Makalah Pancasila

Oleh Muhammad Lela

13 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Pancasila

MAKALAH PANCASILA

Di Susun Oleh :
Contohmakalahgan.blogspot.com

SEKOLAH TINGGI ILMU CONTOH MAKALAH
TAHUN AJARAN 2015 / 2016

KATA PENGANTAR
Puji syukur Kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan “MAKALAH PANCASILA”
ini
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Makalah ini selain untuk
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen pengajar, juga untuk lebih
memperluas

pengetahuan

para

mahasiswa

khususnya

bagi

penulis.

Penulis telah berusaha untuk dapat menyusun Makalah ini dengan baik, namun
penulis pun menyadari bahwa kami memiliki akan adanya keterbatasan kami
sebagai manusia biasa. Oleh karena itu jika didapati adanya kesalahan-kesalahan
baik dari segi teknik penulisan, maupun dari isi, maka kami memohon maaf dan
kritik serta saran dari dosen pengajar bahkan semua pembaca sangat diharapkan
oleh kami untuk dapat menyempurnakan makalah ini terlebih juga dalam
pengetahuan kita bersama. Harapan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian
Pringsewu, 8 Maret 2016

Penulis

ii

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

KATA PENGANTAR......................................................................................

ii

DAFTAR ISI....................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang......................................................................................

1

B. Rumusan Masalah.................................................................................

1

C. Tujuan...................................................................................................

2

BAB II PEMBAHASAN
A. Pancasila Dalam Konteks Perjuangan Bangsa.....................................

3

B. Pancasila Sebagai Ideologi Negara.......................................................

6

C. Pancasila Sebagai Filsafat.....................................................................

9

D. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan ..........................................

9

E. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa
Dan Bernegara......................................................................................

11

F. Pancasila Sebagai Etika Politik............................................................

16

G. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sebagi Identitas Dan
Karakter Bangsa....................................................................................

18

H. Pancasila Dalam Konteks HAM...........................................................
I. Konsepsi Wawancara Nusantara..........................................................

23

BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan...........................................................................................

31

B. Saran.....................................................................................................

31

DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara
resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik
Indonesia tahun II No.7 bersama-sama batang tubuh UUD 1945. Sebagai
dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila mengalami berbagai
macam interpretasi dan manipulasi politik. Karena hal tersebut Pancasila
tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa
dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi
kepentingan politik penguasa pada saat itu. Pancasila sebagai paradigma
dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan
berpikir, pola-acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang
dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah
atau tujuan bagi yang menyandangnya diantaranya bidang politik, bidang
ekonomi, bidang sosial budaya, bidang hukum, bidang kehidupan antar
umat beragama.
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara telah
berhasil menyusun Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam
Kehidupan Bernegara, namun masih perlu dirumuskan ke dalam
Paradigma yang secara operasional dapat digunakan sebagai pedoman dan
model baik dalam merumuskan kebijakan publik maupun sebagai acuan
kritik, untuk menentukan mana yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan
Pancasila.
B. RUMUSAN MASALAH
1.

Bagaimanakah Pancasila dalam Konteks Perjuangan Bangsa ?

2.

Bagaimanakah Pancasila sebagai Ideologi Negara?

3.

Bagaimanakah

Pancasla sebagai Filsafat?

4.

Bagaimanakah Pancasila dalam Konteks ketatanegaraan?

5.

Bagaimanakah Pancasila sebagai Paradigma kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara?

6.

Bagaimanakah Pancasila Sebagai Etika Politik?

7.

Bagaimanakah Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagi
identitas dan karakter bangsa?

8.

Bagaimanakah Pancasila dalam konteks HAM?

9.

Bagaimanakah Konsepsi Wawancara Nusantara?

C. TUJUAN
makalah ini bertujuan agar para pembaca bisa mengetahui tentang
Pancasila Indonesia yang sesungguhnya, dan dengan adanya makalah ini
juga di harapkan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua.

2

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Ideologi berasal dari kata yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea
yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi
yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu
tentang gagasan dan buah pikiran atau science des ideas (AL-Marsudi,
2001:57).
Puspowardoyo (1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan
sebagai komplek pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi
landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi
seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan
pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat menangkap apa yang dilihat
benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.
Menurut pendapat Harol H. Titus. Definisi dari ideologi adalah: Aterm
used for any group of ideas concerning various political and aconomic
issues and social philosophies often applied to a systematic scheme of
ideas held by groups or classes, artinya suatu istilah yang digunakan untuk
sekelompok cita-cita mengenai bebagai macam masalah politik ekonomi
filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis
tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan
masyarakat.
Bila kita terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi
filsafat dapat kita simpulkan, maka Pancasila itu ialah usaha pemikiran
manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati
atau menanggap sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama
dengan ruang dan waktu.

