Makalah Pancasila_sebagai_etika_politik.doc

Oleh Chanel Indonesia

13 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Pancasila_sebagai_etika_politik.doc

Makalah Pancasila Sebagai Etika Politik

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
Oleh
AFDHALUDDIN PULUNGAN
( 201808024 )

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
2018/2019

1

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat taufik
hidayah kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini yang
merupakan salah satu materi mata pelajaran “ PANCASILA”. Solawat berserta
salam tetap tercurah buat Nabi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW.
Dalam menyelesaikan makalah ini sudah sepantasnya saya mengucapkan
terima kasih kepada Dosen pembimbing, serta pihak-pihak yang telah
memberikan dorongan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Makalah
ini yang berjudul “ Pancasila Sebagai Etika Politik”
Kami menyadari akan kekurangan dalam pembuatan dan penulisa makalah
ini. Yang mana kami masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami
mengharapkan kritik dan saran yang tujuannya membangun dari pembaca
budiman untuk kesempurnaan makalah ini yang masa akan datang . Untuk itu
saya ucapkan terimah kasih.

Penulis, September 2014
dto
AFDHALUDDIN PULUNGAN

2

DAFTAR ISI

BAB I.......................................................................................................................1
PENDAHULUAN...................................................................................................1
1.1

Latar Belakang..........................................................................................1

1.2

Rumusan Masalah.....................................................................................2

.1.3

Tujuan........................................................................................................3

BAB II......................................................................................................................4
PEMBAHASAN......................................................................................................4
2.1

Pengertian Nilai, Norma, dan Moral........................................................4

2.1.1 Pengertian Nilai.......................................................................................4
2.1.2 Pengertian Norma....................................................................................6
2.1.3 Pengertian Moral.....................................................................................6
2.2

Pengertian Hierarkhi Nilai.........................................................................7

Nilai Dasar, Nilai Instrumental, Nilai Praksis....................................................10
A. Nilai Dasar...............................................................................................10
B. Nilai Intrumental.....................................................................................10
C. Nilai Praksis............................................................................................11
2.3

Hubungan antara Nilai, Norma dan Moral..............................................11

2.4

Pengertian Etika......................................................................................12

2.5

Pengertian Politik....................................................................................12

2.6

Pengertian Etika Politik...........................................................................13
3

2.7

Lima Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila.............................................15

2.8

Dimensi Politisi Manusia........................................................................18

A. Manusia sebagai Makhluk Individu – Sosial.............................................18
B. Dimensi Politis Kehidupan Manusia..........................................................19
2.9

Nilai-nilai Terkandung Dalam Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik 20

BAB III..................................................................................................................22
PENUTUP..............................................................................................................22
3.1 Kesimpulan...................................................................................................22
3.2 Saran.............................................................................................................23
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................24

4

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Pancasila sebagai dasar Negara, pedoman dan tolok ukur kehidupan

berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan
berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Kesadaran etika
yang merupakan kesadaran relational akan tumbuh subur bagi warga masyarakat
Indonesia ketika nilai-nilai Pancasila itu diyakini kebenarannya, kesadaran etika
juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moral Pancasila itu dapat di terapkan
kedalam norma-norma yang di berlakukan di Indonesia .

Pancasila juga sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan
suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran dari norma baik
norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainya. Dalam filsafat
Pancasila terkandung didalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis,
mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem
pemikiran ini merupakan suatu nilai, Oleh karena itu suatu pemikiran filsafat tidak
secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu
tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilai yan bersifat mendasar.

Nilai-nilai pancasila kemudian dijabarkan dalam suatu norma yang jelas
sehingga merupakan suatu pedoman. Norma tersebut meliputi norma moral yaitu
yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik
5

maupun buruk. Kemudian yang ke dua adalah norma hukum yaitu suatu sistem
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka
Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia,
Pancasila juga merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang terwujud dalam
kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara dan berasal
dari bangsa Indonesia sendiri sebagai asal mula (kausa materialis).

