Jawaban Nomor 8

Oleh Farhan Yusuf S

419,5 KB 6 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jawaban Nomor 8

Jawaban nomor 8 Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi (100.4), Seksi 100, Buku “Standar Profesional Akuntan Publik” 31 Mei 2014, Institut Akuntan Publik Indonesia: Setiap praktisi harus mematuhi prinsip integritas. Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Halaman 53 menjelaskan, Andersen menemukan salah catat $ 51 juta di Enron. Tapi, ketika Enron meminta persetujuan laporan keuangan, Andersen menandatangani laporan keuangan tersebut. Andersen tidak tegas menolak menandatangani laporan keuangan Enron. Berdasarkan pelanggaran integritas Andersen, sebagai praktisi harus menjaga integritas supaya kredibilitas terjaga. Contoh tindakan tidak etis dan ilegal yang merugikan karir seorang praktisi ialah, menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Bagian B: Aturan Etika Profesi, Seksi 200: Ancaman dan Pencegahan, nomor 200.5 huruf d: Anggota tim asurans2 sedang menjabat, atau belum lama ini pernah menjabat, sebagai direksi atau pejabat klien. Penjelasan 2 huruf b yaitu: personel yang memberikan konsultasi atas isu, transaksi, atau kejadian khusus yang terkait dengan suatu hal teknis atau industri. Auditor yang memberikan jasa asurans opini audit tidak boleh merangkap jabatan sebagai konsultan perusahaan yang diaudit. Tindakan ini ilegal dan tidak etis karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, Pasal 25 ayat 2, huruf b, menjelaskan, Akuntan Publik mematuhi dan melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Standar Profesional Akuntan Publik dengan tegas melarang akuntan publik rangkap jabatan dan kode etik mewajibkan mematuhi prinsip perilaku profesional, yaitu menaati hukum dan peraturan yang berlaku serta harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Konsekuensi ketika orang lain menanyakan integritas, jika kita rangkap jabatan yaitu: tidak memenuhi kriteria integritas yang mewajibkan adil (Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi, Seksi 110: Prinsip Integritas) dalam menjalankan tugas auditor. Sebab akan mengoreksi hasil kerja sebagai konsultan saat kita menjadi auditor. Praktisi harus memegang prinsip integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional. Praktisi mematuhi undangundang dan Standar Profesional Akuntan Publik supaya reputasi serta karir tetap bagus. Jawaban nomor 9 Karena kadang terjadi perbedaan kepentingan antara tim asurans dengan kliennya. Tim asurans bertujuan melindungi kepentingan publik (Kode Etik Profesi, Seksi 290: Independensi dalam Perikatan Assurance, Nomor 290.1). Oleh karena itu, jika ada laporan, aktivitas, dan/atau kebijakan klien yang tidak sesuai dengan kepentingan publik, maka tim asurans akan menindak temuan tersebut sesuai kapasitasnya (auditor, assesment, atau examiner). Profesi dapat melakukan tindakan: 1. Kepemimpinan KAP atau jaringan KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi (200.12). 2. Kepemimpinan KAP atau jaringan KAP yang memastikan terjaganya tindakan untuk melindungi kepentingan publik oleh anggota tim assurance (200.12). 3. Menjelaskan kepada klien bahwa KAP harus menjaga kepentingan publik saat mengaudit 4. Memberi saran klien untuk menjalankan isi nomor 200.15: memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas yang memadai untuk mengambil keputusan manajemen. 5. Memberi saran klien untuk menjalankan isi nomor 200.15: klien telah menerapkan prosedur internal untuk memastikan terciptanya proses pemilihan yang objektif atas perikatan selain perikatan assurance 6. Memberi saran klien untuk menjalankan isi nomor 200.15: klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memastikan terciptanya pengawasan dan komunikasi yang memadai sehubungan dengan jasa profesional yang diberikan oleh KAP atau jaringan KAP Jawaban nomor 10 Di Amerika: Pemerintah menerbitkan Public Company Accounting and Investor Protection Act of 2002 atau Undang-Undang Perlindungan Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik yang sering kali disebut Sarbanes Oxley Act (SOX). Tujuan SOA (Sarbanes Oxley Act) : Tujuan SOX yaitu: 1. Meningkatkan kepercayaan publik akan pasar modal. 2. Menerapkan tata pemerintahan yang baik. 3. Menyediakan akuntabilitas yang lebih baik dengan membuat manajemen dan direksi bertanggung jawab akan laporan keuangan. 4. Meningkatkan kualitas audit. 5. Menempatkan penekanan yang lebih kuat pada struktur di sekitar dunia usaha untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi kecurangan, dan perbuatan tidak baik. Di Indonesia: Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. UU No 5 2011 di antaranya mengatur jasa akuntan publik, pembatasan pemberian jasa, perizinan akuntan publik, hak, kewajiban, dan larangan, komite profesi akuntan publik, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Institut Akuntan Publik Indonesia menerbitkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berisi: Prinsip Dasar Etika Profesi dan Aturan Etika Profesi. Ikatan Akuntan Indonesia memublikasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berisi aturan standar dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan. Langkah yang perlu dilakukan berikutnya yaitu organisasi profesi akuntan publik rutin diaudit oleh auditor pemerintah. Bisa dari BPK atau BPKB. Begitu juga sebaliknya, auditor pemerintah rutin diaudit oleh auditor profesional. Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian Hukum dan HAM bersama-sama dengan akuntan publik menjaga kredibilitas kegiatan pelaporan laporan keuangan berbagai entitas bisnis dan nirlaba.

Judul: Jawaban Nomor 8

Oleh: Farhan Yusuf S


Ikuti kami