Replik Dan Jawaban Penggugat

Oleh Eliza Delfina

13 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Replik Dan Jawaban Penggugat

Jakarta, 01 Juni 2010

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Majelis Hakim
Perkara Nomor: No.51/G/2010/PTUN.JKT.
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Chrisbiantoro, SH., Edwin Partogi, SH., Febi Yonesta, SH., Haris Azhar, SH., MH.,
Indria Fernida, SH., Irfan Fahmi, SH., Kiagus Ahmad BS, SH., Nurkholis Hidayat,
SH., Ori Rahman, SH., Poengky Indarti, SH.LLM., Putri Kanesia, SH., Sri Suparyati,
SH., LLM., Yati Andriyani, SH.; Para Advokat dan Pengacara yang kesemuanya adalah
Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah memilih domisili hukum di Kantor Komisi Untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), beralamat di Jalan Borobudur No 14,
Menteng, Jakarta Pusat Kode Pos 10320, berdasarkan Surat Khuasa Khusus Nomor:

144/SK-KontraS/IV/2010, tertanggal 1 April 2010 bertindak untuk dan atas nama
PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan REPLIK atas Eksepsi/Jawaban
TERGUGAT sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI
Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PARA
PENGGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam
Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA
PENGGUGAT.
1. PARA PENGGUGAT Memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai
PENGGUGAT
1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi
kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai
PENGGUGAT sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 UU No.9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan berdasarkan yurisprudensi perdata
(mengutip pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan
(dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang
Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38-40) terdapat tiga bagian
yakni:
a. Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak
menggugat

1

b. Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan TUN A quo
c. Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan Penggugat
4. Bahwa dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat, seorang
Penggugat haruslah memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut
dibawah ini:
a.
b.
c.
d.

Ada hubungannya dengan kepentingan penggugat sendiri.
Ada Kepentingan yang bersifat Pribadi dari Penggugat
Kepentingan Penggugat bersifat langsung
Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif

3. Bahwa meskipun demikian TERGUGAT dalam eksepsinya pada halaman 2
point d, mengutip pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan
(dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan
Tata Usaha Negara buku II halaman 38-39) secara sebagian atau sepotong saja.
Dalam buku tersebut pada halaman 37-40 Indiharto, S.H. menjelaskan
mengenai arti kepentingan, yaitu
1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
2.Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan
suatu proses gugatan yang bersangkutan
Lebih jauh juga dijelaskan arti dari dari point (1) dan (2) yaitu :
ad. 1. ….yang dimaksud kepentingan di sini adalah suatu nilai, baik yang
bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan
atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya
suatu keputusan TUN atau keputusan penolakan TUN. Kepentingan
semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau
umum (kolektif)….
ad.2. ….Barang siapa yang menggunakan haknya untuk berproses itu
dianggap ada maksudnya…
4. Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT adalah korban peristiwa
pelanggaran HAM pada kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998,
13-15 Mei 1998, Trisakti 1998, maka terdapat nilai yang harus dilindungi oleh
hukum yaitu nilai-nilai kemanusiaan dan pemenuhan hak PARA PENGUGAT
sebagai korban pelanggaran HAM dalam bentuk penegakan HAM. Hal mana
dapat menjadi merugikan dengan keluarnya Keppres a quo.
5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Korban dan Keluarga Korban
Pelanggaran HAM berat pada kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa
1997-1998, 13-15 Mei 1998, Trisakti 1998, yang berkepentingan secara
langsung, bersifat pribadi dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM, hak
atas pengungkapan kebenaran, dan hak atas pemulihan yang secara potensial