3

Hasil pemikiran manusia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal
itu kemuduian dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang
mengandung suatu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk
dijadikan dasar, asas, pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama
dalam rangka perumusan satu negara Indonesia merdeka, yang diberi
nama Pancasila.
Kemudian isi rumusan filsafat yang dinami Pancasila itu kemudian diberi
status atau kedudukan yang tegas dan jelas serta sistematis dan memenuhi
persyaratan sebagai suatu sistem filsafat. Termaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat maka filsafat Pancasila itu
berfungsi sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang diterima dan
didukung oleh seluruh bangsa atau warga Negara Indonesia.
Demikian isi rumusan sila-sila dari Pancasila sebagai satu rangkaian
kesatuan yang bulat dan utuh merupakan dasar hukum, dasar moral,
kaidah fundamental bagi peri kehidupan bernegara dan masyarakat
Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah.
Sebagai ideologi suatu bangsa yang menjadi pandangan dan pegangan
hidup masyarakatnya, Pancasila haruslah bersifat universal mencakup
segala macam nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia serta menjadi
orientasi dalam hidup oleh seluruh masyarakatnya. Sebagai ideologi
bangsa, maka keberadaannya selalu diimplementasikan ke dalam perilaku
kehidupan dalam rangka berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kalau
dikaji dari butir-butir kelima sila dalam ideologi Pancasila tersebut,
sebenarnya sudah mencakup gambaran pembentukan karakter manusia
Indonesia yang ideal, sebagai mana yang diharapkan para penggali dari
pancasila itu sendiri. Gambaran pembentukan manusia Indonesia
seutuhnya itu, dapat diilustrasikan Pada sila pertama tersirat bagaimana
manusia Indonesia berhubungan dengan Tuhannya atau kepercayaannya.
Pada sila kedua tergambar bagaimana manusia Indonesia harus bersikap

4

hidup dengan orang lain sebagaimana layaknya manusia yang punya
pikiran dan ahklak hingga dia bisa bersikap sebagai mahkluk yang
tertinggi dibandingkan dengan mahkluk lainnya yaitu binatang. Sila ketiga
menerangkan bagaiama manusia Indonesia menciptakan suatu pandangan
betapa pentingnya arti persatuan dan kesatuan bangsa dari pada bercerai
berai seperti pada pepatah bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Sila
keempat

telah

menegaskan

bagaimana

manusia

Indonesia

mengimplementasikan cara bersikap dan berpendapat serta memutuskan
sesuatu menyangkut kepentingan umum secara bijak demi kelangsungan
kehidupan berdemokrasi yang terlindungi antara menyuarakan hak dan
kewajibannya berimbang dalam mengimplementasikannya.
Pada sila kelima dijabarkan bagaimana manusia Indonesia mewujudkan
suatu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia itu
sendiri. Dari penjabaran kelima sila tersebut di atas, maka sudah
sepantasnya bahwa Pancasila beserta kelima silanya itu layak dijadikan
sebagai pandangan dan pegangan hidup serta dijadikan sebagai
pembimbing dalam menciptakan kerangka berpikir untuk menjalankan
roda demokratisasi dan diimplementasikan dalam segala macam praktik
kehidupan menyangkut berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di dalam
Negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.maka mengamalkan dan
mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif
dan memaksa, artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan
taat kepadanya. Siapa saja yang melangggar Pancasila sebagai dasar
Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku di
Indonesia. Dengan kata lain pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara
disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai
weltanschuung, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak
disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya
setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di
dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupanya, sepanjang
tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang barlaku di Indonesia.

5

Jadi, jelaslah bagi kita bahwa mengamalkan dan mengamankan Pancasila
sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif
memaksa. Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai
pandangan hidup dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi
hukum tetapi mempunyai sifat mengikat.
Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara dihubungkan fungsinya
sebagai dasar Negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia
dan Negara Republik Indonesia dapatlah disebut pula sebagai ideologi
nasional atau ideologi Negara.
B. Pancasila Dalam Konteks Perjuangan Bangsa
Berawal dari sidang pleno BPUPKI pertama yang diadakan pada tanggal
28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Ketika itu, dr. Radjiman Widyodiningrat
dalam pidato pembukaannya selaku ketua BPUPKI mengajukan
pertanyaan kepada seluruh anggota sidang mengenai dasar negara apa
yang akan dibentuk untuk Indonesia. Pertanyaan ini menjadi persoalan
paling dominan sepanjang 29 Mei-1 Juni 1945 dan memunculkan
sejumlah pembicara yang mengajukan gagasan mereka mengenai dasar
filosofis Indonesia.
Pada tanggal 1 Juni 1945, secara eksplisit Ir. Soekarno mengemukakan
gagasannya mengenai dasar negara Indonesia dalam pidatonya yang
berjudul “Lahirnya Pancasila”. Menurut Drs. Mohammad Hatta, pidato
tersebut bersifat kompromis dan dapat meneduhkan pertentangan tajam
antara pendapat yang mempertahankan Negara Islam dan mereka yang
menghendaki dasar negara sekuler. Perdebatan tersebut pada akhirnya
dimenangkan kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara,
terbukti dengan dikeluarkannya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, ternyata beberapa rumusan
Piagam Jakarta diganti dan menimbulkan kekecewaan umat Islam

