Jawaban Final Fitria Susiana (1409200070097

Oleh Fitria Susiana

324,2 KB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jawaban Final Fitria Susiana (1409200070097

JAWABAN FINAL FITRIA SUSIANA (1409200070097) 1. Dalam perencanaan pajak, kapan waktu yang tepat untuk melakukan revaluasi aset tetap? Berikan jawaban Anda beserta sebuah illustrasi kasus. Jawab : Berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap yang telah berlaku efektif pada 1 Januari 2008 ditetapkan dua model penilaian (valuation model) Aset Tetap, yaitu: model harga biaya (cost model) dan model revaluasi (revaluation model), yang pada PSAK 16 sebelumnya (Revisi 1994) hanya mengenal model biaya. Menurut PSAK 16 (Revisi 2007), apabila suatu entitas memilih model revaluasi, maka entitas tersebut harus menilai kembali aset tetapnya secara berkala sesuai dengan nilai pasar wajar. Jika tidak terdapat nilai wajar yang dapat dijadikan dasar revaluasi, maka menurut PSAK 16 (Revisi 2007) paragraf 33, dapat dilakukan estimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan. Frekuensi revaluasi aset tetap tersebut, dalam paragraph 34 PSAK 16 (Revisi 2007) dilakukan tergantung materialitas perbedaan nilai dari aset tetap yang direvaluasi. Jika material atau signifikan, maka revaluasi aset tetap perlu dilakukan setiap tahun, sedangkan jika tidak material/signifikan revaluasi bisa dilakukan setiap 3 atau 5 tahun sekali. Perlakukan akuntansi atas selisih antara nilai wajar dengan nilai buku yang diketemukan berdasarkan hasil revaluasi pada tahun berjalan, berdasarkan paragraf 35, PSAK 16 (Revisi 2007) dapat dilakukan dengan 2 alternatif sebagai berikut: 1. Penyajian kembali 2. Eliminasi akumulasi penyusutan Berikut contoh penerapan berdasarkan, pernyataan di atas: Pada akhir tahun 2008 PT A memiliki aset tetap yang dibeli pada awal tahun 2007 dengan harga perolehan Rp. 10.000 dengan taksiran masa manfaat 5 tahun. Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tersebut pada 31 Desember 2008 Rp. 4.000. Berdasarkan revaluasi aset tetap PT A per 31 Desember 2008 diketahui nilai wajarnya Rp. 8.000. Terhadap aset tetap di atas diketahui pula pada akhir tahun 2009 dilakukan revaluasi kembali dengan nilai wajar hasil revaluasi Rp.3.000 dan akumulasi penyusutan pada tahun akhir tahun 2009 Rp.2.667 Dari data diatas, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 16 revisi 2007 adalah sebagai berikut: Keterangan Cost Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Sebelum Revaluasi 10.000 4.000 6.000 Alternatif 1 8.000 8.000 Alternatif 2 10.000 2.000 8.000 Jurnal revaluasi alternatif 1 adalah: Tanggal 31/12/09 Keterangan Akumulasi Penyusutan Aset Surplus Revaluasi-Ekuitas Dr 4.000 Cr 2.000 2.000 Jurnal revaluasi alternative 2 adalah: Tanggal 31/12/09 Keterangan Surplus Revaluasi-Ekuitas Akumulasi Penyusutan Dr 2.000 Cr 2.000 Kenaikan nilai tercatat aset tetap di atas sebesar Rp. 2.000, diperoleh dari perbedaan nilai buku Rp.6.000 dengan nilai wajar Rp.8.000. Berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2007) paragraph 39 selisih tersebut dibukukan pada akun Surlus Revaluasi yang merupakan komponen ekuitas, bukan komponen laba-rugi. B. Tahun 2009 Adapun pada tahun 2009, sebagaimana diilustrasikan di atas telah direvaluasi kembali dan mendapatkan nilai wajar Rp.3.000,- sehingga pada tahun 2009 terjadi penurunan nilai asset tetap dari Rp.8000 menjadi Rp.5.000,- Diketahui pula saldo akumulasi penyusutan per akhir tahun 2009 Rp.2.667 (dihitung dari Rp.8.000 dibagi sisa umur aset, yaitu 3 tahun) Untuk tahun 2009, dengan mengacu pada PSAK 16 (Revisi 2007) paragraph 40 yang menyatakan bahwa penurunan nilai akibat revaluasi harus diakui dalam laporan laba rugi, namun penurunan nilai tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Oleh karena itu perlakuan akuntansi untuk tahun 2009 adalah: Jurnal revaluasi alternatif 1 adalah: Tanggal 31/12/0 9 Keterangan Akumulasi Penyusutan Dr 2.667 Surplus Revaluasi-Ekuitas Rugi Revaluasi-Laba Rugi Aktiva Tetap 2.000 