2

akan menghalangi dan atau tertutup atau setidak-tidaknya hak-hak
PENGGUGAT tersebut akan terhambat.
6. Bahwa kasus-kasus tersebut di atas telah dikategorikan sebagai sebuah
kejahatan terhadap kemanusiaan yang memandatkan fungsi penyelidikan oleh
Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung dan
pengadilan oleh Pengadilan HAM, sebagaimana diatur dalam UU No. 26
Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
7. Bahwa Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pro justicia atas kasuskasus-kasus diatas berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No 26 tahun
2000 Tentang Pengadilan HAM Bahwa berdasarkan penyelidikan pro justisia
Komnas HAM menyimpulkan telah menemukan bukti permulaan yang cukup
telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Penculikan dan
Penghilangan Paksa 1997-1998, Kasus Trisakti 1998, sebagaimana telah
diuraikan dalam gugatan.
8. Bahwa Pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)
13-15 Mei 1998 pada 23 Juli 1998 yang merekomendasikan kepada
Pemerintah untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang diperkirakan terkait
dengan rangkaian tindakan kekerasan mengungkap kekerasan pada 13-15 Mei
1998 dan perlunya permintaan pertanggungjawaban dari Pangkoops Jaya
Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.
9. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah korban dan keluarga korban pelanggaran
HAM dalam kasus Penculikan Aktivis 1997-1998, 13-15 Mei 1998 dan
Trisakti 1998, di mana saat peristiwa terjadi orang yang ditunjuk dalam
Keppres a quo yakni Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A. Ia
adalah salah seorang terperiksa dalam proses hukum kasus-kasus pelanggaran
HAM di atas karena tanggungjawabnya sebagai Panglima Komando Daerah
Militer V Jaya (PANGDAM V) sekaligus Panglima Komando Operasi
(PANGKOOPS) Mantap Jaya III dalam menjaga keamanan di wilayah DKI
Jakarta (Ibu Kota) pada saat peristiwa terjadi.
10. Bahwa pada saat kasus Penculikan Aktivis 1997-1998, 13-15 Mei 1998 dan
Trisakti 1998 terjadi, Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A
menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer V Jaya (PANGDAM V)
sekaligus Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III yang
bertugas menjaga keamanan di wilayah DKI Jakarta (Ibu Kota).
11. Bahwa Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A telah diangkat oleh
TERGUGAT sebagai Wakil Menteri Pertahanan, melalui Keppres a quo.
Keppres a quo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Presiden Republik Indonesia yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu Pengangkatan Letnan Jenderal TNI
Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan, sebagaimana
diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,
Pasal 1 angka 3 Junto UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Pasal 1 Angka 9;

3

12. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mempunyai kepentingan berproses atau
memiliki tujuan yang jelas dalam mengajukan gugatan, dimana maksud yang
hendak dicapai adalah menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang menimpa
diri PARA PENGGUGAT. Keberlangsungan proses ini dapat terganggu serta
merugikan karena proses penuntasan kasus pelanggaran HAM menyentuh
lingkup TNI, dalam hal ini Keppres a quo menunjuk Letjen TNI Sjafrie
Sjamsoedin sebagai seorang TNI aktif sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa PARA PENGGUGAT
memiliki kepentingan dan memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT dalam
gugatan terhadap Kepres a quo.
14. Bahwa dengan demikin, dalil-dalil dari TERGUGAT dalam eksepsi
sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara
hukum.

II. Gugatan PARA PENGGUGAT Adalah Jelas dan Berdasar

15. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi
kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT.
16. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam memahami gugatan. Suatu gugatan
bisa dikatakan kabur (obscuur libel), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam
bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur–
unsur sebagai berikut;
a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
b. Tidak jelasnya obyek sengketa
c. Petitum tidak jelas
17. Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil
gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu
berupa Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010 khususnya tentang
pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Wakil Menteri
Pertahanan, tertanggal 6 Januari 2010.
18. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (fundamentum
petendi) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan
tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak
kabur (obscuur libel) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.
19. Bahwa selanjutnya menurut Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, SH, MH
dalam bukunya Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara
menyebutkan harus adanya syarat formil dan materil dalam pengajuan
gugatan. Syarat formil berisi jati diri (identitas) PARA PENGGUGAT dan
syarat materiil berisi dasar gugatan yang biasa disebut dengan posita atau
fundamentum Petendi dan tuntutan atau petitum.