6

terhadap pemerintahan Soekarno dan Mohammad Hatta dan terus
berkembang hingga masa pemerintahan Soeharto, sampai-sampai Carol
Gluck mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang terlalu banyak
meributkan masalah ideologi dibandingkan negara-negara lain. Melihat
pada perkembangan perumusan Pancasia sejak 1 Juni sampai 18 Agustus
1945, dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi.
Pada tanggal 1 dan 22 Juni, Pancasila yang dirumuskan Panitia Sembilan
dan disepakati oleh Sidang Pleno BPUPKI merupakan modus kompromi
antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan
kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Akan tetapi, pada
tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila yang dirumuskan kembali oleh PPKI
berkembang menjadi kompromi antara kaum nasionalis, Islam dan
Kristen-Katolik dalam hidup bernegara.
Pada era Orde Lama, dinamika perdebatan ideologi paling sering
dibicarakan oleh kebanyakan orang. Tampak ketika akhir tahun 1950-an,
Pancasila sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi
semua ideologi. Dikarenakan Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata
ideologis untuk melegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas
Islam

yang

pemberontakan

kemudian
Darul

pada
Islam

rentang
terhadap

tahun

1948-1962

pemerintah

pusat.

terjadi
Setelah

pemberontakan berhasil ditumpas, atas desakan AH Nasution, selaku
Pangkostrad dan kepala staf AD, pada 5 Juli 1959 Ir. Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali pada UUD 1945 sebagai
satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia dan pemerintahannya
dinamai dengan Demokrasi Terpimpin.
Pada masa Demokrasi Terpimpin pun ternyata tidak semulus yang
diharapkan. Periode labil ini justru telah membubarkan partai Islam
terbesar, Masyumi, karena dianggap ikut andil dalam pemberontakan
regional berideologi Islam. Bahkan, Soekarno membatasi kekuasaan partai
politik yang ada serta mengusulkan agar rakyat menolak partai-partai

7

politik karena mereka menentang konsep musyawarah dan mufakat yang
terkandung dalam Pancasila. Soekarno juga menganjurkan sebuah konsep
yang dikenal dengan NASAKOM yang berarti persatuan antara
nasionalisme, agama dan komunisme. Kepentingan politis dan ideologis
yang saling bertentangan menimbulkan struktur politik yang sangat labil
sampai pada akhirnya melahirkan peristiwa G 30S/PKI yang berakhir pada
runtuhnya kekuasaan Orde Lama.
Selanjutnya pada masa Orde Baru, Soeharto berusaha meyakinkan bahwa
rezim baru adalah pewaris sah dan konstitusional dari presiden pertama.
Soeharto mengambil Pancasila sebagai dasar negara dan ini merupakan
cara yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Berbagai bentuk
perdebatan ternyata tidak semakin membuat stabilitas negara berjalan
dengan baik, tetapi justru struktur politik labil yang semakin mengedepan
dikarenakan Soeharto seringkali mengulang pernyataan tegas bahwa
perjuangan Orde Baru hanyalah untuk melaksanakan Pancasila secara
murni dan konsekuen, yang berarti bahwa tidak boleh ada yang
menafsirkan resmi tentang Pancasila kecuali dari pemerintah yang
berkuasa.
Pada masa reformasi (setelah rezim Soeharto runtuh), seolah menandai
adanya jaman baru bagi perkembangan perpolitikan nasional sebagai antitesis dari Orde Baru yang dianggap menindas dengan konfrimitas
ideologinya. Pada era ini timbul keingingan untuk membentuk masyarakat
sipil yang demokratis dan berkeadilan sosial tanpa kooptasi penuh dari
negara. Lepas kendalinya masyarakat seolah menjadi fenomena awal dari
tragedi besar dan konflik berkepanjangan. Tampaknya era ini mengulang
problem perdebatan ideologi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde
Baru, yang berakhir dengan instabilitas politik dan perekonomian secara
mendasar. Berbagai bentuk interpretasi monolitik selama ini cenderung
mengaburkan dan menguburkan makna substansial Pancasila dan
berakibat pada Pancasila yang menjadi sebuah mitos, selalu dipahami

8

secara politis-ideologis untuk kepentingan kekuasaan serta nilai-nilai dasar
Pancasila menjadi nilai yang distopia, bukan sekedar utopia
C. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Definisi pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu satu kesatuan yang
saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu, dan saling berkualifikasi
yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi pancasila pada
dasarnya satu bagian atau unit-unit yang berkaitan satu sama lain, dan
memiliki fungsi serta tugas masing-masing.
D. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah
pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban,
keadilan sosial, dan lainnya diatur didalam undang-undang dasar negara.
1. Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasar Kepada UUD45
Dari segi Supra Struktur adalah Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
Dari segi Infra Struktur ada Parpol, Golongan Kepentingan (Interest
Group), Golongan Penekan (Pressure Group), Alat Komunikasi Politik
(Media Massa) dan Tokoh-tokoh Politik.
Lembaga Tinggi Negara
Presiden,
Sebagai kepala pemerintahan, bertugas sebagai kepala negara yang
memegang kekuasaan pemerintahan.
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),
Sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas sebagai legislatif, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan.
DPD (Dewan Perwakilan Daerah),
Bertugas sebagai lembaga perwakilan daerah.
MA (Mahkamah Agung),
Bertugas sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.
MK (Mahkamah Konstitusi),

