Makalah Phi

Oleh Liana Fahmuddina

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Phi

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari adanya
transaksi jual-beli, dimana aktivitas jual-beli tersebut dilakukan guna untuk
memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Transaksi jual-beli ini dilakukan lewat
berdagang. Berdagang merupakan salah satu mata pencaharian manusia yang
ada saat ini, dimana dengan berdagang para pedagang dan pembeli bisa saling
memenuhi keinginan dan kebutuhannya, bisa saling bernegosasi tentang
keuntungannya. Salah satu yang menjadi objek jual bagi para pedagang adalah
tanah. Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi
manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan
(pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan
sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai
tempat tinggal.
Dengan

adanya

perdagangan,

para

pedagang

bisa

mendapatkan

keuntungan yang banyak lewat penjualan tanah. Namun, terkadang para
penjual juga tidak sedikit yang merugikan para pembeli tanah. Entah itu
merugikan pembeli dengan cara menipu, atau mendapatkan keuntungan yang
sangat tinggi. Begitu pula untuk para pembeli, yang terkadang tidak mengerti
proses jual-beli tanah sehingga mereka tidak mendapatkan hak atas tanahnya
karena tidak memiliki sertifikat tanah. Belum lagi dengan para pemilik tanah
yang tidak ingin membayar pajak karena tidak mengerti fungsi dari pajak itu
sendiri. Maka dari itu, perlulah disini mengkaji tentang asas-asas hukum
dagang dan pertanahan, juga asas –asas pajak yang dapat dijadikan pedoman
saat melakukan aktivitas berdagang, mengurus tanah, maupun membayar
pajak.

1

B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan hukum dagang, hukum pertanahan, dan
hukum pajak ?
2. Apa yang menjadi dasar pokok atau asas-asas dalam hukum dagang,
hukum pertanahan, dan hukum pajak ?
3. Apakah kondisi perdagangan, pertanahan dan pajak yang ada dan
terjadi di Indonesia sudah sesuai dengan asas-asas hukum dagang,
pertanahan serta hukum pajak ?
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui dan memahami arti dari hukum dagang, hukum
pertanahan, dan hukum pajak.
2. Mengetahui dasar pokok atau asas-asas dalam hukum dagang, hukum
pertanahan, dan hukum pajak.
3. Mengetahui kondisi perdagangan, pertanahan dan pajak yang ada dan
terjadi di Indonesia yang disesuaikan dengan asas-asas hukum dagang,
hukum pertanahan serta hukum pajak.
D. Manfaat Penulisan
1. Manfaat Teoritis
Mengetahui asas-asas hukum dagang, asas-asas hukum pertanahan,
dan asas-asas hukum
2. Manfaat Praktis
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia bisa lebih paham,
lebih tertib serta taat dalam melaksanakan kewajiban dan aktivitasnya
E. Sistematika Penulisan
Bab I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
tujuan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
Bab II Kajian Teori.
Bab III Pembahasan.
Bab IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

2

BAB II
KAJIAN TEORI

A. ASAS-ASAS HUKUM DAGANG
1. Pengertian dan Tugas Perdagangan
Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli
barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di
tempat lain atau pada waktu berikut dengan maksud untuk memperoleh
keuntungan. Achmad Ichsan mengemukakan bahwa hukum dagang adalah
hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul
karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.
Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah perantaraan kepada
produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang
yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Adapun
pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka
macam pekerjaan seperti misalnya :
a. Pekerjaan orang-orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagangpedagang keliling dan sebagainya.
b. Pembentukan-pembentukan badan usaha (assosiasi-assosiasi), seperti :
Perseroan Terbatas (P.T), Perseroan Firma (V.O.F. = Fa), Perseroan
Komanditer dan sebagainya guna memajukan perdagangan.
c. Pengangkuan untuk kepentingan lalu lintas niaga baik di darat, laut,
maupun di udara.
d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan,
supaya si pedagang dapat menutup risiko pengangkutan dengan asuransi.
e. Perantaraan bankir untuk membelanjai perdagangan.
f. Mempergunakan surat perniagaan (wessel, cek, aksep) untuk melakukan
pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

3

Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk :
a. Membawa/ memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang
berkelebihan ke tempat-tempat yang berkekurangan.
b. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang
berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.
Perdagangan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :
1) Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang :
a. Perdagangan mengumpulkan ( produsen – tengkulak - pedagang besar
- eksportir )
b. Perdagangan menyebutkan ( importir – pedagang besar – pedagang
menengah – konsumen ).
2) Menurut jenis barang yang diperdagangkan :
a. Perdagangan barang, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
jasmani manusia ( hasil pertanian, pertambangan, pabrik )
b. Perdagangan buku, musik dan kesenian.
c. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga ( bursa efek )
3) Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan :
a. Perdagangan dalam negri;
b. Perdagangan luar negri ( perdagangan internasional ), yang meliputi :
b.1. perdagangan ekspor, dan
b.2. perdagangan impor.
c. Perdagangan meneruskan ( perdagangan transito ).
Apa yang diatur oleh hukum dagang sebenarnya tidak ada perbedaanperbedaan prinsipil dengan apa yang diatur oleh hukum perdata, khususnya
mengetahui hukum perikatan. Bahkan hubungan antara hukum dagang dengan
hukum perdata adalah sebagai hukum khusus ( lex specialis ) terhadap hukum
umum ( lex generalis ). Itulah ternyata dari pasal 1 K.U.H Dagang; yang
menetapkan bahwa K.U.H Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang diatur

