Jawaban Atas Gugatan Diptun

Oleh Riko Syahrudin

13 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Jawaban Atas Gugatan Diptun

Pekanbaru, 24 Maret 2015
JAWABAN
Nomor Perkara: 06/ G/ 2015/ PTUN-PBR
Irwandi syahputra SH, dkk
Melawan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
I.

Dalam Eksepsi
1. Kewenangan Mengadili
Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili
dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan
sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri.
Hal ini sebab perkara yang diajukan para Pengugat yang objek sengketanya
berupa tanah seluas 1800 m 2 yang terletak di Jalan Sudirman Gang
Batas Kota No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah Kecamatan
Wonerejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau merupakan sengketa Kepemilikan
atas objek sengketa tersebut antara para Penggugat dan Tergugat Intervensi II
yaitu Muhammad Abdullah dan dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan
Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru.
2. Tenggang Waktu
Bahwa tenggang waktu yang disebutkan para Penggugat dalam Gugatan yang
diajukan para Penggugat tersebut tidak benar. Para Penggugat sudah
mengetahui atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru yang berupa Sertifikat Hak Milik
(SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abdullah dengan tanah
seluas 1800 m 2 yang diterbitkan pada tanggal 10 -08-2014, Surat
Ukur No. 015 tanggal 01-07-2014, yang terletak di Jalan Sudirman Gang
Batas Kota No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah Kecamatan
Wonerejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut, pada tanggal 10-09-2014
dan gugatan terkait objek sengketa yang disebutkan para Penggugat tersebut
didaftarkan oleh para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara kota
Pekanbaru pada tanggal 28-02-2015. Sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu
90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh para Penggugat, maka gugatan
yang diajukan para Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang
telah ditentukan oleh undang-undang untuk menggugat.
3. Kepentingan Para Penggugat
Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam objek
sengketa yang disebutkan para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para
Penggugat tersebut. Sebab para Penggugat pada tanggal 11 April 2014 telah
menjual objek sengketa bersangkutan yang berupa tanah seluas 1800 m2
tersebut beserta tanaman Jati di atasnya dengan harga Rp. 25.000.000.- (dua
puluh lima juta rupiah) per m2 (per meter kubik) kepada Tergugat II
Intervensi. Hal ini berarti para Penggugat tidak dapat menggunakan bukti alas
hak kepemilikan atas tanah tersebut yang berupa Surat Keterangan Ganti Rugi
(SKGR) sebagai dasar gugatan oleh karena SKGR tersebut tidak berlaku lagi
alias sudah mati keberadaannya. Dengan kata lain, para Penggugat tidak
memiliki kepentingan atas tanah tersebut dengan adanya pengalihan hak atas
kepemilikan tanah tersebut melalui Perjanjian Jual-Beli antara para Penggugat
dan Tergugat II Intervensi.

II.

Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah hal terkait kepemilikan atas tanah
seluas 1800 m 2 yang terletak di Jalan Sudirman Gang Batas Kota No.
002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah Kecamatan Wonerejo Kota
Pekanbaru Provinsi Riau, antara para Penggugat dan Tergugat II Intervensi.
Dengan demikian Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak
Milik (SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abdullah dengan
tanah seluas 1800 m 2 yang diterbitkan pada tanggal 10 -08-2014,
Surat Ukur No. 015 tanggal 01-07-2014, yang terletak di Jalan Sudirman
Gang Batas Kota No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah
Kecamatan Wonerejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut yang
dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan objek sengketa sebagaimana

disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para Penggugat
tersebut;
2. Bahwa para Penggugat tidak pernah datang untuk meningkatkan status
kepemilikan atas tanah seluas 1800 m2 tersebut dari Surat Keterangan Ganti
Rugi (SKGR) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru yang bertempat kedudukan di Jalan Pepaya No. 001 Pekanbaru.
Dengan demikian pernyataan para Penggugat bahwa saat para Penggugat akan
meningkatkan status kepemilikan tanah dari Surat Keterangan Ganti Rugi
(SKGR) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru yang bertempat kedudukan di Jalan Pepaya No. 001 Pekanbaru
atau tepat pada tanggal 10-01-2015 dalam gugatan yang diajukan para
Penggugat tersebut tidak benar;
3. Bahwa para Penggugat sudah mengetahui atas diterbitkannya Surat Keputusan
Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 142
atas nama Muhammad Abdullah tersebut sejak tanggal 10-092014