9

Bertugas sebagai lembaga pengawal konstitusi.
KY (Komisi Yudisial),
Bertugas sebagai lembaga pengawas fungsi kehakiman.
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
Bertugas sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara.
Pembagian Kekuasaan
Eksekutif : didelegasikan kepada presiden (ps 4 ayat 1 UUD1945).
Legislatif : didelegasikan kepada Presiden, DPR, dan DPD (Ps 5 ayat
1, ps 19, dan ps 22C UUD1945) .
Yudikatif: didelegasikan kepada Mahkamah Agung (Ps 24 ayat 1
UUD1945).
Inspektif: didelegasikan kepada BPK dan DPR (ps 20A ayat 1) .
2. Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara RI
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak
bersifat absolutisme.
Kekuasaan negara yang tertinggi dilaksanakn MPR.
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di
bawah MPR.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR.
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
3. Hubungan Negara Dengan Warga Negara Dan HAM Menurut
UUD 1945
Menurut UUD 1945, hubungan negara dengan warga negara erat
kaitannya dengan hak asasi manusia.
Warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang lain yang
bertempat tinggal di Indonesia, meyakini Indonesia sebagai tanah

10

airnya dan bersikap setia kepada negara RI.
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.
Ikatan seseorang yang menjadi warga negara menimbulkan suatu hak
dan kewajiban.
4. Simbol-Simbol Pemersatu Indonesia
Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia.
Lambang negara adalah Garuda Pancasila, dengan semboyan “Bhineka
Tunggal Ika”.
Lagu Kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya.
Lembaga tertinggi negara adalah MPR, pemegang dan pelaksanaan
kedaulatan rakyat.
E. Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Bermasyarakat,
Berbangsa dan Bernegara
1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang
rinciannya adalah sebagai berikut : “melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah indonesia” hal ini dalam kapasitasnya tujuan
negara hukum formal ataupun rumusan “memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa“ hal ini dalam pengertian negara hukum
material,

yang

secara

keseluruhan

sebagai

manifestasi

tujuan

khusus/nasional.
Adapun tujuan internasional (tujuan umum) “ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamain abadi dan
keadilan sosial”.

11

Secara

filsofis

hakikat

kedudukan

pancasila

sebagai

pradigma

pembangunnan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam
segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat
nilai-nilai sila-sila pancasila.
Unsur-unsur hakikat manusia “monopluralisasi” meliputi susunan kodrat
manusia, rokhani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia makhluk individu
dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk
pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
a. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Iptek
Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu
hasil kreativitas rokhani manusia. Akal merupakan potensi rokhaniah
manusia dalam hubungan dengan intelektualitas, rasa dalam bidang
estetis dan kehendak dalam bidang moral(etika). Tujuan yang esensial
dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek
pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai.
Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasakan
pada moral Ketuhana dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.
b. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleksosbudhankam
Pembangunan yang merupakan realisasi praksis dalam negara untuk
mencapai tujuan seluruh warga harus mendasarkan pada hakikat
manusia sebagai subjek pelaksanaan sekaligus tujuan pembangunnya.
Pembangunan yang merupakan realisasi praksis dalam Negara harus
berdasarkan

pada

hakikat

manusia.

Hakikat

manusia

adalah

‘monopoluralis’ artinya meliputi berbagai unsur yaitu rokhani-jasmani,
individu-makhluk sosial serta manusia sebagai pribadi-makhluk Tuhan
yang Maha Esa.

12

1) Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik
Drs. Moh.Hatta, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas
Ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik
negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus
mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila
pancasila sehingga. Praktek-praktek politik yang menghalalkan
segala cara dengan memfitnah, memprovokasi menghasut rakyat
yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri.
Pancasila dalam pengembangan kehidupan politik dapat dilakukan
dengan cara :
a)

Mewujudkan tujuan negara demi peningkatan harkat dan
martabat manusia

b)

Memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam
kehidupan politik, bukan hanya sebagai objek politik penguasa
semata.

c) Sistem politik negara harus mendasar pada tuntutan hak dasar
kemanusiaan
d) Para penyelengggara dan politisi negara senantiasa memegang
budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita
moral rakyat Indonesia
2) Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi
Perkembangan

ilmu

ekonomi

pada

akhir

abad

ke-18

menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif
inilah maka di Eropa pada awal abad ke-19 munculah pemikiran
sebagai reaksi atas perkelimbangan ekonomi tersebut yaitu
sosialisme komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar
yag di tindas oleh kaum kapitalis.
Mubyarto mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi
yang

humanistik

yang

13

mendasarkan

pada

tujuan

demi

kesejahteraan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah untuk
memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih
sejahtera. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas
kekeluargaan seluruh bangsa.
Perwujudan pancasila sebagai paradigm pembangunan bidang
ekonomi dapat dilakukan dengan cara :
a)

