Soal Latihan Akpem

Oleh Kiki Soemantri

9 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soal Latihan Akpem

SOAL LATIHAN
1. Siapa Penyusun laporan keuangan pada tingkat entitas akuntansi dan siapa yang
melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah?
2. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan,
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Carilah informasi tentang berbagai
kategori pendapatan daerah diatas! Berdasarkan infomasi tersebut:
a. Apa saja jenis pajak dan retribusi provinsi? Apa saja primodana pajak dan
retribusi pada provinsi?
JAWAB:
b. Apa saja jenis pajak dan retribusi kabupaten dan kota? Apa saja primadona
pajak dan retribusi pada kabupaten dan kota?
c. Apa tujuan Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi
Khusus?
d. Apakah dana transfer dari pusat kepada daerah selain DBH, DAU, dan DAK
dikategorikan sebagai dana perimbangan? Mengapa?
e. Apa saja contoh lain-lain pendapatan daerah yang sah?
3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ada ditangan Kepala Daerah.
Kekuasaan tersebut didelegasikan kepada Sekretariat Daerah, Kepala SKPD, dan
kepala SKPKD. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang struktur
pengelolaan keuangan daerah:
a. Buatlah gambar yang menunjukkan struktur pengelolaan keuangan
Pemerintah Daerah dan jelaskan!
b. Buatlah gambar yang menunjukkan struktur Pengelolaan keuangan SKPD
dan jelaskan!
c. Buatlah gambar yang menunjukkan hubungan antar-bendaharawan didaerah
dan jelaskan!
4. Laporan keuangan Primer dari pemerintah daerah ada tiga yaitu laporan realisasi
anggaran, laporan operasional, dan neraca. Penempatan debit dan kredit dalam
persamaan akuntansi dilakukan baik pada laporan realisasi anggaran, laporan
operasional maupun neraca. Analisis transaksi dipengaruhi oleh basis akuntansi
yang digunakan yaitu basis akrual dan basis kas. Berdasarkan basis akuntansi

dan laporan keuangan primer dapat diketagorikan dua jenis jurnal yang juga
sebagai logika analisis transaksi yaitu:
a. Jurnal Finansial yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan
operasional dan neraca
b. Jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada
laporan realisasi anggaran.
Transaksi 1: Surat Ketetapan pajak daerah, yaitu pajak hotel diterbitkan sebesar
Rp10.000.000 yang merupakan pendapatan SKPD
Transaksi 2: Bendahara Penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi
terminal sebesar Rp2.000.000
Transaksi 3: Bendahara penerimaan SKPD menerima retribusi parkir tepi jalan
umum yang sudah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1.850.000
Transaksi 4: Bendahara penerimaan SKPD menyetor retribusi parkir yang
diterima sebesar Rp1.850.000 ke rekening kas daerah.
Transaksi 5: Bendahara Penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran
dimuka pajak reklame untuk satu tahun kedepan sebesar
Rp3.000.000
Transaksi 6: Bendaharan Penerimaan SKPD meyetor pajak reklame diterima
dimuka ke kas daerah sebesar Rp3.000.000
Transaksi 7: Bendahara Pengeluaran SKPD meerima SP2D UP untuk uang
persediaan sebesar Rp1.000.000 sebagai respon atas SPP UP yang
diajukan pada PA melalui PPK SKPD dan SPM UP yang
diajukan oleh PPK SKPD kepada BUD.
Transaksi 8: Pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara Penerimaan
SKPD sebesar Rp9.500.000 yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Transaksi 9: Bendahara penerimaan SKPD meyetor pajak hotel yang diterima
sebesar Rp9.500.000 ke kas daerah.
Transaksi 10: Bendahara Pengeluaran SKPD membayar konsumsi makan dan
minum rapat dengan menggunakan uang persediaan sebesar
Rp300.000
Transaksi 11: Bendahara Pengeluaran SKPD membeli alat tulis kantor sebesar
Rp200.000 dengan menggunakan uang persediaan.

Transaksi 12: SP2D LS diterbitkan untuk membeli peralatan berupa komputer
untuk kepentingan SKPD sebesar Rp1.500.000
Transaksi 13: Bendahara Pengeluaran SKPD mengeluarkan uang prsediaan
untuk membayar perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp400.000
Transaksi 14: SP2D LS diterbitkan untuk pembayaran gaji pokok sebesar
Rp4.000.000
Diminta: Buatlah analisis transaksi-transaksi diatas dengan menggunakan basis
akrual dan basis kas .
5. Berikut ini adalah transaksi terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan
dan perkotaan yang berada pada kewenangan SKPD A sebuah kabupaten:
a. Ditetapkan PBB pedesaan dan perkotaan sebesar Rp7.500.000 kepada wajib
pajak.
b. Bendahara Penerimaan SKPD A menerima pembayaran PBB pedesaan dan
perkotaan sebesar Rp4.000.000 dari wajib pajak.
c. Wajib pajak menyetor langsung kewajiban PBB nya sebesar Rp1.500.000 ke
kas daerah.
d. Bendahara Penerimaan SKPD A menyetor penerimaan pajak sebesar
Rp4.000.000 ke kas daerah.
e. Pada akhir periode ditetapkan PBB yang dinyatakan tidak dapat ditagih
sebesar Rp125.000.
Berdasarkan informasi diatas;
1. Buatlah jurnal pada pembukuan SKPD A!
2. Buatlah jurnal pada pembukuan PPKD!

<>

Judul: Soal Latihan Akpem

Oleh: Kiki Soemantri


Ikuti kami