Pancasila bukanlah merupakan pedoman yang berlangsung bersifat
normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang
merupakan sumber hukum baik meliputi norma moral maupun norma hukum,
yang pada giliranya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral
maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.

1.2

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ada di makalah ini adalah
1. Bagaimana pengertian nilai, norma dan moral?
2. Apa itu hierarkhi nilai?
3. Bagaimana hubungan antara nilai, norma dan moral?
4. Apa pengertian etika ,politik dan etika politik?
5. Apa saja prinsip etika politik?
6. Apa definisi dimensi politisi manusia?
7. Nilai-nilai apa yang tergandung dalam pancasila sebagai sumber etika
politik ?

6

.1.3

Tujuan

Tujuan dalam makalah ini adalah
1. Untuk mengetahui pengertian nilai, norma dan moral dalam konteks
pancasila sebagai etika politik.
2. Dapat mengerti hubungan antara nilai, norma dan moral dalam konteks
pancasila sebagai etika politik.
3. Dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai
sumber etika.

7

BAB II
PEMBAHASAN
2.1

Pengertian Nilai, Norma, dan Moral

2.1.1 Pengertian Nilai
Nilai (value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu
benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan
menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah
sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyeknya. Dengan demikian,maka
nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataankenyataan lainnya.

Nilai atau “value” (bahas Inggris) termasuk bidang kajian filsafat,
persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang
filsafat yaitu filsafat nilai (Axiology, theory of value). Filsafat sering juga
diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat
dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “kebiasaan” (wath)
atau kebaikan (goodness) dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan
tentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Frankena, 229)
Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan
menyadarkan manusia akan harkat, martabatnya. Nilai bersumber pada budi
yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia.
Nilai sebagai suatu sistem (sistem nilai) merupakan salah satu wujud
kebudayaan, disamping sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep
dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Nilai
sosial berorientasi kepada hubungan antarmanusia dan menekankan pada segi8

segi kemanusiaan yang luhur, sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan
serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik.
Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna,
memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya.
Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan
(motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan
salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Oleh karena
itu, Alport mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan
masyarakat pada enam macam, yaitu : nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika,
nilai sosial, nilai politik dan nilai religi.
Di dalam Dictionary of sosiology and Related Sciences dikemukakan
bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda
untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan
menarik minat seseorang atau kelompok, ( the believed capacity of any object
to statistfy a human desire). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau
kualitas yang melekat pada suatu objek itu sendiri.Di dalam nilai itu sendiri
terkandung cita – cita, harapan – harapan, dambaan – dambaan dan keharusan.
2.1.2 Pengertian Norma
Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam
kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya
perwujudkan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral dan
religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki
oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya
dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum,
dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang
dikenal dengan sanksi, misalnya:

9

a. Norma agama, dengan sanksinya dari Tuhan
b. Norma kesusilaan, dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri
sendiri.
c. Norma kesopanan, dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam
pergaulan masyarakat.
d. Norma hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda
yang dipaksakan

oleh alat Negara.

2.1.3 Pengertian Moral
Moral berasal dari kata mos (mores) yang artinya kesusilaan, tabiat,
kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang
menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada
aturan-aturan,

kaidah-kaidah

dan

norma

yang

berlaku

dalam

masyarakatnya ,dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika
sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral.

Moral dalam

perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik,
terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan
norma, moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama,
moral, filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai,
norma dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam
berbagai aspeknya.

2.2

Pengertian Hierarkhi Nilai

Hierarkhi nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu –
masyarakat terhadap sesuatu obyek. Misalnya kalangan materialis memandang
bahwa nilai tertinggi adalah nilai meterial. Max Scheler menyatakan bahwa nilainilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat
dikelompokan dalam empat tingkatan yaitu :
10

1. Nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indra yang
memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak.
2. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan yakni jasmani,
kesehatan serta kesejahteraan umum.
3. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran,
keindahan dan pengetahuan murni.
4. Nilai kerohanian yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang
suci.
Walter G . everet menggolongkan nilai – nilai manusiawi kedalam delapan
kelompok yaitu:
1. Nilai-nilai ekonomis
2. Nilai-nilai kejasmanian
3. Nilai-nilai hiburan
4. Nilai-nilai sosial
5. Nilai-nilai watak
6. Nilai-nilai estetis
7. Nilai-nilai intelektual
8. Nilai-nilai keagamaan
Sementara itu, Notonagoro membedakan menjadi tiga, yaitu :
1. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk
mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan.
3. Nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang bersifat rokhani manusia yang
dibedakan dalam empat tingkatan sebagai berikut :
a. Nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal atau
cipta manusia.
11

b. Nilai keindahan/estetis yaitu nilai yang bersumber pada perasaan
manusia.
c. Nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang bersumber pada unsur
kehendak manusia.
d. Nilai religius yaitu nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak.
Dalam pelaksanaanya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran
dan kriteria sehingga merupakan suatu keharusan anjuran atau larangan, tidak
dikehendaki atau tercela. Oleh karena itu, nilai berperan sebagai pedoman yang
menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani,
kata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber
pada berbagai sistem nilai.
Dari macam – macam nilai, dapat dikemukakan bahwa yang mengandung
nilai itu bukan hanya sesuatu yang bewujud material saja, akan tetapi juga sesuatu
yang berwujud non material atau immatrial. Notonagoro berpendapat bahwa nilai
– nilai pancasila tergolong nilai – nilai kerokhanian, tetapi nilai – nilai kerohanian
yang mengakui adanya nilai material dan vital. Dengan demikian nilai – nilai lain
secara lengkap dan harmonis, baik nilai matrial, nilai vital, nilai kebenaran, nilai
keindahan, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nili kesucian yang
sistematika-hierarkis, yang dimulai dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai
‘dasar’ sampai dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai
‘tujuan’.
Nilai Dasar, Nilai Instrumental, Nilai Praksis
Dalam kaitannya dengan deriviasi atau penjabaran maka nilai-nilai dapat di
kelompokan menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai intrumental, nilai praksis.

12

A. Nilai Dasar
Nilai dasar ini besifat universal karena menyangkut hakikat
kenyataan objektif segala sesuatu misalkan hakikat Tuhan, manusia dengan
segala sesuatu lainnya. Demikian juga hakekat nilai dasar itu dapat juga
berlandaskan pada hakikat suatu benda , kuantital, kualitas, aksi relasi
ruang maupun waktu. Demikianlah sehingga nilai dasar dapat juga di sebut
sebagai sumber norma yang pada gilirannya di jabarkan atau di relisasikan
dalam suatu kehidupan yang bersifat praksis.
B. Nilai Intrumental
Nilai intrumental yang merupakan suatu pedoman yang dapat di
ukur dan di arahkan. Bilamana nilai intrumental tersebut berkaitan dengan
tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka hal ini merupakan
suatu nilai norma. Dan nilai intrumental sendiri juga dapat di katakan
bahwa nilai intrumental itu merupakan suatu eksplistasi dari nilai dasar.
C. Nilai Praksis
Nilai praksis pada hakekatnya merupakan penjabaran lebih lanjut
dari nilai intrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Artinya oleh
karna nilai dasar, nilai intrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu
sistem perwujutannya tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut.

13

2.3

Hubungan antara Nilai, Norma dan Moral
Keterkaitan nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang

seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia.
Keterkaitan itu mutlak digaris bawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa
dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang.

Sebagaimana tersebut di atas maka nilai akan berguna menuntun sikap dan
tingkah laku manusia bila dikongkritkan dan diformulakan menjadi lebih obyektif
sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas seharihari. Dalam kaitannya dengan moral maka aktivitas turunan dari nilai dan norma
akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat
ditentukan oleh moralitas yang mengawalnya. Sementara itu, hubungan antara
moral dan etika kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan maknanya.
Namun demikian, etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa
yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang
berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral.

2.4

Pengertian Etika
Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua

kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran
kritis dan mendasar tentang ajaran-aaran dan pandangan-pandangan moral. Etika
adalah suatu ilmu yang membahasas tentang bagaimana dan mengapa kita
mengikuti suatu ajaran moral terntentu atau bagaimana kita harus mengambil
14

sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno,
1987).

Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap
tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam
hubungannya dengan berbagai kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus
dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri
sendir dan etika sosial merupakan kewajiban manusia terhadap manusia lain
dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika
khusus.

2.5

Pengertian Politik
Pengertian politik berasal dari kata Politics yang memiliki makna

bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang
menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti
dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah
yang menjadi tujuan dari sistem politik itu yang menyangkut seleksi antara
beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih.

Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaankebijaksanaan umum, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau
distributions dari sumber-sumber yang ada. Untuk melakukan kebijaksanaankebijaksanaan itu diperlukan suartu kekuasaan, dan kewenangan yang akan
dipakai baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang
15

mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi,
dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan. Tanpa adanya suatu paksaan
kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (statement of
intents) yang tidak akan pernah terwujud. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan
dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat
goals). Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai
pplitik, lembaga masyarakat maupun perseorangan.

2.6

Pengertian Etika Politik
Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalam

lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia
adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada
bebagai bidang etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga,
etika profesi, dan etika pendidikan.dalam hal ini termasuk etika politik yang
berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia.

Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul
salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik
mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan
bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku dan
lain sebagainya.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat
teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara
16

bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori,
melainkan secara rasional objektif dan argumentative. Etika politik tidak langsung
mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan
masalah-masalah idiologis dapat dijalankan secara obyektif.
Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika
politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan
Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur
ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika politik
membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik
acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita The Rule Of Law,
partisipasi demokratis masyarakat, jaminan ham menurut kekhasan paham
kemanusiaan dan sturktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan
sosial.

2.7

Lima Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila

Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai lima prinsip itu berikut
ini disusun menurut pengelompokan Pancasila, karena Pancasila memiliki logika
internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern.
1. Pluralisme
Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk
hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat
yang

berbeda

pandangan

hidup,

agama,

budaya,

adat.

Pluralisme

mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir,
17

kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan
kepribadian seseorang dan sekelompok orang.
2. Hak Asasi Manusia
Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusian yang adil dan beradab.
Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib
diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus
diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, hakhak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian
sebagai berikut.
a.

Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara,

masyarakat, melainkan karena pemberian Sang Pencipta .
b.

Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari,

diambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan
seblaiknya diancam oleh Negara modern.
3. Solidaritas Bangsa
Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri,
melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan.
Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri,
melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas
manusia berkembang secara melingkar yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis,
kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini
termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran
kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing.

18

4. Demokrasi
Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia atau
sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan
orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa
mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan
kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah system
penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.
Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar yaitu :
1. Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM
menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas.
2. Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum
(Negara hukum demokratis). Maka kepastian hukum merupakan unsur
harkiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenangwenang).
5. Keadilan Sosial
Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan
masyarakat.

Moralitas

masyarakat

mulai

dengan

penolakan

terhadap

ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis,
sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu, keadilan
sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang
terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar
ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah
diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar
ras, suku dan budaya.
Untuk itu tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah:
19

1. Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan sosial.
2. Ekstremisme ideologis yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme
agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak
juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat.
3. Korupsi
2.8

Dimensi Politisi Manusia

A. Manusia sebagai Makhluk Individu – Sosial
Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme,
memandan manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Segala hak dan
kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan
dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu.
Kalangan kolektivisme merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme
memandang sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial saja. Manusia di
pandang sebagai sekedar sarana bagi masyarakat. Segala hak dan kewajiban baik
moral maupun hukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa
diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial.
Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu
dan segala aktivitas dan kreativitas dalam hidupnya senantiasa tergantung pada
orang lain, hal ini di karenakan manusia sebagai warga masyrakat atau sebagai
makhluk sosial. Manusia di dalam hidupnya mampu bereksistensi karena orang
lain dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena dalam hubungannya dengan
orang lain. Segala keterampilan yang dibutuhkannya agar berhasil dalam segala
kehidupannya

serta

berpartisipasi

dalam

kebudayaan

diperolehnya

dari

masyarakat.
Dasar filosofis sebagai mana terkandung dalam Pancasila yang nilainya
terdapat dalam budaya bangsa, senantiasa mendasarkan hakikat sifat kodrat
manusia adalah bersifat ‘monodualis’. Maka sifat serta ciri khas kebangsaan dan
kenegaraan Indonesia, bukanlah totalitas individualistis ataupun sosialistis
melainkan monodualistis.
20