Sistem ekonomi negara senantiasa mendasar pada pemikiran
untuk

mengembangkan

ekonomi

atas

dasar

moralitas

kemanusiaan dan ketuhanan
b)

Menghindari pengembangan ekonomi yang mengarah pada
sistem monopoli persaingan bebas

c)

Mengembangkan

sisitem

ekonomi

kerakyatan

dan

kekeluargaan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan
rakyat secara luas
3) Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya
Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik,
artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang
bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagi mahkluk yang
berbudaya. Terdapat rumusan dalam sila kedua pancasila yaitu
“kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pancasila merupakan
sumber normatif bagi peningkatan humanisasi
dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran pancasila
dapat merupakan dorongan untuk :
a) Universalisasi yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan
struktur, dan
b)

Transendentalisasi yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan
manusia, dan kebebasan spiritual (koentowijoyo,1986).
Perwujudan

Pancasila

sebagai

paradigma

pengembangan bidang sosial budaya dapat dilakukan dengan
cara:

14

a) Senantiasa berdasarkan sistem nilai yang sesuai dengan nilainilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia
b)

Pembangunan

ditujukan

untuk

meningkatkan

derajat

kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual
c) Menciptakan

sistem

sosial

budaya

yang

beradab

melaluipendkatan kemanusiaan secara universal
4) Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan HanKam
Negara

pada

hakikatnya

adalah

merupakan

suatu

masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka
diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam
rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka
melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu pertahana dan
keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang
terkandung dalam pancasila. Pertahanan dan keamanan negara
harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung
dalam pancasila.
Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada
tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai
makhluk Tuhan yang Maha Esa (sila I dan ll). Pertahanan dan
keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi
kepentingan warga dalam seluruh warga sebagai warga negara (sila
lll). Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak-hak
dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila IV )
dan akhirnya pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukan
demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (terwujudnya
suatu keadilan sosial) agar benar-benar negara meletakan pada
fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya
suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan.
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan
bidang hankam dapat dilakukan dengan cara:

15

a) Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan
demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk
Tuhan.
b)

Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan
demi tercapainya kepentingan seluruh warga Negara Indonesia.

c)

Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi
manusia . persamaan derajat serta kebebasan manusia.

d)

Pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukan demi
terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat.

5)

Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan
Beragama
Dalam hal ini Negara menegaskan dalam pokok pikiran IV
bahwa ”negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, atas
asas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini berarti
bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai
ketuhanan. Negara memberikan kebebasan pada warganya untuk
memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama
dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam negara indonesia memberikan kebebasan atas kehidupan
beragama/dengan lain perkataan menjamin atas demokrasi di
bidang agama. Dasar-dasar ajaran-ajaran sesuai dengan keyakinan
masing-masing maka dalam pergaulan hidup negara kehidupan
beragama hubungan antara pemeluk agama didasarkan atas nilainilai kemanusiaan yang beraab hal ini berdasarkan pada nilai
bahwa semua pemeluk agama adalah sebagai bagian dari umat
manusia di dunia.

F. Pancasila Sebagai Etika Politik
Etika adalah kelompok filsafat praktis yang membahas tentang bagaimana
dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana
kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab dengan berbagai

16

ajaran moral. Pengertian politik berasal dari kata “Politics”, yang memiliki
makna bermacam – macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau
negara yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan.
Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan
perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau
buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan masyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para
penganutnya, seperti komunisme dan demokrasi.
Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan
subjeksebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik
berkaitan eratdengan bidang pembahasan moral.hal ini berdasarkan
kenyataan bahwa pengertianmoral senantiasa menunjuk kepada manusia
sebagai subjek etika. Maka kewajibanmoral dibedakan dengan pengertian
kewajiban-kewajiban lainnya, karena yangdimaksud adalah kewajiban
manusia

sebagai

manusia,

walaupun

dalam

hubungannyadengan

masyarakat, bangsa maupun negara etika politik tetap meletakkan
dasarfundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan
akar etika politikbahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat
manusia sebagai makhluk yangberadab dan berbudaya berdasarkan suatu
kenyataan bahwa masyarakat, bangsamaupun negara bisa berkembang ke
arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral.
Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih
baik, baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun
institusi-institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk
menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan
struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini
menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya
sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Nilai-nilai
Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik. Dalam pelaksanaan dan

17

penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam
Negara dijalankan sesuai dengan:
1.

Legitimasi hukum

2.

Legitimasi demokratis

3.

Legitimasi moral

G. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Identitas dan
Karakter Bangsa
1. Pengertian Pancasila sebagai Identitas Nasional
Kata identitas berasal dari bahasa inggris, yaitu identity yang memiliki
pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada
seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Dalam
term antropologi ,indentitas adalah sifat khas yang menerangkan dan
dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri,kelompok
sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas
tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada kelompok
lain.
Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada
kelompok –kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaankesamaan, baik fisik seperti budaya, agaman dan bahasa maupun non
fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Himpunan kelompokkelompok inilah yanh kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa
atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan
kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakanpergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasioanl sendiri
tidak bisa dilepaskan dari kemunculan konsep nasionalisme.
Sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus
mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap
berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus
globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan
menghadapi

tantangan

dan

peluang

yang

tercipta.

