Akuntansi Keuangan Daerah

Oleh Asmari Gusman

21 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Keuangan Daerah

1.2

Rumusan Masalah
Makalah ini akan membahas tentang masalah-masalah
1. Apa Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah ?
2. Bagaimana sistem pencatatan keuangan daerah?
3. Apa saja yang menjadi Ruang lingkup dan Asas Umum Keuangan Daerah ?
4. Apa dasar akuntansi yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah?
5. Bagaimana sebenarnya siklus akuntansi keuangan daerah?

BAB II
PEMBAHASAN
2.1

PENGERTIAN
Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran,
pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah –
Pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam ranka
pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda.
Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh
akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD); badan pengawas keuangan; investor, kreditur, dan donatur; analisis ekonomi dan
pemerhati pemda; rakyat; pemda lain; dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam
lingkungan akuntansi keuangan daerah.
Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu
pada era pra dan pasca reformasi. Selain itu, dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu
asumsi dasar yang penting dalam akuntansi. Hal ini disebabkan karena asumsi ini menentukan
kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan, yang dikenal dalam tata buku keuangan daerah
selama era pra reformasi keuangan daerah. Dari definisi menurut American Accounting
Association yang

mendefinisikan

akuntansi

sebagai

suatu

proses

pengidentifikasian,

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi, maka dapat diketahui bahwa
akuntansi terdiri atas beberapa tahap. Setelah tahap terakhir selesai, maka selanjutnya akan
berputar kembali ke tahap pertama, dan terus seperti itu. dengan kata lain, akuntansi adalah
suatu siklus atau urutan tahap-tahap yang terus berulang. Tahap-tahap yang ada dalam siklus
akuntansi lebih rinci dari keempat tahap yang ada dalam definisi di atas, karena tahap-tahap
dalam definisi akuntansi merupakan garis besar dari tahap-tahap yang ada dalam siklus
akuntansi.

2.2

SISTEM PENCATATAN
Telah diketahui bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran,
pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Pada organisasi
pemda, laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105
Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002
Pasal 81 ayat (1) dan lampiran XXIX butir (11). Peraturan tersebut diperbarui dengan PP
Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005
mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 13 Tahun 2006. Laporan keuangan tersebut adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Karena akuntansi pemerintah/keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka
dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran,
pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemda.
Terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem
pencatatan single entry, double entry, dan triple entry. Pembukuan hanya menggunakan sistem
pencataan single entry, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan
tersebut. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi.
 Single Entry
Sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini,
pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang
berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang
berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran. Berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sistem pencatatan single entry dilakukan oleh
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik di level Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sistem ini
hanya sebagai alat kontrol sistem akuntansi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
Adapun kelebihan dari pencatatan single entry adalah sederhana dan mudah dipahami.
Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain dalam menemukan kesalahan
pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol.
 Double Entry
Sering juga disebut sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada
dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini
disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi Debit berada di sebelah
kiri sedangkan sisi Kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga
keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat
bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut
berbentuk sebagai berikut:

AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN
Transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit sedangkan
yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama
dilakukan untuk mencatat belanja.Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas
dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang,
maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit, sedangkan jika mengakibatkan
berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa ini dilakukan
untuk ekuitas dana dan pendapatan.
 Triple Entry
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan
sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi
sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun bagian
keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga
pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

2.3

RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM KEUANGAN DAERAH
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan
pinjaman;
2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar
tagihan pihak ketiga;
3. penerimaan daerah;
4. pengeluaran daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. kekayaan pihak lain

yang

dikuasai

oleh

pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

rangka

Asas umum Keuangan Daerah
Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang
diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan

