Makalah Kewarganegaraan

Oleh Giang Tahala

16 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Kewarganegaraan

Makalah kewarganegaraan

PERMASALAHAN YANG TERJADI DI WILAYAH PERAIRAN
INDOENSIA

DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 9
1. GIANG WULANDHARI TAHALA
2. SRI WAHYUNI YUNUS
3 ZAHRA AINUN MAKU

POLTEKKES KEMENKES GORONTALO
JURUSAN KEPERAWATAN
PRODI D-III FARMASI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan
rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikn tugas dengan
baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir
zaman.
Makalah ini sudah kami susun dengan secara sistematis dan sebaik
mungkin untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan judul “Permasalahan
yang terjadi di Wilayah Perairan Indonesia”
Akhir kata penulis memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila
dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan
khususnya dalam segi tatanan bahasa. Kami selaku penyusun menyadari bahwa
makalah ini belumlah dikatakan sempurna. Untuk itu, kami dengan sangat terbuka
menerima kritik dan saran dari pembaca sekalian.
Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi
referensi untuk kedepannya.
Gorontalo, Desember 2019
Penyusun

Kelompok II

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI.............................................................................................................ii
BAB 1 PENDAHULUAN........................................................................................1
A. Latar Belakang.........................................................................................1
B. Rumusan Masalah....................................................................................1
C. Tujuan .....................................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN..........................................................................................2
A. Pengertian Illegal Fishing........................................................................2
B. Contoh kasus yang terjadi di perairan indoensia......................................2
C. Penyebab terjadinya Illegal fishing .........................................................2
D. Hukum yang mengatur tentang pelaku Illegal Fishing............................3
E. Upaya pencegahan dari Illegal Fishing....................................................3
BAB III PENUTUP..................................................................................................4
A. Kesimpulan..............................................................................................4
B. Saran.........................................................................................................4
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................5

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai sebuah negara kepuluan yang sebagian besar wilayahnya terdiri
dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan
yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan
bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.
Perairan laut indonesia mengandung sumber daya kelautan dan perikananyang siap diolah
dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga sebagian besar masyarakat indonesia
dikawasan pesisir berprofesi sebagai nelayan tersebut diperoleh secara turun temuran dari
nenek moyang dan menggunakan hidupnya dari kekayaan laut dengan mata pencaharian
menangkap ikan atau nelayan. Sebagai makhluk sosial, masyarakat nelayan hidup,
tumbuh dan berkembang di wilayah pantai atau wilayah pesisir.
Kasus illegal fishing di indonesia sendiri sepertinya kurang kurang mendapat perhatian
dari pemerintah indonesia sendiri. Padahal kejahatan illegal fishing di ZEE indonesia
mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah indonesia.
Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering di hadapi oleh negara yang
memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudh sejak dulu. Untuk saat ini masalah
illegal fishing sudah mulai diberantas, oleh menteri Susi pujiastuti.
B. Rumusan masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Illegal Fishing
2. Bagaimana contoh kasus dalam Illegal Fishing?
3. Apa saja penyebab terjadinya Illegal Fishing?
4. Apa saja hukum yang diberlakukan kepada pelaku Illegal Fishing?
5. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya Illegal Fishing?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Illegal Fishing
2. Untuk mengetahui contoh kasus Illegal Fishing
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Illegal Fishing
4. Untuk mengetahui hukum yang mengatur tentang pelaku Illegal Fishing
5. Untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya Illegal Fishing

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Illegal Fishing
2.1.1 Menurut Undang-undang
Dalam ketentuan pasal 29 ayat 2 UU No 31 2004 tentang perikanan disebutkan
bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan
persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional.
2.1.2 Menurut Qodir dan Udiyo Basuki (2014)
Illeegal Fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapaan ikan dilakukan
dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan
dapat dikatakan Illegal jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam
pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan dilapangan. Hal ini
menunjukan bahwa kegiatan illegal fishing merupakan kegiatan yang menyalahi
aturan baik UUD maupun hukum adat.
2.2 Contoh kasus Illegal Fishing yang terjadi diperairan indonesia berupa :
a. Penangkapan 10 kapal nelayan berbendera Vietnam di ZEE indonesia bagian
kawasan perairan sorong, papua barat
b. Kapal ikan berbendera thailand dan china melakukan penangkapan ikan
sampai kedaerah ZEE indonesia melampaui Unressolved Maritime Boundaries Area
c. Penangkapan 2 kapal asing Illegal di laut Natuna
d. Penangkapan kapal berbendera malaysia dikwasan selat malaka

