Soal Dan Jawaban

Oleh Resty Rahmawati

12 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soal Dan Jawaban

TUGAS INDIVIDU
Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Tindak Pidana Pencucian Uang
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :
Resti Virda Ayu Rahmawati
130710101304

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2014

SOAL DAN JAWABAN
1. Siapakah penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa ? (UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010)
Jawaban :
BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN
Bagian Kesatu
Pihak Pelapor
Pasal 17
(1) Pihak Pelapor meliputi:
a. penyedia jasa keuangan:
1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang
asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan
kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan
pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman
uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

2. Kapan kewajiban pelaporan kepada PPATK yang dilakukan oleh penyedia jasa
keuangan dan penyedia barang dan jasa (dalam transaksi apa ? (UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010)
Jawaban :
Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Penyedia Jasa Keuangan
Pasal 23
(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan
kepada PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
atau dengan mata uang asing yang nilainya setara,
yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi
maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari
kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar
negeri.
(2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
dengan Keputusan Kepala PPATK.
(3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari
dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan
Kepala PPATK.
(4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dikecualikan terhadap:
a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa
keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun;
dan
c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK
atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui
oleh PPATK.
(5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang
dikecualikan.

Pasal 25
(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama
3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan
mengetahui adanya unsur Transaksi KeuanganMencurigakan.
(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana
dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
Transaksi dilakukan.
(4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan
laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi
administratif.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata
cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Kepala PPATK.
Paragraf 2
Penyedia Barang dan/atau Jasa lain
Pasal 27
(1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib
menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh
Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau
mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara
dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
kepada PPATK.
(2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak
menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi
administratif.

3. Apa yang disebut dengan transaksi yang mencurigakan ? (Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 210)
Jawaban :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil,
karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari
Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut
diduga dilakukan dengan tujuan untuk
menghindari pelaporan Transaksi yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak
Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini;
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal
dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan
yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK
untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena
melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal
dari hasil tindak pidana.
4. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dan
penyedia barang dan jasa ? (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010)
Jawaban :
Pasal 25
(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama
3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan
mengetahui adanya unsur Transaksi
KeuanganMencurigakan.
(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana
dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
Transaksi dilakukan.
(4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan
laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata
cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Kepala PPATK.
Paragraf 2
Penyedia Barang dan/atau Jasa lain
Pasal 27
(1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib
menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh
Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau
mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara
dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
kepada PPATK.
(2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak
menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi
administratif.

Judul: Soal Dan Jawaban

Oleh: Resty Rahmawati


Ikuti kami