Makalah Akuntansi Perpajakan

Oleh Deo Sandria

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Akuntansi Perpajakan

MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN
Aspek Fiscal dari Asset Lancar Berupa Beban Dibayar Dimuka

Dosen pengampu :
Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si
Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc, AK, BKP.CA
Disusun oleh :
DEO SANDRIA
C0C018045

PERPAJAKAN D3
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI TAHUN AJARAN 2020

Kata Pengantar
Puji syukur

kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul
Aspek Fiscal dari Asset Lancar Berupa Beban Dibayar Dimuka ini tepat waktu.
Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas
dari bapak pada mata kuliah Akuntansi Pajak. Selain itu, makalah ini juga bertujuan
untuk menambah wawasan tentang akuntansi pajak bagi para pembaca dan juga
penulis.
Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si
dan Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc, AK, BKP.CA selaku Dosen mata
kuliah Akuntansi Pajak yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah
pengetahuan dan wawasan sesuai dengan mata kuliah yang saya tekuni.

Jambi, Oktober 15 2020

Deo Sandria

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.....................................................................................i
DAFTAR ISI..................................................................................................ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang........................................................................................iii
1.2 Rumusan Masalah..................................................................................iv
1.3 Tujuan Pembahasan...............................................................................iv
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep Pencatatan Akuntansi Biaya Dibayar Dimuka............................1
2.2 Pajak PPh Pasal 4 (2) Dari Penyewaan Tanah dan Bangunan..............4
2.3 Pajak PPh Pasal 23 Dari Penyewaan Kendaraan Bermotor dan Asset
Tetap Lainnya................................................................................................6
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan.............................................................................................11
3.2 Kritik dan Saran......................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa
atau barang yang kita akan gunakan. Kita dikenakan biaya ini ketika kita membayar
sesuatu yang akan kita terima dalam waktu dekat. Setiap kali kita membayar
sesuatu sebelum menggunakannya, kita harus mencatatnya melalui entri biaya
dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka (Prepaid Expenses) adalah Biaya-biaya yang
belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang
bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah
yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang
bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka
dan termasuk dalam Aktiva Lancar (Current Assets). Prepaid expense tidak segera
memberikan nilai. Sebaliknya, mereka memberikan nilai dari waktu ke waktu —
umumnya selama beberapa periode akuntansi. Karena pengeluaran berakhir saat
kita menggunakannya, kita tidak dapat langsung menghabiskan seluruh nilai item.
kita hanya dapat menghabiskan bagian dari pengeluaran yang telah kita gunakan.
PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh
final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak
pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan
pajaknya bersifat final.
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan
pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan,
selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat
adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi
jasa) dan pemberi penghasilan.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian diatas maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai
beberapa hal antara lain :
1. Bagaimana konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar dimuka?
2. Bagaimana pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan?
3. Bagaimana pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan asset
tetap lainnya?

1.3 Tujuan
1. Mengetahui konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar dimuka
2. Mengetahui pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan
3. Serta mengetahui pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan
asset tetap lainnya.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1.

Konsep Pencatatan Akuntansi Biaya Dibayar Dimuka

2.1.1. Pengertian biaya dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka (Prepaid Expenses) adalah Biaya-biaya yang belum
merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang
bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah
yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang
bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka
dan termasuk dalam Aktiva Lancar (Current Assets). Pengertian lain mengatakan
bahwa biaya dibayar di muka adalah biaya yang dapat habis terpakai seiring
berjalannya waktu (contohnya biaya sewa dan asuransi) atau melalui pemakaian
(contohnya perlengkapan/supplies), yang memiliki masa manfaat lebih dari satu
periode akuntansi, dan dicatat sebagai aktiva. Pembebanan biaya melalui alokasi
berdasarkan waktu atau jumlah terpakai yang sebenarnya. Biaya dibayar dimuka
adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang kita akan
gunakan. Kita dikenakan biaya ini ketika kita membayar sesuatu yang akan kita
terima dalam waktu dekat. Setiap kali kita membayar sesuatu sebelum
menggunakannya, kita harus mencatatnya melalui entri biaya dibayar dimuka.
Prepaid expense tidak segera memberikan nilai. Sebaliknya, mereka
memberikan nilai dari waktu ke waktu — umumnya selama beberapa periode
akuntansi. Karena pengeluaran berakhir saat kita menggunakannya, kita tidak dapat
langsung menghabiskan seluruh nilai item. kita hanya dapat menghabiskan bagian
dari pengeluaran yang telah kita gunakan. Catatlah prepaid expense dalam catatan
keuangan bisnis kita dan sesuaikan entri saat kita menggunakan item tersebut.
Proses pencatatan prepaid expense hanya terjadi dalam akuntansi akrual. Jika kita
menggunakan akuntansi berbasis kas, kita hanya mencatat transaksi ketika uang
secara fisik berpindah tangan.

