Tugas Makalah

Oleh Abdullah Fikri

171,2 KB 5 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Tugas Makalah

Tugas makalah Pengantar Ilmu Politik “Kewenangan Dan Legitimasi” Dosen Pengampu Dr. Fajar pramono M.A Oleh: Abdullah fikri NIM: 372016511381 Progam studi hubungan internasional fakultas humaniora Universitas Darussalam Gontor Ponorogo Jl. Raya Siman Ponorogo 2016 PENGANTAR Kewenangan adalah kekuasaan. namun, kekuasaan tidak sealu berupa kewenangan.kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahanya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahanya (legitimate power). Sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Orang yang mempunyai kekuasaan politik dapat berartimempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik sebagaimana tampak dalam keputusan ppolitik yang mencerminkan kehendaknya. SUMBER KEWENANGAN Setiap orang yang mempunyai hak untuk memerintah selalu menunjukkan sumber haknya. Sumber kewenangan untuk memerintah diuraikan sebagai berikut: Pertama, hak memerintah dari tradisi. artinya, kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus-menerusdalam masyarakat. Kedua, hak memerintah berasal dari tuhan, dewata, atau wahyu. Atas dasar itu, hak memerintah dianggap bersifat sakral. Ketiga, hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilanya yang agung dan diri pribadinya yang popular maupun karna memliki karisma. Keempat, hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syaratsyarat menjadi pemimpin pemerintah. Kelima, hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental sepertimkeahlian dan kekayaan. Kelima sumber kewenangan itu disimpulkan menjadi dua tipe kewenangan utama, yaitu kewenangan yang bersifat prosedural dan kewenangan yang bersifat subtansial. Kewenangan yang bersifat prosedural ialah hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertuis maupun tidak tertulis, sedamgkan kewenangan yang bersifat subtansial ialah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin, seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi, dan instrumental. PERALIHAN KEWENANGAN Jabatan bersifat relatif teteap, sedangkan orang yang memegang dan menjalankan fungsi (tugas dan kewenangan) jabatan tidak bersifat tetap, Peralihan kewenangan dari seseorang atau kelompok orang atau kelompok lainya merupakan keharusan. Menurut Paul Conn secara umum, terdapat terdapat tiga cara peralihan kewenangan, yakni secara turun menurun, pemilihan, dan paksaan. Ada beberapa orang atau kelompok masyarakat yang menghendaki kewenangan untuk memerintah. Oleh karna itu, sering kali ambisi-ambisi ini menimbulkan konflik politik yang mendalam dan meluas. Oleh karna itu, ilmuan politik menggunakan peralihan kewenangan (succsession) sebagai salah satu tolak ukur tingkat perkembangan dan kesetabilan politik. SIKAP TERHADAP KEWENANGAN Orang yang berwenang atau penjabat mengklaim hak memerintah dengan menunjukkan dasar kewenangna yang bersifat prosedural maupun subtansial, anggota masyarakat yang diperintah memiliki sikap-sikap tertentu terhadap kewenangan. Pada umumnya, sikap atas kewenangan dikelompokkan dalam sikap menerima, mempertanyakan (skeptis), dan kombinasi antara keduanya. Pertama sikap Amerika Serikat terhadap kewenangan prosedural merupakan perpaduan atas sikap legalistik dan sikeptis atas hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kedua, sikap masyarakat ingris atas kewenangan prosedural tidak sekental masyarakat Amerika Serikat karna Inggris tidak memiliki konstitusi, dan mereka memiliki undang-undang, konfensi , dan jurisprudensi. LEGITIMASI Seperti konsep kekuasaan dan kewenangan, legitimasi juga merupakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Legitimasi merupakan penarimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemompin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan tugas politik. Hanya anggota masyarakat saja yang dapat memberikan legitimasi pada kewenangan pemimpin yang memerintah. Pihak yang memerintah tidak dapat memberikan legitimasi atas kewenangannya. Pemimpin dapat mengklaim kewenangan, dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kewenanganya sah. Akan tetapi, hanya masyarakat yang dipimpin yang menentukan apakah kewenangan itu berlegitimasi atau tidak. Kekuasaan nomeratif dan kualitas pribadi berkaitan erat dengan legitimasi. Hal ini disebabkan kedua jenis kekuasaan ini atas dasar persetujuan yang dipengaruhi. Namun , kekuasaan merupakan kemampuan menggunakan sumbersumber pengaruh. Walaupun demikian, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin pada kewenangan berbeda dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin pada legitimasi. OBYEK LEGITIMASI Suatu sistem politik dapat lestari apabila sisyem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang lain. Yang menjadi obyek legitimasi bukan hanya pemerintah, tetepi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Menurut Easton, terdapat tiga obyek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar sesuatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara terus-menerus, tetapi mampu ula mentransformasikan tutunan menjadi kebijakan umum, ketiga obyek legitimasi ini meliputi komunitas politik, rezim dan pemerintahan. Sementara itu, Andrian menyebutka lima obyek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional. Kelima objek legitimasi ini meliputi masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan. KADAR LEGITIMASI