Akuntansi Sosial. Klpk

Oleh Tino Sianturi

21 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Sosial. Klpk

MAKALAH
AKUNTANSI SOSIAL

DI SUSUN OLEH :
KELOMPOK 12

JENTRIO RUUNG (17304162)
LOVELY J. PULUKADANG (17304153)
MARONETINO SIANTURI (17304099)

AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
2020

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini berjudul “AKUNTANSI SOSIAL” yang diajukan
guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Keperilakuan.
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan makalah ini
sehingga dapat terselesaikan tepat waktu dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih
kepada Dosen Pengampu mata kuliah Akuntansi Keperilakuan.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah, sehingga kritik
dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan makalah ini.
Semoga makalah ini dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi semula pihak.

Tondano, 19 April 2020
Penulis

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………..
1.1. Latar Belakang……………………………………………………………………………………
1.2. Rumusan Masalah………………………………………………………………………………...
1.3. Tujuan……………………………………………………………………………………………,
BAB II PEMBAHASAN………………………………………………………………………………
2.1. Pengertian Akuntansi Sosial………………………………………………………………………
2.2. Latar Belakang Sejarah……………………………………………………………………………
2.3. Permasalahan Sosial Indonesia……………………………………………………………………
2.4. Tanggapan Perusahaan……………………………………………………………………………
2.5. Akuntansi untuk Manfaat dan Biaya Sosial………………………………………………………
2.6. Pelaporan Kinerja Sosial………………………………………………………………………….
2.7. Arah Riset………………………………………………………………………………………...
BAB III PENUTUP…………………………………………………………………………………...
3.1. Kesimpulan……………………………………………………………………………………….
3.2. Saran……………………………………………………………………………………………...
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………………

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pergeseran filosofis pengelolaan organisasi entitas bisnis yang mengalami perubahan dari
pandangan manajemen klasik ke manajemen modern khususnya di beberapa negara industri seperti
Amerika dan Eropa telah melahirkan sebuah orientasi baru tentang tanggung jawab perusahaan.
Pandangan Manajemen klasik tentang tanggung jawab perusahaan yang hanya beorientasi kepada pemilik
modal dan kreditur dengan mencapai tingkat laba maksimum telah bergeser dengan adanya konsep
Manajemen modern, dimana orientasi perusahaan dalam mencapai laba maksimum perlu dihubungkan
dengan tanggung jawab sosial perusahaan kearah keseimbangan antara tuntutan para pemilik perusahaan,
kebutuhan para pegawai, pelanggan, pemasok, lingkungan dan juga masyarakat umum, karena menurut
pandangan Manajemen modern perusahaan dalam menjalankan operasionalnya harus berinteraksi dengan
lingkungan sosialnya dan sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal
dari lingkungan sosial dimana perusahaan itu berada. Oleh karena itu perusahaan sebagai organisasi
bisnis harus mampu merespon apa yang dituntut oleh lingkungan sosialnya, sehingga entitas bisnis dan
entitas sosial dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk kepentingan bersama.
Seiring dengan perkembangan konsep manajemen tersebut, para akuntan juga membicarakan
bagaimana permasalahan tanggung jawab sosial ini dapat diadaptasikan dalam ruang lingkup
akuntansi, sehingga tujuan utama pelaporan keuangan guna memberikan infromasi kepada para
pemegang saham dan kreditur menjadi ikut bergeser pula kearah kecenderungan bahwa perlunya
pelaporan yang bersifat dari luar organisasi perusahaan (externality) dalam rangka memberikan informasi
kepada beberapa kelompok orang luar yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berdasarkan uraian
diatas dapat dipahami bahwa ide dasar yang melandasi perlunya dikembangkan akuntansi sosial
(Social Accounting), secara umum sebenarnya adalah tuntutan terhadap perluasan tanggung jawab
perusahaan.
Beberapa contoh konkrit yang dapat dianggap sebagai externality, antara lain seperti melaporkan
jumlah karyawan, jaminan kesehatan, informasi tentang upaya pencegahan pencemaran lingkungan,
standar kualitas, pengepakan produk ramah lingkungan, penyaluran beasiswa pendidikan, kesempatan
magang, pelatihan kerja bagi mahasiswa, dan kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar industri.
Permasalahan penting lainnya yang menjadi isu dikalangan para akuntan sehubungan externalily adalah
mengenai seberapa jauh perusahaan harus bertanggung jawab terhadap sosial ekonomi seluruhnya, dan
bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk menggambarkan transaksi yang terjadi antara
perusahaan dengan lingkungan sosialnya tersebut.
Berangkat dari berkembangnya tuntutan dan kesadaran tanggungjawab sosial perusahaan, pro dan kontra
terhadap konsep akuntansi sosial, dan pengembangan akuntansi sosial di Indonesia, makalah ini akan
membahas mengenai perlunya memahami aspek perilaku dalam akuntansi sosial dan hal-hal lain yang
berkaitan seperti laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, bentuk laporan pertanggungjawaban
sosial dan lingkungan, dan penerapannya di Indonesia. Aspek prilaku dalam akuntansi sosial dan hal-hal
yang berkaitan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi stakeholders, tetapi juga bagi perusahaan. Karena
semakin pentingnya laporan ini maka selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selama ini
belum banyak pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengaturan yang dilakukan hanya
bersifat persuasif. Oleh karena itu, pada makalah ini akan membahas tentang “Akuntansi Sosial”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Bagaimana aspek perilaku pada akuntansi sosial?
1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini
adalah “mengetahui aspek perilaku pada akuntansi social