333 Cr 5.000 Jurnal revaluasi alternative 2 adalah: Tanggal 31/12/0 9 Keterangan Surplus Revaluasi-Ekuitas Dr 2.000 Rugi Revaluasi-Laba Rugi Akumulasi Penyusutan 333 Cr 2.333 Dampak terhadap perpajakan Sebelum terbitnya PSAK 16 (Revisi 2007), sudah terdapat perbedaan antara PSAK dengan peraturan perpajakan, seperti tentang metode penyusutan, umur manfaat aset tetap dan kapan aset mulai disusutkan. Dengan munculnya PSAK 16 (Revisi 2007) terdapat tambahan perbedaan lagi yaitu adanya model revaluasi dalam Standar Akuntansi Keuangan yang kemudian melahirkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79 tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan. PMK No. 79 tahun 2008 ini mengatur revaluasi aktiva tetap menurut pajak. Perusahaan dapat menggunakan model revaluasi untuk tujuan perpajakan dengan syarat: 1. Mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap kepada Dirjen Pajak (PMK No. 79 tahun 2008 pasal 2). 2. Revaluasi aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap perusahan dan tidak dapat dilakukan kembali dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi aktiva tetap terakhir (PMK No. 79 tahun 2008 pasal 3). 3. Revaluasi aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh jasa penilai atau ahli penilai, namun jika hasil dari jasa penilai belum dapat mencerminkan keadaan sebenarnya, maka nilai wajar akan ditentukan oleh Dirjen Pajak (PMK No. 79 tahun 2008 pasal 4). 4. Selisih lebih penilaian kembali dikenanakan PPh final 10% (PMK No. 79 tahun 2008 pasal 5). 5. Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersil, harus disajikan dengan nama “selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tanggal ……..” (PMK No.79 tahun 2008 pasal 9 ayat 1). 6. Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, berlaku ketentuan sebagai berikut : (a) dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali, Newsletter KAP Syarief Basir dan Rekan, Edisi : VIII/Agustus 2009 3 (b) masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut, (c) perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan (PMK No. 79 tahun 2008 Pasal 7 ayat 1); 7. Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut : (a) dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan, (b) sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan, (c) perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut (PMK No. 79 tahun 2008 Pasal 7 ayat 2); Mengacu pada pasal 5 PMK No. 79 tahun 2008 yang menyatakan pengenaan PPh final sebesar 10% atas selisih lebih penilaian kembali aset, maka perlakuan akuntansi untuk tahun 2008 adalah: Jurnal revaluasi alternatif 1 adalah: Tanggal 31/12/09 Keterangan Akumulasi Penyusutan Surplus revaluasi Aset Tetap Utang PPh Final Dr 4.000 Cr 2.000 1.800 200 Jurnal revaluasi alternative 2 adalah: Tanggal 31/12/09 Keterangan Akumulasi Penyusutan Surplus Revaluasi-Ekuitas Hutang Dr Cr 2.000 1.800 200 Utang PPh final Rp. 200 berasal dari selisih lebih aset tetap yang dinilai kembali dikalikan dengan tarif 10%. Adapun untuk penilaian kembali tahun 2009 tidak dikenakan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PMK No. 79 tahun 2008, karena nilai aset tetap setelah revaluasi menunjukkan penurunan dari nilai buku sebelumnya. Untuk selisih lebih atau kurang karena revaluasi aset yang disajikan dalam laporan laba rugi, komponen ini tidak lagi dimasukkan dalam perhitungan PPh badan, karena selisih lebih atau kurang tersebut bersifat final atau dikenakan pajak secara final. Selisih lebih atau kurang yang masuk dalam laporan laba rugi akan dimasukan dalam koreksi fiskal pada saat perhitungan PPh Badan tahunan. Sesuai dengan karakteristik dari penghasilan yang dikenakan pajak final, maka penghasilan tersebut adalah: 1. Penghasilan tersebut tidak termasuk sebagai unsur penambah penghasilan dalam perhitungan pajak akhir tahun. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam pengurang penghasilan bruto. 