Daerah

menjabarkan

Asas

Umum

Pengelolaan

Keuangan

dengan

menambahkan uraian sebagai berikut:
 Taat

pada

peraturan

perundang-undangan adalah

bahwa

pengelolaan

keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan,

yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu

atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas

tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah.
 Bertanggung

jawab merupakan

perwujudan

kewajiban

seseorang

untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.
 Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau

keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang
obyektif.
 Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan

proporsional.
 Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk

pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.4

DASAR AKUNTANSI
Setelah memahami sistem pencatatan masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam
proses pencatatan. Hal tersebut adalah masalah pengakuan ( recognition ). Oleh karena Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, maka Standar
Akuntansi Keuangan Daerah pun mengikuti aturan tersebut. Menurut SAP, pengakuan adalah
“proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas
pelaporan yang bersangkutan.”
Pengakuan tersebut diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan
keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu
dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :
1. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa
tersebut akan mengalir keluar atau masuk kedalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau
diestimasi dengan modal.
Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa secara sederhana pengakuan adalah
penetapan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat
digunakan berbagai basis / dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Basis/dasar akuntansi atau
suatu sistem pecatatan adalah himpunan dari standar standar akuntansi yang menetapkan kapan
dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan
( Partono, 2001:16 ). Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetaapaan waktu ( timing ) atas
pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut. Berbagai basis atau dasar
akuntansi atau sistem pencatatan tersebut antara lain adalah :
 Basis kas
Basis kas ( cash basis ) menetapkan pengukuran atau pencatatan transaksi ekonomi
hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila
transaksi tersebut belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak
dicatat. Contohnya adalah SP2D biaya perjalan dinas yang diterbitkan pada tanggal 1
Januari 2006 dan diterima oleh bendahara pngeluaran pada tanggal 5 Februari 2006,
maka oleh bendahara pengeluaran, transaksi tersebut baru dicatat pad tanggal 5 Februari

2006, yaitu pada saat pertanggungjawaban. Secara akuntansi, pengeluaran tersebut
seharusnya diakui ( dicatat ) pada tanggal 1 Januari 2006 bukan pada saat
pertanggungjawaban.
 Basis akrual
Basis akrual ( acrual basis ) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi ( dan bukan hanya
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar ). Oleh karena itu, transaksi-transaksi
dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan
keuangan periode terjadinya. Untuk contoh di atas, transaksi tersebut akan dicatat pada
tanggal 1 Januari 2006 dengan mendebit biaya perjalan dinas dan mengkredit kas sebesar
yang tercantum dalam SP2D tersebut. Basis akrual telah ditetapkan dalam SAP dan
dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk Pemda. Sehingga seluruh Pemda di
Indonesia sudah harus menerapkan mulai tahun 2007
.
 Basis kas modifikasian
Menurut butir 12 dan 13 lampiran XXIX ( Tentang

Kebijakan

Akuntansi )

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa:
- Basis atau dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar
akrual
- Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan ( dicatat atau dijurnal ) pada
saat uang diterima atau dibayar ( dasar kas ). Pada akhir periode dilakukan
penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian

dalam periode berjalan

meskipun pengeluaran atau penerimaan kas dari transaksi dan kejadian dimaksud
belum terealisasi.
Jadi penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi
dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun
anggaran berdasarkan basis akrual.
 Basis Akrual Modifikasian
Basis akrual modifikasian (modified accrual basis) mencatat transaksi dengan
menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual
untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh
pertimbangan kepraktisan, contohnya adalah pengakuan piutang pendapatan.tidak semua
piutang pendapatan (misalnya pendapatan pajak) diakui dengan basis akrual.
Pembatasannya adalah jangka waktu piutang pendapatan tersebut. Apabila piutang

pendapatan tersebut berjangka waktu 3 bulan atau lebih maka rekening piutang
pendapatan tersebut di hapus.