4

20. Bahwa GUGATAN telah memenuhi syarat formil yaitu dengan
mencantumkan seluruh hal-hal yang dijadikan syarat tersebut diantaranya:
a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat
b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat
21. Bahwa GUGATAN tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Riawan
Tjandra dalam bukunya Mengenal Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha
Negara (hal 51) menjelaskan syarat materiil adalah;
”adanya dasar gugatan yaitu kejadian–kejadian atau hal–hal yang
merupakan dasar tuntutan, jadi merupakan alasan adanya tuntutan itu (Posita
atau fundamentum petendi. Tuntutan yaitu apa yang dituntut (...), para
penggugat telah menyebutkan hal – hal yang menjadi tuntutan (petitum).”
22. Bahwa dalam gugatan sudah disebutkan hal–hal yang menjadi syarat materiil
tersebut (hal 4–14) diantaranya dasar hukum, fakta hukum tentang Sjafrie
Sjamsoeddin merujuk pada hasil penyelidikan Komnas HAM dalam
Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, peristiwa 13–15
Mei 1998, Triksakti 1998.
23. Bahwa sama sekali tidak benar dalil dalam eksepsi TERGUGAT yang
menyatakan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menyebutkan
peraturan perundangan yang dilanggar dalam menerbitkan Keppres (hal 4
huruf c). Dalam gugatan telah disebutkan dan dijelaskan bahwa penerbitan
Keppres No 3/P tahun 2010 bertentangan dengan beberapa peraturan
perundangan, diantaranya ;
- Bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam UU
No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia
- Bertentangan dengan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
- Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang
Peran TNI dan POLRI
- Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI Tentang pemisahan TNI
dan Polri
- Bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia Bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika
Kehidupan Berbangsa.
24. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan fakta hukum awal yang
merujuk pada hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus Penghilangan
Orang Secara paksa 1997–1998, Peristiwa 13–15 Mei 1998 dan Trisakti 1998,
yaitu posisi dan tanggungjawab Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A
sebagai Panglima Kodam V Jaya dan Pangkoops Mantap Jaya III.

5

25. Bahwa Keppres a quo khususnya tentang pengangkatan Letjen TNI Sjafrie
Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan sangat merugikan dan
menghambat kepentingan penggugat untuk mendapatkan keadilan melalui
proses hukum yang efektif dan fair. Hal ini didasarkan pada pengalaman
sebelumnya dimana Sjafrie Sjamsoeddin sulit untuk diperiksa bahkan menolak
panggilan tim penyelidik Komnas HAM.
26. Bahwa penerbitan a quo khususnya tentang pengangkatan Letjen TNI Sjafrie
Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan sangat merugikan dan
menghambat kepentingan PARA PENGGUNGAT karena pemberian peran
strategis bagi seseorang yang patut dimintai pertanggungjawaban atas
peristiwa pelanggaran HAM dapat menghambat akuntabilitas pelanggaran
HAM dan sama dengan memberi ruang kekebalan hukum atau impunitas.
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa gugatan yang
diajukan oleh PARA PENGGUGAT mempunyai dasar gugatan dan tuntutan
yang jelas dan juga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta semua
unsur yang ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan
bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur, tidak jelas dan hanya didasarkan
pada asumsi–asumsi.
28. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa
PENGGUGAT sangat jelas dan berdasarkan hukum.

gugatan

PARA

29. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari TERGUGAT dalam eksepsi
sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara
hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam
tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PARA
PENGGUGAT dalam gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam
eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA
PENGGUGAT.
A. Keputusan TERGUGAT a quo Bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang baik, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
30. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT dalam jawaban
Keppres a quo karena bertentangan dengan Asas-Asas umum pemerintahan
yang baik, berupa asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas
proporsionalitas, dan asas akuntabilitas, sebagaimana disebutkan dalam UU