Hal yang Dianggap Sebagai Biaya Dibayar Dimuka yaitu :
Individu dan bisnis sama-sama pernah melakukan pembayaran dimuka.
Dalam bisnis kecil, ada sejumlah pembelian yang dapat Anda lakukan yang
dianggap sebagai biaya dibayar dimuka.
Daftar berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar dimuka secara
umum:


Sewa (membayar ruang komersial sebelum menggunakannya)



Polis asuransi bisnis kecil



Peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan



Gaji (kecuali jika Anda menunggak gaji)



Taksiran pajak



Beberapa tagihan utilitas



Beban bunga

2.1.2. Jenis-jenis biaya dibayar dimuka
Biaya dibayar di muka belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang
bersangkutan. Dengan kata lain, pengeluaran tersebut belum merupakan biaya
dalam tahun buku berjalan. Karena itu, jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan
uang muka dan termasuk dalam Aktiva Lancar (current assets).
Jenis-jenis biaya dibayar di muka antara lain:


Biaya sewa dibayar di muka (prepaid rent), yang meliputi biaya sewa gedung
kantor dibayar di muka dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka.



Biaya asuransi dibayar di muka (prepaid insurance).



Biaya gaji dibayar di muka (prepaid salaries).



Biaya bunga dibayar di muka (prepaid interest).



Pajak Penghasilan (PPh) dibayar di muka, meliputi PPh Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.



Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibayar di muka.

2.1.3. Pencatatan biaya dibayar dimuka

Dalam ilmu akuntansi, pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan
dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca (pendekatan harta) dan
pendekatan laba-rugi (pendekatan beban). Jika suatu perusahaan sejak awal
melakukan pencatatan biaya dibayar di muka dengan pendekatan laba-rugi, maka
seterusnya harus konsisten, begitu juga sebaliknya.
Contoh Biaya Dibayar di Muka
Misalnya, jika Salon Sayang pada bulan Juni 2018 membayar premi asuransi
dengan tunai untuk 12 bulan senilai Rp12.000.000, maka jurnal umum yang harus
dibuat berdasarkan pendekatan neraca adalah:



(Db) Asuransi dibayar di muka sebesar Rp12.000.000
(Kr) Kas sebesar Rp12.000.000

Sementara, pencatatan jurnal umum dengan pendekatan neraca laba-rugi
adalah:



(Db) Beban asuransi sebesar Rp12.000.000
(Kr) Kas sebesar Rp12.000.000

Setelah membuat jurnal umum, maka disusunlah jurnal penyesuaian pada bulan
Desember 2018 dengan pendekatan neraca.

-

Pendekatan Neraca

Tanggal

Nama Akun dan
Keterangan

31/12/2018 Beban asuransi
Asuransi dibayar di
muka

Ref

Debit

Kredit

Rp7.000.000

Rp7.000.000

Asuransi dibayar di muka Salon Sayang dari bulan Juni hingga Desember
2018 telah berkurang Rp7.000.000 karena jasa asuransi telah dinikmati selama tujuh
bulan. Perhitungannya adalah 7/12 x Rp12.000.000 = Rp7.000.000.

Sementara penyusunan jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka dengan
pendekatan laba-rugi adalah sebagai berikut.

-

Pendekatan Laba-Rugi

Tanggal

Nama Akun dan
Keterangan

31/12/2018 Asuransi dibayar di muka

Ref

Debit

Kredit

Rp5.000.000

Beban Asuransi

Rp5.000.000

Beban asuransi Salon Sayang dari bulan Juni hingga Desember 2018 yang
diakui sebesar Rp7.000.000. Sementara, dalam jurnal umum telah tercatat
Rp12.000.000, sehingga agar penyusunan laporan laba-rugi dapat melaporkan
bahwa beban asuransi Rp7.000.000, maka harus dilakukan penyesuaian
dengan cara kredit beban asuransi sebesar Rp5.000.000.
Dengan melakukan penyesuaian untuk biaya dibayar di muka, akan
memudahkan perusahaan dalam melakukan pengendalian secara internal yang
cukup terhadap biaya atau akun tersebut. Selain itu, bisa juga digunakan untuk
memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah
dicatat sebagai biaya dibayar di muka.
2.2.