4

oleh K.U.H Dagang, sepanjang tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang
tegas.
Dengan mengingat apa yang di nyatakan diatas, maka sumber-sumber bagi
hukum dagang adalah :
1. K.U.H Perdata;
2. K.U.H Dagang;
3. Undang-undang tertentu, antara lain Undang-undang Oktrooi, Undangundang eigendoom-industri, undang-undang falisemen dan undang-undang
pengangkutan.
4. Persetujuan.
5. Kebiasaan.
6. Dan jurisprudensi.
Pada abad ke 14 dan 15 banyak kota-kota sekitar laut tengah, merupakan kotakota perdagangan internasional. Berkembanglah lalu-lintas perdagangan yang
ramai. Lahirlah lembaga-lembaga perseroan, wessel, perdagangan laut dan
asuransi; sedangkan Hukum Romawi tidak memberi aturan secukupnya tentang
hal-hal tersebut.
2. Sumber-Sumber Hukum dan Sistematik Hukum Dagang
Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada (diatur dalam) :
1.

Hukum tertulis yang terkodifikasikan:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau wetboek van
Koophandel Indonesia(W.K.)
b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk
Wetboek Indonesia (B.W.)

2.

Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundangundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan
dengan perdagangan.

5

KUHD Indonesia telah kira-kira satu abad yang lalu dibawa orang Belanda ke
tanah air kita; mula mula ia hanya berlaku bagi orang-orang Eropa di Indonesia
(berdasarkan asas konkordansi). Kemudian juga dinyatakan berlaku bagi orangorang Timur Asing, akan tetapi tidak berlaku seluruhnya untuk orang-orang
Indonesia ( hanya bagian-bagian tertentu saja ).
KUHD yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua
kitab dan 23 bab; kitab I terdiri dari 10 bab dan kitab II terdiri dari 13 bab.
Masing - masing kitab dibagi dalam bab - bab, masing-masing bab di bagi dalam
bagian - bagian, dan masing - masing bagian dibagi dalam pasal - pasal / ayat ayat. Bagian – bagian dari KUHS yang mengatur tentang hukum dagang ialah
sebagian terbesar dari kitab III dan sebahagian kecil dari kitab II.
Hal-hal yang mengatur dalam kitab III KUHS ialah mengenai perikatan umumnya
dan perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan undang-undangnya
seperti :
a) Persetujuan jual beli ( contract of sale )
b) Persetujuan sewa menyewa ( contract of hire )
c) Persetujuan pinjaman uang ( contract of loan )
Hukum dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHS juga terdapat dalam
berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum terkodifikasi) seperti misalnya :
a. Peraturan tentang koperasi
1) Dengan badan hukum Eropah (Stb. 1949/179)
2) Dengan badan hukum Indonesia (Stb. 1933/108), kedua peraturan ini
sekarang tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh undangundang No. 79 tahun 1958 dan UU No. 14 tahun 1965 tentang
koperasi. Kedua UU ini telah diganti oleh UU No. 12/1967
b. Peraturan Pailisemen (Stb. 1905/217 yo. Stb. 1908/348)
c. Undang-undang Oktroi (Stb. 1922/54)
d. Peraturan Lalu lintas (Stb. 1933/66 yo. 249)
e. Peraturan Maskapai Andil Indonesia (Stb. 1939/589 yo. 717)

6

f. Peraturan tentang perusahaan Negara UU No. 19/Prp tahun 1960 yo.
Undang-undang No.1 tahun 1961 dan UU No. 9 tahun 1969 tentang
bentuk-bentuk usaha Negara ( Persero, Perum, Perjan )
3. Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata
Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS
sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang
relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu
pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.
Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu
karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang
sekarang termuat dalah KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru
berkembang dalam abad pertengahan.
Di Nederland sekarang ini sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan
pemisahan hukum perdata dalam dua kitab undang-undang dalam satu kitab
undang-undang saja. Pada beberapa Negara lainnya, misalnya di Amerika Serikat
dan Swiss, tidaklah terdapat suatu kitab undang-undang hukum dagang yang
terpisah dan KUHS. Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam
KUHD dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang “pedagang” saja, misalnya :
a. Hanyalah orang pedagang diperbolehkan membuat surat, wesel dan
b. Hanyalah orang pedagang dapat dinyatakan pailit. Akan tetapi sekarang ini
KUHD berlaku bagi setiap orang , juga bagi orang yang bukan pedagang
sebagaimana juga KUHS berlaku bagi setiap orang termasuk juga seorang
pedagang.
Malahan dapatlah dikatakan, bahwa sumber yang terpenting dari hukum
dagang ialah KUHS. Hal ini memang dinyatakan dalam KUHS, yang berbunyi : “
KUHS dapat juga berlakudalam hal-hal yang diatur dalam KUHD sekedar KUHD
itu tidak khusus menyimpang dari KUHS ”.
Hal ini berarti bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD, sepanjang tidak
terdapat peraturan-peraturan yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan
dalam KUHS.

