Standar Akuntansi

Oleh Fatrisia Rahmy

18 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Standar Akuntansi

Apr
2

EMPAT PILAR STANDAR AKUNTANSI
Standar Akuntansi di Indonesia kini berkembang menjadi 4 (empat) seturut dengan
perkembangan dunia usaha. Empat pilar standar itu adalah :

1. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)
SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntanbilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau
dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (entitas yang menggunakan dana
masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun)

2. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)
SAK ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum.
Beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam SAK ETAP adalah:





Tidak ada Laporan Laba / Rugi Komprehensif. Pengaruh laba komprehensif disajikan
dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam neraca
Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan propersi investasi setelah tanggal
perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan
nilai revaluasi atau nilai wajar
Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Beban pajak diakui sebesar
jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan
keuangan entitas telah sesuai dengan SAK ETAP. Standar ini efektif dapat digunakan untuk
laporan keuangan mulai tahun 2009. Entitas yang telah memenuhi kriteria untuk menggunakan
SAK ETAP pada tahun 2011 harus memilih menggunakan SAK ETAP atau PSAK. Jika pada
tahun 2011 tetap memakai PSAK maka di atahun berikutnya harus konsisten menggunakan
PSAK dan tidak boleh berubah memakai SAK ETAP.

3. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH (SAK
SYARIAH)
Standar ini digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah.
Standar ini terdiri atas keraengka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar
penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah,
murabahah, salam, ijarah dan istishna.

Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas
yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan
untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah.

4. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)
Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat
ataupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Instansi masih
diperkenankan menggunakan PP No. 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai
tahun 2014.
SAP berbasis kas menuju akrual menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi
anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca.
Pada SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena
akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas, sedangkan
laporan operasional yang melaporkan kinerja entitas disusun dengan menggunakan basis akrual.

KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN

1. A. Sejarah, perkembangan, dan pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia

Berikut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat
ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).










di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai.
Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda.
sampai Thn. 1955 : Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang
standar keuangan.
Tahun. 1974 : Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut
dengan prinsip Akuntansi.
Tahun. 1984 : Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi.
Akhir Tahun 1984 : Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC
(International Accounting Standart Committee)
Sejak Tahun. 1994 : IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.
Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.
Tahun. 2012 : Ikut IFRS sepenuhnya?

1. B.

Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia

Saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh
dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB

(International Accounting Standards Board. Oleh karena itu, arah penyusunan dan
pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar
akuntansi internasional (IFRS) tersebut.
Untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus
mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia,
terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya
usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah
disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang
berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang
tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan
landasan konseptual.

1. C. Revisi terbaru PSAK yang mengacu pada IFRS

Sejak Desember 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007 kemarin, Dewan Standar
Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan
lima Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revisi tersebut dilakukan dalam rangka
konvergensi dengan International Accounting Standards (IAS) dan International financial
reporting standards (IFRS). 5 butir PSAK yang telah direvisi tersebut antara lain: PSAK No. 13,
No. 16, No. 30 (ketiganya revisi tahun 2007, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008), PSAK
No. 50 dan No. 55 (keduanya revisi tahun 2006 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).

1. PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK No. 13 tentang
Akuntansi untuk Investasi (disahkan 1994),
2. PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16 (1994) : Aktiva Tetap
dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Akuntansi Penyusutan,
3. PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang Sewa Guna
Usaha.
4. PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan yang
menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu
5. PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang
menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

Kelima PSAK tersebut dalam revisi terakhirnya sebagian besar sudah mengacu ke IAS/IFRS,
walaupun terdapat sedikit perbedaan terkait dengan belum diadopsinya PSAK lain yang terkait
dengan kelima PSAK tersebut. Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan PSAK secara
berkelanjutan dari tahun ke tahun, saat ini terdapat tiga PSAK yang pengaturannya sudah
disatukan dengan PSAK terkait yang terbaru sehingga nomor PSAK tersebut tidak berlaku lagi,
yaitu :

1. PSAK No. 9 (Revisi 1994) tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek
pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAK No. 17 (Revisi 1994) tentang Akuntansi Penyusutan pengaturannya disatukan dalam PSAK
No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap;
3. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan (1994) pengaturannya disatukan dalam
PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.

PSAK yang sedang dalam proses revisi
Ikatan Akuntan Indonesia merencanakan untuk konvergensi dengan IFRS mulai tahun 2012,
untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sedang dalam proses merevisi 3 PSAK
berikut (Sumber: Deloitte News Letter, 2007):
ü PSAK 22 : Accounting for Business Combination, which is revised by reference to IFRS 3 :
Business Combination;
ü PSAK 58 : Discontinued Operations, which is revised by reference to IFRS 5 : Non-current
Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
ü PSAK 48 : Impairment of Assets, which is revised by reference to IAS 36 : Impairment of
Assets
Berikut adalah program pengembangan standar akuntansi nasional oleh DSAK dalam rangka
konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008):




Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;
Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi
PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS;
Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan
oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS tidak wajib
diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lokal yang tidak memiliki akuntabilitas publik.
Pengembangan PSAK untuk UKM dan kebutuhan spesifik nasional didahulukan.

Efek penerapan International Accounting Standard (IAS) terhadap Laporan Keuangan
Beberapa penelitian di luar negeri telah dilakukan untuk menganalisa dan membuktikan efek
penerapan IAS (IFRS) dalam laporan keuangan perusahaan domestik. Penelitian itu antara lain
dilakukan oleh Barth, Landsman, Lang (2005), yang melakukan pengujian untuk membuktikan
pengaruh Standar Akuntansi Internasional (SAI) terhadap kualitas akuntansi. Penelitian lain
dilakukan oleh Marjan Petreski (2005), menguji efek adopsi SAI terhadap manajemen
perusahaan dan laporan keuangan.

