Soal Hk. Ketenagakerjaan

Oleh Pani Nurahmawati

11 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soal Hk. Ketenagakerjaan

1.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan:
a.

Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. (Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
b.

Angkatan kerja

Angkatan kerja atau labour force adalah jumlah penduduk dengan usia produktif,
yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari kerja.
c.

Pekerja

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam Pasal 1 angka 8
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
d.

Buruh

Buruh adalah mereka yang bekerjapada suatu usaha perorangan, yang imbalannya
diberikan secara harian ataupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah
pihak, baik lisan maupun tertulis yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan
secara harian.
e.

Karyawan

Karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran
maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi
yang besarannya telah ditentukan terlebih dahulu.
f.

PNS

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Aparatur Sipil
Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lihat Pasal 1 angka 2 dan angka 3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2.

Bagaimana sifat hukum tenaga kerja, jelaskan apa yang dimaksud dengan
memaksa dan mengatur!

Hukum tenaga kerja/ketenagakerjaan bersifat:
a.

Mengatur, artinya hukum ketenagakerjaan ditandai dengan adanya aturan
yang tidak sepenuhnya memaksa dengan kata lain boleh dilakukan
penyimpangan atas ketentuan tersebut. Contoh: perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, dan perjanjian kerja bersama.
Contoh: Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, mengenai pembuatan perjanjian kerja bisa tertulis dan tidak
tertulis. Dikategorikan sebagai Pasal yang sifatnya mengatur oleh karena tidak
harus/wajib perjanjian kerja itu dalam bentuk lisan atau tulisan. Bentuk perjanjian
kerja tergantung dari pihak yang membuatnya karena sifatnya bukan imperatf.
Dengan

sifatnya

yang

mengatur,

maka

dapat

dikatan

Hukum

Ketenagakerjaan merupakan hukum privat, karena adanya hubungan kerja yang
dibuat antara pekerja dan pemberi kerja melalui perjanjian kerja.
b.

Memaksa. Dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah-masalah
tertentu diperlukan campur tangan pemerintah, yang menyebabkan hukum
ketenagakerjaan menjadi hukum publik. Sifat publik hukum ketenagakerjaan
inilah yand ditandai dengan adanya ketentuan memaksa, yang jika tidak
dipenuhi, maka negara atau pemerintah dapat memberikan sanksi.

3.

Apa yang saudara ketahui tentang sejarah hukum ketenagakerjaan sebelum
kemerdekaan Indonesia?

Sejarah hukum Ketengakerjaan di Indonesia sebelum kemerdekaan pertama adanya
perbudakan, Di Indonesia pada tahun 1811-1816 masa pendudukan Inggris dengan
tokohnya Thomas Stanford Raffless dikenal sebagai anti perbudakan, dan di tahun
1816 mendirikan The Java Benevolent Institution, semacam lembaga dengan tujuan
penghapusan perbudakan. Kemudian ada perhambaan, yang selanjutnya dilarang oleh
Regelingreglement 1818 dan Stb. 1822 No. 10. Lalu ada kerja rodi. Kemudian ada
Poenale Sanctie. Salah satunya yaitu dengan adanya Agrarische Wet (UndangUndang Agraria tahun 1870) yang mendorong timbulnya perusahaan perkebunan
swasta besar, permasalahan perburuhan menjadi sangat penting. pada Poenale Sanctie
ini ada suatu aturan yang dinamakan Koeli Ordonatie tahun 1880 (Stb. Tahun 1880
No. 133) yang pada intinya mengatur perjanjian kerja harus dilaukan secara tertulis

untuk jangka waktu 3 tahun, harus terdaftar pada daerah setempat dan memperhatikan
nasib buruh sebaik mungkin. Pada saat penjajahan Jepang, satu-satunya sejarah kelam
dalam perburuhan yaitu kerja romusha yang dilakukan diluar batas kemanusiaan.
4.

