Uts 2013-2014 (soal Jawaban)

Oleh Andy Linnard

12 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Uts 2013-2014 (soal Jawaban)

MAKALAH KEWARGANEGARAAN
“ RAJA - RAJA KECIL YANG RAKUS ”

DISUSUN OLEH
AMOS PANGIDOAN PASARIBU

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2014

Kata Pengantar

Makalah ini berjudul Raja-Raja Kecil Yang Rakus, dimana penguasa penguasa di
daerah tidak sedikit yang menyalahgunakan wewenagnya melalui otonomi daerah.
Makalah ini diajukan dalam tugas akhir mata kuliah Kewarganegaraan Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Makalah ini jauh dari
sempurna, oleh karena itu semua tanggapan, saran-saran saya ucapkan terima kasih
guna perbaikan dikemudian. Harapan saya kiranya makalah ini dapat menambah
pengetahuan dan wawasan bagi kita tentang pengawasan kinerja dari Pemerintah
Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya.. Semoga niat baik kita
semua mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Jakarta, 20014

Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para bapak bapak

pendiri telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi
bagian dalam praktek pemerintahan Negara sejak berlakunya UUD 1945, terus
memasuki era Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD 1945
yang dikukuhkan lewat Dekrit Presiden 5 juli 1959.
Garis perkembangan sejarah tersebut membuktikan bahwa cita desentralisasi
senantiasa dipegang teguh oleh Negara Republik Indonesia, sekalipun dari satu
periode ke periode lainnya terlihat adanya perbedaan dalam intensitasnya.
Sebagai perwujudan dari cita desentralisasi tersebut, maka langkah-langkah
penting sudah dilakukan oleh pemerintah. Lahirnya berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah membuktikan bahwa
keinginan untuk mewujudkan cita-cita ini terus berlanjut. Sekalipun demikia,
kenyataan membuktikan bahwa cita tersebut masih jauh dalam realisasinya. Otonomi
daerah masih lebih sebagai harapan ketimbang sebagai kenyataan yang telah terjadi.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Otonomi Daerah belumlah terwujud
sebagaimana yang diharapkan. Kita nampaknya baru menuju ke arah Otonomi
Daerah yang sebenarnya.

BAB II
PEMBAHASA
2.1.

Otonomi Daerah
Hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan

No.25 Tahun 1999 adalah distribusi dan pembangunan kewenangan berdasarkan asas
desentralisasi, dekosentralisasi, dan perbantuan pada strata pemerintahan guna
mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah dalam wadah
NKRI. Regulasi UU No.22 dan 25 Tahun 1999 merupakan manisfestasi dari
aktualisasi spirit otonomi daerah yang bermuatan political sharing, financial sharing,
dan empowering dalam mengembangkan kapasitas daerah (capacity building),
peningkatan SDM dan partisipasi masyarakat.
Implementasi kebijakan otonomi secara efektif dilaksanakan di Indonesia
sejak 1 Januari 2001, memberikan proses pembelajaran berharga, terutama esensinya
dalam kehidupan membangun demokrasi, kebersamaan, keadilan, pemerataan dan
keanekaragaman daerah dalam kesatuan melalui dorongan pemerintah untuk tumbuh
dan berkembangnya prakarsa awal (daerah dan masyarakatnya) menuju kesejahteraan
masyarakat. Prinsip dasar otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara konsepsional adalah: pendelegasian kewenangan
(delegation of autority), pembagian pendapatan (income sharing), kekuasaan
(dicreation), keanekaragaman dalam kesatuan (uniformity in unitry), kemandirian
lokal , pengembangan kapasitas daerah (capacity building).
Implementasi otonomi daerah memberi dampak positif dan negatif dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampak positif yang
menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian
daerah dalam membangun. Dampak negatifnya yang paling mengemuka timbulnya

friksi pusat-daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam,
kewenangan dan kelembagaan daerah. Salah satu penyebabnya bersumber dari
harmonisasi kebijaksanaaan dengan kebijaksanaan otonomi daerah, misalnya
peraturan pertanahan, tata ruang, penanaman modal, perdagangan, perikanan dan
kelautan, jalan, UMKMK, Perda yang counter productive, dsb.
Akibatnya ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi
yang mengakibatkan kreativitas masyarakat lokal berserta seluruh perangkat daerah
dan