7

Menurut Prof. Subekti : dengan demikian sudahlah diakui, bahwa
kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah hukum khusus terhadap hukum umum.
Dengan perkataan lain menurut Prof sudirman kartohadiprojo : KUHD
merupakan LEX SPECIALIS terhadap KUHS sebagai LEX GENERALIS; maka
sebagai Lex specialis, kalau andaikata dalam KUHD terdapat ketentuan dalam
KUHD itulah yang berlaku. Adapun pendapat beberapa sarjana hukum lainnya
tentang hubungan kedua hukum ini antara lain adalah sebagai berikut :
1) Van Kan beranggapan, bahwa hukum dagang adalah suatu tambahan
hukum perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus.
KUHS menurut hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD
memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam
arti sempit itu.
2) Van Apeldoorn menganggap hukum dagang suatu bagian istimewa dari
lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam kitab III
KUHS.
3) Sukaedono menyatakan, bahwa pasal 1 KUHD “memelihara kesatuan
antara hukum perdata umum dengan hukum dagang…” sekedar KUHD itu
tidak menyimpang dari KUHS.
4) Tirtaamijaya menyatakan, bahwa hukum dagang adalah suatu hukum sipil
yang istimewa.
Dalam hubungan hukum dagang dan hukum perdata ini dapat pula kita
bandingkan dengan system hukum yang bersangkutan di Negara Swiss. Seperti
juga ditanah air kita, juga di negara Swiss berlaku dua buah kodifikasi yang
kedua-duanya mengatur bersamahukum perdata, yakni:
a) SCHWEIZERICHES ZIVILGESETZBUCH dari tanggal 10 Desember
1907 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1912.
b) SCHWEIZERICHES OBLIGATIONRECHT dari tanggal 30 Maret 1911,
yang mulai berlaku juga pada 1 Januari 1912.
Kodifikasi yang ke-II ini mengatur seluruh hukum perikatan yang di Indonesia
diatur dalam KUHS (buku ke-III) dan sebagaimana dalam KUHD.

8

B. ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA ATAU PERTANAHAN
1. Peraturan Perundangan Agraria di Indonesia
Hukum agraria ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Pengertian “agraria” meliputi bumi,
air dan kekayaan alam yang terjkandung di dalamnya, bahkan dalam batas-batas
yang ditentukan juga ruang angkasa.
Pada tanggal 24 September 1960 telah diasahkan Undang-undang No.5 Tahun
1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( L.N Tahun1960 N0. 104 ),
yang dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria ( UUPA ).
Dengan UUPA telah dihapuskan dasar-dasar dan peraturan-peraturan hukum
agraria kolonial, dan berakhirnya dualisme dalam hukum agraria dan
terselenggaranya unifikasi hukum. Hukum Agraria Indonesia Tahun 1960 ini
didasarkan atas satu sistem hukum, yaitu hukum adat sebagai hukum asli
Indonesia.
Hukum Agraria sebelum tanggal 24 September 1960 kaidah-kaidah ada yang
bersumber pada :
a. Hukum Adat ( Hukum Agraria Adat ) yang menimbulkan hak-hak adat
yang tunduk pada hukum agraria adat, misalnya : tanah-tanah ulyat, tanah
milik, tanah uhsaha, tanah gogolan, dan lain-lain ( tanah-tanah Indonesia ).
b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil ( Hukum Agraria Barat ) yang
menimbulkan hak-hak Barat atau hak-hak Eropah yang tunduk pada
hukum Agraria Barat ( tanah-tanah Barat atau tanah-tanah Eropah ),
misalnya : tanah eigendom, tanah erfpacht, tanah opstal, dan lain-lain.
Disamping itu ada pula hak-hak atas tanah Indonesia yang tidak bersumber dri
hukum adat, misalnya hak eigendom agraris.
A. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ( UUPA )
Pada pokoknya UUPA memuat hal-hal yang berikut ini :

9

a. Tujuan UUPA
1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran kebahagiaan dan
keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka
menuju masyarakat adildan makmur.
2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan.
3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
b. Tanah Negara
1) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan
2) Tanah yang tidak dikuasai langsung oleh Negara. Dalam pengertian, “
Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara “ ialah tanah-tanah yang belum
ada sesuatu hak diatas tanah tersebut. Sedangkan apa yang disebut “ Tanah
yang tidak dikuasai oleh Negara “ ialah tanah yang sudah ada sesuatu hak
diatasnya.
c. Hak-hak atas tanah ;
Hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah
itu sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah.Macam-macam hak tanah menurut UUPA ialah :
1) Hak milik;
2) Hak guna usaha
3) Hak guna bangunan
4) Hak pakai
5) Hak sewa
6) Hak membuka tanah
7) Hak memungut hasil hutan.