.
BAB II
PEMBAHASAN
Akuntansi sosial didefinisikan sebagai “penyusunan, pengukuran, dan analisis terhadap
konsekuensi – konsekuensi sosial dan ekonomi dari perilaku yang berkaitan dengan pemerintah dan
wirausahawan”. Dalam hal ini, akuntansi sosial berarti identifikasi, mengukur dan melaoprkan hubungan
antara bisnis dan lingkungannya. Lingkungan bisnis meliputi sumber daya alam, komunitas dimana bisnis
tersebut beroperasi, orang – orang yang dipekerjakan, pelanggan, pesaing, dan perusahaan serta kelompok
lain yang berurusan dengan bisnis tersebut. Proses pelaporan dapat bersifat baik internal maupun
eksternal. Model – model akuntansi dan ekonomi tradisional berfokus pada produksi dan distribusi barang
dan jasa kepada masyarakat. Akuntansi sosial memperluas model ini dengan memasukkan dampak –
dampak dari aktivitas perusahaan terhadap masyarakat. Akuntansi sosial berkepentingan dengan
identifikasi dan pengukuran manfaat sosial dan biaya sosial “konsep yang biasanya diabaikan oleh para
akuntan tradisional”.
Untuk memahami perkembangan akuntansi sosial, seseorang harus mengetahui bagaimana manfaat
dan biaya sosial telah diperlakukan dimasa lalu. Model akuntansi dasar baik untuk tujuan keuangan dan
manajerial, menggunakan teori ekonomi mikro untuk menentukan apa yang harus dimasukkanatau
dikeluarkan dari perhitungan akuntansi. Dengan menetapkan undang-undang dibidang ini, pemerintah
memaksa individu dan para pelaku bisnis untuk menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.
Walaupun pelaksanaan undang-undang ini cenderung lemah, fakta bahwa undang-undang tersebut ada
dan mengenakan sanksi mendorong kepatuhan. Secara bertahap, undang-undang tersebut telah membawa
dampak positif, terdapat banyak perusahaan yang peka akan lingkungan. Hal ini tampak dari munculnya
akun-akun yang terkait dengan kegiatan sosial pada laporan-laporan keuangannya.
2.1 Pengertian Akuntansi Sosial
Akuntansi Sosial sering juga disebut Akuntansi Lingkungan ataupun Akuntansi Sosial Ekonomi,
oleh Belkoui (2000), yang diterjemahkan Ramanathan, didefinisikan sebagai proses seleksi variabelvariabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran; yang secara sistematis
mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan
mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di
luar perusahaan.
Sedangkan menurut Haniffa (2002), Akuntansi sosial mengidentifikasi, menilai dan mengukur
aspek penting dari kegiatan sosial ekonomi perusahaan dan negara dalam memelihara kualitas hidup
masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkannya.
Menurut Sahid (2002), ada beberapa pengertian akuntansi lingkungan atau akuntansi sosial, ada
pengertian yang luas dan ada pula pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang luas dalam himpunan
istilah lingkungan untuk manajemen (Handry Satriago), akuntansi lingkungan merupakan proses akunting
yang:
Mengenali, mencari, dan kemudian mengurangi efek-efek lingkungan negatif dari pelaksanaan praktik
laporan yang konvensional;
Mengenali secara terpisah biaya-biaya dan penghasilan yang berhubungan dengan lingkungan dalam
sistem laporan yang konvensional;
Mengambil langkah-langkah aktif untuk menyusun inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki efek-efek
lingkungan yang timbul dari praktik-praktik pelaporan konvensional;

