Tugas Makalah

Oleh Abdullah Fikri

16 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Makalah

Tugas makalah
Pengantar Ilmu Politik

“Kewenangan Dan Legitimasi”
Dosen Pengampu
Dr. Fajar pramono M.A

Oleh:

Abdullah fikri
NIM: 372016511381

Progam studi hubungan internasional fakultas humaniora
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
Jl. Raya Siman Ponorogo
2016

PENGANTAR
Kewenangan adalah kekuasaan. namun, kekuasaan tidak sealu berupa
kewenangan.kedua

bentuk

pengaruh

ini

dibedakan

dalam

keabsahanya.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahanya (legitimate
power). Sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Orang yang
mempunyai kekuasaan politik dapat berartimempunyai pengaruh besar terhadap
pembuat dan pelaksana keputusan politik sebagaimana tampak dalam keputusan
ppolitik yang mencerminkan kehendaknya.
SUMBER KEWENANGAN
Setiap orang yang mempunyai hak untuk memerintah selalu menunjukkan
sumber haknya. Sumber kewenangan untuk memerintah diuraikan sebagai
berikut:
Pertama, hak memerintah dari tradisi. artinya, kepercayaan yang telah
berakar

dipelihara

secara

terus-menerusdalam

masyarakat.

Kedua,

hak

memerintah berasal dari tuhan, dewata, atau wahyu. Atas dasar itu, hak
memerintah dianggap bersifat sakral. Ketiga, hak memerintah berasal dari kualitas
pribadi sang pemimpin, baik penampilanya yang agung dan diri pribadinya yang
popular maupun karna memliki karisma. Keempat, hak memerintah masyarakat
berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syaratsyarat menjadi pemimpin pemerintah. Kelima, hak memerintah berasal dari
sumber yang bersifat instrumental sepertimkeahlian dan kekayaan.
Kelima sumber kewenangan itu disimpulkan menjadi dua tipe kewenangan
utama, yaitu kewenangan yang bersifat prosedural dan kewenangan yang bersifat
subtansial. Kewenangan yang bersifat prosedural ialah hak memerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertuis maupun tidak
tertulis, sedamgkan kewenangan yang bersifat subtansial ialah hak memerintah
berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin, seperti tradisi, sakral,
kualitas pribadi, dan instrumental.

PERALIHAN KEWENANGAN
Jabatan bersifat relatif teteap, sedangkan orang yang memegang dan
menjalankan fungsi (tugas dan kewenangan) jabatan tidak bersifat tetap, Peralihan
kewenangan dari seseorang atau kelompok orang atau kelompok lainya
merupakan keharusan. Menurut Paul Conn secara umum, terdapat terdapat tiga
cara peralihan kewenangan, yakni secara turun menurun, pemilihan, dan paksaan.
Ada beberapa orang atau kelompok masyarakat yang menghendaki
kewenangan untuk memerintah. Oleh karna itu, sering kali ambisi-ambisi ini
menimbulkan konflik politik yang mendalam dan meluas. Oleh karna itu, ilmuan
politik menggunakan peralihan kewenangan (succsession) sebagai salah satu tolak
ukur tingkat perkembangan dan kesetabilan politik.
SIKAP TERHADAP KEWENANGAN
Orang yang berwenang atau penjabat mengklaim hak memerintah dengan
menunjukkan dasar kewenangna yang bersifat prosedural maupun subtansial,
anggota masyarakat yang diperintah memiliki sikap-sikap tertentu terhadap
kewenangan.
Pada umumnya, sikap atas kewenangan dikelompokkan dalam sikap
menerima, mempertanyakan (skeptis), dan kombinasi antara keduanya. Pertama
sikap Amerika Serikat terhadap kewenangan prosedural merupakan perpaduan
atas sikap legalistik dan sikeptis atas hukum yang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman. Kedua,

sikap masyarakat ingris atas kewenangan

prosedural tidak sekental masyarakat Amerika Serikat karna Inggris tidak
memiliki konstitusi, dan mereka memiliki undang-undang, konfensi , dan
jurisprudensi.
LEGITIMASI
Seperti konsep kekuasaan dan kewenangan, legitimasi juga merupakan
hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Konsep legitimasi berkaitan
dengan

sikap

masyarakat

terhadap

kewenangan.

