Jawaban Soal Kup

Oleh Achmad Al'ash

10 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Jawaban Soal Kup

Dikumpulkan Tgl. 24 Mei 2018
Nama

: Achmad Rifqi

Id number

: 008201705027
Latihan KUP

PILIHAN GANDA
1.

Agus dan Aulia bekerja sebagai karyawan pada PT Cinta Bersemi. Karena sering bertemu mereka
jatuh cinta dan menikah dan tidak melakukan perjanjian pisah harta. Berikut pernyataan yang
paling tepat terkait NPWP mereka.
a. Agus dan Aulia wajib memiliki NPWP sendiri-sendiri karena satuan unit pengenaan pajaknya
adalah personal
b. Agus dan Aulia wajib memiliki satu NPWP atas nama suami karena dalam satu keluarga
pengenaannya kepadakepala keluarga
c. Aulia dapat memilih untuk memiliki NPWP meski kewajiban berNPWP hanya ada pada Suami
d. Jawaban b dan c benar

2.

Lanjutan soal nomor 1, mereka kemudian memiliki anak diman anak tersebut berprofesi sebagai
artis cilik. Berikut pernyataan yang paling tepat terkait NPWP anak mereka.
a. Anak mereka tidak wajib memiliki NPWP karena pengenaannya kepada kepala keluarga
b. Anak mereka wajib memiliki NPWP karena memiliki penghasilan di atas PTKP
c. Anak mereka wajib memiliki NPWP apabila memiliki penghasilan di atas PTKP dan berusia
lebih dari 18 tahun
d. Tidak ada jawaban yang benar

3.

Berikut pernyataan yang paling tepat untuk penghapusan NPWP/Pencabutan Pengukuhan PKP
a. Diproses DJP paling lama 6 bulan untuk penghapusan NPWP Badan
b. Diproses DJP paling lama 6 bulan untuk penghapusan NPWP Orang Pribadi
c. Diproses DJP paling lama 12 bulan untuk pencabutan pengukuhan PKP badan
d. Diproses DJP paling lama 12 bulan untuk penghapusan NPWP Orang Pribadi

4.

Wajib Pajak yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
PajakPenghasilan (PPh) Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh adalah:
a. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan hanya berasal dari 1 pemberi kerja
b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaanbebas)
c. Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh oleh Direktur Jenderal Pajak
d. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah PenghasilanTidak
Kena Pajak (PTKP), yang berstatus non efektif

5.

Wajib Pajak harus melunasi Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan
Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah:
a. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengiriman kepada Wajib Pajak;
b. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan;
c. Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak;
d. Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterbitkan.

6.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan ditambahdengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan:
a. Untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnyaMasa
Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannyaSKPKB;
b. Untuk selama-lamanya 12 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannyaSKPKB;
c. Untuk selama-lamanya 48 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB;
d. Tidak dibatasi jangka waklunya, dihitung sejak saat terutangnya pajakatau berakhirnya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

7.

Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak patuh (Wajib Pajak Kriteria Tertentu)
apabilamengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
untukPPh,maka:
a. Dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap,harus
diterbitkan SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, tanpa terlebih dahuludilakukan
pemeriksaan pajak;
b. Harus diperiksaterlebih dahulu, dan dalam jangka waktu paling lama 1 minggu
sejakpermohonan

diterima

secara

lengkap,

harus

diterbitkan

SK

Pengembalian

PendahuluanKelebihan Pajak:
c. Dalam jangka waktu paling lama 1 minggu sejak permohonan diterima secara lengkap,harus
diterbitkan SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tanpa terlebih dahuludilakukan
pemeriksaan pajak;
d. Dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap,
harus

diterbitkan

SK

Pengembalian

Pendahuluan

Kelebihan

Pajak

tanpa

terlebih

dahuludilakukan pemeriksaan pajak.

8.