10

2. Hak Warga Negara Asing Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
a. Subjek Hak Milik Atas Tanah
Pada asasnya hak milik hanya dapat dipunyai oleh orang-orang (het
natuurlijke persoon), baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
Badan hukum tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik, kecuali badan
hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan telah dipenuhi syarat-syaratnya.
Demikian pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA.
Menurut hukum agraria yang lama setiap orang boleh mempunyai dengan
hak eigendom, baik ia warga negara maupun warga asing, baik bukan
Indonesia asli maupun bukan Indonesia asli. Bahkan badan hukum pun berhak
mempunyai hak eigendom, baik badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing.
Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UUPA, menurut pasal 21 ayat (1) UUPA
hanya warga negara Indonesia saja dapat mempunyai hak milik, sebagaimana
telah dijelaskan, bahwa larangan tidak diadakan perbedaan antara orang-orang
Indonesia asli dan keturunan asing. Meskipun, menurut pasal 9 ayat (2)
UUPA, tidak diadakan perbedaan antara sesama warga negara dalam hal
pemilikan tanah diadakan perbedaan antara mereka yang berkewarganegaraan
tunggal dan rangkap.
Berkewarganeragaan rangkap artinya, bahwa disamping kewarganegaraan
Indonesia dipunyai pula kewarganegaraan lain. Pasal 24 ayat (4) UUPA
menentukan, bahwa selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesia
mempunyai kewarganegaraan asing, ia tidak dapat mempunyai tanah dengan
hak tanah. Ini berarti, bahwa ia selama itu dalam hubungannya dengan soal
pemilikan tanah dipersamakan dengan orang asing.
Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa sudah selayaknya
orang-orang yang membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesia Di
dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa sudah selayaknya orangorang yang membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesia Di dalam
penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa sudah selayaknya orang-orang

11

yang membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesia Di dalam
penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa sudah selayaknya orang-orang
yang membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesia
mempunyai kewarganegaraan lain dalam hal pemilikan tanah dibedakan
dari warga negara Indonesia lainnya. Dengan demikian, maka yang boleh
mempunyai tanah dengan hak milik itu hanyalah warga negara Indonesia
tunggal saja. Sekarang kedudukan anak tetap mengikuti kewarganegaraan
orang tuanya, juga setelah ia menjadi dewasa.
Kalau orang tuanya telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia,
anaknya tetap berkewarganegaraan Indonesia. Untuk menjadi warga negara
Indonesia, harus ditempuh cara pewarganegaraan, atau naturalisasi. Kita telah
mengetahui, bahwa selain syarat kewarganegaraan Indonesia tunggal, khusu
untuk pemilikan tanah pertanian masih diperlukan syarat-syarat lain. Syaratsyarat itu berkaitan dengan ketentuan mengenai maksimum luas tanah
pertanian yang boleh dimiliki dan dikuasai seseorang (Pasal 1 jo. 6 UU Nomor
56 (Perpu Tahun 1960) mengenai pemilikan bersama tanah pertanian yang
luasnya kurang dari dua hektar (Pasal 9 ayat 2 dan 33 UUPA).
UU Nomor 56 (Perpu) 1960, dan mengenai larangan pemilikan tanah
pertanian secara absentee atau guntai (Pasal 3 PP Nomor 224 Tahun 1961 jo.
PP Nomor 41 Tahun 1964). Kalau syarat yang disebutkan pada pasal 21 ayat 1
jo. Ayat 4 UUPA disebut syarat umum bagi perorangan untuk mempunyai
tanah dengan hak milik, artinya syarat tersebut wajib dipenuhi oleh setiap
pemilik. Karena itu, apa yang ditentukan oleh peraturan-peraturan Landreform
merupakan syarat-syarat khusus, artinya khusus untuk pemilikan tanah
pertanian. Bagi tanah pertanian, tidak disyaratkan bahwa pemiliknya harus
seorang petani.
b. Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Asing
Meskipun pada asasnya hanya orang-orang warga negara Indonesia
tunggal saja yang dapat memiliki tanah, dalam hal-hal tertentu selama dalam
waktu yang terbatas UUPA masih memungkinkan orang-orang asing dan

