Jawaban Atas Gugatan Diptun

Oleh Riko Syahrudin

27,7 KB 5 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jawaban Atas Gugatan Diptun

Pekanbaru, 24 Maret 2015 JAWABAN Nomor Perkara: 06/ G/ 2015/ PTUN-PBR Irwandi syahputra SH, dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru I. Dalam Eksepsi 1. Kewenangan Mengadili Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini sebab perkara yang diajukan para Pengugat yang objek sengketanya berupa tanah seluas 1800 m 2 yang terletak di Jalan Sudirman Gang Batas Kota No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah Kecamatan Wonerejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau merupakan sengketa Kepemilikan atas objek sengketa tersebut antara para Penggugat dan Tergugat Intervensi II yaitu Muhammad Abdullah dan dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru. 2. Tenggang Waktu Bahwa tenggang waktu yang disebutkan para Penggugat dalam Gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut tidak benar. Para Penggugat sudah mengetahui atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abdullah dengan tanah seluas 1800 m 2 yang diterbitkan pada tanggal 10 -08-2014, Surat Ukur No. 015 tanggal 01-07-2014, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Batas Kota No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah Kecamatan Wonerejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut, pada tanggal 10-09-2014 dan gugatan terkait objek sengketa yang disebutkan para Penggugat tersebut didaftarkan oleh para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara kota Pekanbaru pada tanggal 28-02-2015. Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh para Penggugat, maka gugatan yang diajukan para Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menggugat. 3. Kepentingan Para Penggugat Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam objek sengketa yang disebutkan para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut. Sebab para Penggugat pada tanggal 11 April 2014 telah menjual objek sengketa bersangkutan yang berupa tanah seluas 1800 m2 tersebut beserta tanaman Jati di atasnya dengan harga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) per m2 (per meter kubik) kepada Tergugat II Intervensi. Hal ini berarti para Penggugat tidak dapat menggunakan bukti alas hak kepemilikan atas tanah tersebut yang berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai dasar gugatan oleh karena SKGR tersebut tidak berlaku lagi alias sudah mati keberadaannya. Dengan kata lain, para Penggugat tidak memiliki kepentingan atas tanah tersebut dengan adanya pengalihan hak atas kepemilikan tanah tersebut melalui Perjanjian Jual-Beli antara para Penggugat dan Tergugat II Intervensi. II. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah hal terkait kepemilikan atas tanah seluas 1800 m 2 yang terletak di Jalan Sudirman Gang Batas Kota No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah Kecamatan Wonerejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau, antara para Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Dengan demikian Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abdullah dengan tanah seluas 1800 m 2 yang diterbitkan pada tanggal 10 -08-2014, Surat Ukur No. 015 tanggal 01-07-2014, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Batas Kota No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah Kecamatan Wonerejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan objek sengketa sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut; 2. Bahwa para Penggugat tidak pernah datang untuk meningkatkan status kepemilikan atas tanah seluas 1800 m2 tersebut dari Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang bertempat kedudukan di Jalan Pepaya No. 001 Pekanbaru. Dengan demikian pernyataan para Penggugat bahwa saat para Penggugat akan meningkatkan status kepemilikan tanah dari Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang bertempat kedudukan di Jalan Pepaya No. 001 Pekanbaru atau tepat pada tanggal 10-01-2015 dalam gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut tidak benar; 3. Bahwa para Penggugat sudah mengetahui atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abdullah tersebut sejak tanggal 10-092014 melalui pemberitahuan secara langsung kepada para Penggugat atas undangan oleh pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan Kota Pekan baru sendiri di Kantor Kelurahan Marpoyan setempat. Sehingga pernyataan para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para Penggugat yang baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 -01-2015 tidak benar; 4. Bahwa para Penggugat telah mengetahui adanya pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengukur tanah bersangkutan sebagaimana diterbitkannya Surat Ukur No. 015 tanggal 01-07-2014 dan aktivitas pengukuran tanah ini secara langsung diketahui dan dilihat oleh para Penggugat tanggal 28 Juni 2014. Dengan demikian pernyataan para Penggugat bahwa para Penggugat secara sadar tidak pernah melihat adanya pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengukur tanah bersangkutan tidak benar; 5. Bahwa para Penggugat telah mengetahui dan melihat adanya pengumuman yang diumumkan di papan pengumuman Kantor Kelurahan Marpoyan terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abd ullah tersebut, saat menghadiri undangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 10-09-2014. Sehingga pernyataan para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para Penggugat b ahwa para Penggugat tidak pernah melihat adanya pengumuman yang diumumkan di papan pengumuman Kantor Kelurahan Marpoyan terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak benar; 6. Bahwa terhadap tanah tersebut telah terjadi transaksi dalam bentuk perjanjian jual beli antara para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang menyebabkan beralihnya alas hak kepemilikan atas tanah milik para Penggugat kepada Tergugat Intervensi II pada tanggal 11 April 2014 sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Sehingga pernyataan para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para Penggugat bahwa terhadap tanah-tanah yang para penggugat kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun tidak benar; 7. Bahwa para Penggugat telah menjual tanah seluas 1800 m2 tersebut beserta tanaman Jati di atasnya dengan harga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) per m2 (per meter kubik) kepada Tergugat II Intervensi; 8. Bahwa para Penggugat tidak benar menguasai fisik tanah yang bersangkutan sebagaimana pernyataan para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut. Sebab setelah adanya perjanjian jual beli atas tanah tersebut yang mengakibatkan beralihnya alas hak kepemilikan atas tanah tersebut dari para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi tanggal 11 April 2014, maka serta merta penguasaan fisik tanah ikut beralih juga untuk dikuasai Tergugat II Intervensi; 9. Bahwa para Penggugat oleh sebab telah menjual tanah bersangkutan kepada Tergugat II Intervensi, maka hal ini mengakibatkan para Penggugat tidak benar untuk meningkatkan status kepemilikan tanah bersangkutan mengingat telah terjadi pengalihan alas hak atas kepemilikan tanah tersebut; 10. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abdullah dengan tanah seluas 1800 m 2 yang diterbitkan pada tanggal 10 08-2014, Surat Ukur No. 015 tanggal 01-07-2014, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Batas Kota No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah Kecamatan Wonerejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut telah sesuai dengan : a) Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terkait Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; b) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan / atau; c) Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/Tidak Teliti sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat memutuskan sebagai berikut : 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara; 2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima; 3. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abdullah dengan tanah seluas 1800 m 2 yang diterbitkan pada tanggal 10 -08-2014, Surat Ukur No. 015 tanggal 01-07-2014, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Batas Kota No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah Kecamatan Wonerejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang diterbitkan oleh Tergugat; 4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat Kuasa Tergugat, (Moza Dela Fudika SH) (Mentari Mbr Ginting SH) (Yogi Setiadi SH) (Nugraha Azel Putra SH) (Farid Arista SH) (Rika Yuli Handayani SH) (Riko Syahrudin SH) (Catra Bugraha SH) (Mangihut Aritonang SH) (Rosya Luni Syarli SH)

Judul: Jawaban Atas Gugatan Diptun

Oleh: Riko Syahrudin


Ikuti kami