2.5

SIKLUS AKUNTANSI
Akuntansi adalah suatu system, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistemsubsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu.
Suatu system mengolah input menjadi output. Input system akuntansi adalah bukti-bukti
transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Dalam
proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat, yaitu jurnal, buku besar, dan buku
pembantu. Apabila digambarkan, system akuntansi tersebut akan tampak seperti yang
ditunjukkan pada tampilan berikut.
Dalam konteks akuntansi keuangan daerah juga terdapat System Akuntansi Pemerintahan
Daerah. Konsep Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah ini pun sejalan dengan konsep system
akuntansi di atas dan system akuntansi pemerintahan dalam SAP. Hal ini tercantum dalam pasal
1 ayat (5) PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP yang menyebutkan bahwa system akuntansi
pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerintah. Oleh karena itu, system akuntansi pemerintahan daerah adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemda,
sedangkan definisi system akuntansi keuangan daerah menurut peraturan yang lama
(kepmendagri nomor 29 tahun 2002) adalah system akuntansi yang meliputi proses pencatatan,
penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, serta pelaporan
keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip
akuntansi yang diterima umum.System akuntansi keuangan daerah memiliki contoh input
berupa bukti memorial, surat tanda setoran, dan surat perintah pencairan dana. Proses system
akuntansi keuangan daerah dilakukan dilakukan dengan menggunakan catatan seperti buku
jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku
besar pembantu. Output system akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan yang
meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan (Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 232)
System akuntansi diatas dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi, yaitu tahaptahap yang terdapat dalam system akuntansi, seperti (Sugiri, 2001: 13) :

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi
keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal, tahapan ini disebut menjurnal.
3. Meringkas, dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal.
Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar diakhir periode dan menuangkannya dalam neraca
saldo.
5. Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling up-to-date (mutakir)
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam
neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP).
7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada NSSP.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah
tutup buku.

 analisis transaksi
Untuk dapat memahami yang dimaksud dengan analisis transaksi, terlebih dahulu akan
diulang kembali penjelasan tentang “system (tata buku) berpasangan” dan “persamaan
dasar akuntansi”. Akuntansi menggunakan system pencatatan berpasangan (double entry
system). Sebagai contoh, pemda mengeluarkan kas untuk membayar sewa garasi.
Terhadap transaksi ini, akuntansi mencatat tidak hanya “pengeluaran kas,” tetapi juga
“tujuan dikeluarkannya” kas tersebut. Analisis transaksi juga tunduk pada system
berpasangan tersebut. Untuk memahami analisis transaksi demikian, kita akan
menggunakan alat bantu “persamaan dasar akuntansi”. Pada saat pembentukan suatu
entitas, para pemilik menyetorkan sejumlah uang atau barang pada entitas tersebut.
Kontribusi para pemilik menyebabkan entitas tersebut memiliki harta atau aktiva.
Kesepakatan akuntansi menghendaki kontribusi para pemilik (dalam hal ini rakyat)
secara nyata menjadi aktiva pemda yang dipisahkan dari kekayaan pemiliknya, yaitu
rakyat. Kesepakatan akuntansi menghendaki pula pencatatan yang jelas di mana aktiva
pemda diperoleh. Sumber diperolehnya aktiva dicatat pada sisi yang bersebrangan
dengan sisi pencatatan aktiva pemda, sehingga selalu terpelihara keseimbangan antara
aktiva dan sumbernya. Secara matematis, posisi keseimbangan antara aktiva (sarana) dan
sumbernya dinyatakan dengan identitas (persamaan) sebagai berikut
AKTIVA = PASIVA

Dalam perjalanan hidup selanjutnya, bisa jadi pemda menerima aktiva dari para pihak
kreditur. Jadi, terdapat dua pihak yang menjadi sumber diperolehnya aktiva, yaitu
pemilik (rakyat) dan kreditur. Agar dapat dibedakan dengan jelas antara hak pemilik dan
hak kreditur, maka hak para kreditur disebut utang atau kewajiban sedangkan hak para
pemilik (rakyat) disebut ekuitas dana. Dengan demikian, persamaan akuntansinya
menjadi:
AKTIVA = UTANG + EKUITAS DANA

