Contoh Soal Twk

Oleh Theresia Hambuako

10 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Contoh Soal Twk

contoh soal TWK

Pancasila
1. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam... Pembukaan UUD 1945
2. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan pada...TAP MPR
No.I/MPR/1983
3. Pancasila sebagai Dasar Negara kita tedapat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada
tanggal...18 Agustus 1945
UUD 1945
1. UUD 45 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh bala tentara jepang pada tahun 1945
yaitu BPUPKI
2. kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,
hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak
langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta
perjuangan mengejar tujuan nasional, disebut dengan ketahanan nasional
3. tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 45
4. sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan
tanggung jawabnya ada pada Presiden
5. kekuasaan kehakiman menurut UUD 45 Amandemen tercantum pada Pasal 24
6. kekuasaan kehakiman menurut UUD 45 Amandemen adalah Mahkamah Agung
7. yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 45 adalah konvensi
8. UUD 45 telah di amandemen 4 kali
9. UUD 45 pasal 26 (1), warga negara adalah
o yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara
10. pasal yang tidak pernah diamandemen adalah pasal 35 mengenai bendera negara
11. Badan Pom dipimpin oleh kepala (sumber
12. DPD bersidang minimal berapa kali dalam setahun? sekali dalam setahun (pasal 22c ayat 3)
13. indonesia bergaul dengan bangsa-bangsa diseluruh dunia atas dasar persamaan martabat dan derajat
merupakan penerapan pancasila sila ke 2 (kemanusiaan yang adil dan beradab)
14. Bunyi Alinea Pertama UUD
o bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
1. kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom diatur dalam PP No.25
Tahun 2000
2. Menurut seorang ahli, James R. Anderson(1978) yang dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor
pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu
adalah kebijakan
3. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan
mengembangkan dan memanfaatkan teknologi hemat energi baik di sisi hulu meupun di sisi hilir
yaitu konversi
4. Siapa yang menyusun PROPENAS? Presiden dan DPR

5. Kebijakan Pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini apabila dikaji
secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah mewujudkan efisiensi birokrasi
6. Pergerakan Budi Utomo sebagai tonggak awal sejarah perjuangan nasional didirikan pada 20 mei
1908
7. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan memaksa adalah Perpu
8. Menurut UU nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan
adalah Pertahanan
9. jumlah anggota komisi yudisial adalah 7 orang
10. desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk
mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan apirasi dari rakyatnya dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. prinsip otonomi ?
1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
2. Bertanggungjawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar
pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan
maju.
12. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (pilihan
ganda yg lain -> lembaga negara, kedaulatan rakyat, MPR)
13. Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme, yang dimaksud
absolutisme adalah kekuasaan yang tidak terbatas
14. presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawahnya MPR
15. presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, sehingga menjalankan roda
pemerintahan dengan cara consentration of power and responsibility upon the president. apa yang
dimaksud istilah diatas dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung
jawab adalah di tangan presiden
16. meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab terhadap DPR, ia bukan diktator. artinya
kekuasaan tidak tak terbatas
17. presiden ialah kepala kekuasaan executif dalam negara. untuk itu presiden memiliki pouvoir
reglementair. apa maksudnya kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah
18. kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah
19. Prof L J Van Apeldoommenyatakan bahwa dalam istilah negara terkandung berbagai pengertian,
antara lain penguasa, yang menyatakan lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan
pemerintahan dalam arti luas
20. Bentuk Negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat berdarkan pikiran yang
dilontarkan John Locke
21. Rakyat sebgai salah satu unsur dari negara pada hakikatnya adalah sekumpulan orang yg menurut
hukum menjadi warga negara

Proklamasi 17 Agustus tahun 45 memiliki makna yang tentunya amat mendalam seluruh rakyat Indonesia.
Proklamasi bersejarah tersebut memiliki makna seperti berikut ini, kecuali.
A. Proklamasi merupakan puncak dari perjuangan republik Indonesia yang telah berlangsung selama
berabad-abad.
B. Proklamasi merupakan sebuah instrumen hukum Internasional untuk mengungkapkan kepada dunia
bahwa Indonesia telah sah menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, serta dapat disejajarkan derajatnya
dengan bangsa lainnya didunia.
C. Proklamasi merupakan momentum penjebolan tata hukum kolonial dan penyusunan tata hukum nasional,
yakni tata hukum Indonesia.
D. Proklamasi merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia bagi terbentuknya negara Republik Indonesia.

Jawaban:
A, B, dan C merupakan jawaban yang benar.
A. Benar, karena ini merupakan sebuah puncak dari perjuangan yang sudah berlangsung selama ini. Merebut
kemerdekaan menjadi sebuah momen yang teramat mendalam bagi seluruh republik Indonesia.
B. benar, karena proklamasi menjadi suatu alat/instrumen hukum Internasional untuk memberitahu kepada
dunia bahwa sesungguhnya Indonesia telah menjadi sebuah bangsa yang merdeka serta memiliki daulat, dan
pantas disejajarkan dengan bangsa-bangsa lainnya didunia.
C. benar karena proklamasi menjadi momentum penjebolan tata hukum kolonial serta penyusunan tata
hukum nasional, yaitu tata hukum Indonesia merupakan makna yang amat dalam bagi sejarah perjuangan
republik Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
D salah, mengapa demikian? Karena “Merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia bagi terbentuknya
negara Republik Indonesia” adalah bukan makna yang sangat mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa
Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Contoh Soal CPNS TWK serta Pembahasan
Yang merupakan bagian dari langkah pembinaan untuk persatuan republik Indonesia, adalah:
A. Wawasan Nusantara
B. Nasionalisme Indonesia
C. Sumpah Pemuda
D. Bhinneka Tunggal Ika
Jawaban: D.
A salah, karena wawasan nusantara adalah prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia, jadi bukan
merupakan tahap pembinaan bangsa Indonesia.
B salah, alasannya sama dengan yang A.
C benar, karena Sumpah Pemuda merupakan salah satu tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.
D salah, alasannya sama dengan A dan B.

Contoh Soal CPNS TWK serta Pembahasan
Peranan pemerintah menurut model pluralis adalah sebagai pihak yang:
A. Merumuskan dan mengawasi aturan permainan (rule of game) agar persaingan tidak merusak persatuan
masyarakat.
B. Mengesahkan hasil kompromi berbagai kelompok yang bersaing menjadi keputusan politik.
C. Memperjuangkan kepentingan para anggota kelompok kepentingan dan menjadi perantara antara
kelompok kepentingan dan pemerintah.
Jawaban: A dan B.
Peranan pemerintah menurut model pluralis adalah sebagai pihak yang merumuskan dan mengawasi aturan
permainan (rule of game) agar persaingan tidak merusak persatuan masyarakat, serta mengesahkan hasil
kompromi berbagai kelompok yang bersaing menjadi keputusan politik. Sedangkan pemerintah tidak
berperan dalam memperjuangkan kepentingan para anggota kelompok kepentingan dan menjadi perantara
antara kelompok kepentingan dan pemerintah.

Judul: Contoh Soal Twk

Oleh: Theresia Hambuako


Ikuti kami