Merencanakan bentuk-bentuk baru sistem laporan finansial dan non finansial, sistem informasi dan sistem
pengawasan untuk lebih mendukung keputusan manajemen yang secara lingkungan tidak berbahaya;
Mengembangkan bentuk-bentuk baru dalam pengukuran kinerja, pelaporan, dan penilaian untuk tujuan
internal dan eksternal;
Mengenali, menguji, mencari dan memperbaiki area-area dimana kriteria finansial konvensional dan
kriteria lingkungan bertentangan;
Mencoba cara-cara dimana sistem berkelanjutan dapat dinilai dan digabungkan menjadi kebiasaan yang
berhubungan dengan organisasi.
Dalam pengertian sempit, sebagaimana dikemukakan dalam Natural Resource Accounting, salah
satu dokumen INTOSAI Working Group on Environtmental Auditing menyatakan bahwa “akuntansi
lingkungan sebagai kompilasi data lingkungan dalam kerangka kerja akuntansi” (Sahid, 2002).
Jadi secara umum akuntansi sosial didefinisikan sebagai penyusunan, pengukuran, dan analisis
terhadap konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekonomi dari perilaku yang berkaitan dengan pemerintah
dan wirausahawan.
Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat bahwa akuntansi sosial memberikan gambaran
mengenai interaksi dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Akuntansi sosial juga
memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja sosial dari
perusahaan.
2.2 Latar Belakang Sejarah
Akuntansi sosial berkepentingan dengan identifikasi dan pengukuran manfaat sosial dan biaya
sosial konsep yang biasanya diabaikan oleh para akuntan tradisional. Untuk memahami perkembangan
akuntansi sosial, seseorang harus mengetahui bagaimana manfaat dan biaya sosial telah diperlakukan
dimasa lalu.
Model akuntansi dasar (baik untuk tujuan keuangan dan manajerial) menggunakan teori ekonomi
mikro untuk menentukan apa yang harus dimasukkan atau dikeluarkan dari perhitungan akuntansi.
Dengan menetapkan undang-undang dibidang ini, pemerintah memaksa individu dan para pelaku
bisnis untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Walaupun pelaksanaan undang-undang
ini cenderung lemah, fakta bahwa undang-undang tersebut ada dan mengenakan sanksi mendorong
kepatuhan. Secara bertahap, undang-undang tersebut telah membawa dampak positif. Terdapat banyak
perusahaan yang peka akan lingkungan. Hal ini tampak dari munculnya akun-akun yang terkait dengan
kegiatan sosial pada laporan-laporan keuangannya.
2.3 Permasalahan Sosial Indonesia
Jika dilihat dari kondisi Indonesia pada saat ini, krisis yang berkepanjangan telah menempatkan
bangsa ini pada krisis multi dimensi yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Jika dilihat secara
lebih seksama dari sudut pandang aspek ekonomi, sendi-sendi perekonomian (investasi, produksi, dan
distribusi) lumpuh sehingga menimbulkan kebangkrutan dunia usaha, meningkatnya jumlah
pengangguran, menurunnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya bermuara
pada meningkatnya angka jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Dengan tingginya
suku bunga yang mencapai 60 persen pada puncak krisis saat itu, sangat sulit bagi sektor perbankan
untuk menyalurkan kredit. Hal ini semakin dipersulit dengan ketaknya aturan likuiditas di sektor
perbankan sebagai akibat dari akumulasi kredit macetbank-bank bermasalah, yang mendorong pemerintah
melakukan likuiditas, restrukturisasi, dan rekapitalisasi perbankan.