6

No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
31. Bahwa Keppres a quo bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena
TERGUGAT tidak mempertimbangkan proses hukum yang berdasar pada UU
No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagaimana telah diuraikan
dalam eksepsi point 6-18 bahwa Keppres a quo TERGUGAT telah menunjuk
individu yang memiliki kewajiban pertanggungjawaban komando atas
pelanggaran HAM yang dialami para korban.
32. Bahwa upaya untuk meminta keterangan pertanggungjawaban komando
terhadap Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA terhadap
pelanggaran HAM dalam kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 19971998, 13-15 Mei 1998 dan Trisakti 1998 telah dilakukan oleh tim penyelidik
pro justisia Komnas HAM berdasarkan mandat UU No. 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM.
33. Bahwa Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan pro justisia
kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000, sebagaimana telah diuraikan dalam
gugatan.
34. Bahwa sampai saat ini proses hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM
yang dialami PARA PENGGUGAT masih berjalan dari proses penyelidikan
menuju proses penyidikan di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung belum
mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sehingga kasus ini
masih dalam proses hukum. Sementara para korban tengah mendorong Jaksa
Agung untuk melakukan Penyidikan atas ketiga kasus pelanggaran HAM
diatas.
35. Bahwa Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri
Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara
Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, tertanggal 23 Juli 1998 juga telah
membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 13-15 Mei 1998 yang telah
berkerja untuk menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang
peristiwa 13-15 Mei 1998.
36. Bahwa hasil kerja TGPF pada 23 Oktober 1998 diantaranya
merekomendasikan tentang perlunya pemerintah menindaklanjuti kasus-kasus
yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindakan kekerasan mengungkap
kekerasan pada 13-15 Mei 1998 dan perlunya permintaan pertanggungjawaban
dari Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.
37. Bahwa DPR RI juga telah merekomendasikan empat hal kepada Presiden
tentang penyelesaian kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998,
pada 28 September 2009. Rekomendasi itu adalah membentuk Pengadilan
HAM, membentuk tim pencarian 13 korban yang masih hilang, memberikan
rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban dan meratifikasi
Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa.

7

38. Bahwa yang dimaksud dalam mempertimbangkan asas Kepastian Hukum
tidak hanya bergantung pada ada tidaknya putusan pengadilan yang
menyatakan seseorang bersalah. Namun yang dimaksud adalah pengutaamaan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara negara.
39. Bahwa kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum akibat
adanya keputusan yang bertentangan antara Keppres a quo dengan sejumlah
peraturan dan kebijakan tersebut, namun juga menimbulkan rasa ketidakadilan
bagi PARA PENGGUGAT yang tengah berupaya mendorong proses hukum
atas kasus pelanggaran HAM yang mereka alami.
40. Bahwa alasan TERGUGAT yang menyatakan pada pokoknya menyatakan
tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan Letnan Jenderal
Sjafrie Sjamsoeddin, adalah argumentasi dalil yang tidak tepat. Asas kepastian
hukum juga mengutamakan “…..kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara negara” Keppres a quo tidak mempertimbangkan
kepatutan dan keadilan di mana hukum Hak Asasi Manusia nasional dan
internasional menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah kejahatan
kemanusiaan yang menjadi musuh umat manusia “hostis humanis generis”,
merupakan kejahatan yang harus dihukum “jus cogen” dan menjadi
kewajiban masyarakat internasional untuk melakukannya “obligatio erga
omnes”.
41. Bahwa Kepres a quo tidak mempertimbangkan asas kepatuhan karena proses
hukum atas kasus pelanggaran HAM yang menimpa PARA PENGGUGAT
saat ini masih sedang berjalan dari tahap Penyelidikan Komnas HAM ke
Penyidikan di Kejaksaan Agung dan tidak dihentikan oleh Kejaksaan Agung
(tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Letnan Jenderal Sjafrie
Sjamsoeddin, M.B.A adalah salah seorang yang dipanggil untuk dimintai
keterangan dalam proses penyelidikan, namun yang bersangkutan telah
mangkir memenuhi pemanggilan tersebut.
42. Bahwa untuk memenuhi asas kepastian hukum, untuk mengangkat Letnan
Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin TERGUGAT terlebih dahulu harus
menunggu keputusan hukum atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM
yang menimpa PARA PENGGUGAT.
43. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan dengan
mencermati adanya kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa
depan, pemerintah telah menyusun Pokok-pokok kehidupan berbangsa dalam
Ketetapan MPR VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
44. Bahwa Bab II TAP MPR VI/MPR 2001 mengatur tentang Etika Kehidupan
Berbangsa, khususnya dalam uraian Etika Kehidupan Berbangsa yang ke (2),
menyebutkan:
“Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana

8

politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab,
tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam
persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta
menjunjung tinggi hak asasi manusia…..”
“Etika pemerintahan mengamaatkan agar penyelenggara negara memiliki
rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan publik, siap mundur
apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun
dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, negara.”
“Etika Politik dan Pemerintahan mengadung misi kepada setiap pejabat dan
elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa
besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap untuk mundur dari jabatan
publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya
bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat
45. Bahwa Keppres a quo juga menafikan latar belakang, nilai dan cita-cita
kehidupan berbangsa yang tertuang dalam Ketetapan MPR VI/MPR/2001
Keppres a quo, di mana untuk mewujudkannya cita-cita luhur berbangsa
dibutuhkan etika politik pemerintahan yang tanggap akan aspirasi rakyat dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya hal ini harus dilakukan dengan
cara mendorong proses peradilan sebagaimana mestinya, bukan justru
memutuskan kebijakan yang bertolak belakang dengan mengangkat Letnan
Jenderal Sjafrie Sjamsoddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan melalui
Keppres a quo.
46. Bahwa selain itu Ketetapan MPR VI/MPR/2001 juga mengamatkan tentang
etika politik pemerintahan yang menyatakan “pejabat publik harus siap
mundur apabila melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak
mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, negara; dan siap untuk
mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara
moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan
masyarakat.”
47. Bahwa TERGUGAT yang menyatakan bahwa Keppres a quo tidak
betentangan dengan asas proporsionalitas karena penunjukan dan
pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A sebagai Wakil
Menteri Pertahanan sudah mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban adalah keliru.
48. Bahwa Keppres a quo jelas bertentangan dengan asas proposionalitas, karena
penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin
mengabaikan proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM dan
Kejaksaan Agung sebagai bagian dari kewajiban negara.
49. Bahwa Keppres a quo bertentangan dengan sejumlah peraturan
perundangundangan, dimana perundang-undangan tersebut merupakan
kewajiban pemerintah unuk melaksanakannya. Aturan-aturan tersebut adalah :
a. Bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik,
dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

9

b.
c.
d.
e.
f.

g.

Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia
Bertentangan dengan UU No.26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan HAM
Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000
tentang Peran TNI dan POLRI
Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI Tentang
pemisahan TNI dan Polri
Bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia Bertentangan dengan UU No 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001
tentang Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

50. Bahwa TERGUGAT memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi
DPR RI 28 September 2009, hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil
TGPF 13-15 Mei 1998 terhadap kasus-kasus yang telah disebutkan di atas.
51. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keppes a quo juga tidak
memperhatikan Asas Akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan
Pasal 3 angka 7 UU No 28 tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum
Penyelenggaran Negara.
52. Bahwa Kepres a quo sebagai hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku karena mengabaikan hak-hak korban pelanggaran
HAM dalam mendapatkan keadilan.
53. Bahwa Kepres a quo telah mengabaikan hak-hak korban untuk mendapatkan
keadilan melalui proses hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan dalam pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU No.
26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin
adalah salah satu pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban sebagai
Pangdam V Jaya dan Pangkoops Mantap Jaya III yang memiliki tanggung
jawab atas keamanan di wilayah DKI Jakarta pada saat peristiwa penculikan
dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998. 13-15 Mei 1998, Trisakti 1998.
54. Bahwa hingga saat ini proses hukum terhadap kasus-kasus ini masih berjalan,
sehingga pengangkatan jabatan publik terhadap Letjen Sjafrie Sjamsoedin
sebagai Wakil Menteri Pertahanan tidak dilakukan seraya menunggu kepastian
hukum dari proses hukum yang sedang berjalan.
55. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keppes a quo tidak memperhatikan
Asas Kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan
selektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 jo penjelasan Pasal 3 UU No
28 tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaran Negara.

