Akuntansi Dan Pelaporan Pada Blu

Oleh Aditya Suprayitno

12 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Dan Pelaporan Pada Blu

BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Badan Layanan Umum (BLU)

adalah

instansi di lingkungan Pemerintah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang
pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah
terkait.
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPKBLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yarg sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU menerapkan standar
akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai
dengan jenis industrinya, atau mengembangkan standar akuntansi spesifik dengan
mengacu pada pedoman akuntansi BLU sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PMK
nomor 76 Tahun 2008, tentunya setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan
pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan
investasi

dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan

tenaga

profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan
jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.
B. Karakteristik BLU
Badan Layanan Umum (BLU) memiliki karakteristik yang khusus ,berbeda dengan
akuntansi yang berlaku pada Kementerian/ Lembaga maupun pada satker di daerah.
Karakteristik BLU antara lain:
kanara

Page 1



Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang
dipisahkan);



Menghasilkan barang / jasa yang seluruhnya / sebagian dijual kepada publik;



Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba);



Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti
korporasi;



Rencana kerja/ anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada
instansi induk;



Pendapatan & sumbangan dapat digunakan langsung untuk kepentingan
operasional Badan Layanan Umum yang bersangkutan;



Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non-PNS



Bukan sebagai subyek pajak

C. Persyaratan BLU
Persyaratan BLU dapat dilihat dalam 3 bagian yaitu :
a. Persyaratan Substantif BLU dalam fungsi dasar pelayanan publik :
a. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan
dengan menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum,
mengelola

wilayah/kawasan

tertentu

untuk

tujuan

meningkatkan

perekonomian masyarakat atau untuk layanan umum, dan

mengelola

dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan
kepada masyarakat
b. Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang
menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods);
c. Dalam

melakukan

kegiatannya

tidak

mengutamakan

pencarian

keuntungan.
b. Persyaratan teknis BLU diatur oleh Kementerian/Lembaga teknis yaitu kinerja
pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU
sebagaimana direkomendasikan menteri / pimpinan lembaga dan kinerja

kanara

Page 2

keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam
dokumen usulan penetapan BLU.
c. Persyaratan keuangan/administratif diatur oleh Menteri Keuangan
Persyaratan

administratif

digunakan

oleh

Kementerian

Keuangan

untuk

menentukan suatu unit pemerintah dapat diberikan status kandidat BLU atau
BLU baik secara penuh atau bertahap. Syarat ini terdiri dari pernyataan
kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat
bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan
pokok, standar pelayanan minimum dan laporan audit terakhir (bila telah diaudit)
atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen.
BAB II PEMBAHASAN
(PEDOMAN UMUM AKUNTANSI DAN PELAPORAN)
I.

Akuntansi pada BLU

A. Latar Belakang Akuntansi BLU
Perlu ditetapkan suatu pedoman akuntansi BLU sebagai pedoman pengembangan
standar akuntansi di bidang industri spesifik dan/atau pedoman pengembangan sistem
akuntansi Badan Layanan Umum (BLU).
B. Tujuan Pedoman Akuntansi BLU
Pedoman akuntansi BLU berguna untuk :


Acuan dalam pengembangan standar akuntansi BLU dalam hal belum terdapat
standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi
Indonesia yang dapat diterapkan oleh BLU.



Acuan dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan BLU
sesuai dengan jenis industrinya.