3. Pajak yang dipotong atas penghasilan yang dikenakan pajak final juga tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan akhir tahun. Selain aspek pengenaan pajak seperti diuraikan di atas, hal lain yang juga diatur dalam ketentuan PMK No. 79 tahun 2008 adalah perlakuan revaluasi aset tetap menurut fiskal harus diterapkan pada seluruh aset tetap. Ketentuan ini berbeda dengan menurut akuntansi/komersil yang menetapkan revaluasi dapat dilakukan hanya pada kelompok aset yang ingin diterapkan model revaluasi tersebut. Selain itu, jangka waktu revaluasi menurut fiskal dapat dilakuan kembali setelah 5 tahun terhitung dari jangka waktu terakhir aset direvaluasi, sedangkan menurut akuntansi dalam PSAK 16 (Revisi 2007) paragraph 34, revaluasi dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat signifikansi perubahan nilai aset tetap. Perbedaan-perbedaan tersebut tentunya akan menimbulkan kompleksitas pada perhitungan pajak tangguhan. Reference : Newsletter KAP Syarief Basir dan Rekan, Edisi : VIII/Agustus 2009 2. Bagaimana sewa guna usaha dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak suatu perusahaan? Berikan contoh kasusnya secara detail. Jawab : Sewa guna usaha (leasing) di kenal di Indonesia pada tahun 1974 melalui Surat Ketetapan Bersama 3 Menteri, yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian dengan No. Kep-122/MK/2/1974, No32/M/SK/2.1974, dan No.30/Kbp/I/1974 tertanggal 7 Pebruari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finasial leasee) maupun sewa-guna usaha tanpa hak opsi (operating leasee) untuk digunakan oleh leesse selama jangka waktu tertentu. SGU yang sudah dikenal secara umum dan telah ditampung dalam Keputusan Menteri Keuangan,ádalah sebagai berikut (Standar Akuntansi Keuangan 2002:302): 1.Financial Lease (Sewa Guna Usaha Pembiayaan). 2.Operating Lease(Sewa Menyewa Biasa). 3.Sales Type Lease(Sewa Guna Usaha Penjualan) 4.Leveraged Lease. Ketentuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (SGU Tanpa Hak Opsi): A) SGU tanpa hak opsi merupakan sewa menyewa terutang PPN, kecuali lessor masih termasuk pengusaha kecil yaitu jumlah peredaran usaha satu tahun kurang dari Rp 180.000.000,- untuk tahun 2003 dan sebelumnya dan mulai tahun 2004 kurang dari Rp 600.000.000,- misalnya sewa menyewa tenda, alat pesta, buku dan sebagainya. B) Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut:  Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat memenuhi harga perolehan barang modal yang di sewa-gunausahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.  Perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. C) Bagi Lessor (pihak yang menyewakan):  Seluruh pembayaran sewa guna usaha yang diterima atau yang diperoleh merupakan objek PPh.  Pembebanan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa gunakan dimulai pada tahun pajak barang modal yang bersangkutan disewa guna usahakan.Khusus terhadap barang modal berupa tanah,tidak diperbolehkan disusutkan.  Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang raguragu.  Lessor apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP,wajib pemungut PPN sebesar 10% dari jumlah tagihan. D) Bagi Lesse (yang menyewa)  Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan.  Pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.  Atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee wajib dipotong PPh Pasal 23,sesuai peraturan DJP No PER 70/PJ/2007 tanggal 9-April- 2007-244/PMK03/2009. Contoh : PT GL HI-TECH INDONESIA akan membeli kendaraan baru untuk operasional perusahaannya sehingga sebelum dilakukan pembelian dapat dibuat perencanaan pajaknya sehingga bisa melakukan penghematan pajak setelah aset tersebut di miliki atau digunakan. 1. Pengadaan Kendaraan Baru PT GL HI-TECH INDONESIA akan membeli kendaraan baru berupa mobil untuk operasional perusahaan, dengan harga Rp192.500.000. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli langsung atau menggunakan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kendaraan tersebut termasuk aset tetap kelompok 2. Untuk membandingkan pembelian kendaraan dengan pembelian langsung atau menggunakan sewa guna usaha dapat dilihat dengan menggunakan analisis sebagai berikut: Bunga Deposito: 5,76% (sumber PTBANK CENTRAL ASIA, www.bca.co.id per Agustus 2013) - Bunga Pinjaman: 8,18% (sumber PT BANK CENTRAL ASIA, www.bca.co.id per Agustus 2013) - Bunga Sewa guna Usaha : 11,59% (sumber PT Arthabuana Marga usaha Finance / AMF Batam) - Langkah berikutnya adalah menghitung besarnya angsuran dan biaya sewa yang harus dibayarkan setiap bulannya.Diasumsikan bahwa jangka waktu sewa 4 tahun dan jaminan (security deposit) 30% dari nilai kendaraan yang disewagunausahakan. Diasumsikan bahwa jangka waktu sewa 4 tahun dan jaminan (security deposit) 30% dari nilai kendaraan yang disewagunausahakan. Jaminan :Rp57.750.000, Nilai Sewa guna Usaha:Rp134.750.000, Tingkat Bunga : 11,59%, Tingkat Diskon : 8,18%, dan Umur Aset : 4 tahun Skedul pembayaran sewa guna usaha dan nilai tunainya terhadap kedaraan yang akan disewagunausahakan oleh PT GL HITECH INDONESIA dari PT Arthabuana Margausaha Finance (AMF) dapat dilihat pada tabel berikut : Hasilnya : Laporan Koreksi Fiskal setelah Perencanaan Pajak Setelah dilakukan perencanaan pajak terhadap PT GL HI-TECH INDONESIA maka dapat dilihat laporan setelah fiscal (Keterangan dari laporan rekonsiliasi) adalah sebagai berikut: a. Pendapatan jasa yang sebelumnya Rp389.655.800 berkurang menjadi Rp378.191.800 karena adanya penundaan pendapatan sebesar Rp11.464.000. b. Biaya Material Servis yang sebelumnya Rp24.365.000 bertambah menjadi Rp26.815.000 karena adanya percepatan pengakuan beban material sebesar Rp2.450.000. c. Biaya penyusutan aktiva tetap menggunakan metode saldo menurun. d. Biaya perawatan kendaraan dan biaya penyusutan ditanggung 100% oleh perusahaan karena kendaraan digunakan hanya untuk operasional sehinggga tidak di koreksi fiskal. e. Biaya entertaiment dibuatkan bukti nominnatifnya sehingga bisa diakui sebagai biaya. f. Pendapatan Jasa giro dan pajak giro dikoreksi karena telah dikenakan PPh final. g. Biaya kesejahteran berupa natura untuk seluruh karyawan, biaya trasportasi dengan pemberian fasilitas bus maupun tunjangan trasportasi dan Biaya tunjangan pajak PPh 21 dengan metode gross up tidak dapat diberikan sebagai fasilitas kepada karyawan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar jika dibandingkan dengan penghematan pajak yang diperoleh oleh perusahaan. Dari Tabel (pada jurnal ) setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak, PPh terutang perusahaan yang mana sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 5.364.686 turun menjadi Rp2.207.124 sehingga perencanaan pajak yang dilakukan bisamenghemat PPh terutang badan sebesar Rp 3.157.563. Maka, pembelian secara sewa guna usaha lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembelian tunai.Karena dibandingkan dengan pembelian tunai terdapat penghematan neto. Besarnya jumlah penghematan neto dengan tingkat diskon 8,18% adalah Rp3.456.054. Dengan menerapkan Perencanaan Pajak perusahaan atau PT GL HI-TECH INDONESIA bisa menghemat pembayaran PPh Badan sebesar Rp 3.157.563. Keterbatasan dari perencaan pajak ini adalah laporan keuangan perusahaan yang tidak kompleks sehingga tidak semua pos-pos yang seharusnya bisa dijadikan sebagai pengurang pajak bisa di maksimalkan. Dengan penerapan perencanan pajak yang sesuai dengan perundang-undangan maka perusahaan bisa menghemat pembayaran pajak terutang dan bisa memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan tersebut.Dan untuk penerapan perencanaan pajak ini sebaiknya perusahaan senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau isu-isu yang berkaitan dengan pajak. Reference : Jurnal : Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pembayaran Pajak Terutang Studi Kasus pada PT GL HI-TECH INDONESIA : Dian Pernanda Batam Polytechnics Managerial Accounting study Program Parkway Street, Batam Centre, Batam 29461, Indonesia dian.fernanda@yahoo.com) (http://p2m.polibatam.ac.id/wp-content/uploads/2014/06/Microsoft-Word-07-artikel-Dian4111123011.pdf) 