Makalah Perpajakan

Oleh Desi Yuliyana

17 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Perpajakan

UNIVERSITAS INDONESIA

MAKALAH

Materi

: MANAJEMEN PAJAK ATAS PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)

Dosen

: DR. NING RAHAYU M.si

Hari dan Tgl : Sabtu , 23 April 2011

Disusun oleh:
Dinda Pramuchtia

0906612125

Indah Kusuma Dewi 0906612150
Ni Putu Ayu Riana O 0906611936
Rio Febriyanto

0906612011

Kelas Administrasi Fiskal A 2009

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
2011

Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap
perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak. Karena tujuan dari manajemen
pajak yang bersifat ekonomis, efektif, dan efisien. Dengan menyusun perencanaan dan
manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan
peningkatan beban pembayaran pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan manajemen
pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam melakukan manajemen pajak yang harus
diperhatikan ialah tidak melanggar peraturan yang berlaku, secara bisnis reasonable, dan
didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Upaya-upaya efisiensi pada PPN
1.

Memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau non-PKP pada
pengusaha kecil.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, yang dimaksud sebagai Pengusaha kecil
adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan
bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dengan kata lain,
sebagai pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak.
Pemilihan sebagai PKP atau tidak, dapat dilihat melalui transaksi yang ia lakukan.
Contoh:
a. Apabila sebagai PKP, dalam membeli bahan baku merupakan objek PM dan
pada saat menjual Barang Kena Pajak (BKP) merupakan objek PK. Sedangkan
apabila sebagai Non PKP membeli bahan baku, bukan merupakan objek PM.
Bagitupula dalam menjual BKP bukan merupakan objek PK.
Transaksi

Sebagai PKP

Membeli bahan baku PM
Menjual BKP

Universitas Indonesia

PK

Sebagai Non PKP
Non PM
Non PK

Page 2

b. Apabila suatu perusahaan non PKP membeli BKP dari PKP, hal tersebut
merupakan objek PM yang dapat dikreditkan pada SPT PPh Badannya.
Sedangkan pada saat menjual BKP tersebut kepada pengusaha yang juga non
PKPbukan merupakan objek PK.
c. Apabila dalam kondisi laba perusahaan besar sebaiknya non PKP. Karena PMnya dapat dikreditkan yang mengakibatkan PPh Badannya kecil.
d. Apabila dalam kondisi laba perusahaan kecil sebaiknya menjadi PKP.
e. perusahaan yang non PKP mempertahankan peredaran brutonya di bawah Rp.
600.000.000,-.

2.

Mendahulukan penerbitan performa invoice sebelum menerbitkan invoice.
Porforma invoice merupakan faktur ringkasan atau perkiraan yang dikirim oleh
penjual kepada pembeli (biasanya perusahaan jasa) sebelum pengiriman atau
pengiriman barang. Mengenai catatan jenis dan jumlah barang, nilai, dan informasi
penting lainnya seperti beban berat dan transportasi. Faktur proforma biasanya
digunakan sebagai faktur awal dengan kutipan, atau untuk keperluan pabean dalam
importasi. Mereka berbeda dari faktur normal tidak digunakan untuk permintaan atau
permintaan untuk membayar.
Dalam hal efisiensi PPN dalam penerbitan performa invoice diperhatikan terlebih
dahulu kapan terhutang PPN. Dalam UU No.42 tahun 2009 dikatakan bahwa
terhutangnya PPN saat pemanfaatan jasa kena pajak. Namun dalam hal pembayaran
diterima sebelum penyerahan maka saat terutang pajakialah saat pembayaran.
Penerbitan performa invoice penting dilakukan karena sering terjadi invoice sudah
keluar namun belum dilakukan pembayaran.

Universitas Indonesia

Page 3

3.