C. Ruang Lingkup
Pedoman ini menjelaskan gambaran umum, jenis dan ilustrasi format laporan
keuangan, akuntansi pendapatan, akuntansi biaya, akuntansi aset, akuntansi
kewajiban, dan akuntansi ekuitas.
kanara

Page 3

D. Sistem akuntansi BLU
Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerasi
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai denga ntahap
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. Sistem akuntansi pada BLU terdiri
dari 3 bagian yakni sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan
pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen dan tranparansi; sistem akuntansi
aset tetap yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset
tetap; dan sistem akuntansi biaya, menghasilkan informasi biaya satuan(unit cost) per
unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain yakni kepentingan
manajerial.
BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi
akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya. Dalam hal tidak terdapat standar
akuntansi, BLU dapat mengembangkan standar akuntansi industri yang spesifik dengan
mengacu pada pedoman akuntansi BLU sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan ini. Standar akuntansi industri spesifik ditetapkan
menteri/pimpinan lembaga setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya
dikelola secara tertib. Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Sistem akuntansi keuangan BLU dirancang untuk menyajikan informasi posisi
keuangan BLU, informasi kemampuan BLU untuk memperoleh sumberdaya ekonomi
dan beban dalam satu periode, informasi sumer dan penggunaan dana, infomrasi
pelaksaan anggaran, informasi ketaatan peraturan. Laporan keuangan milik BLU harus
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang dihasilkan juga
memiliki karakteristik antara lain :


Basis akrual



Pembukuan berpasangan



Berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan praktik bisnis
yang berlaku secara umum.

kanara

Page 4

Agar integrasi laporan keuangan BLU menjadi lebih baik maka BLU mengembangkan
sub sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Sistem akuntansi pada aset BLU juga diatur secara khusus. Sistem akuntansi untuk
aset teteap minimal harus mampu untuk menghasilkan laporan yang menyediakan
informasi aset menurut jenisnya, kuantitas, nilai mutasi, kondisi aset tetap yang
merupakan milik BLU itu sendiri dan aset tetap yang bukan milik BLU namun berada di
dalam penguasan BLU. Dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap miliknya, BLU
dapat menggunakan sistem pengelolaan BMN milik kementerian keuangan.
Untuk pengelolaan aset tetap milik BLU ada beberapa hal yang harus diperhatikan
antara lain:


Tanah dan atau bangunan disertifikasi atas nama pemerintah pusat atau daerah



Aset BLU dicatat dan dilaporkan sesuai dengna standar akuntansi keuangan
yang berlaku



BLU sepanjang belum memiliki sistem pencatatan aset, dapat menggunakan
aplikasi SIMAK-BMN dengan melakukan penyusutan



Nilai aset tetap dalam laporan konsolidasi K/L/Pemda, dibukukan sebesar nilai
yang tealh dilakukan penyusutan dan amortisasi

Sistem akuntansi biaya pada BLU paling sedikit harus mampu untuk menghasilkan
informasi tentang harga pokok produksi, informasi tentang biaya satuan per unit
layanan yang diberikan, dan juga informasi mengenai analisa varian ( perbedaan antar
biaya standar dan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan organisasi).
Sistem akuntansi biaya dalam BLU menghasilkan informasi yang sangat berguna
untuk :


Kegiatan perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU



Pengambilan keputusan oleh pimpinan atau pejabat yang berwewang dalam
organisasi BLU tersebut



Melakukan perhitungan tarif layanan BLU.

E. Komponen Sistem Akuntansi BLU
Sistem akuntansi BLU terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan
laporan keuangan dan laporan lainnya yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.
Komponen ini terdiri dari :
kanara

Page 5

a) Kebijakan akuntansi
Kebijakan

akuntansi

meliputi

pilihan

prinsip,dasar,

konvensi,

peraturan

danprosedut yang digunakan BLU dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu
disesuaikan dengna kondisi BLU. Sasaran pilihan kebijakan yang tepat akan
menggambarkan kondisi yang tepat pula
Pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi meliputi :


Penyajian yang wajar



Substansi mengungguli bentuk



Materialitas

b) Sub sistem akuntansi
Merupakan bagian dari sistem akuntansi. COntohnya sub sistem penerimaan
kas dan sub sistem pengeluaran kas
c) Prosedur akuntansi
Prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi dan
mengikhtisarkan informasi untuk disajikan di laporan keuangan, juga mengacu
pada siklus akuntansi
d) Bagan Akun Standar
BAS merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun
secara sistematis oleh pimpinan BLU untuk memudahkan perencanaan,
penganggaran,

pelaksanaan

anggaran,

serta

akuntansi

dan

pelaporan

keuangan. Untuk tujuan konsolidasi laporan BLU dengan K/L/ Pemda.
II.