kota

menjadi

tak

terbedayakan

sedangkan

kebijakan

yang

represif

telahmembunuh secara dini aspirasi daerah untuk menuntut keadilan atas kekayaan
alam yang dimililiknya. Pemerintah Pusat yang telah mengalami kesulitan sumber
dana agaknya juga sangat kewalahan menghadapi persoalan dan gejolak yang terjadi
di aras lokal. Berarti selama lebih dari 52 tahun Merdeka, Indonesia gagal melakukan
konsolidasi dan persatuan daerah yang adil dan merata. Mungkin saja, karena
mempertahankan kekuasaan sebuah rezim lebih diutamakan bahkan cenderung
berlebihan sehingga urusan daerah bukan demi kemandirian tetapi justru dalam
format mempertahankan kekuasaan.
Menurut informasi banyak Gubernur yang juga kecewa terhadap kebijakan
Otonomi Daerah, terlepas mereka kehilangan sebagian besar kekuasaannya, karena dalam
Otonomi Daerah posisi Gubernur secara politis memang terpinggirkan. Ini disebabkan
karena unit pelaksana Otonomi Daerah berada pada tingkat kabupaten dan kota. Undang
undang tidak mengatur secara hierarkis antara gubernur dan bupati/walikota. Jadi
Gubernur tidak lagi menjadi atasan walikota atau bupati. Dengan sendirinya kekuasaan
mereka hanya terbatas pada kekuasaan administrati.

2.2.

Kesiapan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi
Daerah
Globalisasi mengakibatkan kompetisi semakin terbuka dan tingkat tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan publik yang memadai. Berbagai macam persoalan
yang dihadapi masyarakat akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan otonomi daerah.
Persoalan yang sangat mendasar adalah implementasi yang tidak teratur karena
memang dibiarkan seperti itu. Ketidakteraturan tersebut salah satunya dikarenakan
lemahnya kepemimpinan. Kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu memelihara
integrasi nasional dan keutuhan bangsa Indonesia. Dengan otonomi daerah dapat
mewujudkan hubungan kekuasaan menjadi lebih adil, proses demokrasi di daerah
berjalan baik dan adanya peningkatan kesejahteraan di daerah. Daerah memiliki
kepercayaan kepada pemerintah pusat yang akhirnya dapat memperlancar
pembangunan bangsa melalui keutuhan nasional.
Dengan adanya globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial mengakibatkan
dampak yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena
perubahan-perubahan inilah maka kebijakan pemerintah daerah haruslah mempunyai
Standar Pertanggungjawaban (Accountability) yang tinggi dan dapat diandalkan.
Implikasinya jelas, Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan yang lebih
efektif dan Cost effisien dalam keterbatasan anggaran yang ada. Semua ini sangat
tergantung kepada kemampuan aparat Pemerintah daerah dalam berpikir, bersikap,
bertindak kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi
tantangan dalam perubahan yang begitu cepat. Dalam menghadapi tantangan tersebut
itulah diperlukan sisi yang tepat tentang pemahaman dan pengelolaan manajemen
pemerintahan. Namun demikian harus disadari bahwa upaya melakukan perbaikan
dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan tidak semudah yang diperkirakan,

karena akan menghadapi berbagai tantangan dan resistensi berbagai pihak baik dari
dalam maupun dari luar yang merasa akan dirugikan atas adanya perubahan tersebut.
Bagi para pelaku baik di sektor publik maupun di sektor swasta perubahan dimaksud
pada intinya mencakup aspek-aspek: strategi (Strategic), sistem (System),
kemampuan (Abiliry), personil ( staft) gaya kepemimpinan (sryle), rekatan nilai
budaya (Shared Value).

2.3.

Raja-Raja Kecil yang Rakus
Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang

dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan
yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh
pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak
akibat merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan
dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi
dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah “melepaskan diri
sebesarnya dari pusat” bukan “membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah”.
Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan
yang merupakan salah satu indikator penting dalam

menghadapi otonomi daerah.

Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting,
karena pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanan fungsinya dengan efektif
dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan
keuangan inilah yang mrupakan salah satu dasar kriteria untukmengetahui secara
nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan
pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat

mempunyai proposal yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi
bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam
pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam
menghadapi otonomi daerah.
Otonomi daerah menjadi lahan yang subur bagi para pelaku-pelaku kriminal
seperti korupsi. Korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata
kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta
pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk
mendapatkan keuntungan sepihak.
Menyinggung masalah korupsi berarti pula masalah pelanggaran dengan
kejahtan jabatan, latar belkangnya, faktor-faktor penyebabnya sampai pada
penanggulangannya. Jika membicarakan korupsi maka yang pertama-tama adalah
tindakan yang dilakukan oleh para pejabat atau orang yang memiliki kewenangan
dan jabatan, dimana kewenangan atau jabatannya tersebut disalah gunakan dengan
maksud untuk menguntungkan dan menambah kekayaan diri sendiri, orang lain
maupun korporasi.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi
unsur-unsur sebagai berikut:
-