2.3 Penyebab terjaidnya Illgel Fishing
a. Meningkat dan tingginya permintaan ikan di negara lain
b. Berkurang atau habisnya sumber daya ikan (SDI) di negara lain
c. Lemahnya armada perikanan nasional
d. Izin/ dokumen pendukung di keluarkan lebih dari satu instansi

e. Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di laut
f. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan
g. Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum
2.4 Hukum yang mengatur tentang pelaku Illegal Fishing
a. Undang-undang Illegal Fishing
1.Pasal 26 ayat 1 : setip orang yang melakukan usaha perikanan di bidang
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran
ikan diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
2. Pasal 27 ayat 2 : setiapa orang yang memiliki dan/ atau pengoperasikan
kapal kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk
melakukan penagkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia wajib memiliki SIPI.
3. Pasal 104 ayat 2 benda dan atau alat yang dipergunakan dalam dan atau
yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat di rampas untuk negara.

2.5 Upaya pencegahan dari Illegal Fishing
a. Mencegah bahkan menenggelamkan kapal asing yang melakukan Illegal
Fishing
b. Menghimbau kepada kapal-kapal asing melalui duta besar negara-negara tersebut
untuk memajukan perekonomian kemaritiman dengan tidak melakukan pencurian
ikan di perairan indonesia.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
1. Contoh kasus Illegal fishing berupa :

a. Penangkapan 10 kapal nelayan berbendera Vietnam di ZEE indonesia bagian
kawasan perairan sorong, papua barat
b. Kapal ikan berbendera thailand dan china melakukan penangkapan ikan sampai
kedaerah ZEE indonesia melampaui Unressolved Maritime Boundaries Area
c. Penangkapan 2 kapal asing Illegal di laut Natuna
d. Penangkapan kapal berbendera malaysia dikwasan selat malaka
2. Penyebab terjadinya Illegal Fishing :

a. meningkat dan tingginya permintaan ikan di negara lain
b. berkurang atau habisnya sumber daya ikan (SDI) di negara lain
c. lemahnya armada perikanan nasional
d. izin/ dokumen pendukung di keluarkan lebih dari satu instansi
e. lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di laut
f. lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan
g. belum ada visi yang sama aparat penegak hukum
3. Undang-undang Illegal Fishing

1. Pasal 26 ayat 1 : setip orang yang melakukan usaha perikanan di bidang
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan
diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
2. Pasal 27 ayat 2 : setiapa orang yang memiliki dan/ atau pengoperasikan kapal
kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan
penagkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib
memiliki SIPI.
3. Pasal 104 ayat 2 benda dan atau alat yang dipergunakan dalam dan atau yang
dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat di rampas untuk negara.

4. Upaya pencegahan dari Illegal Fishing
a. Mencegah bahkan menenggelamkan kapal asing yang melakukan Illegal
Fishing
b. Menghimbau kepada kapal-kapal asing melalui duta besar negara-negara tersebut
untuk memajukan perekonomian kemaritiman dengan tidak melakukan
pencurian ikan di perairan indonesia.
4.2 Saran

Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan maupun kompetensi sumberdaya
manusia khususnya ditingkat penuntutan dan pengadilan sehingga dalam proses
penyelesaian atau penegakan hukum terhadap tindak pidana Ilegal Fishing dapat
dilakukan secara profesional dan tepat sasaran sehingga diharapkan tujuan dari sistem
peradilan pidana terpadu didalam menanggulangi kejahatan dibidang perikanan dapat
tercapai.
Perlunya dibentuk Forum Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dibidang Perikanan
sehingga dalam penanganan kasus tindak pidana Illegal Fishing dapat dilaksanakan
secara bersama – sama lintas sektor sehingga apa yang menjadi faktor penghambat
dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki. 2014. Upaya mencegah dan memberantas Illegal
Fishing dalam membangun Poros Maritim Indonesia.
Dewan Kelautan Indonesia.2010. Kekayaan Negeriku Maritim. Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor. 30 tahun 2012. Usaha Perikanan
Tangkap
Supremasi Hukum. Vol 3. Hal 176-204
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 tahun
2009 Tentang Perikanan.

Judul: Makalah Kewarganegaraan

Oleh: Giang Tahala


Ikuti kami