3. Menurut Anda, bagaimana sebuah pemerintah secara efektif dapat menangkal manuver pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan harga transfer? Jelaskan keuntungan dan tantangan dalam mengimplemtasikan strategi tersebut. Jawab : Pemerintah Indonesia sendiri mulai memperhatikan praktik transfer pricing pada tahun 1993, itu pun hanya diatur secara singkat melalui SE-04/PJ.7/1993 yang kemudian disusul dengan KMK-650/KMK.04/1994 tentang daftar tax haven countries. Setelah itu baru pada tahun 2009 (setelah 16 tahun), Indonesia lebih serius memperhatikan praktik transfer pricing melalui UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan tentang transfer pricing secara umum diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (arm’s length principle) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Aturan ini menyebutkan metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing, yaitu: a. Metode perbandingan harga (Comparable Uncontrolled Price/CUP) Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen), baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya merupakan metode yang paling akurat, tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah mencari barang yang benar-benar sejenis. Contoh penerapan: PT ABC menyerahkan penjualan barang X kepada afiliasinya PT Y dengan harga franko tujuan Rp10.000.000. Di saat yang sama PT ABC juga menjual barang X kepada pihak ketiga PT KLM dengan harga franko pabrik Rp10.000.000 dan biaya pengangkutan dan asuransi Rp500.000. Dengan metode CUP harga jual wajar barang X dari PT ABC kepada PT Y adalah Rp10.000.000 + Rp500.000 = Rp10.500.000. b. Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (resale) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (mark up) wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Contoh penerapan: PT A menyerahkan barang kepada afiliasinya PT B dengan harga Rp10.000.000. PT B kemudian menyerahkan barang tersebut kepada pihak ketiga PT C (independen) dengan harga Rp20.000.000. Diketahui ternyata ada transaksi antara pihak independen, yaitu PT Z yang juga menyerahkan produk yang sejenis kepada PT Y dengan kenaikan harga jual (mark up) 20%. Dengan demikian, harga jual yang wajar dari PT A kepada PT B adalah Rp20.000.000 - (20% x Rp20.000.000) = Rp16.000.000. Jadi, harga jual PT A terlalu rendah dari yang seharusnya karena ada transfer pricing. c. Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrikasi. Contoh penerapan: PT A memproduksi barang dengan biaya Rp500.000 dan menyerahkan barang tersebut kepada afiliasinya PT B dengan harga Rp900.000. PT Y juga memproduksi produk sejenis dengan biaya sebesar Rp600.000 dan menjualnya kepada PT Z (tidak ada hubungan istimewa) dengan harga Rp900.000. Dari penjualan PT Y terlihat bahwa persentase laba kotor dari biaya adalah sebesar 30 : 60 = 50 %. Dengan cost-plus method, dapat diketahui bahwa harga wajar penjualan PT A ke PT B adalah: Rp500.000 + (50% x Rp500.000) = Rp750.000. Jadi, bisa dianggap bahwa harga beli PT B lebih mahal dari yang seharusnya dan dapat dikoreksi biayanya oleh kantor pajak. d. Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method). e. Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM) Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Contoh penerapan: PT ABC merupakan produsen alat-alat kecantikan yang menjual ke perusahaan grup di Malaysia (ABC Bhd) dan menggunakan merk ABC Bhd. Dalam hal ini, ABC Bhd hanya menjual produk PT ABC. Berdasarkan analisis, diketahui juga bahwa PT XYZ yang menjual produk serupa dan memperoleh laba operasi sebesar 10%. Untuk itu, harga transfer PT ABC kepada ABC Bhd berdasarkan metode TNM. Reference : Jurnal : Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara : Hadi Setiawan (http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_Transfer%20Pricing %20dan%20Risikonya%20Terhadap%20Penerimaan%20Negara.pdf)

Judul: Jawaban Final Fitria Susiana (1409200070097

Oleh: Fitria Susiana


Ikuti kami