Perbuatan melawan hukum,

-

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

-

Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

-

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah
-

Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),

-

Penggelapan dalam jabatan,

-

Pemerasan dalam jabatan,

-

Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan

-

Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan

jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan terhadap
korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan
dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima
pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik
ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para
pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang
muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi
atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan
narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam halhal ini saja.
Korupsi layaknya penyakit yang belum ditemukan obatnya. Semakan hari
semakin parah, dan para ahli sedang meramu obat yang cocok untuk mengobati
penyakit yang satu ini. Demikian pula lembaga pemerintah yang menangani hal ini,
berjuang terus menemukan hukuman yang sesuia yang memberikan efek jera
terhadap pelaku maupun calon pelaku. Korupsi tidak saja terjadi pada pejabat-pejabat
tinggi Pemerintah seperti Presiden, Mentri, Gubernur dan sebagainya, justru
sebaliknya korupsi terjadi pada penguasa-penguasa didaerah atau pemerintah daerah.

Salah satu dampak negatif dari otonomi dearah yakni terjadinya korupsi pada
pemerintah daerah. Banyaknya kabar tentang korupsi yang dilakukan oleh pejebatpejabat daerah akhir-akhir ini membuktikan bahwa, korupsi sedang mengancam
kearifan dan kesejahteraan masyarakat daerah serta berdampak pada sistem
perekonomian Negara. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah mengatur sendiri
daerahnya serta mengelola sendiri daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah
diatasnya. Dengan demikian pemerintah daerah dalam mengelola dananya cenderung
diperhadapkan dengan tantangan moral yang tinggi. Mengapa tidak ? uang
merupakan media yang paling sensitif dalam bidang manapun, oleh karena itu
pengawasan oleh pemerintah pusat harus dilakukan secara intensif.
Praktik korupsi di era reformasi yang kian menyebar ke daerah dan
melibatkan semakin banyak aktor ini tentu menggambarkan sebuah ironi dari
desentralisasi. Yang mengkhawatirkan adalah, sebagian besar praktik korupsi di
daerah justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD) yang jelasjelas di pilih oleh rakyat.
Jika fenomena tersebut dapat dibongkar secara lebih besar, tentu kita akan
melihat kenyataan yang sangat mecengangkan. Hal ini diperkuat data Indonesia
Coruption Watch, bahwa hingga akhir 2010 ada 148 mantan kepala daerah dan
mantan wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang masih aktif terjerat kasus
korupsi. Namun kasus yang diizinkan disidik hanya 84 kasus, di luar 27 kasus yang
ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan sisanya belum diizinkan
presiden.
Program otonomi daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang
membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan di daerah.
Karenanya, program desentralisasi ini hanya memberi peluang kepada elite lokal

untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah, yang rawan terhadap
korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Rentannya pejabat daerah terhadap korupsi
mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, sehingga
berdampak pada birokrasi yang kacau balau. Korupsi benar-benar telah menjadi
permasalahan akut dan sistemik yang sangat membahayakan dan merugikan negara
maupun masyarakat, terlebih di negara kecil dan berkembang seperti Indonesia.
Padahal, masyarakat pada umumnya bukannya tidak menyadari bahwa korupsi telah
menciderai rakyat miskin dengan terjadinya penyimpangan dana yang semestinya
diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan mereka. Korupsi juga telah
mengikis kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan dan kebutuhan dasar
bagi rakyatnya, sehingga pemerintah tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan
pangan bagi masyarakatnya secara adil. Lebih jauh lagi, korupsi bahkan telah
meruntuhkan

demokrasi

dan

penegakan

hukum,

mengakibatkan

terjadinya

pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas
kehidupan dan memicu terjadinya kejahatan terorganisir, terorisme dan ancamanancaman lainnya terhadap keamanan masyarakat, serta menghambat masuknya
bantuan dan investasi asing. Dengan kata lain, korupsi merupakan salah satu elemen
yang turut memberikan kontribusi bagi terjadinya keterbelakangan dan buruknya
kinerja ekonomi Indonesia, sekaligus merupakan salah satu penghambat utama bagi
pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan.
Korupsi di negara kita sangat marak

terjadi hampir di seluruh instansi

pemerintah baik di pusat dan daerah, hal ini dapat terjadi adalah karena integritas dari
pegawai yang sangat rendah, system pemerintahan dan pengawasan yang tidak
efektif, sangsi hukum yang tidak memilki efek jera dan masyarakat sendiri yang
memandang koruptor bukan pelaku kejahatan luar biasa, sehingga ada kecenderungan