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai hal yang tidak
pasti, sehingga indikator-indikator ekonomi seperti tingkat suku bunga, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar
rupiah, indeks harga saham gabungan, dan sebagainya sangat rentan terhadap masalah-masalah sosial.
Hal ini membuktikan bahwa aspek sosial dan aspek politik dapat mengundang dua sentimen pasar yang
bermuara pada instabilitas ekonomi. Kondisi seperti ini tentunya berdampak sangat buruk bagi peta
bisnis dan iklim investasi di Indonesia, terutama untuk mendapatkan kepercayaan investor asing untuk
menanamkan modalnya di indonesia. Upaya – upaya pemerintah untuk meyakinkan dunia internasional
dan stablitas sosial, politik, dan keamanan belum menunjukkan tanda-tanda yang berarti karena tidak di
dukung oleh data dan fakta yang sebenarnya. Bahkan, para investor asing berencana untuk melakukan
realokasi bisnis dan investasinya ke negara-negara Asia tenggara lainnya seperti Vietnam, thailand, dan
kamboja yang di anggap lebih kondusi untuk investasi.
Terdapat dua hal yang menjadi kendala sulitnya penerapan akuntansi sosial di Indonesia, yaitu (1)
lemahnya tekanan sosial yang menghendaki pertanggungjawaban sosial perusahaan, dan (2) rendahnya
kesadaran perusahaan di Indonesia tentang pentingnya pertanggung jawaban sosial. Perkembangan
lingkungan bisnis yang demikian pesat saat ini telah mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia
menuju kearah kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban sosial, sehingga perlu dianalisis kembali
penerapan akuntansi sosial dalam situasi dan kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini.
Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi
untuk pengambilan keputusan dan pertangungjawaban. Selama ini, laporan keuangan hanya difokuskan
kepada kepentingan investor dan kreditor sebagai pemakai utama laporan keuangan. Selama
ini perusahaan hanya menyampaikan informasi mengenai hasil operasi keuangan perusahaan kepada
pemakai, tetapi mengabaikan eksternalitas dari operasi yang dilakukannya, misalnya polusi udara,
pencemaran air, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan berita
di surat kabar, televisi mengenai dampak operasi perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan di
mana mereka beroperasi.
Contoh-contoh Permasalahan Sosial pada Dunia Bisnis di Indonesia
No.

Contoh Kasus

1.

PT.
Inti Indorayon
Utama

2.

PT. Exxon Mobil

3.

PT. Ajinamoto
Indonesia

4.

Beberapa
perusahaan
kertas di Riau.

Lokasi

Permasalahan Sosial

Dihentikan
operasinya
Porsea, Prov. Sumatera karena masalah
lingkungan
Utara
dan masalah kemasyaratan di
sekitar industri tersebut.
Lhokseumawe,
Aceh Menghentikan kegiatan produksi
Utara, Prov. DI Aceh.
karena faktor stabilitas ekonomi.
Penarikan
distribusi
dan
penghentian aktivitas produksi
Prov. DKI Jakarta
karena masalah sertifikasi halal
oleh MUI.
Mendapatkan
protes
dari
masyarakat setempat sehubungan
Prov. Riau
dengan masalah limbah industri
dan pencemaran lingkungan.

Permasalahan demonstrasi buruh
Sidoarjo,
Surabaya,
5.
dan
masalah
kesejahteraan
Prov. Jawa Timur
karyawan.
Serikat karyawan PT. Telkom
PT. Telkom
Divre IV, Prov. Jawa
6.
menolak penjualan Divre IV
Indonesia
Tengah dan DIY
kepada PT. Indosat.
Serikat pekerja menolak divestasi
7. PT. BCA
Prov. DKI Jakarta
saham BCA.
Serikat
pekerja
menolak
kembalinya dewan direksi lama
PT. Kereta Api
karena dianggap bertanggung
8.
Prov. DKI Jakarta
Indonesia
jawab atas beberapa kasus
kecelakaan kereta api yang terjadi
di Indonesia.
Bank
Tuntunan
karyawan
atas
9. Internasional
Prov. DKI Jakarta
peningkatan gaji, upah, dan
Indonesia.
kesejahteraan pekerja.
Mogok kerja massal karena
PT.
Gudang Kediri,
Prov.
Jawa
10.
karyawan menuntut perbaikan
Garam
Timur
gaji dan kesejahteraan pekerja.
Sumber : Lubis I.A, 2010 Dalam Kholis, 2002, “Masalah Sosial dalam Akuntansi Bisnis di
Indonesia”, Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi, Vol.2, No.3, Desember.
PT. Maspion
Indonesia