Pajak PPh Pasal 4 (2) Dari Penyewaan Tanah dan Bangunan
PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh

final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak
pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan
pajaknya bersifat final.
2.2.1. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2/PPh final
PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis
penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan
dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan

pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan,
kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan
lainnya.
2.2.2. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)
Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada
jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:


Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar
dalam 1 tahun masa pajak;



Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi
negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota masing-masing;



Hadiah berupa lotere/undian;



Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan
di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra
perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;



Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau
bangunan; dan



Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan
Peraturan Pemerintah.

Ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan
seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan
tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja. Sedangkan dalam
kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus
mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.
2.2.3. Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2
Pembayaran Pajak Penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau
mekanisme, yaitu :
1. Mekanisme Pemotongan
Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus
memotong Pajak Penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang

dibayarkannya.Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang
disebut sebagai pemotong pajak yaitu : badan pemerintah, subjek pajak badan
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi,
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Mekanisme Pembayaran Sendiri
Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final
sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah/bangunan.
Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas,
maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak
finalnya.
2.3.

Pajak PPh Pasla 23 Dari Penyewaan Kendaraan Bermotor dan Asset
Tetap Lainnya.
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan

pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan,
selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat
adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi
jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima
jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.
Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis
jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.
2.3.1. Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong PPh Pasal 23
Prosedur pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 diatur secara khusus
dalam peraturan perundang undangan perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan
lengkapnya:
-

Pembayaran PPh psal 23
Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya
melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di OnlinePajak,
dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

-

Bukti potong PPh pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus
memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak
yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat
melakukan e-Filing pajak PPh 23 di OnlinePajak.
-

Pelaporan PPh pasal 23
Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa
PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau eFiling gratis di OnlinePajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan
setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Jika sebelumnya perhitungan,
pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini
ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi OnlinePajak yang
terintegrasi, mudah, otomatis dan lebih cepat.

2.3.2. Tarif PPh 23 dan objeknya
Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah
bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu
15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar
tarif dan objek PPh Pasal 23 :
1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :


Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final,
bunga dan royalti;



Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan
penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam
Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada
tanggal 24 Agustus 2015.

5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif
PPh Pasal 23.
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan
untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,
subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau
bentuk usaha tetap, tidak termasuk:


Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak
penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan,
berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;



Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan
dengan faktur pembelian);



Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya
dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak
ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);



Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian
pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak
kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti
pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:


Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;



Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan
pajak yang bersifat final;



Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang
merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia
tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja
dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau
honorarium;



Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang
atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur
pembelian atas pengadaan barang atau material;



Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus
dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian
tertulis;



Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian
atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh
penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur
tagihan dan bukti pembayaran.

2.3.3. Pihak pemotong PPh pasal 23 dan pihak yang dikenakan PPh pasal 23
Tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23.
Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:
1. Pihak pemotong PPh Pasal 23:


Badan pemerintah;



Subjek pajak badan dalam negeri;



Penyelenggara kegiatan;



Bentuk Usaha Tetap (BUT);



Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;



Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur
Jenderal Pajak.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:


Wajib pajak dalam negeri;



Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.3.4. Pengecualian PPh 23
Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas:
1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha
dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat:



Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;



Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
modal yang disetor;



Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,
firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif.



SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;



Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa
keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Biaya dibayar dimuka (Prepaid Expenses) adalah Biaya-biaya yang belum
merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang
bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah
yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang
bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka
dan termasuk dalam Aktiva Lancar (Current Assets).
PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis
penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan
dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan
pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan,
kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan
lainnya.
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan
pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan,
selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
3.2 Kritik dan Saran
Penulis tentunya masih menyadari jika makalah diatas masih terdapat banyak
kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki makalah
tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun
dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA
1. https://www.google.com/search?
q=konsep+pencatatan+akuntansi+biaya+dibayar+dimuka&oq=konsep+pencatata
n+akuntansi+biaya+dibayar+&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30.21599j0j15&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8#
2. https://www.google.com/search?
q=konsep+pencatatan+akuntansi+biaya+dibayar+dimuka&oq=konsep+pencatata
n+akuntansi+biaya+dibayar+&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30.21599j0j15&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8#
3. https://accurate.id/akuntansi/jurnal-biaya-dibayar-dimuka/
4. https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak-penghasilan-pph-pasal-4ayat-2-a
5. https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal23#:~:text=Pajak%20Penghasilan%20Pasal

Judul: Makalah Akuntansi Perpajakan

Oleh: Deo Sandria


Ikuti kami