PT Puspa Jaya pada hendak membayar PPh Pasal 21 masa Agustus 2011. Saat melihat kalender,

tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 10 September 2011 ternyata jatuh pada hari Sabtu. Maka apa
yang dapat dilakukan oleh PT Puspa Jaya?
a. Harus menyetor pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 10 September 2011
b. Harus menyetor sebelum tanggal 10 September 2011
c. Dapat menyetor pada tanggal 12 September 2011
d. Dapat menyetor paling lambat tanggal 30 September 2011
9.

Direktur Jenderal Pajak menetapkan bahwa Wajib Pajak A harus membayar angsuran pajak (PPh
Pasal25) untuk tahun berjalan tahun 2010 untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp5.000.000,00.
Namun demikian, Wajib Pajak tersebut dalam bulan Juni, Juli dan Agustus 2010 tiap bulannya
hanya membayar Rp3.000.000,00. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak (Kepala KPP) dapat
menagih kekurangan tersebut dengan:
a. STP
b. SKPKB;
c. SKPKB untuk pokok pajaknya, dan dengan STP untuk sanksi administrasinya;
d. Melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya diterbitkan SKPKB.

10. Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila, kecuali:
a. Wanita yang telah berstatus menikah yang tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan;
b. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
c. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Wanita yang telah berstatus menikah dengan Penghasilan Diatas PTKP dan melakukan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
11. Media yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran pajak yang terutang adalah
dengan menggunakan….
a. SPT
b. SSP
c. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
d. SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak)
12. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika wajib menyampaikan SPT:
a. Dalam Bahasa Indonesia dan mata uang dolar Amerika;
b. Dalam Bahasa Inggris dan mata uang rupiah;
c. Dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika;
d. Dalam Bahasa Indonesia dan mata uang rupiah.

13. Wajib Pajak dapat memperpanjang batas waktu penyampaian SPT Tahunan Tahun 2010:
a. Paling

lama2

bulan

dengan

cara

menyampaikan

pemberitahuan

tertulis

kepada

pemberitahuan

tertulis

kepada

DirekturJenderal Pajak;
b. Paling lama

4 bulan dengan cara menyampaikan

DirekturJenderal Pajak;
c. Paling lama 2 bulan dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktur JenderalPajak;
d. Paling lama 3 bulan dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak .
14. Wajib Pajak PT. X menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2008 pada tanggal 31 Maret
2009 dengan status kurang bayar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Pada tanggal 29 Agustus 2010
dilakukan pemeriksaan pajak terhadap kewajiban perpajakan PT.X. Pada tanggal 29 Maret 2011
diterbitkan SKPKB yang menetapkan bahwa pajak yang masih harus dibayar PT.X adalah sebesar
Rp 10.000.000.000. Maka:
a. PT. X wajib melunasi utang pajak dalam SKPKB paling lambat tanggal 28April 2011;
b. PT. X wajib melunasi utang pajak dalam SKPKB paling lambat tanggal30 April 2011;
c. PT. X wajib melunasi utang pajak dalam SKPKB paling lambat tanggal 31Maret 2011;
d. PT. X wajib melunasi utang pajak dalam SKPKB paling lambat tanggal 30 Maret 2011.
15. Manakah pernyataan yang paling tepat:
a. Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh Direktur Utama;
b. Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh salah satu Direktur;
c. Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh Direktur
Utama/Komisaris Utama;
d. Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau
direksi.

LATIHAN SOAL KUP
ESSAY
1. Tn. Andika baru mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Jujur Makmur per tanggal 1 Mei
2015 dengan penghasilan bruto yang diterima sebesar Rp6.000.000 per bulan. Haruskah Tn. Andika
menjadi Wajib Pajak? Kapan Tn. Andika harus menjadi Wajib Pajak ? Jelaskan!
Jawaban : Penghasilan bruto/bulan
Dikurangi :
 Biaya jabatan
(5% x Rp. 6.000.000)