2.4 Tanggapan Perusahaan
Sebelum tahun 1960-an, beberapa perusahaan telah dianggap sebagai “warga Negara yang baik”.
Perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh reputasi ini dengan menghasilkan produk-produk
berkualitas, memperlakukan pekerja dengan rasa hormat, memberikan kontribusi kepada komunitas, atau
membantu fakir miskin. Sejak tahun 1960-an, banyak perusahaan lain yang sebelumnya terkenal akan
kepekaannya terhadap kebutuhan sosial menjadi lebih responsif lagi secara sosial. Manajemen mungkin
telah menyadari bahwa perusahaan mereka merupakan bagian dari komunitas; bahwa agar perusahaan
dapat bertahan hidup, komunitas harus menjadi tempat yang sehat untuk hidup dan bekerja; erta bahwa
orang-orang membutuhkan jaminan keuangan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh
perusahaan. Demikian pula, dengan menjadi responsif terhadap kebutuhan sosial adalah hubungan
masyarakat yang baik dan kemungkinan besar akan menguntungkan dalam jangka panjang.
Dipihak lain, banyak perusahaan dan asosiasi industri berperang untuk mengubah peraturan
pemerintah yang baru atau mencoba untuk menguranginya melalui ketidakpatuhan. Dalam kasus ini,
manajemen mungkin merasa bahwa beberapa dari peraturan tersebut, seperti undang-undang
perlindungan lingkungan, akan memiliki dampak ekonomi negatif terhadap perusahaan mereka karena
biaya untuk mematuhi undang-undang tersebut jika tidak sesuai dengan manfaatnya.
Secara keseluruhan, tingkat tanggung jawab sosial yang diterima oleh perusahaan memerlukan
keputusan yang aktif. Manajemen harus memutuskan seberapa banyak polusi yang akan dihasilkan dan
seberapa banyak yang akan dibersihkan, siapa yang akan direkrut, seberapa baik kondisi kerja akan
ditingkatkan, dan seberapa banyak sumbangan yang akan diberikan kepada kegiatan sosial. Jika
manajemen menerima tanggung jawab sosial semata-mata demi laba jangka pendek, tidak mungkin