Bila

menghubungkan kebudayaan sebagai karakteristik bangsa dengan

18

Pancasila sebagai kepribadian bangsa, tentunya kedua hal ini
merupakan suatu kesatuan layaknya keseluruhan sila dalam Pancasila
yang mampu menggambarkan karakteristik yang membedakan
Indonesia dengan negara lain.
Identitas Nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak
pernah ada padanan sebelumnya.Perlu dirumuskan oleh suku-suku
tersebut. Istilah Identitas Nasional secara terminologis adalah suatu ciri
yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan
bangsa tersebut dengan bangsa lain. Eksistensi suatu bangsa pada era
globalisasi yang sangat kuat terutama karena pengaruh kekuasaan
internasional. Menurut Berger dalam The Capitalist Revolution, era
globalisasi dewasa ini, ideologi kapitalisme yang akan menguasai
dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan
menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi
sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga
nasib, sosial, politik dan kebudayaan.
Perubahan
2. Alasan Pancasila menjadi Identitas Nasional
Pancasila sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional karena Bangsa
Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional,
memilki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan
bangsa-bangsa lain di dunia .Tatkala bangsa Indonesia berkembang
menuju fase nasionalisme modern, diletakanlah prinsip-prinsip dasar
filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan
bernegara.
Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang
diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian
diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat Negara yaitu
Pancasila.Jadi, filsafat suatu bangsa dan Negara berakar pada
pandangan hidup yang bersumber pada kepribadiannya sendiri.

19

Dapat pula dikatakan pula bahwa pancasila sebagai dasar filsafat
bangsa dan Negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilainilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
sebagai kepribadian bangsa.
3. Pengertian Pancasila sebagai Karakter Bangsa
Istilah karakter dapat diartikan sebagai sistem daya juang ( daya
dorong , daya gerak , dan gaya hidup ) yang berisikan tata nilai
kebajikan dan moral yang berpatri dalam diri manusia . tat nilai itu
merupakan peroaduan aktualisasi potensi dari dalam diri manusia serta
internalisasi nilai nilai ahklak dengan moral dari luar ( lingkungan )
yang melandasi pemikiran , silkap , dan prilaku . dengan kata lain ,
karakter adalah nilai kebajikan ahlak dan moral yang terpatri dan
menjadi nilai instrinsik dalam diri manusia yang melandasi pemikiran ,
sikap dan prilakunya .
Karakter bangsa adalah akumulasi atau sinergi dari karakter individu –
individu warga bangsa yang berproses secara terus-menerus dan
kemudian mengelompok . karakter bangsa indonesia merupakan
kristilasasi nilai-nilainya kehidupan nyata bangsa indonesia yang
merupakan perwujudan dan pengalaman pancasila
4. Alasan Pancasila sebagai Karakter Bangsa
Melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila, para
generasi muda akan dapat menjadi warga negara yang baik yang
mampu memahami hak dan kewajibannya, memahami ideologi negara
secara utuh dan benar. Melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila
ini, para generasi muda mampu menjadi warga negara Indonesia yang
baik, cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan
UUD 1945.
Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku
yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai
keluarga, masyarakat, dan bernegara dan membantu mereka untuk

20

membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata
lain pendidikan karakter mengajarkan bangsa ini, pemuda negeri ini,
untuk berpikir cerdas sehingga mampu mengatasi berbagai macam
masalah baru yang ada, meningkatkan kemampuan untuk berbaur
dengan bangsa lain dengan tetap mempertahankan identitas dan
budaya bangsanya.
Pancasila mempunyai tujuan yang salah satunya yaitu sebagai
pandangan hidup bangsa. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu
dijadikan landasan pokok dalam berpikir dan berbuat, dan hal ini
mengharuskan bangsa Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai
Pancasila itu kedalam sikap dan perilaku baik dalam perilaku hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satunya dengan
menerapkan pendidikan berkarakter. Dengan berlandaskan pancasila
maka tingkah laku kita akan terlindungi dari hal-hal yang tidak sesuai
dengan pancasila, dikarenakan saat ini sudah berkembang tentang
kenakalan remaja dalam masyarakat seperti perkelahian masal
(tawuran). Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan
Nasional pada pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Hal tersebut juga terdapat pada pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4.
Pendidikan karakter tidak saja merupakan tuntutan Undang-Undang
dan peraturan pemerintah, tetapi juga oleh agama. Hal itu dicerminkan
dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembangunan
karakter bangsa mempunyai tujuan yang salah satunya yaitu untuk
mengembangkan karakter bangsa sehingga mampu mewujudkan
masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan
yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa
kerakyatan

yang

dipimpin

21

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Sebagai bangsa Indonesia kita harus mempunyai karakter yang sesuai
dengan pancasila, jadi setiap aspek karakter yang diberikan harus
dijiwai oleh ke lima sila Pancasila secara utuh. Pendidikan karakter
pada dasarnya dapat diberikan dalam setiap pembelajaran. Materi
pembelajaran yang berkaitan dengan pancasila perlu dikembangkan
antara lain materi tentang norma atau ilai-nilai sehingga karakter
seseorang yang sesuai dengan pancasila dapat dibentuk dari proses
pembelajaran.
Membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan
untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat
kejiwaan, ahlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga
menunjukkan

tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai

Pancasila.
H. Pancasila dalam Konteks HAM
Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan
UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang
merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar
filsafat negara Republik Indonesia serat pedoman hidup bangsa Indonesia,
terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Yang pertama ialah
perumusan ayat ke 1 pembukaan UUD tentang hak kemerdekaan yang
dimiliki oleh segala bangsa didunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.
Hubungan antara Hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan
Sebagai berikut :

