Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menentukan bahwa kontrakkontrak soisal karyawan pada pekerjaannya adalah penting, kebosanan dan tugas yang
rutin merupakan pengurang dari motivasi. Untuk itu para karyawan perlu dimotivasi melalui
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan social dan membuat mereka berguna dan penting dalam
organisasi.

i

c. Model Sumber Daya Manusia
McGregor Maslow. Argyris dan Lkert mengkritik model hubungan manusaiwi bahwa seorang
bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai
kepuasan, tapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti
dalam arti lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi
tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas.
Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang
sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Pengarahan pada dasarnya akan berkaitan dengan
faktor individu dalam kelompok, motivasi dan kepemimpinan, kelompok kerja dan,
komunikasi dalam organisasi.

i

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
- Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk
mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
- Pengorganisasian adalah suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerja
bersama dari para anggota suatu organisasi.
- Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada
suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan
usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.
-

Directing / commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha
memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan
baik dan benar-benar setuju yang telah ditetapkan semula.

- Definisi

Pemerintahan

Daerah

berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32

Tahun

2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”.
4.2 Saran
Dari analisis yang telah silakukan, saran kami untuk pemerintah daerah adalah agar
meningkatkan kualitas fungsi menejemen dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik
planning, organizing, saffing dan directing untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan
publik.

i

DAFTAR PUSTAKA

1. Beratha, I Nyoman. (1982). Masyarakat dan Pembangunan Desa. Jakarta : LP3ES.
2. Hasibuan, S.P Malayu.(1995). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta :
PT.Toko Gunung Agung.
3. Kodoatie, J. Robert. (2002). Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi
Daerah.Yogyakarta : Penerbit Andi.
4. Kusnaka, Adimihardja. (2002). Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya.
5. Koentjaraninggrat.

(1986).

metode-metode

penelitian

masyarakat.

Jakarta

:

Gramedia.
6. Khairudin, SS. (2000). Pembangunan Masyarakat Tinjauan aspek: sosiologi,
ekonomi dan perencanaan. Yogyakarta : Penerbit Liberti Yogyakarta.
7. Maskun, Sumitro. (1993). Pembangunan Masyarakat Desa (Asas, Kebijaksanaa, dan
Manajemen). Yogyakarta : PT. Media Widya Mandala.
8. Manila, I. GK. (1996). Praktek manajemen Pemerintahan dalam Negri. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.

i

TUGAS : MAKALAH KOKURIKULER

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

DISUSUN OLEH :
NAMA

: LA ODE KAMBURI

STAMBUK

: 21208269

JURUSAN

: ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
2013

i

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI...........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................1
1.2 Rumusan Masalah......................................................................................1
1.3 Tujuan dan Manfaat...................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN............................................................................................2
2.1 Pengertian pemerintah daerah...................................................................2
2.2 Konsep POSD............................................................................................2
2.3 Penyelenggara Pemenrintah daerah..........................................................3
BAB III PENUTUP...............................................................................................16
A. KESIMPULAN............................................................................................16
B. SARAN......................................................................................................16
DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................17

i

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat
dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan
tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul MANAJEMEN
PEMERINTAHAN
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman
bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau
menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.

Raha,

Juni 2013

"Penulis"

i

Judul: Makalah Pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Oleh: Septian Raha


Ikuti kami