Uts 2013-2014 (soal Jawaban)

Oleh Andy Linnard

119,8 KB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Uts 2013-2014 (soal Jawaban)

MAKALAH KEWARGANEGARAAN “ RAJA - RAJA KECIL YANG RAKUS ” DISUSUN OLEH AMOS PANGIDOAN PASARIBU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 2014 Kata Pengantar Makalah ini berjudul Raja-Raja Kecil Yang Rakus, dimana penguasa penguasa di daerah tidak sedikit yang menyalahgunakan wewenagnya melalui otonomi daerah. Makalah ini diajukan dalam tugas akhir mata kuliah Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tanggapan, saran-saran saya ucapkan terima kasih guna perbaikan dikemudian. Harapan saya kiranya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita tentang pengawasan kinerja dari Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya.. Semoga niat baik kita semua mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jakarta, 20014 Penyusun BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para bapak bapak pendiri telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintahan Negara sejak berlakunya UUD 1945, terus memasuki era Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lewat Dekrit Presiden 5 juli 1959. Garis perkembangan sejarah tersebut membuktikan bahwa cita desentralisasi senantiasa dipegang teguh oleh Negara Republik Indonesia, sekalipun dari satu periode ke periode lainnya terlihat adanya perbedaan dalam intensitasnya. Sebagai perwujudan dari cita desentralisasi tersebut, maka langkah-langkah penting sudah dilakukan oleh pemerintah. Lahirnya berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah membuktikan bahwa keinginan untuk mewujudkan cita-cita ini terus berlanjut. Sekalipun demikia, kenyataan membuktikan bahwa cita tersebut masih jauh dalam realisasinya. Otonomi daerah masih lebih sebagai harapan ketimbang sebagai kenyataan yang telah terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Otonomi Daerah belumlah terwujud sebagaimana yang diharapkan. Kita nampaknya baru menuju ke arah Otonomi Daerah yang sebenarnya. BAB II PEMBAHASA 2.1. Otonomi Daerah Hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan No.25 Tahun 1999 adalah distribusi dan pembangunan kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentralisasi, dan perbantuan pada strata pemerintahan guna mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah dalam wadah NKRI. Regulasi UU No.22 dan 25 Tahun 1999 merupakan manisfestasi dari aktualisasi spirit otonomi daerah yang bermuatan political sharing, financial sharing, dan empowering dalam mengembangkan kapasitas daerah (capacity building), peningkatan SDM dan partisipasi masyarakat. Implementasi kebijakan otonomi secara efektif dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, memberikan proses pembelajaran berharga, terutama esensinya dalam kehidupan membangun demokrasi, kebersamaan, keadilan, pemerataan dan keanekaragaman daerah dalam kesatuan melalui dorongan pemerintah untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa awal (daerah dan masyarakatnya) menuju kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsepsional adalah: pendelegasian kewenangan (delegation of autority), pembagian pendapatan (income sharing), kekuasaan (dicreation), keanekaragaman dalam kesatuan (uniformity in unitry), kemandirian lokal , pengembangan kapasitas daerah (capacity building). Implementasi otonomi daerah memberi dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampak positif yang menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian daerah dalam membangun. Dampak negatifnya yang paling mengemuka timbulnya friksi pusat-daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam, kewenangan dan kelembagaan daerah. Salah satu penyebabnya bersumber dari harmonisasi kebijaksanaaan dengan kebijaksanaan otonomi daerah, misalnya peraturan pertanahan, tata ruang, penanaman modal, perdagangan, perikanan dan kelautan, jalan, UMKMK, Perda yang counter productive, dsb. Akibatnya ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi yang mengakibatkan kreativitas masyarakat lokal berserta seluruh perangkat daerah dan kota menjadi tak terbedayakan sedangkan kebijakan yang represif telahmembunuh secara dini aspirasi daerah untuk menuntut keadilan atas kekayaan alam yang dimililiknya. Pemerintah Pusat yang telah mengalami kesulitan sumber dana agaknya juga sangat kewalahan menghadapi persoalan dan gejolak yang terjadi di aras