10

56. Bahwa Dalil TERGUGAT yang menyatakan telah melakukan penunjukan
terhadap Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan secara
aspiratif, akomodatif dan selektif adalah tidak berdasar, karena TERGUGAT
tidak menjelaskan proses dan mekanisme aspiratif, akomodatif dan selektif
yang dimaksud.
57. Bahwa pada 6 Januari 2010 PARA PENGGUGAT telah memberikan masukan
kepada TERGUGAT melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada
TERGUGAT, dengan nomor 05/SK-KontraS/1/2010 Tentang Surat Terbuka
Penolakan atas Pelantikan Terhadap Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil
Menteri Pertahanan yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT untuk
mempertimbangkan ulang pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil
Menteri Pertahanan karena posisi tersebut tidak layak diberikan kepada
seseorang yang masih memiliki masalah dalam peristiwa pelanggaran HAM.
58. Bahwa dunia internasional juga telah memberikan masukan kepada
pemerintah Indonesia untuk melakukan proses hukum atas terhadap pihakpihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi.
59. Bahwa pemerintah Indonesia sebagai Negara pihak dalam yang telah
meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial yang diadopsi melalui UU No. 29 tahun 1999, telah
mengabaikan rekomendasi dari PBB tanggal 15 Agustus 2007. UN
Doc.CERD/C/IDN/CO/3 paragraf 24 menyatakan bahwa Indonesia harus
mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka yang
bertanggungjawab terhadap kerusuahan Mei 1998 harus dibawa ke muka
pengadilan dan dihukum.
60. Bahwa pemerintah Indonesia sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman Lain
yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang
telah disahkan dalam hukum positif nasional UU No. 5 tahun 1998 juga telah
mengabaikan rekomendasi dari Komite Anti Penyiksaan PBB tanggal 2 Juli
2008 melalui dokumen UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2 melalui paragraph 25
yang menyatakan bahwa kewajiban untuk mengadili dan menghukum mereka
yang bertanggungjawab dalam kasus penghilangan paksa 1997/1998 dan kasus
Trisakti Semanggi I dan II.
61. Bahwa masukan juga diberikan oleh pemerintah Amerika serikat melalui surat
Kongres dan Senat Parlemen Amerika kepada Hillary Clinton, Menteri Luar
Negeri pada 13 Mei 2010, yang pada pokoknya isi surat tersebut meragukan
komitmen kerjasama militer Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat
karena belum tuntasnya pelanggaran HAM masa lalu dan belum berjalannya
mekanisme vetting di Indonesia sebagai bentuk akuntabilitas pelanggaran
HAM.
62. Bahwa Pemerintah Amerika Serikat juga pernah menolak kehadiran Sjafrie
Sjamsoeddin yang menjabat sebagai Sekjen Dephan melalui pelarangan
pemberian visa, pada November 2009. Hal ini menunjukan bahwa jejak rekam
Sjafrie Sjamsoeddin masih menjadi persoalan atau penghambat untuk

11

membangun diplomasi internasional sebagai bagian untuk membangun masa
depan bangsa.
63. Bahwa berdasarkan uraian diatas, adalah tidak berdasar dalil TERGUGAT
yang menyatakan telah mempertimbangkan asas kepentingan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif karena Keppres a quo tidak
mempertimbangkan masukan, saran dan fakta sebagaimana disebutkan diatas.
64. Bahwa masukan, saran dan fakta yang telah disebutkan diatas dimaksudkan
untuk menjaga kepentingan umum tidak hanya untuk kepentingan para korban
tetapi juga kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga
hubungan diplomasi internasional yang mensyaratkan penghormatan dan
penegakan Hak Asasi Manusia serta Pemenuhan hak para korban pelanggaran
HAM, dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT.

B. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Hak Korban untuk
mendapatkan proses peradilan yang jujur, prinsip-prinsip kebenaran,
keadilan, dan pemenuhan hak korban

65. Bahwa TERGUGAT tidak memahami dasar diajukannya gugatan, karena
penerbitan Keppres a quo menimbulkan lahirnya impunitas dan berakibat pada
terhambatanya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang
melibatkan Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A.
66. Bahwa korban pelanggaran HAM sebagai warga negara berhak untuk
mendapatkan persamaan dan perlindungan hukum melalui pengadilan, seperti
dijamin Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
67. Bahwa keputusan TERGUGAT mengeluarkan/menerbitkan kebijakan berupa
pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai wakil
Menteri Pertahanan jelas bertentangan dengan tugas Pemerintah sesuai UU
No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan kewajiban
untuk mempromosikan, memenuhi dan melindungi HAM.
68. Bahwa kewajiban pemerintah tersebut juga harus diterapkan melalui langkah
yang efektif dalam bidang hukum maupun pertahanan keamanan negara
dengan cara tidak mengangkat seorang yang seharusnya perlu dimintakan
pertanggungjawabannya terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat
seperti disebutkan dalam laporan penyelidikan komnas HAM, sebagaimana
kewajiban pemerintah dalam pasal 72 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM.
69. Bahwa berdasarkan dalil diatas, keputusan oleh TERGUGAT jelas
bertentangan dengan Hak Korban untuk mendapatkan proses peradilan yang
jujur, prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan pemulihan sebagaimana
ditegaskan bahwa tugas Pemerintah sesuai UU No 39 Tahun 1999 tentang hak
asasi manusia.

12

C. Keputusan TERGUGAT Bertentangan dengan Hak PARA PENGGUGAT
Sebagai Korban Pelanggaran HAM untuk Adanya Pencegahan Kekerasan
oleh TNI di Masa Depan melalui Agenda Reformasi TNI
70. Bahwa TERGUGAT tidak cermat memahami isi gugatan yang terkait dengan
isu Reformasi TNI. PARA PENGUGAT bukan mempersoalkan jabatan Wakil
Menteri atau Batas Waktu jabatan Wakil Menteri sebagaimana didalilkan
TERGUGAT dalam halaman 12 dan 13, namun materi berkenaan dengan
pengangkatan Wakil Menteri Pertahanan yang berlatar belakang TNI aktif dan
terkait dengan jejak rekam pelanggaran HAM, yaitu Letnan Jenderal TNI
Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A
71. Bahwa Departemen Pertahanan atau saat ini disebut Kementerian Pertahanan
memiliki tugas untuk melakukan Reformasi di tubuh TNI. Melalui buku Putih
Pertahanan (tahun 2008), Departemen Pertahanan telah menyatakan
komitmennya untuk mendukung reformasi TNI;
72. Bahwa penataan struktur, kultur dan tata nilai yang merupakan agenda
reformasi TNI tidak mungkin dapat dijalankan secara maksimal dan efektif
apabila Wakil Menteri Pertahanan dijabat oleh orang yang dikucilkan dalam
pergaulan Internasional.
73. Bahwa sudah sangat jelas disebutkan dalam gugatan bahwasannya proses
reformasi yang terjadi di Indonesia juga mendorong persamaan semua anggota
masyarakat atau warga Negara Indonesia termasuk anggota TNI dihadapan
hukum. Tak terkecuali dalam jurisdiksi hukum HAM di Indonesia
sebagaimana diatur diantaranya dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
74. Bahwa pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A
sebagai wakil Menteri Pertahanan bertentangan dengan prinsip hak asasi
manusia, kesejahteraan umum dan ketentuan hukum nasional serta
internasional sebagaimana dijamin oleh UU No. 34 Tahun 2004 Tentang
Tentara Nasional Indonesia.
75. Bahwa mengacu pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia
yang diakui dalam ketentuan hukum nasional dan hukum internasional,
seharusnya seseorang yang mempunyai jejak rekam sebagai penanggungjawab
komando pada peristiwa pelanggaran HAM berat tidak dapat dipilih dan
diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
76. Bahwa selain itu, Keppres a quo cacat hukum karena klausul mengingat
dalam Keppres a quo masih menggunakan PP No 21 Tahun 2002 Tentang
Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota
TNI dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai
Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Tentang Pengalih Status
Anggota TNI aktif menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural. Aturan
ini telah diubah dengan PP No 4 tahun 2002 yang masih mengacu pada UU
No 2/1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. UU ini