Laporan Keuangan
Laporan keuangan BLU memberikan infomrasi tentang sumber daya ekonomi dan
kewajiban BLU pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode
berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakuan penilaian terhadap
kemampuan ekonomi BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.
A. Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum laporan keuangan BLU
kanara

Page 6

adalah menyajikan

informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo

anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, dengan:


menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,kewajiban, dan
ekuitas BLU;



menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas BLU;



menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;



menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya
dan memenuhi kebutuhan kasnya;



menyediakan

informasi

mengenai

potensi

BLU

untuk

membiayai

penyelenggaraan kegiatan BLU;


menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan
kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan BLU menyajikan informasi
mengenai :


Aset



Kewajiban



Ekuitas



Pendapatan dan biaya



Arus kas

B. Tanggung Jawab Laporan Keuangan
Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan
kanara

Page 7

pernyataan

bahwa

pengelolaan

anggaran

telah

dilaksanakan

dengan

sistem

pengendalian internal yang baik, akuntansi keuangan telah sesuai standar yang berlaku
dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab pimpinan BLU.
C. Komponen Laporan
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BLU setidak-tidaknya terdiri dari beberapa
komponen yakni :
1. Laporan Realisasi Anggaran
LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus/defisitLRA,pembiayaan, dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
LRA BLU paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:


Pendapatan-LRA;



Belanja;



Surplus/defisit-LRA;



Penerimaan pembiayaan;



Pengeluaran pembiayaan;



Pembiayaan neto;



Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/Daerah
merupakan pendapatan negara/daerah. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan
pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan
anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan
pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan
adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya.
Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa
pendapatan BLU tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara/Kas Daerah. Setiap
pendapatan

dan

perbendaharaan

belanja
umum

dilaporkan
untuk

kepada

mendapatkan

unit

yang

persetujuan

mempunyai
atau

fungsi

pengesahan.

Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui
kanara

Page 8

sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLU sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah
membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLU yang disampaikan kepada
Bendahara Umum Negara(BUN)/ Bendahara Umum Daerah(BUD). Dalam hal
bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLU merupakan bagian dari BUN/BUD, maka
pendapatan-LRA BLU diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLU.
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap
pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan
tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO),
diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan
yang merupakan hak mitra KSO. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA
BLU tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA
pada pemerintah pusat/daerah. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA
BLU tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU
dan penambah SAL pada pemerintah pusat / pemerintah daerah. Pendapatan-LRA
pada BLU diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA pada BLU
merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLU
adalah:


Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;



Pendapatan

layanan

yang

bersumber

dari

entitas

akuntansi/entitas

pelaporan;


Pendapatan hasil kerja sama;



Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas;



Pendapatan BLU lainnya.

Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Belanja pada BLU
kanara

Page 9

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
Klasifikasi ekonomi untuk BLU, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja
modal.Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Transaksi pembiayaan dapat terjadi
pada BLU yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka
panjang.
Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pinjaman jangka panjang
diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara,
pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka
panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada
BLU diakui pada saat kas yang diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan umum.
Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat pengeluaran pembiayaan
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Penambahan
pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLU diakui sebagai pengeluaran
pembiayaan. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Selisih lebih/kurang
antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Apabila
BLU menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
membawahinya, maka BLU menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

kanara



Saldo Anggaran Lebih awal;



Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
Page 10



Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;



Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;



Lain-lain;



Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat
dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLU menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:


Kas dan setara kas;



Investasi jangka pendek;



piutang dari kegiatan BLU;



persediaan;