siapapun yang menduduki jabatan tertentu akan melakukan tindak pidana korupsi.
Maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah di negeri ini sudah
memprihatinkan. Salah satu faktor pemicu korupsi adalah mahalnya ongkos politik
saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Tidak bisa dipungkiri bahwa
biaya politik pilkada langsung sangat mahal. Makanya berbagai cara dilakukan kepala
daerah untuk memenuhi kebutuhan biaya politik. Biaya politik tak hanya besar saat
pencalonan dan kampanye. Setelah calon kepala daerah berhasil mendapatkan
jabatan, mereka juga harus mengeluarkan biaya besar untuk memelihara konstituen
dan membayar duit balas jasa terhadap partai politik (parpol) pengusung.
Sejujurnya, besarnya ongkos politik tidak terlepas dari tiga faktor. Pertama
masalah regulasi. Ketiadaan regulasi yang mengatur besaran dana yang digunakan
dalam kampanye membuat kandidat yang bertarung dalam pilkada adu jor-joran
menggelontorkan dana. Kedua, lemahnya pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika kampanye. Seharusnya sejak
resmi maju di pilkada dan setelah kampanye, harta kekayaan seluruh calon kepala
daerah diaudit oleh auditor independen. Dari situ KPU bisa mengetahui ada atau
tidaknya kejanggalan dalam penggunaan dana kampanye. Ketiga, penyebab korupsi,
yakni kepala daerah tidak berhati-hati dan kurang mengerti prosedur penganggaran di
daerah. Biasanya pejabat model ini, mereka tidak menikmrati uang hasil korupso, tapi
karena tak mengerti dalam membuat kebijakan akhirnya mereka terperangkap terlibat
korupsi. Selain ketiga faktor itu, otonomi daerah (otda) juga memicu terjadinya
perilaku korupsi. Dengan adanya otonomi daerah, kepala daerah jadi memiliki
wewenang dan momentum untuk melakukan korupsi, karena kewenangan penuh
mengelola dana daerah. Dengan kewenangan yang besar, pejabat bisa tergiur melihat
anggaran yang begitu besar.

Tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas
kejahatan ini, dengan menjatuhkan hukuman pada pelaku. Namun hal demikian
belum memberikan efek jera bagi pelaku, ada-ada saja kasus serupa terjadi dimanamana. Solusinya adalah dengan memperbaiki sistem birokrasi yang ada serta
memberikan hukuman seberat-bertanya bagi koruptor. Ironisnya, koruptor-koruptor
di Indonesia masih dapat tersenyum leber bahkan tertawa meskipun sudah berstatus
sebagai terdakwa oleh pengadilan. Sangat jauh berbeda dengan tersangka koruptor di
negara lain seperti cina yang menerapkan hukuman matu bagi koruptor. Menurut
saya, Indonesia kita tercinta ini terlalu bertele-tele dalam menangani kasus korupsi,
harusnya indonesia menerapkan hukuman mati bagi koruptor, akan tetapi hal ini
banyak dibantah oleh masyarakat bahkan pemerintah yang adalah pelakunya sendiri.
Dengan alasan melanggar hak azasi manusia, jika kita pahami korupsi merupakn
tindakan melanggar hak azasi manusia, kenapa tidak ? oleh karena satu orang yang
rakus dapat merugikan jutaan orang lain, apakah itu tidak malanggar HAM ? hal ini
jelas melanggar HAM, merebut hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan,
memperoleh layanan kesehatan dan lain lain. Oleh karena itu bukan hanya
pemerintah, akan tetapi masyarakat harus bekerja keras memerangi kejahatan
melanggar HAM ini.

BAB III
KESIMPULAN
Korupsi memang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), maka
harus ditangani secara luar biasa pula dan tentu dengan melibatkan semua pihak.
Karena, langkah-langkah strategis yang dirancang sedemikian rupa tidak akan berarti
tanpa kerja sama dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum untuk
menjunjung hukum seadil-adilnya. Ini diperlukan agar otonomi serta menjadi berkah
daerah benar-benar bernilai bagi rakyat di daerah.
Pada dasarnya otonomi daerah adalah pembanguna masyarakat. Tidak
sepenuhnya dapat dikatakan sebagai lahan korupsi di daerah, akan tetapi bergantung
kepada kepala daerah yang memimpin, apakah ia memiliki tujuan yang membangun
masyarakat atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah.
Pide, Andi Mustari, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad
XXI, Penerbit Gaya Media Pratama: Jakarta, 1999
http://www.rmol.co/read/2013/02/14/98335/Ssttt,-300-Kepala-DaerahTerjerat-Kasus-Korupsi
http://news.okezone.com/read/2012/12/20/339/734666/ongkos-politik-mahalbikin-kepala-daerah-korupsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

Judul: Uts 2013-2014 (soal Jawaban)

Oleh: Andy Linnard


Ikuti kami