Sehubungan dengan kadar legitimasi atau jumlah dukungan terhadap kewenangan, kewenangan dikelompokan menjadi empat tipe. Keempat kadar legitimasi ini meliputi pralegitimasi, berlegitimasi, tak berlegitimasi, dan pascalegitimasi. Suatu hubungan kewenangan disebut sebagai pralegitimasi apabila pihak yang memerintah sangat yakin memiliki hak moral untuk memerintah masyarakat. Sebaliknya, banyak pihak yang diperintah khususnya berbagai kekuatan yang diperintah belum mengakui hak moral. Oleh karna itu, pemimpin pemerintah biasanya berupaya keras untuk mengadakan pendekatan terhadap kekuatan politik guna mendapatkan pengakuan dan dukungan. Kewenangan yang tak berlegitimasi ialah hubungan kewenangan tatkala pihak yang diperintah tidak mengakui hak moral penguasa untuk memerintah, sedangkan pihak yang memerintah secara terus-menerus mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara yang bercorak kekerasan. Hubungan kewenanagan yang berlegitimasi ialah yang diperintah mengakui dan mendukung hak moral penguasa untuk memerintah.pemerintah yang berbentuk berdasarkan hasul pemilihan umum merupakan contoh hubungan kewenangan yang berlegitimasi. Kewenangan pascalegitimasi ialah dasar kegitimasi yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat dan telah muncul dasar legitimasi baru yang menghendaki suatu kewenangan atas dasar legitimasi baru tersebut. CARA MENDPATKAN LEGITIMASI Cara-cara yang digunakan untuk menfdapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu simbolis, materiil, dan prosedural. Pertama, simbolis berarti memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan kepercayaan, dan nilai-nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol. Kedua, materiil ditempuh dengan cara menjanjikan dan membeikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar (asic needs), fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha dan modal yang memadai. Ketiga, prosedural yang ditempuh dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, dan para lembaga anggota tinggi negara atau refrendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum. TIPE-TIPE LEGITIMASI Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi prosedural, legitimasi instumental. Pertama, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintah karna pemimpin tersebut menampakkan keturunan “darah biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat. Kedua, masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karna pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideolodi. Ideologi yang dimaksud tidak hanya yang doktrine seperti komunisme, akan tetapi juga pragmatis seperti liberalisme dan gabungan keduanya seperti ideologi nasional pancasila di Indonesia. Ketiga, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada peimpin pemerintah karna pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa karisma maupun penampilan pribadi dan prestasi cermelang dalam bidang seni budaya tertentu. Keempat. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukngan kepada pemimpin pemerintahkarna pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kelima, Masyarakat memberikan pengakuan dan dukngan kepada pemimpin pemerintahkarna pemimpin tersebut menjajikan atau menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat KRISIS LEGITIMASI Krisisi legitimasi biasanya terjadi pada masa transisi. Maksudnya perubahan dari masyarakat teradisional yang berstruktur kompleks. Lucyan Pye menyebutkan empat sebab krisisi legitimasi. Pertama, prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain. Artinya apabila prinsip kewenangan yang sudauh tidak diakui masyarakat, dan masyarakat sudah menemukan prinsip yang lebih baik sehinga pemerintah yang mendasarkan diri pada prinsip kewenangan akan kehilangan dukungan. Kedua, persaingan yang sangat tajam dan tak sehat tetapi jugatak disalurkan melalui prosedur yang seharusnya diantara pemimpin pemerintah sehingga terjadi perpecahandalam tubuh pemerintah. Perpecahan semacam ini menimbulkan kumpulan pemerintah sehingga masyarakat tidak akan menaati pemerintah sehingga masyarakat tidak akan menaati kewenangan yang ada. Ketiga, pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga masyarakat. Ini menimbulkan menyebabkan kekecewaan dan kemundurandukungan keresahan dikalangan kepada pemerintah. Keempat, sosiali tentang kewenangan mengalami perubahan. Akibatnya, setiap tindakan pemerintah yang seharusnya atau dianggap tidak sesuai dengan sapirasi hidup dalam masyarakat akan dipersoalkan oleh masyarakat. DALAM PRESPEKTIF MIRIAM BUDIARJO Selain konsep wewenang juga dikenal konsep legitimasi (legitimacy atau keabsahan) yang terutama penting dalam suatu sistem politik. Keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat ahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Dalam hubungan ini dikatanak oleh David Easton bahwa keabsahan adalah : “keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginyauntuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tutunan-tutunan dari rezim itu. Maka dari itu pimpinan dari suatu sistem politik akan selalu mencoba membangun dan mempertahankan keabsahan di kalangan rakyat karena hal itu merupakan dukungan yang paling mantap. REFRENSI budiardjo, p. M. (2015). DASAR-DASAR ILMU POLITIK. (11, Penyunt.) JAKARTA: CV Prima Grafika. Surbakti, R. (2010). MEMAHAMI ILMU POLITIK. (7, Penyunt.) JAKARTA: PT Grasindo.

Judul: Tugas Makalah

Oleh: Abdullah Fikri


Ikuti kami