Bab 10 Akuntansi Kewajiban

Oleh Leni Rosiyani

8 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Bab 10 Akuntansi Kewajiban

Nama : Leni Rosiyani
NIM : 142140230
Kelas : EA-X
Makul : Akuntansi Keuangan Daerah
Dosen : Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA
Sumber: Permendagri No. 64 Tahun 2013

AKUNTANSI KEWAJIBAN
1) Klasifikasi kewajiban
Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.
Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:
a) Utang Bunga;
b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
c) Utang Beban; dan
d) Utang Jangka Pendek Lainnya;
Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
b) Pendapatan Diterima Dimuka;
c) Utang Beban; dan
d) Utang Jangka Pendek Lainnya.
Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:
a) Utang Dalam Negeri;
b) Utang Luar Negeri; dan
c) Utang Jangka Panjang Lainnya.
2) Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui pada saat:

a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan
pemerintah daerah; atau
c) Pada saat kewajiban timbul.
Kewajiban dapat timbul dari:
a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang
berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai
dengan saat tanggal pelaporan;
c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
3) Pengukuran Kewajiban
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban
pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
4) Iluatrasi Pencatatan
a) Akuntansi Kewajiban PPKD
1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi kewajiban PPKD
adalah sebagai berikut:
 Fungsi Akuntansi PPKD
 Kuasa BUD
 PPKD
2) Langkah-Langkah Teknis
a)

Penerimaan Utang
Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya
penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi
PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat
jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Kewajiban Jangka Panjang
(sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:
Kas di Kas Daerah

xxx

Kewajiban Jangka
Panjang .....

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi penerimaan
pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Estimasi Perubahan
SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit dengan
jurnal:
Estimasi

Perubahan

xxx

SAL
Penerimaan
Pembiayaan

xxx

b) Pembayaran Kewajiban
Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses
penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “Kewajiban Jangka Panjang (sesuai
rincian objek terkait)” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit
dengan jurnal:
Kewajiban

Jangka

xxx

Panjang.....
Kas di Kas
Daerah

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pengeluaran
pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat “Pengeluaran
Pembiayaan” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit
dengan jurnal:
Pengeluaran Pembiayaan
Estimasi Perubahan SAL

xxx

xxx

c)

Reklasifikasi Utang
Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD
menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka
panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD,
bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD
untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat
“Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal:
Kewajiban Jangka Panjang

xxx

Bagian Lancar Utang

xx

Jangka Panjang

x

b) Akuntansi Kewajiban SKPD
1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD
adalah:
a)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2) Langkah-Langkah Teknis
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang
telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan
mengakui adanya utang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan
mencatat “Beban...(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang
Belanja” di kredit dengan jurnal:
Beban....
Utang Belanja

xxx
xxx

Dalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum dilakukan, PPKSKPD mencatat “Aset Tetap” di debit dan “Utang Belanja” di kredit
dengan jurnal:
Aset Tetap

xxx

Utang Belanja

xxx

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD mencatat
“Utang Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” (untuk
kasus belanja menggunakan UP) atau “RK PPKD” (untuk kasus belanja
dengan mekanisme LS) di kredit dengan jurnal:
Utang Belanja

xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

ATAU
Utang Belanja
RK PPKD

xxx
xxx

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/peraturan-menteri/
tahun/2013/000003

Judul: Bab 10 Akuntansi Kewajiban

Oleh: Leni Rosiyani


Ikuti kami