Makalah Phi

Oleh Liana Fahmuddina

182,7 KB 7 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Makalah Phi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari adanya transaksi jual-beli, dimana aktivitas jual-beli tersebut dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Transaksi jual-beli ini dilakukan lewat berdagang. Berdagang merupakan salah satu mata pencaharian manusia yang ada saat ini, dimana dengan berdagang para pedagang dan pembeli bisa saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya, bisa saling bernegosasi tentang keuntungannya. Salah satu yang menjadi objek jual bagi para pedagang adalah tanah. Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal. Dengan adanya perdagangan, para pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang banyak lewat penjualan tanah. Namun, terkadang para penjual juga tidak sedikit yang merugikan para pembeli tanah. Entah itu merugikan pembeli dengan cara menipu, atau mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Begitu pula untuk para pembeli, yang terkadang tidak mengerti proses jual-beli tanah sehingga mereka tidak mendapatkan hak atas tanahnya karena tidak memiliki sertifikat tanah. Belum lagi dengan para pemilik tanah yang tidak ingin membayar pajak karena tidak mengerti fungsi dari pajak itu sendiri. Maka dari itu, perlulah disini mengkaji tentang asas-asas hukum dagang dan pertanahan, juga asas –asas pajak yang dapat dijadikan pedoman saat melakukan aktivitas berdagang, mengurus tanah, maupun membayar pajak. 1 B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan hukum dagang, hukum pertanahan, dan hukum pajak ? 2. Apa yang menjadi dasar pokok atau asas-asas dalam hukum dagang, hukum pertanahan, dan hukum pajak ? 3. Apakah kondisi perdagangan, pertanahan dan pajak yang ada dan terjadi di Indonesia sudah sesuai dengan asas-asas hukum dagang, pertanahan serta hukum pajak ? C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui dan memahami arti dari hukum dagang, hukum pertanahan, dan hukum pajak. 2. Mengetahui dasar pokok atau asas-asas dalam hukum dagang, hukum pertanahan, dan hukum pajak. 3. Mengetahui kondisi perdagangan, pertanahan dan pajak yang ada dan terjadi di Indonesia yang disesuaikan dengan asas-asas hukum dagang, hukum pertanahan serta hukum pajak. D. Manfaat Penulisan 1. Manfaat Teoritis Mengetahui asas-asas hukum dagang, asas-asas hukum pertanahan, dan asas-asas hukum 2. Manfaat Praktis Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia bisa lebih paham, lebih tertib serta taat dalam melaksanakan kewajiban dan aktivitasnya E. Sistematika Penulisan Bab I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II Kajian Teori. Bab III Pembahasan. Bab IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. 2 BAB II KAJIAN TEORI A. ASAS-ASAS HUKUM DAGANG 1. Pengertian dan Tugas Perdagangan Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Achmad Ichsan mengemukakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Adapun pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti misalnya : a. Pekerjaan orang-orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagangpedagang keliling dan sebagainya. b. Pembentukan-pembentukan badan usaha (assosiasi-assosiasi), seperti : Perseroan Terbatas (P.T), Perseroan Firma (V.O.F. = Fa), Perseroan Komanditer dan sebagainya guna memajukan perdagangan. c. Pengangkuan untuk kepentingan lalu lintas niaga baik di darat, laut, maupun di udara. d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup risiko pengangkutan dengan asuransi. e. Perantaraan bankir untuk membelanjai perdagangan. f. Mempergunakan surat perniagaan (wessel, cek, aksep) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit. 3 Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk : a. Membawa/ memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan ke tempat-tempat yang berkekurangan. b. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan. Perdagangan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya : 1) Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang : a. Perdagangan mengumpulkan ( produsen – tengkulak - pedagang besar - eksportir ) b. Perdagangan menyebutkan ( importir – pedagang besar – pedagang menengah – konsumen ). 2) Menurut jenis barang yang diperdagangkan : a. Perdagangan barang, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia ( hasil pertanian, pertambangan, pabrik ) b. Perdagangan buku, musik dan kesenian. c. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga ( bursa efek ) 3) Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan : a. Perdagangan dalam negri; b. Perdagangan luar negri ( perdagangan internasional ), yang meliputi : b.1. perdagangan ekspor, dan b.2. perdagangan impor. c. Perdagangan meneruskan ( perdagangan transito ). Apa yang diatur oleh hukum dagang sebenarnya tidak ada perbedaanperbedaan prinsipil dengan apa yang diatur oleh hukum perdata, khususnya mengetahui hukum perikatan. Bahkan hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata adalah sebagai hukum khusus ( lex specialis ) terhadap hukum umum ( lex generalis ). Itulah ternyata dari pasal 1 K.U.H Dagang; yang menetapkan bahwa K.U.H Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang diatur 4 oleh K.U.H Dagang, sepanjang tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang tegas. Dengan mengingat apa yang di nyatakan diatas, maka sumber-sumber bagi hukum dagang adalah : 1. K.U.H Perdata; 2. K.U.H Dagang; 3. Undang-undang tertentu, antara lain Undang-undang Oktrooi, Undangundang eigendoom-industri, undang-undang falisemen dan undang-undang pengangkutan. 4. Persetujuan. 5. Kebiasaan. 6. Dan jurisprudensi. Pada abad ke 14 dan 15 banyak kota-kota sekitar laut tengah, merupakan kotakota perdagangan internasional. Berkembanglah lalu-lintas perdagangan yang ramai. Lahirlah lembaga-lembaga perseroan, wessel, perdagangan laut dan asuransi; sedangkan Hukum Romawi tidak memberi aturan secukupnya tentang hal-hal tersebut. 2. Sumber-Sumber Hukum dan Sistematik Hukum Dagang Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada (diatur dalam) : 1. Hukum tertulis yang terkodifikasikan: a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau wetboek van Koophandel Indonesia(W.K.) b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (B.W.) 2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundangundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. 5 KUHD Indonesia telah kira-kira satu abad yang lalu dibawa orang Belanda ke tanah air kita; mula mula ia hanya berlaku bagi orang-orang Eropa di Indonesia (berdasarkan asas konkordansi). Kemudian juga dinyatakan berlaku bagi orangorang Timur Asing, akan tetapi tidak berlaku seluruhnya untuk orang-orang Indonesia ( hanya bagian-bagian tertentu saja ). KUHD yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua kitab dan 23 bab; kitab I terdiri dari 10 bab dan kitab II terdiri dari 13 bab. Masing - masing kitab dibagi dalam bab - bab, masing-masing bab di bagi dalam bagian - bagian, dan masing - masing bagian dibagi dalam pasal - pasal / ayat ayat. Bagian – bagian dari KUHS yang mengatur tentang hukum dagang ialah sebagian terbesar dari kitab III dan sebahagian kecil dari kitab II. Hal-hal yang mengatur dalam kitab III KUHS ialah mengenai perikatan umumnya dan perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan undang-undangnya seperti : a) Persetujuan jual beli ( contract of sale ) b) Persetujuan sewa menyewa ( contract of hire ) c) Persetujuan pinjaman uang ( contract of loan ) Hukum dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHS juga terdapat dalam berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum terkodifikasi) seperti misalnya : a. Peraturan tentang koperasi 1) Dengan badan hukum Eropah (Stb. 1949/179) 2) Dengan badan hukum Indonesia (Stb. 1933/108), kedua peraturan ini sekarang tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh undangundang No. 79 tahun 1958 dan UU No. 14 tahun 1965 tentang koperasi. Kedua UU ini telah diganti oleh UU No. 12/1967 b. Peraturan Pailisemen (Stb. 1905/217 yo. Stb. 1908/348) c. Undang-undang Oktroi (Stb. 1922/54) d. Peraturan Lalu lintas (Stb. 1933/66 yo. 249) e. Peraturan Maskapai Andil Indonesia (Stb. 1939/589 yo. 717) 6 f. Peraturan tentang perusahaan Negara UU No. 19/Prp tahun 1960 yo. Undang-undang No.1 tahun 1961 dan UU No. 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha Negara ( Persero, Perum, Perjan ) 3. Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalah KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan. Di Nederland sekarang ini sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan hukum perdata dalam dua kitab undang-undang dalam satu kitab undang-undang saja. Pada beberapa Negara lainnya, misalnya di Amerika Serikat dan Swiss, tidaklah terdapat suatu kitab undang-undang hukum dagang yang terpisah dan KUHS. Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang “pedagang” saja, misalnya : a. Hanyalah orang pedagang diperbolehkan membuat surat, wesel dan b. Hanyalah orang pedagang dapat dinyatakan pailit. Akan tetapi sekarang ini KUHD berlaku bagi setiap orang , juga bagi orang yang bukan pedagang sebagaimana juga KUHS berlaku bagi setiap orang termasuk juga seorang pedagang. Malahan dapatlah dikatakan, bahwa sumber yang terpenting dari hukum dagang ialah KUHS. Hal ini memang dinyatakan dalam KUHS, yang berbunyi : “ KUHS dapat juga berlakudalam hal-hal yang diatur dalam KUHD sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHS ”. Hal ini berarti bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD, sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUHS. 7 Menurut Prof. Subekti : dengan demikian sudahlah diakui, bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah hukum khusus terhadap hukum umum. Dengan perkataan lain menurut Prof sudirman kartohadiprojo : KUHD merupakan LEX SPECIALIS terhadap KUHS sebagai LEX GENERALIS; maka sebagai Lex specialis, kalau andaikata dalam KUHD terdapat ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku. Adapun pendapat beberapa sarjana hukum lainnya tentang hubungan kedua hukum ini antara lain adalah sebagai berikut : 1) Van Kan beranggapan, bahwa hukum dagang adalah suatu tambahan hukum perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHS menurut hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu. 2) Van Apeldoorn menganggap hukum dagang suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam kitab III KUHS. 3) Sukaedono menyatakan, bahwa pasal 1 KUHD “memelihara kesatuan antara hukum perdata umum dengan hukum dagang…” sekedar KUHD itu tidak menyimpang dari KUHS. 4) Tirtaamijaya menyatakan, bahwa hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa. Dalam hubungan hukum dagang dan hukum perdata ini dapat pula kita bandingkan dengan system hukum yang bersangkutan di Negara Swiss. Seperti juga ditanah air kita, juga di negara Swiss berlaku dua buah kodifikasi yang kedua-duanya mengatur bersamahukum perdata, yakni: a) SCHWEIZERICHES ZIVILGESETZBUCH dari tanggal 10 Desember 1907 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1912. b) SCHWEIZERICHES OBLIGATIONRECHT dari tanggal 30 Maret 1911, yang mulai berlaku juga pada 1 Januari 1912. Kodifikasi yang ke-II ini mengatur seluruh hukum perikatan yang di Indonesia diatur dalam KUHS (buku ke-III) dan sebagaimana dalam KUHD. 8 B. ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA ATAU PERTANAHAN 1. Peraturan Perundangan Agraria di Indonesia Hukum agraria ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Pengertian “agraria” meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terjkandung di dalamnya, bahkan dalam batas-batas yang ditentukan juga ruang angkasa. Pada tanggal 24 September 1960 telah diasahkan Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( L.N Tahun1960 N0. 104 ), yang dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria ( UUPA ). Dengan UUPA telah dihapuskan dasar-dasar dan peraturan-peraturan hukum agraria kolonial, dan berakhirnya dualisme dalam hukum agraria dan terselenggaranya unifikasi hukum. Hukum Agraria Indonesia Tahun 1960 ini didasarkan atas satu sistem hukum, yaitu hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Hukum Agraria sebelum tanggal 24 September 1960 kaidah-kaidah ada yang bersumber pada : a. Hukum Adat ( Hukum Agraria Adat ) yang menimbulkan hak-hak adat yang tunduk pada hukum agraria adat, misalnya : tanah-tanah ulyat, tanah milik, tanah uhsaha, tanah gogolan, dan lain-lain ( tanah-tanah Indonesia ). b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil ( Hukum Agraria Barat ) yang menimbulkan hak-hak Barat atau hak-hak Eropah yang tunduk pada hukum Agraria Barat ( tanah-tanah Barat atau tanah-tanah Eropah ), misalnya : tanah eigendom, tanah erfpacht, tanah opstal, dan lain-lain. Disamping itu ada pula hak-hak atas tanah Indonesia yang tidak bersumber dri hukum adat, misalnya hak eigendom agraris. A. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ( UUPA ) Pada pokoknya UUPA memuat hal-hal yang berikut ini : 9 a. Tujuan UUPA 1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka menuju masyarakat adildan makmur. 