13

sudah tidak berlaku dengan diterbitkannya UU No 34 Tahun 2004 Tentang
Tentara Nasional Indonesia.
77. Bahwa penerbitan Keppres a quo yang masih mengacu pada PP No 4 tahun
2002 yang masih mengacu pada UU No 2 tahun 1988 Tentang Prajurit
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melanggar asas lex posteriori
derogat legi priori; bahwa asas hukum yang menyatakan peraturan atau UU
yang terbaru mengesampingkan peraturan atau UU yang lama.

C. Keputusan TERGUGAT a quo bertentangan dengan UU No. 10 Tahun
2004 tentang Peraturan Perundang-undangan
78. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan eksepsi TERGUGAT
yang menyatakan bahwa penerbitan Keppres a quo sebagai Produk Tata Usaha
Negara telah mengacu kepada Pasal 3 jo. Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.
79. Bahwa benar menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. Namun
demikian tidak berarti bahwa Presiden bisa berbuat sekehendak hatinya,
karena Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan
konstitusionil dan Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan
Pancasila, bukan Negara kekuasaan (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,
Pengatar Hukum Tata Negara Indonesia, hal. 198);
80. Bahwa oleh karenanya dalam mengeluarkan Keputusan Presiden a quo,
Tergugat wajib mempertimbangkan isi dari Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Asas
Pengayoman, Asas Kemanusiaan, Asas Keadilan dan Asas Kesamaan
Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan;
81. Bahwa pengangkatan Letnan Jenderal TNI Syafrie Sjamsoeddin, MBA
sebagai Wakil Menteri Pertahanan tidak memberikan perlindungan bagi
ketenteraman masyarakat karena status yang bersangkutan adalah
penanggungjawab komando dalam kasus Penculikan Aktivis 1997-1998, 1315 Mei 1998 dan Trisakti 1998 sebagaimana disebutkan dalam hasil
penyelidikan Komnas HAM. Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas
Pengayoman sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6
Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
82. Bahwa Keputusan Presiden a quo telah mengabaikan bentuk penghormatan
terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak asasi korban dan keluarga
korban pelanggaran HAM berat. Keputusan dimaksud dikeluarkan tanpa
mempertimbangkan proses hukum yang sedang dilakukan Komnas HAM
terhadap Letnan Jenderal TNI Syafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai terperiksa.
Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas Kemanusiaan sebagaimana

14

diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
83. Bahwa Keputusan Presiden a quo yang telah mengangkat Jenderal TNI Sjafrie
Sjamsoeddin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan tidak mencerminkan
keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang terus
memperjuangkan keadilan atas diri dan keluarganya. Keputusan Presiden a
quo telah melanggar Asas Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat
(1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
84. Bahwa Keputusan Presiden a quo secara nyata telah mengabaikan fakta
hukum dalam penyelidikan pro justisia Komnas HAM terhadap Jenderal TNI
Sjafrie Sjamsoeddin, MBA. Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas
Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

III. PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT cukup
beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam replik ini kami mohon agar gugatan
dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam
gugatan.

15

Judul: Replik Dan Jawaban Penggugat

Oleh: Eliza Delfina


Ikuti kami