Investasi jangka panjang;



aset tetap;



aset lainnya;



kewajiban jangka pendek;



kewajiban jangka panjang;



ekuitas.
Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari

pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan umum. Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan
kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari
Saldo Anggaran Lebih.
Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLU, BLU harus
dapat mengidentifikasikan kas pada BLU yang berasal dari pendapatan yang telah
kanara

Page 11

diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. BLU sesuai dengan
karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/atau sisa kas dana
investasi yang berasal dari APBN/APBD. Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui
sebagai kas dan setara kas.
Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLU tidak dapat melakukan
investasi

jangka

panjang

kecuali

atas

persetujuan

Menteri

Keuangan

atau

Gubernur/Bupati/Walikota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi
permanen dan investasi non permanen. Investasi permanen pada BLU, antara lain
berbentuk penyertaan modal. Investasi nonpermanen pada BLU, antara lain sebagai
berikut:


Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;



Investasi dalam bentuk dana bergulir;



Investasi nonpermanen lainnya.
Walaupun kepemilikan investasi pada BLU ada pada BUN/BUD, tetapi investasi

tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLU. Perlakuan pelaporan investasi
ini selaras dengan status BLU sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya
ekonomi yang digunakan BLU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam
melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLU.
BUN/BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh
BLU pada laporan keuangan BUN/BUD.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur
Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut:


Pendapatan-LO;



Beban;



Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;

kanara

Page 12



Kegiatan nonoperasional;



Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;



Pos Luar Biasa; dan Surplus/Defisit-LO.
BLU

menyajikan

pendapatan-LO

yang

diklasifikasikan

menurut

sumber

pendapatan, yang terdiri atas:


Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;



Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;



Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;



Pendapatan hasil kerja sama;



Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa;



Pendapatan BLU lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan. BLU menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis
beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang
berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau
pendapatan direalisasikan, yaitu pada saat munculnya aliran masuk sumber daya
ekonomi.

Pendapatan-LO

pada

BLU

merupakan

pendapatan

bukan

pajak.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk
pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan
terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
Beban pada BLU diakui pada saat:

kanara

timbulnya kewajiban;
Page 13



terjadinya konsumsi aset; dan/atau



terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
BLU tanpa diikuti keluarnya kas. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset
adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLU. Terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset
sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
Beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi
untuk BLU yaitu beban pegawai, beban barang,beban penyisihan, dan beban
penyusutan aset tetap/amortisasi. Klasifikasi ekonomi untuk BLU yaitu beban pegawai,
beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU.
Infromasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang
diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para
pengguna laporan untuk menilai :


Kemampuan BLU dalam menghasilkan kas dan setara kas



Sumber dana BLU



Penggunaan dana BLU



Prediksi

kemampuan

BLU

untuk

memperoleh

sumber

dana

serta

penggunaannya untuk masa yang akan datang.
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
kanara

Page 14

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas
pada BLU menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:


Ekuitas awal;



Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;



Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain
berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan
mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Ekuitas akhir.

Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat
dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Tujuan utama catatan ats laporan keuangan adalah memberikan penjelasan dan
analisis atas informasi yang ada di LRA / Laporan operasional, neraca, laporan arus
kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan
pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU.
Informasi dalam CALK mencakup antara lain:


Pendahuluan



Kebijakan akuntansi



Penjelasan atas pos LRA / LO



Penjelasna atas neraca



Penjelasan atas LAK



Kewajiban kontijensi



Infomrasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

D. Penyajian Laporan Keuangan
Setiap komponen laporan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi
antara lain mencakup :
kanara