2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. b. Tanah Negara 1) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan 2) Tanah yang tidak dikuasai langsung oleh Negara. Dalam pengertian, “ Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara “ ialah tanah-tanah yang belum ada sesuatu hak diatas tanah tersebut. Sedangkan apa yang disebut “ Tanah yang tidak dikuasai oleh Negara “ ialah tanah yang sudah ada sesuatu hak diatasnya. c. Hak-hak atas tanah ; Hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah itu sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.Macam-macam hak tanah menurut UUPA ialah : 1) Hak milik; 2) Hak guna usaha 3) Hak guna bangunan 4) Hak pakai 5) Hak sewa 6) Hak membuka tanah 7) Hak memungut hasil hutan. 10 2. Hak Warga Negara Asing Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia a. Subjek Hak Milik Atas Tanah Pada asasnya hak milik hanya dapat dipunyai oleh orang-orang (het natuurlijke persoon), baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Badan hukum tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik, kecuali badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan telah dipenuhi syarat-syaratnya. Demikian pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA. Menurut hukum agraria yang lama setiap orang boleh mempunyai dengan hak eigendom, baik ia warga negara maupun warga asing, baik bukan Indonesia asli maupun bukan Indonesia asli. Bahkan badan hukum pun berhak mempunyai hak eigendom, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UUPA, menurut pasal 21 ayat (1) UUPA hanya warga negara Indonesia saja dapat mempunyai hak milik, sebagaimana telah dijelaskan, bahwa larangan tidak diadakan perbedaan antara orang-orang Indonesia asli dan keturunan asing. Meskipun, menurut pasal 9 ayat (2) UUPA, tidak diadakan perbedaan antara sesama warga negara dalam hal pemilikan tanah diadakan perbedaan antara mereka yang berkewarganegaraan tunggal dan rangkap. Berkewarganeragaan rangkap artinya, bahwa disamping kewarganegaraan Indonesia dipunyai pula kewarganegaraan lain. Pasal 24 ayat (4) UUPA menentukan, bahwa selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak tanah. Ini berarti, bahwa ia selama itu dalam hubungannya dengan soal pemilikan tanah dipersamakan dengan orang asing. Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa sudah selayaknya orang-orang yang membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesia Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa sudah selayaknya orangorang yang membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesia Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa sudah selayaknya orang-orang 11 yang membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesia Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa sudah selayaknya orang-orang yang membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan lain dalam hal pemilikan tanah dibedakan dari warga negara Indonesia lainnya. Dengan demikian, maka yang boleh mempunyai tanah dengan hak milik itu hanyalah warga negara Indonesia tunggal saja. Sekarang kedudukan anak tetap mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, juga setelah ia menjadi dewasa. Kalau orang tuanya telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia, anaknya tetap berkewarganegaraan Indonesia. Untuk menjadi warga negara Indonesia, harus ditempuh cara pewarganegaraan, atau naturalisasi. Kita telah mengetahui, bahwa selain syarat kewarganegaraan Indonesia tunggal, khusu untuk pemilikan tanah pertanian masih diperlukan syarat-syarat lain. Syaratsyarat itu berkaitan dengan ketentuan mengenai maksimum luas tanah pertanian yang boleh dimiliki dan dikuasai seseorang (Pasal 1 jo. 6 UU Nomor 56 (Perpu Tahun 1960) mengenai pemilikan bersama tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar (Pasal 9 ayat 2 dan 33 UUPA). UU Nomor 56 (Perpu) 1960, dan mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee atau guntai (Pasal 3 PP Nomor 224 Tahun 1961 jo. PP Nomor 41 Tahun 1964). Kalau syarat yang disebutkan pada pasal 21 ayat 1 jo. Ayat 4 UUPA disebut syarat umum bagi perorangan untuk mempunyai tanah dengan hak milik, artinya syarat tersebut wajib dipenuhi oleh setiap pemilik. Karena itu, apa yang ditentukan oleh peraturan-peraturan Landreform merupakan syarat-syarat khusus, artinya khusus untuk pemilikan tanah pertanian. Bagi tanah pertanian, tidak disyaratkan bahwa pemiliknya harus seorang petani. b. Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Asing Meskipun pada asasnya hanya orang-orang warga negara Indonesia tunggal saja yang dapat memiliki tanah, dalam hal-hal tertentu selama dalam waktu yang terbatas UUPA masih memungkinkan orang-orang asing dan 12 warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap untuk mempunyai tanah dengan hak milik. Diberikannya kemungkinan itu adalah atas dasar pertimbangan peri kemanusiaan. Pasal 21 ayat 3 UUPA menentukan, bahwa orang asing yang sesudah tanggal 24 september 1960 memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Ketentuan itu berlaku juga terhadap seorang warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah tanggal 24 september 1960 kehilangan kewarganegaraannya. Jangka waktu satu tahun tersebut dihitung sejak hilangnya kewarganegaraan Indonesia itu. Bagaimanakah ketentuannya jika yang menerima hak milik secara demikian seorang Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap atau jika seorang pemilik semula berkewarganegaraan Indonesia tunggal, menurut hemat penulis (Eddy Ruchiyat, S.H.), pasal 21 ayat 3 UUPA berlaku juga terhadap mereka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 UUPA. Cara-cara yang disebutkan dalam ayat 3 diatas adalah cara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan hak yang bersangkutan. Demikian penjelasan pasal 21 ayat 3 UUPA tersebut. Cara-cara lain tidak diperbolehkan karena dilarang oleh pasal 26 ayat 2 UUPA, juga beli, tukar menukar, hibah, dan pemberian dengan wasiat (legat). Memperoleh hak milik dengan kedua cara tersebut diatas masih dimungkinkan bagi orang-orang asing dan warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap, tetapi dalam waktu satu tahun pemilikan itu harus diakhiri. Bagaimana cara mengakhirinya? Dikatakan dalam ayat tersebut, bahwa di dalam waktu satu tahun hak miliknya itu harus dilepaskan. Kalau hak miliknya itu tidak dilepaskan, hak tersebut menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Maksudnya, setelah itu bekas pemilik diberi kesempatan untuk meminta kembali tanah yang bersangkutan dengan hak dapat dipunyainya, 13 yaitu bagi orang asing hak pakai dan bagi orang Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap, HGU, HGB, atau hak pakai 3. Asas - Asas Hukum Pertanahan a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa “ Pasal 1 ayat (2) UUPA : Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah RI sebagai karunia Tuhan YME bagi bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. “ b. Asas Persatuan Indonesia “ Pasal 9 ayat (1) UUPA : Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa .... “ Catatan : WNA hanya dapat memperoleh Hak Pakai. c. Asas Demokrasi dan Kerakyatan “ Pasal 9 ayat (2) UUPA : Tiap-tiap warga negara, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. “ Catatan: dalam penguasaan tanah tidak diadakan perbedaan lagi antara warga negara pribumi dan non-pribumi dan antara laki-laki dan perempuan. d. Asas musyawarah 1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah. 2) Proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan 14 tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. e. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab “ Pasal 10 UUPA : Kewajiban untuk mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian yang dipunyai seseorang atau badan hukum harus dilakukan dengan mencegah cara-cara pemerasan.” “ Penjelasan Umum II Angka 7 : mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita, untuk sementara waktu kiranya masih dimungkinkan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknya; misalnya melalui sewa-beli, bagi-hasil, gadai dan sebagainya. Namun demikian segala sesuatunya harus diselenggarakan dengan mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si kuat, tidak boleh diadakan perjanjian atau kesepakatan atas dasar free-fight, harus dicegah cara-cara pemerasan (“exploitation del’homme par l’homme”). “ f. Asas keadilan sosial “ Pasal 11, 13, 15, dan pasal-pasal yang mengatur landreform (Pasal 7, 10, 17, 53) UUPA.” “ Penjelasan pasal 11 : ... harus diperhatikan adanya perbedaan keadaan masyarakat dan keperluan golongan rakyat, tetapi dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Golongan ekonomis lemah tersebut, bisa warga negara asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknya.” g. Sifat komunalistik religius “ Pasal 6 UUPA : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial; yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung kebersamaan; ... 