B. Dimensi Politis Kehidupan Manusia
Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial,
dimensi politis mencakup lingkaran kelembagan hukum dan negara, sistem –
sitem nilai serta ideologi yang memberikan legitmimasi kepadanya. Dalam
hubungan dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial,
dimensi politis manusia senntiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum,
sehingga senantiasa berkaitn dengan kehidupan masyrakat secara keseluruhan.
Sebuah keputusan bersifat politis manakala diambil dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian dimensi
politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya
sendiri sebagai anggota masyarakat sebagai sutu keseluruhan yang menentukan
kerangka kehidupannya dan di tentukan kembali oleh kerangka kehidupannya
serta ditentukan kembali oleh tindakan – tindakannya.
Dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundmental, yaitu
pengertian dan kehendak untuk bertindak. Sehingga dua segi fundamental itu
dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang
senantiasa berhadapan dengan tindakkan moral manusia.
2.9

Nilai-nilai Terkandung Dalam Pancasila Sebagai Sumber Etika

Politik
Sila pertama ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ serta sila kedua ‘ Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab’ adalah merupakan sumber nilai –nilai moral bagi
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut
agar kekuasaan dalam negeri di jalankan sesuai dengan:
a) Asas legalitas ( legitimasi hukum).
b) Di sahkan dan dijalankan secara demokratis ( legitimasi demokratis)
c) Dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip moral / tidak bertentangan
dengannya (legitimasi moral).
21

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam
pelaksanaan

dan

penyelenggaraan

negara,

baik

menyangkut

kekuasan,

kenijaksanan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus
berdasarka legitimasi moral religius ( sila 1 ) serta moral kemanusiaan ( sila 2).
Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh krena itu ‘ keadilan’ dalam hidup
bersama ( keadilan sosial ) sebgai mana terkandung dalam sila 5, adalah
merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan
dan pnyelenggraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta
pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.
Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan
yang dilakukan senantiasa untuk rakyat ( sila 4). Oleh karena itu rakyat adalah
merupakan asal mula kekuasan negara. Oleh karena itu pelaksanaan dan
pnyelenggraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus
dikembalikan pada rakyat sebagai pendukung pokok Negara.

22

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan

Etika politik adalah termasuk lingkup etika sosial manusia yang secara
harfiah berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Pancasila memang tidak boleh
dilepaskan dari semua aspek-aspek didalam penyelenggaraan sebuah negara.
Dalam pelaksanaan Negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan
harus di kembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam
pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan ekskutif,
legislatif, yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi
harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan lain perkataan harus
memiliki legitimasi demokratis.

Pancasila juga merupakan suatu system filsafat yang pada hakikatnya
merupakan nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik
norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainya. Suatu pemikiran
filsafat tidak secara langsung menyajikan norma – norma yang merupakan
pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis melainkan nilai – nilai yang
bersifat mendasar. Sehingga penerapan Pancasila sebagai etika politik wajib
dilakasanakan dengan sebaik mungkin.

23

3.2 Saran
Saran saya adalah marilah kita mempelajari Pancasila sebagai etika politik
ini dengan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar paham. Karena hal ini
menyangkut moralitas dan kepentingan masyarakat banyak. Dan marilah kita
mencoba mempraktekannya dalam kehidupan berorganisasi dikampus dan dalam
kehidupan bermasyarakat.

24

DAFTAR PUSTAKA
Drs. H. Kaelan, M.S, 2010, Pendidikan Pancasila, penerbit Paradigma,
Yogyakarta.

25

Judul: Makalah Pancasila_sebagai_etika_politik.doc

Oleh: Chanel Indonesia


Ikuti kami