12

warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap untuk mempunyai
tanah dengan hak milik. Diberikannya kemungkinan itu adalah atas dasar
pertimbangan peri kemanusiaan.
Pasal 21 ayat 3 UUPA menentukan, bahwa orang asing yang sesudah
tanggal 24 september 1960 memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa
wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu
dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Ketentuan itu
berlaku juga terhadap seorang warga negara Indonesia yang mempunyai hak
milik dan setelah tanggal 24 september 1960 kehilangan kewarganegaraannya.
Jangka waktu satu tahun tersebut dihitung sejak hilangnya kewarganegaraan
Indonesia itu. Bagaimanakah ketentuannya jika yang menerima hak milik
secara demikian seorang Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap atau
jika seorang pemilik semula berkewarganegaraan Indonesia tunggal, menurut
hemat penulis (Eddy Ruchiyat, S.H.), pasal 21 ayat 3 UUPA berlaku juga
terhadap mereka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 UUPA.
Cara-cara yang disebutkan dalam ayat 3 diatas adalah cara memperoleh
hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada
terjadinya peralihan hak yang bersangkutan. Demikian penjelasan pasal 21
ayat 3 UUPA tersebut. Cara-cara lain tidak diperbolehkan karena dilarang oleh
pasal 26 ayat 2 UUPA, juga beli, tukar menukar, hibah, dan pemberian dengan
wasiat (legat).
Memperoleh hak milik dengan kedua cara tersebut diatas masih
dimungkinkan bagi orang-orang asing dan warga negara Indonesia yang
berkewarganegaraan rangkap, tetapi dalam waktu satu tahun pemilikan itu
harus diakhiri. Bagaimana cara mengakhirinya? Dikatakan dalam ayat
tersebut, bahwa di dalam waktu satu tahun hak miliknya itu harus dilepaskan.
Kalau hak miliknya itu tidak dilepaskan, hak tersebut menjadi hapus dan
tanahnya menjadi tanah negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh
negara. Maksudnya, setelah itu bekas pemilik diberi kesempatan untuk
meminta kembali tanah yang bersangkutan dengan hak dapat dipunyainya,

13

yaitu bagi orang asing hak pakai dan bagi orang Indonesia yang
berkewarganegaraan rangkap, HGU, HGB, atau hak pakai
3. Asas - Asas Hukum Pertanahan
a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
“ Pasal 1 ayat (2) UUPA : Seluruh bumi, air dan ruang angkasa
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah
RI sebagai karunia Tuhan YME bagi bangsa Indonesia dan merupakan
kekayaan nasional. “
b. Asas Persatuan Indonesia
“ Pasal 9 ayat (1) UUPA : Hanya warga negara Indonesia dapat
mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang
angkasa .... “
Catatan : WNA hanya dapat memperoleh Hak Pakai.
c. Asas Demokrasi dan Kerakyatan
“ Pasal 9 ayat (2) UUPA : Tiap-tiap warga negara, baik laki-laki
maupun

wanita,

mempunyai

kesempatan

yang

sama

untuk

memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan
hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. “
Catatan: dalam penguasaan tanah tidak diadakan perbedaan lagi antara
warga negara pribumi dan non-pribumi dan antara laki-laki dan
perempuan.
d. Asas musyawarah
1) Pengadaan

tanah

bagi

pelaksanaan

pembangunan

untuk

kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah.
2) Proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling
menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan
antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan

14

tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan
besarnya ganti kerugian.
e. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab
“ Pasal 10 UUPA : Kewajiban untuk mengerjakan dan mengusahakan
sendiri secara aktif tanah pertanian yang dipunyai seseorang atau badan
hukum harus dilakukan dengan mencegah cara-cara pemerasan.”
“ Penjelasan Umum II Angka 7 : mengingat akan susunan masyarakat
pertanian kita, untuk sementara waktu kiranya masih dimungkinkan
adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan
pemiliknya; misalnya melalui sewa-beli, bagi-hasil, gadai dan
sebagainya. Namun demikian segala sesuatunya harus diselenggarakan
dengan mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat
penindasan si lemah oleh si kuat, tidak boleh diadakan perjanjian atau
kesepakatan atas dasar free-fight, harus dicegah cara-cara pemerasan
(“exploitation del’homme par l’homme”). “
f. Asas keadilan sosial
“ Pasal 11, 13, 15, dan pasal-pasal yang mengatur landreform (Pasal 7,
10, 17, 53) UUPA.”
“ Penjelasan pasal 11 : ... harus diperhatikan adanya perbedaan keadaan
masyarakat dan keperluan golongan rakyat, tetapi dengan menjamin
perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.
Golongan ekonomis lemah tersebut, bisa warga negara asli maupun
keturunan asing. Demikian pula sebaliknya.”
g. Sifat komunalistik religius
“ Pasal 6 UUPA : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial; yang
memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak
atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung kebersamaan; ...