Jadi, aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh suatu entitas dan masih
memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Utang merupakan pengorbananpengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada entitas lain di masa
yang akan datang. Ekuitas dana adalah hak residu atas aktiva setelah dikurangi utang.
Jika entitas berupa perusahaan, maka dalam rangka mencari laba perusahaan menjual
produknya (barang atau jasa). Aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa akan
diikuti dengan penerimaan aktiva, baik berupa uang maupun piutang. Dalam konteks
keuangan daerah, pemda juga menerima aktiva. Contoh pendapatan pemda adalah
pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Jadi, pendapatan adalah semua
penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi
kekayaan daerah.
Disamping itu, jika entitas berupa perusahaan, dalam rangka mencari laba, perusahaan
perlu mengeluarkan harta/aktivanya untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang
disebut dengan biaya. Jadi, biaya adalah semua pengorbanaan ekonomi yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan. Pemda, sebagai suatu entitas, juga melakukan
pengorbanan

ekonomi,

baik

untuk

melaksanakan

pelayanan

public

maupun

melaksanakan kegiatan-kegiatan lainya. Pengorbanan ekonomi tersebut disebut dengan
belanja. Jadi, belanja adalah semua pengeluaran pemda pada suatu periode anggaran.
Contohnya biaya atau belanja tersebut adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja
bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.
Baik pendapatan maupun biaya atau belanja akan menyebabkan perubahan pada ekuitas
dana. Pendapatan pemda akan menyebabkan naiknya ekuitas dana, sedangkan biaya atau
belanja akan menurunkan ekuitas dana. Dengan adanya pendapatan dan biaya atau
belanja tersebut, maka persamaan dasar akuntansi di asta menjadi:

AKTIVA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN – BELANJA

Atau, jika rekening biaya dipindah ke ruas kiri sebelum tanda sama dengan, maka
persamaan akuntansi dasar di atas akan menjadi
AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN

Karena pada dasarnya rekening-rekening pendapatan dan biaya/belanja merupakan
subbagian dari rekening ekuitas dana, maka pada akhir periode akuntansi atau akhir
tahun anggaran saldo-saldonya akan ditransfer ke rekening ekuitas dana memalui proses
tutup buku. Rekening pendapatan dan biaya tersebut disebut dengan rekening temporer
(nominal) karena bersifat sementara. Di pihak lain, kelompok rekening aktiva, utang, dan
ekuitas dana disebut rekening permanen (riil) karena bersifat permanen.
 Jurnal Transaksi
Penjurnalan adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan pada buku jurnal. Jurnal
dibedakan menjadi dua yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal
yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan jurnal khusus adalah
jurnal yang digunakan untuk mencatat hanya satu jenis transaksi.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, buku jurnal yang digunakan dalam
akuntansi keuangan daerah meliputi buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal
pengeluaran kas, dan buku jurnal umum.
 Posting ke Buku Besar
Transaksi keuangan pertama kali dicatat dalam buku jurnal, kemudian diringkas dalam
“Buku Besar”. Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening
perkiraan/akun.

Rekening-rekening

digunakan

untuk

mencatat

secara

terpisah

pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Proses memasukkan rekening-rekening dari jurnal ke dalam buku besar inilah yang
disebut dengan posting. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pemerintah telah
menetapkan format-format jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas,
buku besar, buku besar pembantu, dan neraca. Oleh karena itu, semua pemda wajib
mengikuti format tersebut.

 Neraca Saldo
Prosedur penjurnalan dan posting dilakukan selama satu periode akuntansi. Prosedur
berikutnya adalah penyusunan neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo
adalah daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Neraca saldo yang
benar menuntut kesamaan keseluruhan jumlah pendebitan dengan keseluruhan jumlah
pengkreditan. Neraca saldo akan benar jika proses pemindahan transaksi dari jurnal ke
rekening juga benar.
 Jurnal Penyesuaian
Jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi.
2. Melaporkan semua belanja yang terjadi selama periode akuntansi.
3. Melaporkan dengan akurat nilai aktiva pada tanggal neraca. Sebagian nilai aktiva
pada awal periode telah terpakai selama satu periode akuntansi yang dilaporkan.
4. Melaporkan secara akurat kewajiban (utang) pada tanggal neraca. Dalam hal ini
pembiayaan sebenarnya sudah terjadi, tetapi belum dibayar.

 Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah memostingnya ke buku
besar, sesuai dengan rekening-rekeningnya. Setelah posting dilakukan, maka rekeningrekening akan menunjukkan saldonya yang terbaru. Prosedur akuntansi berikutnya
adalah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu neraca saldo yang disusun
setelah membuat jurnal-jurnal penyesuaian. Dengan demikian, saldo-saldo rekening yang
terdapat dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening-rekening setelah
baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.
 Laporan Keuangan
Berdasarkan PasaL 232 dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan
pemda terdiri atas:
1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan

 Jurnal Penutup
Proses penutupan rekening temporer terdiri atas tiga tahap; tahap pertama menutup
rekening pendapatan ke rekening ikhtisar surplus defisit atau surplus/defisit, tahap kedua
menutup rekening belanja ke rekening ikhtisar surplus defisit atau surplus/defisit, dan
tahap ketiga menutup rekening ikhtisar surplus defisit ke rekening ekuitas dana atau R/K
Pemda.
 Neraca Saldo Setelah Tutup Buku
Tahap terakhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan.
Seperti halnya neraca saldo yang lain, neraca saldo setelah tutup buku juga berisi
ringkasan saldo rekening-rekening, hanya saja saldo tersebut adalah setelah pembuatan
jurnal penutup. Karena proses penutupan rekening temporer mentransfer saldo rekeningrekening pendapatan dan biaya ke rekening ekuitas dana, maka dalam neraca saldo
setelah tutup buku tidak akan dijumpai rekening-rekening temporer tersebut. Kalaupun
ada, saldonya akan bernilai nol.
Dengan disusunnya neraca saldo setelah tutup buku ini, akan tampak bahwa rekeningrekening pemda atau satuan kerja sudah siap untuk digunakan kembali pada periode
akuntansi berikutnya. Rekening-rekening nominal sudah kembali nol, sedangkan
rekening-rekening riil menyajikan jumlah yang benar-benar menjadi aset/aktiva, utang,
dan ekuitas dana atau rekening koran pemda.

2.6

SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi yang telah
dijelaskan diatas. Perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan keuangan
pemda. Setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dapat disusun laporan perhitungan
APBD. Namun demikian, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain,
yaitu Laporan Perubahan Ekuitas Dana atau R/K Pemda, laporan Aliran Kas dan Neraca,
biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup.
Kemudian, setelah jurnal penutup itu diposting, barulah disusun ketiga laporan dimaksud.
Selain itu, perlu diketahui bahwa siklus tersebut didasari pula dengan konsep artikulasi.
Sebenarnya, sangat mungkin dalam lingkup sektor public ini diterapkan konsep nonartikulasi,
mulai dari proses dan siklus akuntansi hingga tersusunnya laporan keuangan.

2.7

SISTEM

AKUNTANSI

KEUANGAN

PEMERINTAH

DAERAH

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006
Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal
232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah
daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada
peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan
berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.
Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapakan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang
menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistemakuntansi pemerintahan
daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat
prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan
asset.

 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun
terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau
kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD.
1.

Fungsi terkait

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan
oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh
fungsi akuntansi pada SKPKD.
2.

Dokumen yang digunakan

3.

Surat keterangan pajak daerah, digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib
pajak yang dibuat oleh PPKD.

4.

Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi
daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.

5.

Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan
pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan.

6.

Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang
diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.

7.

Bukti Transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.

8.

Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkkan adanya transfer
uang masuk ke rekening kas.

9.