Sebutkan sumber-sumber hukum ketenagakerjaan secara formil dan materiil!

 Sumber Hukum Ketenagakerjaan secara materiil (tempat dari mana materi hukum
itu diambil):
Adalah Pancasila sebagai sumber hukum ketenagakerjaan materiil. Pancasila adalah
sumber dari segala sumber hukum dimana setiap pembentukan peraturan perundangundangan bidang ketenagakerjaan harus merupakan pengejewantahan nilai-nilai
Pancasila.
 Sumber Hukum Ketenagakerjaan secara formil (tempat atau sumber darimana
suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum):
a.

Peraturan Perundang-Undangan:

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan Perundang-Undangan
terdiri dari:
1) UUD 1945
2) TAP MPR
3) UU/PERPU
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5.

b.

Kebiasaan

c.

Yurisprudensi

d.

Perjanjian

Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hubungan Industrial Pancasila!

Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para perlaku dalam proses
produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) didasarkan atas nilai
yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tumbuh dan berkembang
diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Landasaan Idiil
hubungan Industrial Pancasila adalah Pancasila, dan landasan konstitusionalnya
adalah UUD 1945, juga berlandaskan kepada kebijaksanaan-kebijaksaan pemerintah
untuk menciptakan keamanan nasional dan stabilitas nasional. Keseluruhan sila-sila

dari Pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Kemudian pengusaha dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, keyakinan,
politik, paham, aliran, agama, suku, maupun jenis kelamin. Kemudian perbedaan dan
mengembangkan persamaan serta perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui
musyawarah untuk mufakat.
6.

Sebutkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia yang ada
ketahui!
a.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh.

c.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

d.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.

e.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan
Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit.

g.

Peraturan Menteri Ketengakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

h.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

7.

Kapan timbulnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja?

Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha/pemberi kerja dengan
pekerja/buruh/karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan
kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu
yang konkrit. Maka dengan adanya perjanjian kerja inilah timbul perikatan yang lahir
dari perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja. Menurut UU
Ketenagakerjaan Hubungan Kerja terdiri dari 3 unsur, yaitu adanya pekerjaan, adanya
perintah, dan adanya upah (Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan). Sementara
Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pada pihak.
8.

Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Bersama? Apa bedanya dengan

peraturan perusahaan?
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan
antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa
pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak. Artinya PKB berisi aturan atau syarat-syarat kerja bagi
pekerja. PKB juga mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dan menjadi
pedoman dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Satu
perusahaan hanya dapat membuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja di
perusahaan tersebut. Sedangkan Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat
secara tertulis oleh pengusaha. Peraturan perusahaan disusun oleh pengusaha dan
menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang berangkutan. Penyusunan peraturan
perusahaan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Peraturan perusahaan sekurangkurangnya harus memuat: hak dan kewajiban pengusaha; hak dan kewajiban
pekerja/buruh; syarat kerja; tata tertib perusahaan; dan jangka waktu berlakunya
peraturan perusahaan.
Perbedaan PKB dan peraturan perusahaan:
 Pihak yang terlibat:
Peraturan perusahaan merupakan produk satu pihak dalam hal ini perusahaan, dan
harus dipatuhi oleh pekerjanya. PKB dibuat oleh dua pihak, yaitu pekerja yang
diwakili oleh serikat pekerjanya dan perusahaan.
 Kompleksitas:
Peraturan Perusahaan biasanya memiliki imbalan yang standar yang diatur oleh UU
Ketenagakerjaan. Sedangkan PKB tingkatnya lebih komplek dan bervariasi mengenai
imbalan kerjanya.
 Kedetailan:
Peraturan Perusahaan biasanya dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan
mengenai ketenagakerjaan yang berlaku. Sementara PKB lebih detail misalnya seperti
mengatut hak-hak pekerja.

Judul: Soal Hk. Ketenagakerjaan

Oleh: Pani Nurahmawati


Ikuti kami