15

jangan mengabaikan, melainkan harus mengindahkan unsur-unsur
yang bersandar pada hukum agama.”
“ Pasal 7 :

Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka

pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak
diperkenankan. “
h. Asas pemisahan horizontal
Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan
dan tanaman yang ada di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah
tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di
atasnya. Namun dalam praktek dimungkinkan suatu perbuatan hukum
mengenai tanah meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di
atasnya, asalkan :
1) bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan satu kesatuan
dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang berfondasi
dan tanaman merupakan tanaman keras;
2) bangunan dan tanaman keduanya milik si empunya tanah;
3) maksud

demikian

secara

tegas

disebutkan

dalam

akta

yang

membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.
i. Asas spesialitas
“ Bahwa tanah yang didaftarkan harus jelas-jelas diketahui dan nyata
ada di lokasi tanahnya. “
j. Asas publisitas
“ Bahwa setiap orang dapat mengetahui sesuatu bidang tanah itu milik
siapa, seberapa luasnya, dan apakah ada beban di atasnya. “

16

k. Asas negatif
“ Bahwa pemilikan suatu bidang tanah yang terdaftar atas nama
seseorang tidak berarti mutlak adanya, sebab dapat saja dipersoalkan
siapa pemiliknya melalui Pengadilan. “
C. ASAS – ASAS HUKUM PAJAK
1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak
a. Pengertian Pajak
Adapun yang dimaksud dengan pajak ialah iuran kepada negara yang
terhutang oleh yang wajib membayarny ( wajib pajak )berdasarkan UndangUndang dengan tidak mendapat prestasi ( balas jasa ) kembali yang langsung.
Guna pajak itu ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
sehubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
kesejaheraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang diperoleh kita dari
pembayaran pajak, tidak langsung kita peroleh dari pemerintah.
Dengan perkataan lain, suatu prestasi atau jasa kepada perorangan tidak
diberikan oleh pemerintah berhubung dengan pembayaran iuran negara itu,
namun prestasi yang diberikan Pemerintah adalah untuk kepentingan umum
yang dapat kita rasakan kemamfaatannya dari suatu usaha pemerintah
membuat pelabuhan, jalan raya, kereta api, bis kota, bendungan, irigasi, rumah
sakit dan sebagainya.
Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang wajib pajak
sebagai warga negara yang baik telah membantu dan turut membiayai rumah
tangga Negara, ikut membangun Negara Republik Indonesia.
b. Pengertian Hukum Pajak
Pajak itu diadakan berdasarkan Undang-undang/ peraturan, artinya
berdasarkan hukum. Jadi pajak itu tidak boleh dipungut/ dikenakan secara
sewenang-wenang.

17

Adapun yang dimaksud dengan Hukum Pajak, ialah himpunan peraturanperaturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan wajib-wajib pajak
dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa dikenakan pajak ( objek
pajak ), timbulnya kewajiban pajak, cara pengumutannya, dan sebagainya.
Sebagai hukum, peraturan-peraturan perpajakan pada intinya bagi wajib
pajak memuat kewajiban-kewajiban, hak-hak dan sanksi administratif maupun
sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran atau ketentuan-ketentuannya.
Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik, khusunya termasuk
lingkungan Hukum Administrasi Negara. Hukum Pajak tidak terlepas dari
bagian-bagian hukum lainnya, namun mempunyai hubungan erat dengan
hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.
2. Asas – Asas Hukum Pajak
Kata asas, bila dilihat didalam kamus umum bahasa Indonesia
memberikan pengertian yakni “suatu kebenaran yang menjadi dasar pokok
atau tumpuan berfikir” jadi bisa diartikan juga sebagai tumpuan dasar dari
tolak ukur yang sifat analisis bagi suatu hukum. Jadi bila demikian suatu
hokum bisa dikatagorikan sah atau baiknya, maka haruslan sesuai dengan apaapa yang diasaskan suatu hokum tersebut.
Dalam perpajakan disini dapat kami temui mengandung empat unsurunsur asas yang semuai itu harus ditinjau terlebih dahulu sebelum menjadi
sebuah hukum yang berwewenang. Asas unsur itu yakni asas rechtsfilosofis,
asas pembagian beban pajak. asas pengenaan pajak, dan asas pemungutan
pajak. Sementara itu menurut migasto asas-asas dasar itu melipuit asas legal
dan asas kepastian hukum, asas efesien, asas non distorsi, asas sederhana
(simplicity), dan asas adil.