Melakukan pengelolaan faktur pajak dengan baik
Agar pengelolaan faktur pajak dilakukan dengan baik maka diperlukan koordinasi
bagian pajak dengan bagian-bagian lain yang terkait dengan penerbitan dan penerimaan
faktur pajak. Pengelolaan faktur pajak dapat dilakukan dengan cara memastikan atau
menjaga Faktur Pajak tidak cacat.
Jika melakukan pembelian barang atau pemakaian jasa maka terdapat Pajak
Masukan, sehingga menerima Faktur Pajak. Faktur Pajak yang diterima tersebut harus
diteliti, apabila cacat maka faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.
Untuk mengatasi hal ini, dapat dilakukan dengan cara apabila menerima faktur pajak
yang cacat, sesegera mungkin untuk dikembalikan agar dapat diganti dengan faktur
pajak yang tidak cacat.
Dalam hal melakukan penjualan barang atau pemberian jasa maka terdapat Pajak
Keluaran, sehingga menerbitkan Faktur Paja. Faktur Pajak yang diterbitkan harus
dihindari dari kecacatan karena apabila cacat maka dikenakan sanksi sebesar 2% dari
DPP. Untuk mengatasi hal apabila menerbitkan faktur pajak yang cacat, sesegera
mungkin untuk menerbitkan faktur pajak pengganti.
Karenanya untuk menghindari hal tesebut harus dilakukan koordinasi dengan divisidivisi yang terkait dalam perusahaan, diantaranya adalah dengan divisi pembelian dan
penjualan. Bentuk koordinasinya ialah dengan menginformasikan apa saja yang harus
dimuat dalam faktur pajak, antara lain:
a.

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b.

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak
atau penerima Jasa Kena Pajak;

c.

jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan
harga;

Universitas Indonesia

Page 4

d.

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f.

kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g.

nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dalam hal pembeli BKP atau pengguna JKP diketahui FP yang telah diterima dari
pihak lain ternyata cacat segera dikembalikan kepada pihak pemberi FP. Sedangkan
dalam hal penjual BKP atau pemberi JKP ternyata telah menerbitkan FP cacat apabila
belum dilaporkan segera melakukan penggantian FP.

4.

Mengajukan permohonan sentralisasi PPN dalam hal perusahaan memiliki banyak
cabang.
cabang

cabang

cabang

KP

cabang

cabang

Hal yang dapat dilakukan apabila sebuah perusahaan memiliki banyak cabang ialah :
- Mengajukan sentralisasi PPN
- Apabila sentralisasi PPN telah dilakukan, maka pastikan di cabang-cabang tidak
melakukan transaksi penjualan yang menerbitkan invoice. Sehingga seolah-olah
hanya sebagai gudang (conventional).

Universitas Indonesia

Page 5

5.

Penanganan pengajuan restitusi PPN dengan baik.
Dalam pengajuan restitusi PPN, beberapa hal yang harus diperhatikan :
1. Penyerahan dokumen selambat lambatnya 1 bulan setelah pengajuan restitusi
yakinkan semua dokumen terkait lengkap,selebihnya tidak diperhitungkan dan tidak
dapat diajukan restitusi lagi
2. Pengecekan Faktur Pajak
Pastikan kembali Faktur Pajak Masukan atau Faktur Pajak Keluaran tidak cacat
(lakukan tax review)
3. Yakinkan bahwa lawan transaksi telah membayarkan PPN yang dipungut.
Dalam hal ini diperlukan konfirmasi kepada pihak lawan transaksi dengan cara
meminta fotocopy SSP dan SPM terkait transaksi yang diajukan restitusi. hal
tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tanggung renteng.
4. Sebelum mengajukan restitusi PPN, lakukan tax review dan tax review idealnya
dilakukan setiap bulan masa pajak yang bersangkutan.

6.

Mengupayakan agar PM dan PK terjadi pada masa yang sama.
Contoh:

2 maret
Beli bahan baku
PM = 10% x 200 juta
20 juta

28 maret
Jual BKP
PK = 10% x 200 juta
20 juta

produksi
Biasanya perusahaan industri, sehingga dapat langsung offset dan uang tidak keluar

Universitas Indonesia

Page 6

7.

Memanfaatkan fasilitas-fasilitas PPN.
Pemanfaatan fasilitas PPN dikawasan berikat dan di luar kawasan berikat :
Kawasan Berikat

Luar Kawasan Berikat

Beli Bahan Baku Impor  Produksi  Beli Bahan Baku Impor  Produksi 
Ekspor Barang Jadi
Dalam

pembelian

Ekspor Barang Jadi
bahan

baku, Dalam pembelian bahan baku terdapat

mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Pajak Masukan.
PM = tidak dipungut

Misal pembelian bahan baku sebesar 100,

PK = 0

maka terdapat PM 10.

Maka tidak ada cash flow dalam transaksi

PM = 10
PK = 0
Sehingga PM > PK
Lebih bayar 10
Atas lebih bayar tersebut dapat dilakukan
restitusi.

Dari segi non-pajak yang harus diperhitungkan:
a. Akses: Akses jalan yang mudah ditempuh untuk sampai ke Batam/Cengkareng
b. Buruh/Pekerja: Upah buruh yang lebih rendah Batam atau Cengkareng
c. Perizinan Usaha: Perizinan yang akan dilakukan lebih mudah di Batam atau
Cengkareng.