Legitimasi

merupakan

penarimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemompin untuk
memerintah, membuat, dan melaksanakan tugas politik.
Hanya anggota masyarakat saja yang dapat memberikan legitimasi pada
kewenangan pemimpin yang memerintah. Pihak yang memerintah tidak dapat
memberikan legitimasi atas kewenangannya. Pemimpin dapat mengklaim
kewenangan, dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kewenanganya sah.
Akan tetapi, hanya masyarakat yang dipimpin yang menentukan apakah
kewenangan itu berlegitimasi atau tidak.
Kekuasaan nomeratif dan kualitas pribadi berkaitan erat dengan legitimasi.
Hal ini disebabkan kedua jenis kekuasaan ini atas dasar persetujuan yang
dipengaruhi. Namun , kekuasaan merupakan kemampuan menggunakan sumbersumber pengaruh. Walaupun demikian, hubungan antara pemimpin dan yang
dipimpin pada kewenangan berbeda dengan hubungan antara pemimpin dan yang
dipimpin pada legitimasi.

OBYEK LEGITIMASI
Suatu sistem politik dapat lestari apabila sisyem politik secara keseluruhan
mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat.
Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi
juga untuk unsur-unsur sistem politik yang lain. Yang menjadi obyek legitimasi
bukan hanya pemerintah, tetepi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik.
Menurut Easton, terdapat tiga obyek dalam sistem politik yang
memerlukan legitimasi agar sesuatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara
terus-menerus, tetapi mampu ula mentransformasikan tutunan menjadi kebijakan
umum, ketiga obyek legitimasi ini meliputi komunitas politik, rezim dan
pemerintahan.

Sementara itu, Andrian menyebutka lima obyek dalam sistem politik yang
memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional.
Kelima objek legitimasi ini meliputi masyarakat politik, hukum, lembaga politik,
pemimpin politik, dan kebijakan.
KADAR LEGITIMASI
Sehubungan dengan kadar legitimasi atau jumlah dukungan terhadap
kewenangan, kewenangan dikelompokan menjadi empat tipe. Keempat kadar
legitimasi ini meliputi pralegitimasi, berlegitimasi, tak berlegitimasi, dan
pascalegitimasi.
Suatu hubungan kewenangan disebut sebagai pralegitimasi apabila pihak
yang memerintah sangat yakin memiliki hak moral untuk memerintah masyarakat.
Sebaliknya, banyak pihak yang diperintah khususnya berbagai kekuatan yang
diperintah belum mengakui hak moral. Oleh karna itu, pemimpin pemerintah
biasanya berupaya keras untuk mengadakan pendekatan terhadap kekuatan politik
guna mendapatkan pengakuan dan dukungan.
Kewenangan yang tak berlegitimasi ialah hubungan kewenangan tatkala
pihak yang diperintah tidak mengakui hak moral penguasa untuk memerintah,
sedangkan pihak yang memerintah secara terus-menerus mempertahankan
kekuasaannya dengan berbagai cara yang bercorak kekerasan.
Hubungan kewenanagan yang berlegitimasi ialah yang diperintah
mengakui dan mendukung hak moral penguasa untuk memerintah.pemerintah
yang berbentuk berdasarkan hasul pemilihan umum merupakan contoh hubungan
kewenangan yang berlegitimasi.
Kewenangan pascalegitimasi ialah dasar kegitimasi yang lama dianggap
tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat dan telah muncul dasar legitimasi
baru yang menghendaki suatu kewenangan atas dasar legitimasi baru tersebut.