Page 15



Nama BLU atau identitas lain



Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau
beberapa unit usaha



Tanggal atau periode pelaporan



Mata uang pelaporan dalam rupiah



Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan

E. Konsolidasi Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga.
Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan kementerian negara/lembaga. Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan
BLU dengan Laporan Keuangan, kementerian negara/lembaga, BLU menyampaikan
Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap Semester dan tahun. Laporan Keuangan
tersebut terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan
SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK/ standar akuntansi
industri spesifik.
BLU membuat Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK). BLU merupakan satker kementerian/lembaga, oleh karena itu laporan keuangan
BLU dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian/lembaga. Konsolidasi
laporan keuangan dapat dilakukan jika digunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sama.
BLU menggunakan SAK sedangkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga
menggunakan SAP, karena itu BLU mengembangkan sub sistem akuntansi yang
mampu menghasilkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Komponen Laporan Keuangan BLU yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan
kementerian negara/lembaga meliputi:


Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional;



Neraca

Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan dan belanja meliputi pendapatan
yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, penerimaan APBN,
kanara

Page 16

dan pendapatan usaha lainnya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sistem
akuntansi tersebut mencakup seluruh transaksi keuangan pada BLU:


Transaksi keuangan BLU yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa
layanan, hibah, penerimaan APBN, dan pendapatan usaha lainnya wajib
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga
dan Pemerintah. Oleh karena itu transaksi tersebut harus disahkan oleh KPPN
dengan mekanisme SPM dan SP2D setiap triwulan. Dengan demikian
pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di BLU juga dilakukan secara
kumulatif setiap triwulan. BLU melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan
belanja dengan KPPN setiap triwulan



Pos-pos neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas juga dikonsolidasikan
ke neraca Kementerian negara/lembaga. Untuk tujuan ini perlu dilakukan
reklasifikasi pos-pos neraca agar sesuai dengan SAP dengan menggunakan
Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Dalam rangka menyiapkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi, sistem
akuntansi BLU juga harus menghasilkan data elektronis berupa file Buku Besar/Arsip
Data Komputer (ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA-E1/UAPA dengan
menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Eselon I atau
kementerian negara/lembaga. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan
pada tingkat Eselon I atau kementerian/ lembaga telah mencakup laporan keuangan
BLU.
Dalam hal sistem akuntansi keuangan BLU belum dapat menghasilkan laporan
keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian/lembaga,
BLU perlu melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan SAK ke dalam laporan
keuangan berdasarkan SAP. Proses konversinya mencakup pengertian, klasifikasi,
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan
aktivitas/operasi.
III.

Penghentian BLU Menjadi Satker Biasa

kanara

Page 17

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemerintah dapat mencabut status BLU pada
satuan kerja kementerian/ lembaga/ pemda. Dalam hal satuan kerja tidak lagi
menerapkan pola keuangan BLU, maka satuan kerja menyusun laporan keuangan
selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya dan satuan kerja tersbut harus
menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLU.
BAB III PENUTUP
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) merupakan konsep
baru

dalam

meningkatkan

pengelolaan
pelayanan

keuangan
kepada

negara.

Konsep

ini

dimaksudkan

masyarakat

dengan

fleksibilitas

untuk

pengelolaan

keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis
yang sehat sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
Pedoman Akuntansi BLU diterbitkan dengan tujuan agar menjadi acuan dalam
pengembangan standar akuntansi BLU di bidang industry yang spesifik khususnya
dalam hal belum terdapat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi
profesi akuntansi Indonesia yang dapat diterapkan oleh BLU. Lalu, menjadi acuan
dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan BLU sesuai dengan
jenis industri.

kanara

Page 18

DAFTAR PUSTAKA

Referensi:


Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Badan Layanan
Umum



PeraturanMenteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Akuntansi Badan
Layanan Umum



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis &
Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU jo. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 92/PMK.05/2011;



Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 55/PB/2011 tentang Tata Cara
Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran BLU;



Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;



Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 9 /PB/2011 tentang
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan
Layanan Umum;



Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 2 /PB/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 9

kanara

Page 19

/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan
Kerja Badan Layanan Umum

kanara

Page 20

Judul: Akuntansi Dan Pelaporan Pada Blu

Oleh: Aditya Suprayitno


Ikuti kami