melalui

pemberitahuan

secara

langsung

kepada

para

Penggugat atas undangan oleh pihak dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan Kota Pekan baru sendiri
di Kantor Kelurahan Marpoyan setempat. Sehingga pernyataan
para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para Penggugat
yang baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut pada tanggal 10 -01-2015 tidak benar;
4. Bahwa para Penggugat telah mengetahui adanya pihak dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN) yang mengukur tanah bersangkutan
sebagaimana diterbitkannya Surat Ukur No. 015 tanggal 01-07-2014 dan
aktivitas pengukuran tanah ini secara langsung diketahui dan dilihat oleh para
Penggugat tanggal 28 Juni 2014. Dengan demikian pernyataan para
Penggugat bahwa para Penggugat secara sadar tidak pernah
melihat adanya pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
yang mengukur tanah bersangkutan tidak benar;
5. Bahwa para Penggugat telah mengetahui dan melihat adanya pengumuman
yang diumumkan di papan pengumuman Kantor Kelurahan Marpoyan terkait

dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat
Hak Milik (SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abd ullah
tersebut, saat menghadiri undangan dari pihak Badan Pertanahan
Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal
10-09-2014. Sehingga pernyataan para Penggugat dalam gugatan
yang diajukan para Penggugat b ahwa para Penggugat tidak pernah
melihat adanya pengumuman yang diumumkan di papan pengumuman Kantor
Kelurahan Marpoyan terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha
Negara tersebut tidak benar;
6. Bahwa terhadap tanah tersebut telah terjadi transaksi dalam bentuk perjanjian
jual beli antara para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang menyebabkan
beralihnya alas hak kepemilikan atas tanah milik para Penggugat kepada
Tergugat Intervensi II pada tanggal 11 April 2014 sebagaimana dikemukakan
sebelumnya. Sehingga pernyataan para Penggugat dalam gugatan yang
diajukan para Penggugat bahwa terhadap tanah-tanah yang para penggugat
kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun tidak
benar;
7. Bahwa para Penggugat telah menjual tanah seluas 1800 m2 tersebut beserta
tanaman Jati di atasnya dengan harga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta
rupiah) per m2 (per meter kubik) kepada Tergugat II Intervensi;
8. Bahwa para Penggugat tidak benar menguasai fisik tanah yang bersangkutan
sebagaimana pernyataan para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para
Penggugat tersebut. Sebab setelah adanya perjanjian jual beli atas tanah
tersebut yang mengakibatkan beralihnya alas hak kepemilikan atas tanah
tersebut dari para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi tanggal 11 April
2014, maka serta merta penguasaan fisik tanah ikut beralih juga untuk
dikuasai Tergugat II Intervensi;
9. Bahwa para Penggugat oleh sebab telah menjual tanah bersangkutan kepada
Tergugat II Intervensi, maka hal ini mengakibatkan para Penggugat tidak
benar untuk meningkatkan status kepemilikan tanah bersangkutan mengingat
telah terjadi pengalihan alas hak atas kepemilikan tanah tersebut;

10. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut, maka Keputusan Tata Usaha
Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak mengandung cacat
hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebab
dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat
Hak Milik (SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abdullah
dengan tanah seluas 1800 m 2 yang diterbitkan pada tanggal 10 08-2014, Surat Ukur No. 015 tanggal 01-07-2014, yang terletak di Jalan
Sudirman Gang Batas Kota No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan
Indah Kecamatan Wonerejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut telah
sesuai dengan :
a) Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terkait
Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
b) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
yang ditentukan oleh pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan / atau;
c) Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas
bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/Tidak Teliti sehingga sesuai
dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan dalam pokok
perkara;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak
Milik (SHM) No. 142 atas nama Muhammad Abdullah dengan tanah
seluas 1800 m 2 yang diterbitkan pada tanggal 10 -08-2014, Surat Ukur
No. 015 tanggal 01-07-2014, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Batas Kota

No. 002 RT 05 RW 05 Kelurahan Marpoyan Indah Kecamatan Wonerejo Kota
Pekanbaru Provinsi Riau, yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hormat Kuasa Tergugat,

(Moza Dela Fudika SH)

(Mentari Mbr Ginting SH)

(Yogi Setiadi SH)

(Nugraha Azel Putra SH)

(Farid Arista SH)

(Rika Yuli Handayani SH)

(Riko Syahrudin SH)

(Catra Bugraha SH)

(Mangihut Aritonang SH)

(Rosya Luni Syarli SH)

Judul: Jawaban Atas Gugatan Diptun

Oleh: Riko Syahrudin


Ikuti kami