15 jangan mengabaikan, melainkan harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” “ Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. “ h. Asas pemisahan horizontal Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Namun dalam praktek dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai tanah meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, asalkan : 1) bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang berfondasi dan tanaman merupakan tanaman keras; 2) bangunan dan tanaman keduanya milik si empunya tanah; 3) maksud demikian secara tegas disebutkan dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan. i. Asas spesialitas “ Bahwa tanah yang didaftarkan harus jelas-jelas diketahui dan nyata ada di lokasi tanahnya. “ j. Asas publisitas “ Bahwa setiap orang dapat mengetahui sesuatu bidang tanah itu milik siapa, seberapa luasnya, dan apakah ada beban di atasnya. “ 16 k. Asas negatif “ Bahwa pemilikan suatu bidang tanah yang terdaftar atas nama seseorang tidak berarti mutlak adanya, sebab dapat saja dipersoalkan siapa pemiliknya melalui Pengadilan. “ C. ASAS – ASAS HUKUM PAJAK 1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak a. Pengertian Pajak Adapun yang dimaksud dengan pajak ialah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarny ( wajib pajak )berdasarkan UndangUndang dengan tidak mendapat prestasi ( balas jasa ) kembali yang langsung. Guna pajak itu ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejaheraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang diperoleh kita dari pembayaran pajak, tidak langsung kita peroleh dari pemerintah. Dengan perkataan lain, suatu prestasi atau jasa kepada perorangan tidak diberikan oleh pemerintah berhubung dengan pembayaran iuran negara itu, namun prestasi yang diberikan Pemerintah adalah untuk kepentingan umum yang dapat kita rasakan kemamfaatannya dari suatu usaha pemerintah membuat pelabuhan, jalan raya, kereta api, bis kota, bendungan, irigasi, rumah sakit dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu dan turut membiayai rumah tangga Negara, ikut membangun Negara Republik Indonesia. b. Pengertian Hukum Pajak Pajak itu diadakan berdasarkan Undang-undang/ peraturan, artinya berdasarkan hukum. Jadi pajak itu tidak boleh dipungut/ dikenakan secara sewenang-wenang. 17 Adapun yang dimaksud dengan Hukum Pajak, ialah himpunan peraturanperaturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan wajib-wajib pajak dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa dikenakan pajak ( objek pajak ), timbulnya kewajiban pajak, cara pengumutannya, dan sebagainya. Sebagai hukum, peraturan-peraturan perpajakan pada intinya bagi wajib pajak memuat kewajiban-kewajiban, hak-hak dan sanksi administratif maupun sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran atau ketentuan-ketentuannya. Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik, khusunya termasuk lingkungan Hukum Administrasi Negara. Hukum Pajak tidak terlepas dari bagian-bagian hukum lainnya, namun mempunyai hubungan erat dengan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. 2. Asas – Asas Hukum Pajak Kata asas, bila dilihat didalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan pengertian yakni “suatu kebenaran yang menjadi dasar pokok atau tumpuan berfikir” jadi bisa diartikan juga sebagai tumpuan dasar dari tolak ukur yang sifat analisis bagi suatu hukum. Jadi bila demikian suatu hokum bisa dikatagorikan sah atau baiknya, maka haruslan sesuai dengan apaapa yang diasaskan suatu hokum tersebut. Dalam perpajakan disini dapat kami temui mengandung empat unsurunsur asas yang semuai itu harus ditinjau terlebih dahulu sebelum menjadi sebuah hukum yang berwewenang. Asas unsur itu yakni asas rechtsfilosofis, asas pembagian beban pajak. asas pengenaan pajak, dan asas pemungutan pajak. Sementara itu menurut migasto asas-asas dasar itu melipuit asas legal dan asas kepastian hukum, asas efesien, asas non distorsi, asas sederhana (simplicity), dan asas adil. 18 a. ASAS RECHTSFILOSOFIS Dalam asas ini yakni mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak kepada warga Negara sehingga dalam hal ini seringkali muncul pertanyaanpertanyaan yang sangat mendasar seperti kenapa Negara mengenakan pajak terhadap warga Negara? Dan asas dasar apa Negara mempunyai kewenanagan tersebut! Dan pertanyaan semua itu sangat memerlukan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan itu dibawah ini terdapat teori, tetapi pada dasarnya, kendatipun banyak teori-teori untuk menjawab tersebut, semuanya itu adalah analisis dari asas rechtcsfilosofis. 1) Teori Asuransi Menurut teori ini diibaratkan dengan sebuah premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Jadi kiranya bisa diibaratkan juga bahwa rakyat sebagai pihak tertanggung sementara Negara berada dalam posisi pihak penanggung. 