Makalah Kewarganegaraan

Oleh Giang Tahala

141,7 KB 5 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Makalah Kewarganegaraan

Makalah kewarganegaraan PERMASALAHAN YANG TERJADI DI WILAYAH PERAIRAN INDOENSIA DISUSUN OLEH : KELOMPOK 9 1. GIANG WULANDHARI TAHALA 2. SRI WAHYUNI YUNUS 3 ZAHRA AINUN MAKU POLTEKKES KEMENKES GORONTALO JURUSAN KEPERAWATAN PRODI D-III FARMASI TAHUN AKADEMIK 2020/2021 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikn tugas dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman. Makalah ini sudah kami susun dengan secara sistematis dan sebaik mungkin untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan judul “Permasalahan yang terjadi di Wilayah Perairan Indonesia” Akhir kata penulis memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan khususnya dalam segi tatanan bahasa. Kami selaku penyusun menyadari bahwa makalah ini belumlah dikatakan sempurna. Untuk itu, kami dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca sekalian. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi untuk kedepannya. Gorontalo, Desember 2019 Penyusun Kelompok II DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..............................................................................................i DAFTAR ISI.............................................................................................................ii BAB 1 PENDAHULUAN........................................................................................1 A. Latar Belakang.........................................................................................1 B. Rumusan Masalah....................................................................................1 C. Tujuan .....................................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN..........................................................................................2 A. Pengertian Illegal Fishing........................................................................2 B. Contoh kasus yang terjadi di perairan indoensia......................................2 C. Penyebab terjadinya Illegal fishing .........................................................2 D. Hukum yang mengatur tentang pelaku Illegal Fishing............................3 E. Upaya pencegahan dari Illegal Fishing....................................................3 BAB III PENUTUP..................................................................................................4 A. Kesimpulan..............................................................................................4 B. Saran.........................................................................................................4 DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai sebuah negara kepuluan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Perairan laut indonesia mengandung sumber daya kelautan dan perikananyang siap diolah dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga sebagian besar masyarakat indonesia dikawasan pesisir berprofesi sebagai nelayan tersebut diperoleh secara turun temuran dari nenek moyang dan menggunakan hidupnya dari kekayaan laut dengan mata pencaharian menangkap ikan atau nelayan. Sebagai makhluk sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah pantai atau wilayah pesisir. Kasus illegal fishing di indonesia sendiri sepertinya kurang kurang mendapat perhatian dari pemerintah indonesia sendiri. Padahal kejahatan illegal fishing di ZEE indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah indonesia. Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering di hadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudh sejak dulu. Untuk saat ini masalah illegal fishing sudah mulai diberantas, oleh menteri Susi pujiastuti. B. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Illegal Fishing 2. Bagaimana contoh kasus dalam Illegal Fishing? 3. Apa saja penyebab terjadinya Illegal Fishing? 4. Apa saja hukum yang diberlakukan kepada pelaku Illegal Fishing? 5. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya Illegal Fishing? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Illegal Fishing 2. Untuk mengetahui contoh kasus Illegal Fishing 3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Illegal Fishing 4. Untuk mengetahui hukum yang mengatur tentang pelaku Illegal Fishing 5. Untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya Illegal Fishing BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Illegal Fishing 2.1.1 Menurut Undang-undang Dalam ketentuan pasal 29 ayat 2 UU No 31 2004 tentang perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional. 2.1.2 Menurut Qodir dan Udiyo Basuki (2014) Illeegal Fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapaan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan Illegal jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan dilapangan. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan illegal fishing merupakan kegiatan yang menyalahi aturan baik UUD maupun hukum adat. 2.2 Contoh kasus Illegal Fishing yang terjadi diperairan indonesia berupa : a. Penangkapan 10 kapal nelayan berbendera Vietnam di ZEE indonesia bagian kawasan perairan sorong, papua barat b. Kapal ikan berbendera thailand dan china melakukan penangkapan ikan sampai kedaerah ZEE indonesia melampaui Unressolved Maritime Boundaries Area c. Penangkapan 2 kapal asing Illegal di laut Natuna d. Penangkapan kapal berbendera malaysia dikwasan selat malaka 2.3 Penyebab terjaidnya Illgel Fishing a. Meningkat dan tingginya permintaan ikan di negara lain b. Berkurang atau habisnya sumber daya ikan (SDI) di negara lain c. Lemahnya armada perikanan nasional d. Izin/ dokumen pendukung di keluarkan lebih dari satu instansi e. Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di laut f. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan g. Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum 2.4 Hukum yang mengatur tentang pelaku Illegal Fishing a. Undang-undang Illegal Fishing 1.Pasal 26 ayat 1 : setip orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia wajib memiliki SIUP. 2. Pasal 27 ayat 2 : setiapa orang yang memiliki dan/ atau pengoperasikan kapal kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penagkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI. 3. Pasal 104 ayat 2 benda dan atau alat yang dipergunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat di rampas untuk negara. 2.5 Upaya pencegahan dari Illegal Fishing a. Mencegah bahkan menenggelamkan kapal asing yang melakukan Illegal Fishing b. Menghimbau kepada kapal-kapal asing melalui duta besar negara-negara tersebut untuk memajukan perekonomian kemaritiman dengan tidak melakukan pencurian ikan di perairan indonesia. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 1. Contoh kasus Illegal fishing berupa : a. Penangkapan 10 kapal nelayan berbendera Vietnam di ZEE indonesia bagian kawasan perairan sorong, papua barat b. Kapal ikan berbendera thailand dan china melakukan penangkapan ikan sampai kedaerah ZEE indonesia melampaui Unressolved Maritime Boundaries Area c. Penangkapan 2 kapal asing Illegal di laut Natuna d. Penangkapan kapal berbendera malaysia dikwasan selat malaka 2. Penyebab terjadinya Illegal Fishing : a. meningkat dan tingginya permintaan ikan di negara lain b. berkurang atau habisnya sumber daya ikan (SDI) di negara lain c. lemahnya armada perikanan nasional d. izin/ dokumen pendukung di keluarkan lebih dari satu instansi e. lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di laut f. lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan g. belum ada visi yang sama aparat penegak hukum 3. Undang-undang Illegal Fishing 1. Pasal 26 ayat 1 : setip orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia wajib memiliki SIUP. 2. Pasal 27 ayat 2 : setiapa orang yang memiliki dan/ atau pengoperasikan kapal kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penagkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI. 3. Pasal 104 ayat 2 benda dan atau alat yang dipergunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat di rampas untuk negara. 4. Upaya pencegahan dari Illegal Fishing a. Mencegah bahkan menenggelamkan kapal asing yang melakukan Illegal Fishing b. Menghimbau kepada kapal-kapal asing melalui duta besar negara-negara tersebut untuk memajukan perekonomian kemaritiman dengan tidak melakukan pencurian ikan di perairan indonesia. 4.2 Saran Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan maupun kompetensi sumberdaya manusia khususnya ditingkat penuntutan dan pengadilan sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum terhadap tindak pidana Ilegal Fishing dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran sehingga diharapkan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu didalam menanggulangi kejahatan dibidang perikanan dapat tercapai. Perlunya dibentuk Forum Koordinasi Aparat Penegak Hukum Dibidang Perikanan sehingga dalam penanganan kasus tindak pidana Illegal Fishing dapat dilaksanakan secara bersama – sama lintas sektor sehingga apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan dapat diminimalisir. DAFTAR PUSTAKA Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki. 2014. Upaya mencegah dan memberantas Illegal Fishing dalam membangun Poros Maritim Indonesia. Dewan Kelautan Indonesia.2010. Kekayaan Negeriku Maritim. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor. 30 tahun 2012. Usaha Perikanan Tangkap Supremasi Hukum. Vol 3. Hal 176-204 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.

Judul: Makalah Kewarganegaraan

Oleh: Giang Tahala


Ikuti kami