bahwa suatu perusahaan akan melakukan lebih dari apa yang diharuskan oleh undang-undang. Filosofi
manajerial adalah faktor utama dalam menentukan hubungan bisnis adalah komunitasnya.
Tanggapan Profesi Akuntan
Walaupun para akademisi dan praktisi akuntansi telah membahas bagamana profesi mereka dapat
memberikan kontribusi pada tangung jawab sosial perusahaan sebelum terjadinya gerakan pada tahun
1960-an. Kemajuan utama dalam bidang ini di buat sejak akhir tahun 1960-an dengan di berlakunya
undang-undang yang menetapkan program -program sosial pemerintah, beberapa akuntan merasa bahwa
mereka sebaiknya menggunakan keahlian mereka untuk mengukur efektivitasdari program tersebut.
Lebih lanjut lagi, sesorang perlu mengukur ingkat respons perusahaan terhadap keprihatinan yang di
suarakan pada tahun 1960-an. Dengan demikian lahirlah akuntansi sosial.
Secara ringkas, literatur awal dari akuntansi sosial menyatakan bahwa para akuntan diperlukan
untuk menghasilkan data mengenai tanggung jawab perusahaan dan bahwa ada pihak-pihak lain yang
berkepentingan (selain perusahaan) yang akan tertarik dengan data-data ini. Litertur awal iini, bahkan
tidak berkaitan dengan identifikasi pengukuran, dan pelaporan data-data sosial.
Selanjutnya, literatur tersebut mengembangkan suatu kerangka kerja teoritis untuk akuntansi soaial,
ttermasuk skema pelaporan dan audit sosial aktual. Meskipun terdapat pekerjaan utama dalam identifikasi
dan pelaporan data akuntansi sosial, bidang – bidang tersebut masih berada dalam tahap sangat awal.
Akuntansi sosial tidak diterima secara universal sebagai suatu bidang oleh para akademisi atau praktisi,
dan tidak semua orang percaya bahwa perusahaan harus menghasilkan data akuntansi sosial.
2.5 Akuntansi untuk Manfaat dan Biaya Sosial
Dasar bagi kebanyakan teori akuntansi sosial datang dari analisis yang dilakukan oleh A.C. Pigou
terhadap biaya dan manfaat sosial. A.C. Pigou adalah seorang ekonom neo-klasik yang memperkenalkan
pemikiran mengenai biaya dan manfaat sosial kedalam ekonomi mikro pada tahun 1920. Titik pentingnya
adalah bahwa optimalitas Pareto (titik dalam ekonomi kesejahteraan dimana adalah mungkin untuk
meningkatkan kesejahteraan seseorang tanpa mengurangi kesejahteraan dari orang lain) tidak dapat
dicapai selama produk sosial neto dan produk pribadi neto tidak merata. Tetapi, mungkin bahwa
masyarakat sebagai satu-kesatuan menerima manfaat dari produk tersebut yang bahkan lebih besar lagi.
Pigou menyebut seluruh manfaat dari produksi suatu poduk tanpa memedulikan siapa yang menerimanya
sebagai manfaat sosial. Perbedaaan antara manfaat sosial dengan manfaat pribadi (manfaat sosial yang
tidak dibagi) dapat dibagi menjadi ekonomi eksternal dan elemen surplus konsumen.
Suatu analisis yang serupa dapat dibuat dalam hal biaya. Bagi Pigou, biaya sosial terdiri atas
seluruh biaya untuk menghasilkan suatu produk, tanpa mempedulikan siapa yang membayarnya. Biaya
yang di bayarkan oleh produsen disebut sebagai biaya pribadi. Selisih antara biaya sosial dan biaya
pribadi (disebut sebagai “biaya sosial yang tidak dikompensasikan”) dan disebabkan oleh banyak faktor.
Suatu perusahaan yang menimbulkan polusi mengenakan biaya kepada masyarakat, tetapi perusahaan
tersebut tidak membayar biaya tersebut kepada masyarakat. Hal ini disebut dengan non-ekonomi
eksternal. Suatu situasi dimana seorang pekerja menderita sakit akibat pekerjaannya dan tidak
memperoleh kompensasi penuh dapat dianggap sebagai suatu eksploitasi terhadap faktor produksi.
Menurut Pigou, optimalitas Pareto hanya dapat dicapai jika manfaat sosial marginal sama dengan
biaya sosial marginal. Perbedaan antara Pigou dengan model ekonomi tradisional- dimana pendapatan
marginal setara dengan biaya marginal berasal dari perbedaan antara manfaat sosial dan pribadi dengan