Rp. 6.000.000

( Rp. 300.00 )
Rp. 5700.00



Penghasilan neto/bulan
Setahun
Rp. 5.700.000 x 12 bulan
PTKP :
WP/OP
PKP setahun
PPH terutang
5% x Rp. 14.400.000 = Rp.720.000 / tahun
PPH / bulan
Rp. 720.000/ 12
= Rp. 60.000 / bulan

Rp. 68.400.000
( Rp. 54.000.000 )
Rp. 14.400.000

Kesimpulannya :
Berdasarkan perhitungan PPh 21 Tn. Andika harus menjadi wajib pajak karena penghasilan netto
setahun sudah melebihi PTKP tahun berjalan. Sehingga Tn. Andika harus membayar pph 21 atas
penghasilannya.
2. Tn. Azizan beralamat di Jalan Elang No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan adalah seorang
pegawai swasta pada PT. Jujur Makmur. Pada tanggal 8 Februari 2015 membuka usaha
bengkel motor dan penjualan suku cadang di paviliun rumahnya, dengan omset selama tahun
2015 sebesar Rp 4,8M. Dalam usaha tersebut Tn. Azizan mempekerjakan 2 orang pegawai
sebagai mekanik sekaligus sebagai penjual suku cadang motor.
Pertanyaan :
a. Sebutkan syarat-syarat pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak ?
b. Apakah Tn. Azizan harus menjadi Pengusaha Kena Pajak ? Apabila harus sebutkan syaratsyarat pengukuhannya !

c. Sebutkan kewajiban-kewajiban perpajakannya (pelaporan dan pembayaran) dengan kondisi
diatas apabila Tn. Azizan memutuskan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak?
Jawaban :
a. Syarat syarat pendaftaran untuk menjadi wajib pajak
1. Memiliki penghasilan diatas PTKP
2. Mempunyai SK( Surat Keterangan ) domisili
3. Menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan beba
b.
1. Memiliki pendapatan bruto (omset) dalam satu tahun buku mencapai 4,8M
2. Melewati proses survey yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat terdaftar.
3. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP
c.
1. Wajib memiliki NPWP
2. Menghitung
3. Membayar
4. Dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang
3. Tn. Sholeh tidak tamat SMA adalah pedagang kelontong dengan usaha skala kecil, datang kepada
anda dan bertanya “Apakah saya harus menjadi Wajib Pajak ? “ dan “Apakah saya harus
menyelenggarakan pembukuan?” jelaskan kepada Tn. Sholeh mengenai kewajiban sebagai Wajib
Pajak dan tentang pembukuan dan pencatatan?
Jawaban : Pembukuan dan pencatatan tergantung usaha yang dijalankan.
4.PT. Ikhlas memasukan SPT tahunan PPh badan penundaan (1771 Y) tahun pajak 2015 dengan
kondisi kurang bayar Rp. 100.000.000 pada tanggal 21 Maret 2016. dan telah dibayar lunas pada
tanggal 20 Maret 2016. Pada tanggal 30 Juni 2016, SPT 1771 di laporkan dan ternyata kurang bayar
menjadi Rp. 150.000.000. Atas kekurangan sebesar Rp50.000.000 telah dibayar lunas pada saat SPT
disampaikan.
Pertanyaan :
a. Hitung berapa sanksi yang dikenakan atas penundaan tersebut.
b. Pada tanggal 30 September 2016, PT Ikhlas dilakukan pemeriksaan pajak atas SPT
tahunan tersebut dan pada tanggal 21 Desember 2016 diterbitkan SKPKB yang
menyatakan kurang bayar sebesar Rp. 20.000.000 (pajak yang dibayar atas SPT terdahulu
sudah diperhitungkan). Berapa sanksi yang dikenakan terhadap SKPKB tersebut !
Jawaban : a. Sanksi 2% dihitung sejak jatuh tempo pembayaran
2% X Rp. 150.000.000 = Rp. 3.000.000
b.Juni – Des 7 x 22 x Rp. 20.000.000 = Rp 3.080.000.000

Judul: Jawaban Soal Kup

Oleh: Achmad Al'ash


Ikuti kami