22

1. Sila ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk
memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan
agama.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap
warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta serta
memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan
dan perlindungan undang-undang.
3. Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu
diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan
menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan
pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana
hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat
persaudaraan.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan

/

perwakilan

dicerminkan

dalam

kehidupan

pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat
yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi
yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik
perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi
kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.
I. Konsepsi Wawasan Nusantara
Secara Etimologis, Pengertian Wawasan Nusantara adalah cara pandang
terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu asia dan
australia dan dua samudra yaitu samura hindia dan samudra pasifik. Istilah
wawasan nusantara berasal dari kata Wawas (Bahasa Jawa) yang artinya
"pandangan,

tinjauan

atau

penglihatan

indrawi",

dan

kemudian

ditambahkan akhiran an , sehingga arti wawasan adalah cara pandang, cara
tinjau, cara melihat. Sedangkan kata Nusantara terdiri dari dua kata yaitu
nusa yang berarti "pulau atau kesatuan kepulauan" dan antara yang berarti

23

"letak antara dua unsur yaitu dua benua dan dua samudra". Sehingga arti
dari kata nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua
benua yaitu asia dan australia dan dua samudra yaitu samudra hindia dan
pasifik.
1. Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Definisi Para Ahli
Setelah arti umum dan etimologis wawasan nusantara, jika ditinjau
dari pengertian wawasan nusantara menurut para ahli antara lain
sebagai berikut:
Prof. Dr. Wan Usman, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi
prof. Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai
diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek
kehidupan yang beragam.
Kel. Kerja LEMHANAS, Pengertian wawasan nusantara menurut
definisi Kel. Kerja LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional)
1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri
dan lingkungan yang beragam dan bernilai startegis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah
dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, Pengertian wawasan
nusantara menurut definisi Tap MPR tahun 1993 dan 1998 tentang
GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri
dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
serta

kesatuan

wilayah

dalam

menyelenggarakan

kehidupan

masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
2. Fungsi Wawasan Nusantara

24

Terdapat berbagai fungsi wawasan nusantara yang baik secara umum,
menurut pendapat para ahli dan pembagiannya antara lain sebagai
berikut..
a. Fungsi Wawasan Nusantara Secara umum - Wawasan nusantara
berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu
dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan
perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di pusat dan daerah
maupun

bagi

seluruh

rakyat

Indonesia

dalam

kehidupan

masyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H.,
MH dkk yang mengutarakan pendapatnya dalam bukunya
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain
sebagai berikut.Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara Indonesia
Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan
strategi pembagunan nasional
c. Fungsi Wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan
antara lain sebagai berikut..
1) Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan
nasional

adalah

sebagai

konsep

dalam

pembangunan,

pertahanan keamanan dan kewilahayan
2) Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional
adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial
dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
3) Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan
adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan
pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.

25

4) Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan
adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa
antarnegara tetangga.
3. Tujuan Wawasan Nusantara
Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang
tinggi

dari

segala

mengutamakan
perorangan,

aspek

kepentingan

kelompok,

kehidupan
nasional

golongan,

rakyat
dari

suku

indonesia

pada

bangsa

yang

kepentingan
atau

daerah.

Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari
kepentingan nasional.
4. Latar Belakang Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara dilatar belakang dalam beberapa aspek antara lain
sebagai berikut..
a. Falsafah Pancasila, Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya
wawasan nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.
Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut..
1) Penerapan HAM (Hak Asasi Manusia). misalnya pemberian
kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama
yang dianutnya.
2) Mengutamakan pada kepentingan masyarakat dari pada
kepentingan indivud dan golongan
3) Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah
mufakat.
b. Aspek Kewiilayahan Nusantara, aspek kewilayahan nusantara
dalam hal ini pada pengaruh geografi karena indonesia kaya akan
SDA dan suku bangsa
c. Aspek Sosial Budaya, aspek sosial budaya dimana dalam hal ini
dapat terjadi karena indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang
keseluruhan memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan

26

yang berbeda-beda, yang menjadikan tata kehidupan nasional
memiliki hubungan interaksi antara golongan karena dapat
menyebabkan konflik yang besar dari keberagaman budaya.
d. Aspek Sejarah,

Dapat mengacuh kepada aspek sejarah karena

indonesia memiliki banyak pengalaman sejarah yang tidak ingin
terulangnya perpecahan dalam bangsa dan negara Indonesia.
Dimana kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil semangat
persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, sehingga harus
dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah
kesatuan indonesia
5. Penerapan/Implementasi Wawasan Nusantara
Dalam implementasi wawasan nusantara, perlunya memperhatikan halhal berikut..
a. Kehidupan Politik
Pelaksanaan politik diatur dalam UU partai politik, pemilihan umum,
pemilihan presiden dimana pelaksanaannya sesuai hukum dan
mementingkan persatuan bangsa. Misalnya dalam pemilihan presiden,
DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan
keadilan, agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa
indonesia.
Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai
dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian.
Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan
dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa, sehingga
terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi.
Memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan pada lembaga
pemerintahan untuk meningkatkan kebangsaan, persatuan dan kesatuan.