Bukti jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi
akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang
berhubungan dengan penerimaan kas.

10. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk
memosting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal penerimaan kas ke
buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban ekuitas dana, pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.
11. Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi
untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar
untuk setiap rekening yang dianggap perlu.
12. Laporan yang dihasilkan

Pada SKPD, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Pada SKPKD, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
1.

Fungsi terkait
Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

2.

Dokumen yang digunakan

3.

Surat Penyediaan Dana (SPD), merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan
tersediannya dana untuk diserap/direalisasi.

4.

Surat Perintah Membayar (SPM), merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna
anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD.

5.

Kuitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya, merupakan dokumen sebagai
tanda bukti pembayaran.

6.

SP2D, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk
mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.

7.

Bukti transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.

8.

Nota debit bank, merupakan dokumen atas bukti dari bank yang menunjukkan adanya
transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.

9.

Buku jurnal pengeluaran kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi
akuntansi untuk mencatat, dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang
berhubungan dengan pengeluaran kas.

10. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk
memosting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal pengeluaran kas ke
buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.
11. Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi
untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar
untuk setiap rekening yang dianggap perlu.
12. Laporan yang dihasilkan

Pada SKPD, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Pada SKPKD, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
 Prosedur Akuntansi Selain Kas
Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi dan/atau kejadian yang berupa:
1. Pengesahan

pertanggungjawaban

(SPJ)

pengeluaran

dana

yang

merupakan

pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti
uang/tambahan.
2. Koreksi kesalahan pencatatan yang merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam
membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar.
3. Penerimaan hibah selain kas yang merupakan penerimaan sumber ekonomi non kas
yang bukan merupakan pelaksanaan APBD, tetapi mengandung konsekuensi ekonomi
bagi pemda.
4. Pembelian secara kredit yang merupakan transaksi pembelian aset tetap yang
pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
5. Retur pembelian kredit yang merupakan pengembalian aset tetap/barang milik daerah
tanpa konsekuensi kas yang merupakan pemindahtanganan aset tetap kepada pihak
ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
6. Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan
perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruilslaag) dengan pihak ketiga.
7. Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dilaksanakan oleh
fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi
akuntansi pada SKPKD.
1.

Dokumen yang digunakan

2.

Berita acara penerimaan barang.

3.

Surat keputusan penghapusan barang.

4.

Surat pengiriman barang.

5.

Surat keputusan mutasi barang.

6.

Berita acara pemusnahan barang.

7.

Berita acara serah terima barang.

8.

Berita acara penilaian.

9.

Bukti memorial, merupakan dokumen untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian
keuangan selain kas sebagai dasar pencatatan ke jurnal umum.

10. Buku jurnal umum, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi
pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD untuk mencatat dan
menggolongkan semua transaksi dan/atau kejadian yang tidak dicatat dalam jurnal
enerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas.
11. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada
PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD untuk memposting semua
transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal umum ke dalam buku besar untuk setiap
rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
12. Buku besar pembantu, untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi
rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.
13. Laporan yang dihasilkan
Pada SKPD terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
Pada SKPKD terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
 Prosedur Akuntansi Aset
1. Prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPKSKPD serta pejabat, pengurus, dan penyimpan barang. Sedangkan pada SKPKD
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
2. Bukti transaksi dan/atau kejadian akuntansi aset terdiri atas:
a. Berita acara penerimaan barang.
b. Surat keputusan penghapusan barang.
c. Surat pengiriman barang.
d. Surat keputusan mutasi barang.
e. Berita acara pemusnahan barang.
f. Berita acara serah terima barang.
g. Berita acara penilaian.
h. Berita acara penyelesaian pekerjaan.
3. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan
bukti transaksi dan/atau kejadian melakukan pencatatan ke bukti memorial.
4. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan
bukti memorian mencatat ke dalam buku jurnal umum.
5. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara
periodik melakukan posting ke buku besar.
6. Setiap akhir periode, semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan SKPD dan/atau SKPKD.