biaya sosial dan pribadi. Jika perbedaan neto antara kedua kelompok biaya dan manfaat tersebut adalah
nol, maka tidak ada perbedaan antara teori Pigou dan teori ekonomi tradisional.
Dengan demikian, ketika akuntan mengukur manfaat pribadi (pendapatan) dan biaya pribadi
(beban) serta mengabaikan yang lainnya, mereka bersikap konsisten dengan teori ekonomi tradisional.
Gerakan kearah akuntansi sosial, sebagian besar terdiri dari usaha-usaha untuk memasukkan biaya sosial
dan biaya sosial yang tidak terbagi kedalam model akuntansi.
Teori Akuntansi Sosial
Berdasarkan analisis Pigou dan gagasan mengenai suatu “kontrak sosial”, K.V.Ramanathan (1976)
mengembangkan suatu kerangka kerja teoritis untuk akuntansi atas biaya dan manfaat sosial. Perusahaan
memiliki sutau kontrak tidak tertulis untuk enyediakan manfaat neto untuk masyarakat. Manfaat neto
adalah selisih antara kontribusi suatu perusahaan tersebut kepada masyarakat dengan kerugian yang
ditimbulkan oleh perusahaan tersebut terhadap masyarakat.
Terdapat dua masalah utama dengan pendekatan Ramanathan. Pertama, untuk menentukan
kontribusi neto kepada masyarakat, beberapa jenis sistem nilai harus ditentukan. Bagaimana entitas
tersebut menentukan apa yang merupakan kontribusi atau apa yang merupakan kerugian bagi
masyarakat?. Beberapa kerugian seperti polusi secara universal dibenci dan memasukkannya dalam suatu
laporan akuntansi dan dibenarkan dengan relatif mudah. Akan tetapi, evaluasi pos-pos lain dapat
bergantung pada keyakinan manajemen.
Masalah utama kedua berkaitan dengan pengukuran. Adalah teramat sulit untuk menguantifikasi
jumlah pos yang akan dimasukkan dalam laporan kontribusi neto kepada masyarakat.
Pengukuran
Salah satu alasan utama dari lambatnya kemajuan akuntansi sosial adalah kesulitan dalam
mengukur kontribusi dan kerugian. Proses tersebut terdiri atas tiga langkah, yaitu :
 Menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial.
 Mencoba untuk menguantifikasi seluruh pos yang relevan.
 Menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir.
1. Menetukan Biaya dan Manfaat Sosial
Cara untuk mengidentifikasi asal dari biaya dan manfaat sosial adalah dengan memeriksa proses
distribusi dan produksi perusahaan individual guna mengidentifikassi bagaimana kerugian dan kontribusi
serta menentukan bagaimana hal itu terjadi. Jika satu bagian dari proses produksi dan distribusi diperiksa
– mungkin ditemukan produk sampingan yang negative diciptakan bersama-sama dengan produk yang
berguna.
2. Kuantifikasi terhadap Biaya dan Manfaat
Ketika aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial ditentukan dari kerugian serta
kontribusi tertentu diidentifikasikan, maka dampak pada manusia dapat dihitung. Untuk mengukur suatu
kerugian dibutuhkan informasi mengenai variabel-variabel utama, yaitu waktu dan dampak.


Waktu

Beberapa peristiwa yang menghasilkan biaya sosial membutuhkan waktu beberapa tahun untuk
menimbulkan suatu akibat. Dalam hal pengukuran, adalah penting untuk menentukan lamanya waktu
tersebut. dampak jangka panjang sebaiknya diberikan bobot yang berbeda dengan dampak jangka pendek.
 Dampak
Orang-orang dapat dipengaruhi secara ekonomi, fisik, psikologis, dan sosial oleh berbagai kerugian.
Untuk mengukur biaya sosial tersebut adalah perlu untuk mengidentifikasikan kerugian-kerugian tersebut
dan menguantifikasikannya. Biaya-biaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kerugian ekonomi, fisik,
psikologis, atau sosial.
 Kerugian ekonomi
Biaya-biaya ini meliputi tagihan pengobatan dan rumah sakit yang tidak dikompensasi, hilangnya
produktivitas, dan hilangnya pendapatan yang diderita oleh pekerja. Jelaslah, perhitungan ganda atas
hilangnya pendapatan dan produktivitas harus duhindari.
 Kerugian fisik
Menghitung nilai dari kehidupan atau kesehatan manusia adalah hal yang sulit untuk dilakukan, tetapi
seringkali dicoba dalam analisis biaya-manfaat yang tradisional.
 Kerugian psikologis
Kerugian-kerugian ini juga sulit untuk dikuantifikasi dan harus didiskontokan pada tingkat bunga yang
sesuai.
 Kerugian sosial
Dalam keluarga pekerja, perubahan peran dapat terjadi sebagai akibat dari penyakit tersebut. keluarga
tersebut dapat menjadi begitu trauma sehingga terjadi perpecahan. Nilai sekarang dari seluruh dampak ini
bagaimanapun juga harus dihitung.
2.7 Pelaporan Kinerja Sosial
Kerangka kerja akuntansi sosial belum secara penuh dikembangkan dan terdapat masalah
pengukuran yang serius mengenai biaya dan manfaat. Meskipun demikian, sejumlah penulis telah
menyarankan agar perusahaan melaporkan kinerja akuntansi sosialnya baik secara internal maupun secara
eksternal. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi :
1. Audit Sosial
Audit sosial yaitu mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari
program-program yang berorientasi sosial dan operasi perusahaan yang mengikuti peraturan. Mulanya,
manajer perusahaan diminta membuat daftar aktivitas dengan konsekuensi sosial. Setelah daftar tersebut
dihasilkan, auditor sosial kemudian menilai dan mengukur dampak-dampak dari kegiatan sosial
perusahaan. Audit sosial dilaksanakan secara rutin oleh kelompok konsultan internal maupun eksternal,
sebagai bagian dari pemeriksaan internal biasa, sehingga manajer mengetahui konsekuensi sosial dari
tindakan mereka.
2. Laporan-Laporan Sosial
Laporan eksternal terpisah yang menggambarkan hubungan perusahaan dengan komunitasnya,
dikembangkan salah satunya oleh David Linowes. Ia membagi laporannya dalam tiga kategori: hubungan
dengan manusia, hubungan dengan lingkungan, dan hubungan dengan produk. Pada setiap kategori, ia
membuat daftar mengenai konstribusi sukarela perusahaan dan kemudian mengurangkannya dengan
kerugian yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan itu. Linowes memoneterisasi segala sesuatunya