27

Meningkatkan peran indonesia dalam dunia internasional dan
memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah
Indonesia khususnya pulau terluar dan pulau kosong.
b. Kehidupan Ekonomi
Harus sesuai berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan
pertanian
Pembangunan

ekonomi

harus

memperhatikan

keadilan

dan

keseimbangan antara daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah
dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti
dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha
kecil.
c. Kehidupan Sosial
Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat
yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah.
Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan
Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan
sumber pendapatan nasional maupun daerah.
d. Kehidupan Pertahanan dan Keamanan
Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk beperan
aktif karena merupakan kewajiban setiap warga negara seperti
meningkatkan kemampuan disiplin, memelihara lingkungan, dan
melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat dan belajar
kemiliteran.

28

Membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan
hubungan erat antara warga negara berbeda daerah dengan kekuatan
keamanan agar ancaman suatu daerah atau pulau menjadi ancaman
bagi daerah lain untuk membantu daerah yang diancam tersebut.
Membangun TNI profesional dan menyediakan sarana dan prasarana
bagi kegiatan pengamanan wilayah indonesia, khususnya pulau dan
wilayah terluar Indonesia.
6.

Kedudukan Wawasan Nusantara
Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan nusantara adalah
sebagai berikut:
a. Pancasila sebagai falsaah, ideologi bangsa dan dasar negara
berkedudukan sebagai landasan idil
UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan
sebagai landasan konstitusional.
Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional
Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan
sebagai landasan konsepsional
GBHN (garis-garis besar haluan negara) sebagai politik dan strategi
nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan
sebagai landasan operasioal.

7.

Landasan Wawasan Nusantara - Wawasan nusantara dilandasi dengan
dua landasan antara lain sebagai berikut..
Landasan Idil adalah pancasila
Landasan Konstitusional adalah UUD 1945

8. Asas Wawasan Nusantara
Asas wawasan nusantara adalah ketentuan dasar yang harus dipatuhi,
ditaati, dipelihara demi mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kepada

29

setiap

komponen

atau

unsur

pembentuk

bangsa

Indonesia

(golongan/suku) terhadap kesepakatan (commitmen) bersama. Macammacam asas wawasan nusantara adalah sebagai berikut...
Kepentingan/tujuan yang sama
Keadilan
Kejujuran
Solidaritas
Kerja sama
Kesetiaan terhadap kesepakatan

9. Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat wawasan nusantara adalah hakikat yang selalu utuh dengan
menyeluruh dalam lingkup nusantara untuk kepentingan nasional,
tanpa menghilangkan kepentingan lainnya sepert kepentingan daerah,
golongan, dan perorangan.
10. Dasar Hukum Wawasan Nusantara
Dasar hukum wawasan nusantara diterima sebagai konsepsi politik
kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain
sebagai berikut..
Tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973
Tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/ tentang GBHN
Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983

30

BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut pancasila sebagai dasar negara mempunyai
sifat imperatif atau memaksa serta memiliki nilai – nilai luhur yang
terkandung dalam pancasila yang bersifat obyektif – subyektif. Bagi
bangsa indonesia hakikat yang sesungguhnya dari pancasila adalah sebagai
pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian
tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari
pengertian tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan yang berbeda.
Menurut pendapat Harol H.Titus defenisi dari ideologi adalah suatu istilah
yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam
masalah politik ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi
suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh
sekelompok atau lapisan masyarakat Pancasila sebagai ideologi terbuka
adalah sebagai suatu sistem pemikiran terbuka yang dimana memiliki ciriciri ideologi dan fungsi ideologi sesuai bidangnya. Pancasila sebagai
ideologi memiliki dua ciri yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup.
B. SARAN
Makalah yang kami susun semoga bisa membantu kita lebih memahami
tentang pancasila sebagai ideologi negara yang lebih mendalam. Mohon
permakluman dari semuanya jika dalam makalah kami ini masih terdapat
banyak kekeliruan baik bahasa maupun pemahaman. Karena tiadalah
sesuatu yang sempurna yang bisa manusia ciptakan.

31

DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat. 1980. Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia.
Nopirin. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. Jakarta:
Pancoran Tujuh.
Notonagoro. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. Jakarta:
Pantjoran Tujuh.
Salam, H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilai sme. Jakarta: Rineka Cipta

32

Judul: Makalah Pancasila

Oleh: Muhammad Lela


Ikuti kami