2) Teori Kepentingan Umum Dalam teori mengukur dari besarnya pajak sesuai dengan besarny kepentingan wajib pajak yang dilindungi, jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi, maka semakin desar pula pajak yang harus dibayar. 3) Teori Daya Beli Dalam teori ini, pajak merupakan pompa penyedot daya beli seseorang/rakyat dan kemudian akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, hanya saja bentuk pengembaliannya melalui bentuk saluran lain. 4) Teori pembenaran pajak menurut pancasila Seperti yang kita kethui bahwa pancasila mengansung sifat kekeluargaan dan gotong royong sehingga satu sama lain saling membantu berat sama 19 dipikul ringan sama dijinjing, dalam artian saling membantu dengan teguhnya persatuan antar bangsa dan warga negara, demi terwujudnya kesejahteraan. b. ASAS PEMBAGIAN BEBAN PAJAK Asas ini derbeda dengan asas rechtsfilosofis diatas, yang mencari dasar pembenar pengenaan pajak terhadap warga negara. Sedangkan asas ini mencari jawaban atas persoalan bagaimana pajak itu dikenakan kepada rakyat secara adil dan merata. sehingga terjadinya keselarasan dan menghindari diskriminasi antar sesame warga negara. Dalam hal ini terdapat beberapa teori: 1) Teori Daya Pikul Dalam teori ini, Prof. de langen menjelaskan bahwa daya pikul yakni kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasialn dikirangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga. Menurut Mr. Ir. Cohen Stuart disamakan dengan suatu jembatan, di mana daya pikul itu adalah sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi dengan bobot sendiri. 2) Prinsip Benefit Santoso Brotodiharjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan. Dalam artian bila pajak bisa dikatakan adil bila seseorang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa public yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar pula. c. ASAS PENGENAAN PAJAK Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas persoalan siapa atau pemerintah mana yang berwewenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak. Dalam hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aspek sebagai berikut. 20 1) Asas negara tempat tinggal Asas ini disebut juga dengan asas domosili. Dan asas ini mengandung arti bahwa dilihat dimana negara tempat ia bertempat tinggal tanpa memendang kewarganegaraannya. Dan negara mengenakan pajak dari setiap pendapatan yang ia peroleh tanpa melihat dimana pendapatan itu ia diperoleh. 2) Asas negara asal Dalam asas ini memanjakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, atau tempat kegiatan di suatu negara. dan negara mempunyai wewenang memungut pajak atas tempat dimana sumber itu berada. 3) Asas kebangsaan Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarga negaraan. Jadi yang dikenakan pajak ialah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan, tanpa memandang tempat tinggalnya. d. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK Asas pemungutan pajak sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku an inquiri into the nature and cause of the wealth of nations menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaklah berdasarkan pada : 1) Equality Yakni harus bersifat adil dan merata, sebanding dengan kemampuan pembayaran pajak ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima 2) Certainty Yaitu penetapan pajak tidak sewenang-wenang baik, baik secara nilai maupun secara batas waktu. 21 3) Convenience Dalam artian, waktu pembayaran pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak menyelitkan para pembayar pajak. System ini disebut pay as you earn. 4) Economi Secara ekonomi biaya pemenuhan wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. 22 BAB III PEMBAHASAN A. Pembahasan Achmad Ichsan mengemukakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Hal ini mangandung pengertian bahwa hukum dagang merupakan hukum dimana tingkah laku manusia dalam transaksi jual dan beli mulai dari manusia dengan manusia, manusia dan perusahaan, perusahaan - perusahaan diatur dan disusun sedemikian rupa agar tercipta suatu perjanjan dalam perdagangan yang harmonis. Dimana penjual bisa meraih laba sebanyak-banyaknya namun juga tidak merugikan para pembelinya. Perdagangan dibagi menjadi tiga bagian: a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang : 1) Perdagangan mengumpulkan ( produsen – tengkulak - pedagang besar eksportir ) 2) Perdagangan menyebutkan ( importir – pedagang besar – pedagang menengah – konsumen ). b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan , contohnya musik. c. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan, contohnya di dalam negri. Sumber hukum dagang pun dibagi 2, dimana yang pertama yaitu sumber hukum tertulis yang terkodifikasikan, contohnya seperti KUHD dan KUHS. Dan yang kedua yaitu sumber hukum tertulis yang belum terkodifikasikan contohnya, peraturan perundang-undangan yang ada sangkutpautnya dengan perdagangan. Begitu pula dalam hukum agraria dimana hukum agraria ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur 23 agraria. Pengertian “agraria” meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan dalam batas-batas yang ditentukan juga ruang angkasa. Dimana pengertian agrarian ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUPA, “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional Indonesia”. Ini berarti dalam hukum agraria (pertahanan) bukan hanya yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah namun juga mengatur sumber daya alam yang ada di dalamnya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sedangkan dalam ranah pajak, hukum pajak merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan wajibwajib pajak dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa dikenakan pajak ( objek pajak ), timbulnya kewajiban pajak, cara pengumutannya, dan sebagainya. Ini berarti bahwa hukum pajak merupakan hukum dimana iuran untuk Negara wajib untuk setiap warga Negara, karena iuran wajib (pajak) ini digunakan untuk pembangunan Negara dimana suatu Negara bisa dikatakan maju dengan pembangunannya. Pajak merupakan salah satu cara dari pemerintah agar bangsa Indonesia menjadi lebih berkualitas dan lebih maju. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu dan turut membiayai rumah tangga Negara, ikut membangun Negara Republik Indonesia. Dalam perpajakan disini dapat kami temui mengandung empat unsur-unsur asas yang semuai itu harus ditinjau terlebih dahulu sebelum menjadi sebuah hukum yang berwewenang. Asas unsur itu yakni asas rechtsfilosofis, asas pembagian beban pajak. asas pengenaan pajak, dan asas pemungutan pajak. Dimana dalam keempat asas ini memastikan bahwa iuran pajak yang sudah dibayar oleh warga negara akan digunakan untuk pembangunan Negara. Dimana dari iuran wajib Negara tersebut terkesan adil dan merata. Sebanding dengan uang pajak 24 yang dikeluarkan warga Negara, maka manfaat pun akan diperoleh dengan yang sebanding pula. Kondisi perdagangan, pertanahan, dan pajak yang ada di Negara kita belum sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum dalam kaidah-kaidah hukum. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang kurang tepat dari pemerintah, dan kurangnya kesadaran dan sosialisasi yang masyarakat terima tentang masalah hukum dagang, pertanahan, dan pajak. Agar kondisi perdagangan,pertahanan, dan pajak di Indonesia sesuai dengan asas-asas yang bersangkutan, maka sudah selayaknya pemerintah melakukan sosialisasi lebih dekat mengenai asas-asas hukum tersebut. Dan warga negara Indonesia sudah sepatutnya meningkatkan kesadaran akan hukum. 25 BAB IV KESIMPULAN A.Kesimpulan 1. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. 2. Hukum agraria ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. 3. Hukum pajak merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan wajib-wajib pajak dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa dikenakan pajak ( objek pajak ), timbulnya kewajiban pajak, cara pengumutannya, dan sebagainya. 4. Kondisi perdagangan, pertanahan, dan pajak yang ada di Negara kita belum sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum dalam kaidah-kaidah hukum. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang kurang tepat dari pemerintah, dan kurangnya kesadaran dan sosialisasi yang masyarakat terima tentang masalah hukum dagang, pertanahan, dan pajak. B. Saran Untuk menciptakan warga Negara yang taat pada hukum dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, terutama pada asas-asas hukum dagang, pertanahan serta pajak maka sudah selayaknya pemerintah melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada warga Negara. 26 DAFTAR PUSTAKA Kansil, C.S.T. 1986.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka Sanusi, Achmad. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung : Tarsito 27

Judul: Makalah Phi

Oleh: Liana Fahmuddina


Ikuti kami