dalam laporan tersebut, sampai pada saldo akhir, yang disebutnya sebagai tindakan sosio-ekonomi netto
untuk tahun tersebut. Dalam laporan Linowes, seluruh kontribusi dan kerugian harus dihitung secara
moneter. Selain Linowes, Ralph Estes juga mengembangkan suatu model pelaporan mengenai manfaat
dan biaya sosial. Ia menghitung manfaat sosial sebagai seluruh kontribusi kepada masyarakat yang
berasal dari operasi perusahaan (misalnya, lapangan kerja yang disediakan, sumbangan, pajak, perbaikan
lingkungan). Sedangkan biaya sosial, meliputi seluruh biaya operasi perusahaan (bahan baku yang dibeli,
utang kerusakan lingkungan, luka-luka dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan). Manfaat sosial
dikurangkan dengan biaya social untuk memperoleh manfaat atau biaya netto.
3. Pengungkapan dalam Laporan Tahunan
Beberapa perusahaan menerbitkan laporan tahunan kepada pemegang saham disertai beberapa
informasi sosial yang dilakukan. Namun, melalui informasi yang dicantumkan dalam laporan tahunan
tersebut, belum dapat dinilai kinerja sosial perusahaan secara komprehensif, karena kebanyakan informasi
yang diungkapkan dalam laporan tahunan bersifat sukarela dan selektif. Dalam artian, bisa jadi
perusahaan hanya menyoroti kontribusi positifnya dan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan
dari aktivitas usahanya.
2.7 Arah Riset
Riset dalam akuntansi sosial telah cukup ekstensif dan berfokus pada berbagai subjek yang berkisar
dari pengembangan kerangka kerja teoritis sampai mensurvey pengguna potensial dari data akuntansi
sosial bagi investor. Studi mengenai kegunaan informasi sosial bagi investor dapat dibagi menjadi dua
bidang utama, yaitu :
1. Survey atas investor potensial.
2. Pengujian empiris terhadap dampak pasar dari pengungkapan akuntansi sosial.
Studi mengenai reaksi pasar modal terhadap pengungkapan informasi sosial menyarankan agar
investor menyesuaikan perkiraan mereka terhadap pengungkapan informasi akuntansi sosial. Tidak
terdapat kesimpulan yang jelas dari riset mengenai hubungan antara kinerja sosial, kinerja ekonomi, dan
pengungkapan sosial.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Walaupun dimensi-dimensi akuntansi sosial masih banyak menyimpan berbagai permasalahan,
namun hal tersebut ukan merupakan alasan utama untuk tidak meneruskan pencarian-pencarian penting
untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Aspek keperilakuan, investor, akan sangat
menentukan perkembangan akuntansi sosial dimasa akan datang. Terlepas dari itusemua, akuntansi sosial
telah menjadi salah satu cabang akuntansi yang mencoba untuk menguraikan dampak dari berdirinya
suatu entitas bisnis, baik bagi lingkungan internalnya maupun eksternalnya.
3.2 Saran
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak
kekurangan baik dari sisi penulisan maupun penggunaan bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik
yang dapat membangun motivasi penulis dalam langkah penyempurnaan makalah ke depannya. Terima
kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Ikhsan, Arfan; Ishak, Muhammad. 2005. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta : Salemba Empat

di April 05, 2019 No comments:
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Judul: Akuntansi Sosial. Klpk

Oleh: Tino Sianturi


Ikuti kami