18

a. ASAS RECHTSFILOSOFIS
Dalam asas ini yakni mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak
kepada warga Negara sehingga dalam hal ini seringkali muncul pertanyaanpertanyaan yang sangat mendasar seperti kenapa Negara mengenakan pajak
terhadap warga Negara? Dan asas dasar apa Negara mempunyai kewenanagan
tersebut! Dan pertanyaan semua itu sangat memerlukan jawaban. Untuk
menjawab pertanyaan itu dibawah ini terdapat teori, tetapi pada dasarnya,
kendatipun banyak teori-teori untuk menjawab tersebut, semuanya itu adalah
analisis dari asas rechtcsfilosofis.
1) Teori Asuransi
Menurut teori ini diibaratkan dengan sebuah premi asuransi yang harus
dibayar oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas hak-haknya
dari pemerintah. Jadi kiranya bisa diibaratkan juga bahwa rakyat sebagai pihak
tertanggung sementara Negara berada dalam posisi pihak penanggung.
2) Teori Kepentingan Umum
Dalam teori mengukur dari besarnya pajak sesuai dengan besarny
kepentingan wajib pajak yang dilindungi, jadi semakin besar kepentingan
yang dilindungi, maka semakin desar pula pajak yang harus dibayar.
3) Teori Daya Beli
Dalam teori ini, pajak merupakan pompa penyedot daya beli
seseorang/rakyat dan kemudian akan dikembalikan lagi kepada masyarakat,
hanya saja bentuk pengembaliannya melalui bentuk saluran lain.
4) Teori pembenaran pajak menurut pancasila
Seperti yang kita kethui bahwa pancasila mengansung sifat kekeluargaan
dan gotong royong sehingga satu sama lain saling membantu berat sama

19

dipikul ringan sama dijinjing, dalam artian saling membantu dengan teguhnya
persatuan antar bangsa dan warga negara, demi terwujudnya kesejahteraan.
b. ASAS PEMBAGIAN BEBAN PAJAK
Asas ini derbeda dengan asas rechtsfilosofis diatas, yang mencari dasar
pembenar pengenaan pajak terhadap warga negara. Sedangkan asas ini
mencari jawaban atas persoalan bagaimana pajak itu dikenakan kepada rakyat
secara adil dan merata. sehingga terjadinya keselarasan dan menghindari
diskriminasi antar sesame warga negara. Dalam hal ini terdapat beberapa teori:
1) Teori Daya Pikul
Dalam teori ini, Prof. de langen menjelaskan bahwa daya pikul yakni
kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah
seluruh penghasialn dikirangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak
untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga. Menurut Mr. Ir. Cohen
Stuart disamakan dengan suatu jembatan, di mana daya pikul itu adalah sama
dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi dengan bobot sendiri.
2) Prinsip Benefit
Santoso Brotodiharjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan. Dalam artian
bila pajak bisa dikatakan adil bila seseorang memperoleh kenikmatan lebih
besar dari jasa-jasa public yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi
beban pajak yang lebih besar pula.
c. ASAS PENGENAAN PAJAK
Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas persoalan siapa atau
pemerintah mana yang berwewenang memungut pajak terhadap suatu sasaran
pajak. Dalam hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aspek sebagai berikut.

20

1) Asas negara tempat tinggal
Asas ini disebut juga dengan asas domosili. Dan asas ini mengandung arti
bahwa dilihat dimana negara tempat ia bertempat tinggal tanpa memendang
kewarganegaraannya. Dan negara mengenakan pajak dari setiap pendapatan
yang ia peroleh tanpa melihat dimana pendapatan itu ia diperoleh.
2) Asas negara asal
Dalam asas ini memanjakan pada tempat dimana sumber itu berada,
seperti adanya suatu perusahaan, atau tempat kegiatan di suatu negara. dan
negara mempunyai wewenang memungut pajak atas tempat dimana sumber itu
berada.
3) Asas kebangsaan
Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarga
negaraan. Jadi yang dikenakan pajak ialah semua orang yang mempunyai
kewarganegaraan, tanpa memandang tempat tinggalnya.
d. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
Asas pemungutan pajak sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Adam
Smith dalam buku an inquiri into the nature and cause of the wealth of
nations menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaklah berdasarkan pada :
1) Equality
Yakni harus bersifat adil dan merata, sebanding dengan kemampuan
pembayaran pajak ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima
2) Certainty
Yaitu penetapan pajak tidak sewenang-wenang baik, baik secara nilai
maupun secara batas waktu.

21

3) Convenience
Dalam artian, waktu pembayaran pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak
menyelitkan para pembayar pajak. System ini disebut pay as you earn.
4) Economi
Secara ekonomi biaya pemenuhan wajib pajak diharapkan seminimum
mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