lokal. Berarti selama lebih dari 52 tahun Merdeka, Indonesia gagal melakukan konsolidasi dan persatuan daerah yang adil dan merata. Mungkin saja, karena mempertahankan kekuasaan sebuah rezim lebih diutamakan bahkan cenderung berlebihan sehingga urusan daerah bukan demi kemandirian tetapi justru dalam format mempertahankan kekuasaan. Menurut informasi banyak Gubernur yang juga kecewa terhadap kebijakan Otonomi Daerah, terlepas mereka kehilangan sebagian besar kekuasaannya, karena dalam Otonomi Daerah posisi Gubernur secara politis memang terpinggirkan. Ini disebabkan karena unit pelaksana Otonomi Daerah berada pada tingkat kabupaten dan kota. Undang undang tidak mengatur secara hierarkis antara gubernur dan bupati/walikota. Jadi Gubernur tidak lagi menjadi atasan walikota atau bupati. Dengan sendirinya kekuasaan mereka hanya terbatas pada kekuasaan administrati. 2.2. Kesiapan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Globalisasi mengakibatkan kompetisi semakin terbuka dan tingkat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memadai. Berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan otonomi daerah. Persoalan yang sangat mendasar adalah implementasi yang tidak teratur karena memang dibiarkan seperti itu. Ketidakteraturan tersebut salah satunya dikarenakan lemahnya kepemimpinan. Kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu memelihara integrasi nasional dan keutuhan bangsa Indonesia. Dengan otonomi daerah dapat mewujudkan hubungan kekuasaan menjadi lebih adil, proses demokrasi di daerah berjalan baik dan adanya peningkatan kesejahteraan di daerah. Daerah memiliki kepercayaan kepada pemerintah pusat yang akhirnya dapat memperlancar pembangunan bangsa melalui keutuhan nasional. Dengan adanya globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial mengakibatkan dampak yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena perubahan-perubahan inilah maka kebijakan pemerintah daerah haruslah mempunyai Standar Pertanggungjawaban (Accountability) yang tinggi dan dapat diandalkan. Implikasinya jelas, Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan yang lebih efektif dan Cost effisien dalam keterbatasan anggaran yang ada. Semua ini sangat tergantung kepada kemampuan aparat Pemerintah daerah dalam berpikir, bersikap, bertindak kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi tantangan dalam perubahan yang begitu cepat. Dalam menghadapi tantangan tersebut itulah diperlukan sisi yang tepat tentang pemahaman dan pengelolaan manajemen pemerintahan. Namun demikian harus disadari bahwa upaya melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan tidak semudah yang diperkirakan, karena akan menghadapi berbagai tantangan dan resistensi berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar yang merasa akan dirugikan atas adanya perubahan tersebut. Bagi para pelaku baik di sektor publik maupun di sektor swasta perubahan dimaksud pada intinya mencakup aspek-aspek: strategi (Strategic), sistem (System), kemampuan (Abiliry), personil ( staft) gaya kepemimpinan (sryle), rekatan nilai budaya (Shared Value). 2.3. Raja-Raja Kecil yang Rakus Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah “melepaskan diri sebesarnya dari pusat” bukan “membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah”. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang mrupakan salah satu dasar kriteria untukmengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proposal yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi lahan yang subur bagi para pelaku-pelaku kriminal seperti korupsi. Korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Menyinggung masalah korupsi berarti pula masalah pelanggaran dengan kejahtan jabatan, latar belkangnya, faktor-faktor penyebabnya sampai pada penanggulangannya. Jika membicarakan korupsi maka yang pertama-tama adalah tindakan yang dilakukan oleh para pejabat atau orang yang memiliki kewenangan dan jabatan, dimana kewenangan atau jabatannya tersebut disalah gunakan dengan maksud untuk menguntungkan dan menambah kekayaan diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: - Perbuatan melawan hukum, - Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, - Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan - Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah - Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), - Penggelapan dalam jabatan, - Pemerasan dalam