BAB III
PENUTUP
3.4 KESIMPULAN
Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double entry).
Artinya, setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali dan disebut juga dengan proses menjurnal.
Dalam menjurnal, encatat harus menjaga persamaan dasar akuntansi, di mana kedua sisi
persamaan tersebut harus selalu seimbang. Unsur yang menyusun persamaan dasar akuntansi
adalah elemen-elemen laporan keuangan. Elemen-elemen tersebut terdiri atas aktiva, utang,
ekuitas dana atau rekening koran pemda, pendapatan, dan belanja. Aktiva/aset adalah sarana
(kekayaan) yang dimiliki entitas. Utang adalah sumber sarana entitas yang berasal dari bukan
milik entitas. Ekuitas dana atau R/K Pemda adalah sumber sarana entitas yang berasal dari
pemilik entitas. Pendapatan adalah bertambahnya aktiva atau penurunan utang karena
aktivitas entitas. Belanja adalah berkurangnya aktiva karena aktivitas entitas. Persamaan dasar
akuntansi menyatakan bahwa aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas
dana atau R/K Pemda dan pendapatan. Karena masing-masing elemen laporan keuangan
(rekening) tersebut dapat bertambah dan berkurang, maka masing-masing rekening memiliki
dua sisi, yakni sisi debit dan kredit. Apabila aktiva dan belanja bertambah, maka kedua
rekening tersebut masuk ke dalam kolom debit, sedangkan apabila utang, ekuitas dana dan
pendapatan bertambah, maka ketiga kelompok rekening tersebut masuk dalam kolom kredit.
Dalam akuntansi, dikenal suatu istilah proses pengakuan, yaitu penentuan saat dicatatnya
suatu transaksi. Terdapat dua dasar pengakuan yang pokok, yaitu dasar kas dan dasar akrual.
Antara dua dasar tersebut terdapat dasar pengakuan yang merupakan transisi, yaitu dasar kas
modofikasian dan dasar akrual modofikasian. Basis akrual menuntut dilakukannya pencatatan
saat transaksi dilakukan. Basis inilah yang digariskan oleh Pasal 70 UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara. Namun demikian, basis yang paling tepat diterapkan dalam
akuntansi keuangan daerah saat ini adalah basis kas modifikasian, di mana menurut basis ini,
selama tahun anggaran berjalan, pencatatan dilakukan dengan dasar kas, sedang pada akhir
tahun anggaran dilakukan penyesuaian sesuai dengan dasar akrual. Basis ini paling teat
digunakan pada kondisi negara saat ini mengingat pemda telah terbiasa menggunakan basis kas
dalam tata bukunya sehingga perlu proses pembelajaran dan pentahapan dalam usaha
penerapan basis akrual melalui penggunaan basis kas modifikasian.
Akuntansi adalah suatu sistem, yang tujuannya adalah menghasilkan informasi dalam
bentuk laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang

dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah terdiri atas laporan perhitungan APBD, nota
perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca. Akuntansi, di samping merupakan sistem,
juga merupakan siklus. Artinya, akuntansi terdiri atas tahap-tahap tertentu dan setelah
selesainya tahap-tahap tersebut, kegiatan berulang kembali seduai dengan urutan tersebut.
Tahap-tahap yang terdapat dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi, jurnal, posting,
neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, penutupan, dan
neraca saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti tahap-tahap yang
ada dalam siklus akuntansi tersebut. Perbedaan yang ada adalah pada pembuatan jurnal penutup
sebelum penyusunan laporan perubahan ekuitas dana (R/K Pemda), laporan aliran kas, dan
neraca dengan tujuan mempermudah penyusunan ketiga laporan tersebut.
Sistem Akuntansi Keuangan Pemda berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi
penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait,
dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur.

Judul: Akuntansi Keuangan Daerah

Oleh: Asmari Gusman


Ikuti kami