22

BAB III
PEMBAHASAN
A. Pembahasan
Achmad Ichsan mengemukakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang
mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah
laku manusia dalam perdagangan. Hal ini mangandung pengertian bahwa
hukum dagang merupakan hukum dimana tingkah laku manusia dalam
transaksi jual dan beli mulai dari manusia dengan manusia, manusia dan
perusahaan, perusahaan - perusahaan diatur dan disusun sedemikian rupa agar
tercipta suatu perjanjan dalam perdagangan yang harmonis. Dimana penjual
bisa meraih laba sebanyak-banyaknya namun juga tidak merugikan para
pembelinya. Perdagangan dibagi menjadi tiga bagian:
a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang :
1) Perdagangan mengumpulkan ( produsen – tengkulak - pedagang besar eksportir )
2) Perdagangan menyebutkan ( importir – pedagang besar – pedagang
menengah – konsumen ).
b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan , contohnya musik.
c. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan, contohnya di dalam
negri.
Sumber hukum dagang pun dibagi 2, dimana yang pertama yaitu sumber
hukum tertulis yang terkodifikasikan, contohnya seperti KUHD dan KUHS.
Dan yang kedua yaitu sumber hukum tertulis yang belum terkodifikasikan
contohnya, peraturan perundang-undangan yang ada sangkutpautnya dengan
perdagangan.
Begitu pula dalam hukum agraria dimana hukum agraria ialah keseluruhan
kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur

23

agraria. Pengertian “agraria” meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, bahkan dalam batas-batas yang ditentukan juga
ruang angkasa. Dimana pengertian agrarian ini tercantum dalam pasal 1 ayat
(1) UUPA, “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air dari seluruh
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional
Indonesia”. Ini berarti dalam hukum agraria (pertahanan) bukan hanya yang
mengatur hak-hak penguasaan atas tanah namun juga mengatur sumber daya
alam yang ada di dalamnya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
Sedangkan dalam ranah pajak, hukum pajak merupakan himpunan
peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan wajibwajib pajak dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa dikenakan
pajak ( objek pajak ), timbulnya kewajiban pajak, cara pengumutannya, dan
sebagainya. Ini berarti bahwa hukum pajak merupakan hukum dimana iuran
untuk Negara wajib untuk setiap warga Negara, karena iuran wajib (pajak) ini
digunakan untuk pembangunan Negara dimana suatu Negara bisa dikatakan
maju dengan pembangunannya. Pajak merupakan salah satu cara dari
pemerintah agar bangsa Indonesia menjadi lebih berkualitas dan lebih maju.
Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang wajib pajak
sebagai warga negara yang baik telah membantu dan turut membiayai rumah
tangga Negara, ikut membangun Negara Republik Indonesia. Dalam
perpajakan disini dapat kami temui mengandung empat unsur-unsur asas yang
semuai itu harus ditinjau terlebih dahulu sebelum menjadi sebuah hukum yang
berwewenang. Asas unsur itu yakni asas rechtsfilosofis, asas pembagian beban
pajak. asas pengenaan pajak, dan asas pemungutan pajak. Dimana dalam
keempat asas ini memastikan bahwa iuran pajak yang sudah dibayar oleh
warga negara akan digunakan untuk pembangunan Negara. Dimana dari iuran
wajib Negara tersebut terkesan adil dan merata. Sebanding dengan uang pajak

24

yang dikeluarkan warga Negara, maka manfaat pun akan diperoleh dengan
yang sebanding pula.
Kondisi perdagangan, pertanahan, dan pajak yang ada di Negara kita
belum sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum dalam kaidah-kaidah
hukum. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang kurang tepat dari
pemerintah, dan kurangnya kesadaran dan sosialisasi yang masyarakat terima
tentang masalah hukum dagang, pertanahan, dan pajak. Agar kondisi
perdagangan,pertahanan, dan pajak di Indonesia sesuai dengan asas-asas yang
bersangkutan, maka sudah selayaknya pemerintah melakukan sosialisasi lebih
dekat mengenai asas-asas hukum tersebut. Dan warga negara Indonesia sudah
sepatutnya meningkatkan kesadaran akan hukum.

25

BAB IV
KESIMPULAN
A.Kesimpulan
1. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu
soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.
2. Hukum agraria ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur agraria.
3. Hukum pajak merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengatur
hubungan antara Pemerintah dan wajib-wajib pajak dan antara lain
mengatur siapa-siapa dalam hal apa dikenakan pajak ( objek pajak ),
timbulnya kewajiban pajak, cara pengumutannya, dan sebagainya.
4. Kondisi perdagangan, pertanahan, dan pajak yang ada di Negara kita
belum sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum dalam kaidah-kaidah
hukum. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang kurang tepat dari
pemerintah, dan kurangnya kesadaran dan sosialisasi yang masyarakat
terima tentang masalah hukum dagang, pertanahan, dan pajak.
B. Saran
Untuk menciptakan warga Negara yang taat pada hukum dan memiliki
kesadaran hukum yang tinggi, terutama pada asas-asas hukum dagang,
pertanahan serta pajak maka sudah selayaknya pemerintah melakukan
sosialisasi dan pemahaman kepada warga Negara.

26

DAFTAR PUSTAKA
Kansil, C.S.T. 1986.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta :
Balai Pustaka
Sanusi, Achmad. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum
Indonesia. Bandung : Tarsito

27

Judul: Makalah Phi

Oleh: Liana Fahmuddina


Ikuti kami