CARA MENDPATKAN LEGITIMASI
Cara-cara yang digunakan untuk menfdapatkan dan mempertahankan
legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu simbolis, materiil, dan
prosedural.
Pertama, simbolis berarti memanipulasi kecenderungan-kecenderungan
moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan, dan nilai-nilai budaya pada umumnya
dalam bentuk simbol-simbol.
Kedua, materiil ditempuh dengan cara menjanjikan dan membeikan
kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya
kebutuhan dasar (asic needs), fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana produksi
pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, kesempatan kerja, dan kesempatan
berusaha dan modal yang memadai.
Ketiga, prosedural yang ditempuh dengan cara menyelenggarakan
pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakil
presiden, dan para lembaga anggota tinggi negara atau refrendum untuk
mengesahkan suatu kebijakan umum.
TIPE-TIPE LEGITIMASI
Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap
pemerintah, legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu legitimasi
tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi prosedural,
legitimasi instumental.
Pertama, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada
pemimpin pemerintah karna pemimpin tersebut menampakkan keturunan “darah
biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat.
Kedua,

masyarakat

memberikan

dukungan

kepada

pemimpin

pemerintahan karna pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana
ideolodi. Ideologi yang dimaksud tidak hanya yang doktrine seperti komunisme,

akan tetapi juga pragmatis seperti liberalisme dan gabungan keduanya seperti
ideologi nasional pancasila di Indonesia.
Ketiga, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada peimpin
pemerintah karna pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa karisma
maupun penampilan pribadi dan prestasi cermelang dalam bidang seni budaya
tertentu.
Keempat. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukngan kepada
pemimpin pemerintahkarna pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan
menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kelima, Masyarakat memberikan pengakuan dan dukngan kepada
pemimpin pemerintahkarna pemimpin tersebut menjajikan atau menjamin
kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat
KRISIS LEGITIMASI
Krisisi legitimasi biasanya terjadi pada masa transisi. Maksudnya
perubahan dari masyarakat teradisional yang berstruktur kompleks.
Lucyan Pye menyebutkan empat sebab krisisi legitimasi. Pertama, prinsip
kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain. Artinya apabila prinsip
kewenangan yang sudauh tidak diakui masyarakat, dan masyarakat sudah
menemukan prinsip yang lebih baik sehinga pemerintah yang mendasarkan diri
pada prinsip kewenangan akan kehilangan dukungan. Kedua, persaingan yang
sangat tajam dan tak sehat tetapi jugatak disalurkan melalui prosedur yang
seharusnya diantara pemimpin pemerintah sehingga terjadi perpecahandalam
tubuh pemerintah. Perpecahan semacam ini menimbulkan kumpulan pemerintah
sehingga masyarakat tidak akan menaati pemerintah sehingga masyarakat tidak
akan menaati kewenangan yang ada. Ketiga, pemerintah tak mampu memenuhi
janjinya

sehingga

masyarakat.

Ini

menimbulkan
menyebabkan

kekecewaan

dan

kemundurandukungan

keresahan

dikalangan

kepada

pemerintah.

Keempat, sosiali tentang kewenangan mengalami perubahan. Akibatnya, setiap

tindakan pemerintah yang seharusnya atau dianggap tidak sesuai dengan sapirasi
hidup dalam masyarakat akan dipersoalkan oleh masyarakat.
DALAM PRESPEKTIF MIRIAM BUDIARJO
Selain konsep wewenang juga dikenal konsep legitimasi (legitimacy atau
keabsahan) yang terutama penting dalam suatu sistem politik. Keabsahan adalah
keyakinan

anggota-anggota masyarakat ahwa wewenang yang ada pada

seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Dalam
hubungan ini dikatanak oleh David Easton bahwa keabsahan adalah : “keyakinan
dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginyauntuk menerima baik
dan menaati penguasa dan memenuhi tutunan-tutunan dari rezim itu. Maka dari
itu pimpinan dari suatu sistem politik akan selalu mencoba membangun dan
mempertahankan keabsahan di kalangan rakyat karena hal itu merupakan
dukungan yang paling mantap.

REFRENSI
budiardjo, p. M. (2015). DASAR-DASAR ILMU POLITIK. (11, Penyunt.) JAKARTA: CV Prima
Grafika.
Surbakti, R. (2010). MEMAHAMI ILMU POLITIK. (7, Penyunt.) JAKARTA: PT Grasindo.

Judul: Tugas Makalah

Oleh: Abdullah Fikri


Ikuti kami