jabatan, - Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan - Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan terhadap korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam halhal ini saja. Korupsi layaknya penyakit yang belum ditemukan obatnya. Semakan hari semakin parah, dan para ahli sedang meramu obat yang cocok untuk mengobati penyakit yang satu ini. Demikian pula lembaga pemerintah yang menangani hal ini, berjuang terus menemukan hukuman yang sesuia yang memberikan efek jera terhadap pelaku maupun calon pelaku. Korupsi tidak saja terjadi pada pejabat-pejabat tinggi Pemerintah seperti Presiden, Mentri, Gubernur dan sebagainya, justru sebaliknya korupsi terjadi pada penguasa-penguasa didaerah atau pemerintah daerah. Salah satu dampak negatif dari otonomi dearah yakni terjadinya korupsi pada pemerintah daerah. Banyaknya kabar tentang korupsi yang dilakukan oleh pejebatpejabat daerah akhir-akhir ini membuktikan bahwa, korupsi sedang mengancam kearifan dan kesejahteraan masyarakat daerah serta berdampak pada sistem perekonomian Negara. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah mengatur sendiri daerahnya serta mengelola sendiri daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah diatasnya. Dengan demikian pemerintah daerah dalam mengelola dananya cenderung diperhadapkan dengan tantangan moral yang tinggi. Mengapa tidak ? uang merupakan media yang paling sensitif dalam bidang manapun, oleh karena itu pengawasan oleh pemerintah pusat harus dilakukan secara intensif. Praktik korupsi di era reformasi yang kian menyebar ke daerah dan melibatkan semakin banyak aktor ini tentu menggambarkan sebuah ironi dari desentralisasi. Yang mengkhawatirkan adalah, sebagian besar praktik korupsi di daerah justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD) yang jelasjelas di pilih oleh rakyat. Jika fenomena tersebut dapat dibongkar secara lebih besar, tentu kita akan melihat kenyataan yang sangat mecengangkan. Hal ini diperkuat data Indonesia Coruption Watch, bahwa hingga akhir 2010 ada 148 mantan kepala daerah dan mantan wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang masih aktif terjerat kasus korupsi. Namun kasus yang diizinkan disidik hanya 84 kasus, di luar 27 kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan sisanya belum diizinkan presiden. Program otonomi daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan di daerah. Karenanya, program desentralisasi ini hanya memberi peluang kepada elite lokal untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah, yang rawan terhadap korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Rentannya pejabat daerah terhadap korupsi mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, sehingga berdampak pada birokrasi yang kacau balau. Korupsi benar-benar telah menjadi permasalahan akut dan sistemik yang sangat membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat, terlebih di negara kecil dan berkembang seperti Indonesia. Padahal, masyarakat pada umumnya bukannya tidak menyadari bahwa korupsi telah menciderai rakyat miskin dengan terjadinya penyimpangan dana yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan mereka. Korupsi juga telah mengikis kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan dan kebutuhan dasar bagi rakyatnya, sehingga pemerintah tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakatnya secara adil. Lebih jauh lagi, korupsi bahkan telah meruntuhkan demokrasi dan penegakan hukum, mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas kehidupan dan memicu terjadinya kejahatan terorganisir, terorisme dan ancamanancaman lainnya terhadap keamanan masyarakat, serta menghambat masuknya bantuan dan investasi asing. Dengan kata lain, korupsi merupakan salah satu elemen yang turut memberikan kontribusi bagi terjadinya keterbelakangan dan buruknya kinerja ekonomi Indonesia, sekaligus merupakan salah satu penghambat utama bagi pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Korupsi di negara kita sangat marak terjadi hampir di seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah, hal ini dapat terjadi adalah karena integritas dari pegawai yang sangat rendah, system pemerintahan dan pengawasan yang tidak efektif, sangsi hukum yang tidak memilki efek jera dan masyarakat sendiri yang memandang koruptor bukan pelaku kejahatan luar biasa, sehingga ada kecenderungan siapapun yang menduduki jabatan tertentu akan melakukan tindak pidana korupsi. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah di negeri ini sudah memprihatinkan. Salah satu faktor pemicu korupsi adalah mahalnya ongkos politik saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Tidak bisa dipungkiri bahwa biaya politik pilkada langsung sangat mahal. Makanya berbagai cara dilakukan kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan biaya politik. Biaya politik tak hanya besar saat pencalonan dan kampanye. Setelah calon kepala daerah berhasil mendapatkan jabatan, mereka juga harus mengeluarkan biaya besar untuk memelihara konstituen dan membayar duit balas jasa terhadap partai politik (parpol) pengusung. Sejujurnya, besarnya ongkos politik tidak terlepas dari tiga faktor. Pertama masalah regulasi. Ketiadaan regulasi yang mengatur besaran dana yang digunakan dalam kampanye membuat kandidat yang bertarung dalam pilkada adu jor-joran menggelontorkan dana. Kedua, lemahnya pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika kampanye. Seharusnya sejak resmi maju di pilkada dan setelah kampanye, harta kekayaan seluruh calon kepala daerah diaudit oleh auditor independen. Dari situ KPU bisa mengetahui ada atau tidaknya kejanggalan dalam penggunaan dana kampanye. Ketiga, penyebab korupsi, yakni kepala daerah tidak berhati-hati dan kurang mengerti prosedur penganggaran di daerah. Biasanya pejabat model ini, mereka tidak menikmrati uang hasil korupso, tapi karena tak mengerti dalam membuat kebijakan akhirnya mereka terperangkap terlibat korupsi. Selain ketiga faktor itu, otonomi daerah (otda) juga memicu terjadinya perilaku korupsi. Dengan adanya otonomi daerah, kepala daerah jadi memiliki wewenang dan momentum untuk melakukan korupsi, karena kewenangan penuh mengelola dana daerah. Dengan kewenangan yang besar, pejabat bisa tergiur melihat anggaran yang begitu besar. Tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan ini, dengan menjatuhkan hukuman pada pelaku. Namun hal demikian belum memberikan efek jera bagi pelaku, ada-ada saja kasus serupa terjadi dimanamana. Solusinya adalah dengan memperbaiki sistem birokrasi yang ada serta memberikan hukuman seberat-bertanya bagi koruptor. Ironisnya, koruptor-koruptor di Indonesia masih dapat tersenyum leber bahkan tertawa meskipun sudah berstatus sebagai terdakwa oleh pengadilan. Sangat jauh berbeda dengan tersangka koruptor di negara lain seperti cina yang menerapkan hukuman matu bagi koruptor. Menurut saya, Indonesia kita tercinta ini terlalu bertele-tele dalam menangani kasus korupsi, harusnya indonesia menerapkan hukuman mati bagi koruptor, akan tetapi hal ini banyak dibantah oleh masyarakat bahkan pemerintah yang adalah pelakunya sendiri. Dengan alasan melanggar hak azasi manusia, jika kita pahami korupsi merupakn tindakan melanggar hak azasi manusia, kenapa tidak ? oleh karena satu orang yang rakus dapat merugikan jutaan orang lain, apakah itu tidak malanggar HAM ? hal ini jelas melanggar HAM, merebut hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh layanan kesehatan dan lain lain. Oleh karena itu bukan hanya pemerintah, akan tetapi masyarakat harus bekerja keras memerangi kejahatan melanggar HAM ini. BAB III KESIMPULAN Korupsi memang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), maka harus ditangani secara luar biasa pula dan tentu dengan melibatkan semua pihak. Karena, langkah-langkah strategis yang dirancang sedemikian rupa tidak akan berarti tanpa kerja sama dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum untuk menjunjung hukum seadil-adilnya. Ini diperlukan agar otonomi serta menjadi berkah daerah benar-benar bernilai bagi rakyat di daerah. Pada dasarnya otonomi daerah adalah pembanguna masyarakat. Tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai lahan korupsi di daerah, akan tetapi bergantung kepada kepala daerah yang memimpin, apakah ia memiliki tujuan yang membangun masyarakat atau tidak. DAFTAR PUSTAKA Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pide, Andi Mustari, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Penerbit Gaya Media Pratama: Jakarta, 1999 http://www.rmol.co/read/2013/02/14/98335/Ssttt,-300-Kepala-DaerahTerjerat-Kasus-Korupsi http://news.okezone.com/read/2012/12/20/339/734666/ongkos-politik-mahalbikin-kepala-daerah-korupsi http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

Judul: Uts 2013-2014 (soal Jawaban)

Oleh: Andy Linnard


Ikuti kami