Syarat melakukan manajemen PPN adalah :
a. Tidak melanggar Peraturan yang berlaku baik Peraturan Pajak maupun Peraturan lain
b. Secara bisnis reasonable, dapat diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya
c. Didukung oleh bukti – bukti yang kuat dan diakui oleh pihak lain

Selain itu dalam melakukan manajemen PPN maka harus mengetahui :
A. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
B. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan saat pembuataan faktur pajak,
dan tata cara pembuatan faktur pajak
C. Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan objek dan subjek PPN dan
atau PPnBM
D. Berbagai sanksi/denda terkait dengan PPn dan/ atau PPn Bm
E. Pemanfaatan berbagai fasilitas di bidang PPN dan/atau PPnBM

Penjelasan
A. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak :
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
BKP dan/atau yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan
perubahannya. Jika telah dikukuhkan sebgai pengusaha kena pajak maka harus
melaporkan usahanya tersebut. maka dari itu harus pula diketahui tentang:
* Kapan harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP?
Yaitu WP yang sudah memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan
BKP/JKP.
* Kemana harus melapor?
Ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
pengusaha, dan tempat kegiatan usaha di lakukan.
* Apa resikonya jika tidak melakukan kewajiban tersebut?
Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat mengukuhkan PKP secara jabatan apabila
PKP tidak melaksanankan kewajiban pelaporan tersebut.

B. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan saat pembuatan faktur
pajak, dan tata cara pembuatan faktur pajak.
Saat pembuatan faktur pajak :
1. Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP, kecuali pembayaran
terjadi sebelum akhir bulan berikutnya--- dibuat pada saat penerimaan
pembayaran; atau
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan BBKP/JKP; atau
3. Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap
pembayaran; atau
4. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN

Syarat Faktur

Pajak

(FP)

standar,

karena merupakan

sarana

mengkreditkan pajak masukan. Paling sedikit FP memuat:
 Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
 Nama, alamat, NPWP yang menerima BKP/JKP
 Jenis barang/jasa, harga jual/ penggantian, dan potongan harga
 PPN yang dipungut
 PPnBM yang dipungut
 Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP
 Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangai FP

untuk

Tax planning atas FP:
1. Perhatikan syarat sah-nya FP standar agar dapat dikreditkan
2. Terbitkan FP selama mungkin (dalam kurun waktu yang diperbolehkan)
3. Perketat term of payment untuk mencegah wp nalangin PPN pembeli

C. Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan objek PPN dan atau
PPnBM
1. Identifikasi item mana yang :
* Terutang PPN
* Terutang tapi tidak dipungut PPN
* Tidak dikenakan PPN
* Dibebaskan dari PPN
2. Rekonsiliasi omzet PPN dengan peredaran usaha dalam SPT PPH Badan
3. Laporkan Faktur Pajak sesuai masanya

D. Mengetahui dengan jelas apa saja sanksi/ denda terkait dengan PPN dan
atau PPnBM, sebagai berikut:
1. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat FP,
atau
2. Pengusaha yang telah dikukuhakan sebagai PKP, membuat FP, tetapi tidak
tepat waktu.
3. Pengusaha kena pajak melaporkan FP tidak sesuai dengan penerbitan FP

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi FP
secara lengkap, selain:
Identitas pembeli atau identitas pembeli serta nama dan tandatangan
dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
Terhadap hal-hal tersebut diatas akan dikenakan sanksi 2% x DPP
5. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian Pajak Masukan (PM)
Sanksi : 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung
dari

tanggal

peneribatan

surat

keputusan

pengembalian

kelebihan

pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak
(STP), bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

E. Memanfaatkan berbagai fasilitas di bidang PPN dan/atau PPnBM
Fasilitas ppn terhutang tidak dipungut
 Kawasan berikat
 KAPET
 EPTE
Fasilitas PPN dibebaskan;
Impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (PP no. 7
tahun 2007)

REFERENSI
1. Christine, SE.Ak.,M.Int.Tax.

Manajemen Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai

dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. http://www.slideshare.net. Diunduh :
tanggal 17 Mei 2011, 16.15 WIB.
2. John E Karayan , Charles S Swenson dan Joseph W Neff. Strategic Corporate Tax
Planning, New Jersey: John willey & Sons Inc; 2002.
3. Kumar, Kaushal A ,Direct Tax Planning and Management Newdelhi: Atlantic ;5th
edition, 2006.

Judul: Makalah Perpajakan

Oleh: Desi Yuliyana


Ikuti kami