Hung & Subramanyan (2004) menguji efek adopsi SAI terhadap laporan keuangan perusahaan di
Jerman. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa total aktiva, total kewajiban dan nilai buku
ekuitas, lebih tinggi yang menerapkan IAS dibanding standar akuntansi Jerman, dan tidak ada
perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih yang didasarkan atas Standar
Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman. Adopsi SAI juga berdampak pada rasio
keuangan, antaralain rasio ROE, RAO, ATO, rasio LEV dan PM, rasio nilai buku terhadap nilai
pasar ekuitas, rasio Earning to Price.
Pricewaterhouse Coopers (2005) menyatakan bahwa perubahan standar akuntansi tersebut akan
berdampak pada berbagai area antara lain: Product viability, Capital Instruments, Derivatives
dan hedging, Employee benefits, fair valuations, capital allocation, leasing, segment reporting,
revenue recognition, impairment reviews, deferred taxation, cash flows, disclosures, borrowing
arrangements and banking covenants.

Peranan dan keuntungan harmonisasi atau adopsi IFRS sebagai standar akuntansi
domestik
Keuntungan harmonisasi menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002) adalah: (1) Informasi
keuangan yang dapat diperbandingkan, (2) Harmonisasi dapat menghemat waktu dan uang, (3)
Mempermudah transfer informasi kepada karyawan serta mempermudah dalam melakukan
training pada karyawan, (4) Meningkatkan perkembangan pasar modal domestik menuju pasar
modal internasional, (5) Mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan operasional
yang berguna untuk menjalankan bisnis serta mempermudah dalam pengelolaan hubungan baik
dengan pelanggan, supplier, dan pihak lain.
Pricewaterhouse Coopers (2005) dalam publikasinya “Making A change To IFRS” mengatakan:
“Financial reporting that is not easily understood by global users is unlikely to bring new
business or capital to a company. This is why so many are either voluntarily changing to IFRS,
or being required to by their governments. Communicating in one language to global
stakeholders enhances confidence in the business and improves finance-raising capabilities. It
also allows multinational groups to apply common accounting across their subsidiaries, which
can improve internal communications, and the quality of management reporting and group
decision-making. At the same time, IFRS can ease acquisitions and divestments through greater
certainty and consistency of accounting interpretation. In increasingly competitive markets,
IFRS allows companies to benchmark themselves against their peers worldwide, and allows
investors and others to compare the company’s performance with competitors globally. Those
companies that do not make themselves comparable (or can’t, because national laws stand in the
way) will be at a disadvantage and their ability to attract capital and create value going forward
will be undermined”

Dalam publikasi tersebut, Pricewaterhouse Coopers sebagai perusahaan jasa professional atau
kantor akuntan terbesar di dunia saat ini, menyatakan bahwa laporan keuangan dituntut untuk

dapat memberikan informasi yang lebih dapat dipahami oleh pemakai global, dengan demikian
dapat menarik modal ke dalam perusahaan. Hal inilah yang mendorong atau menuntut perubahan
peraturan akuntansi domestik ke arah IFRS. Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan
berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan
multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam
negara yang berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan.
Dengan mengadopsi IFRS juga berarti meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam
interpretasi akuntansi, sehingga memudahkan proses akuisisi dan divestasi. Dengan mengadopsi
IFRS kinerja perusahaan dapat diperbandingkan dengan pesaing lainnya secara global, apalagi
dengan semakin meningkatnya persaingan global saat ini. Akan menjadi suatu kelemahan bagi
suatu perusahaan jika tidak dapat diperbandingkan secara global, yang berarti kurang mampu
dalam menarik modal dan menghasilkan keuntungan di masa depan.

Perlunya Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional di Indonesia
Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional untuk memudahkan perusahaan
asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk
mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan
biaya sosialisasi yang mahal. Indonesia sudah melakukannya namun sifatnya baru harmonisasi,
dan selanjutnya akan dilakukan full adoption atas standar internasional tersebut. Adopsi standar
akuntansi internasional tersebut terutama untuk perusahaan publik. Hal ini dikarenakan
perusahaan publik merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan hanya nasional tetapi
juga secara internasional. Jika ada perusahaan dari luar negeri ingin menjual saham di Indonesia
atau sebaliknya, tidak akan lagi dipersoalkan perbedaan standar akuntansi yang dipergunakan
dalam menyusun laporan.
Ada beberapa pilihan untuk melakukan adopsi, menggunakan IAS apa adanya, atau harmonisasi.
Harmonisasi adalah, kita yang menentukan mana saja yang harus diadopsi, sesuai dengan
kebutuhan. Contohnya adalah PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) nomor 24, itu
mengadopsi sepenuhnya IAS nomor 19. Standar ini berhubungan dengan imbalan kerja atau
employee benefit.
Kerugian apa yang akan kita hadapi bila kita tidak melakukan harmonisasi, kerugian kita
berkaitan dengan kegiatan pasar modal baik modal yang masuk ke Indonesia, maupun
perusahaan Indonesia yang listing di bursa efek di Negara lain. Perusahaan asing yang ingin
listing di BEI akan kesulitan untuk menerjemahkan laporan keuangannya dulu sesuai standart
nasional kita, sedangkan perusahaan Indonesia yang akan listing di Negara lain, juga cukup
kesulitan untuk menerjemahkan atau membandingkan laporan keuangan sesuai standart di negara
tersebut. Hal ini jelas akan menghambat perekonomian dunia, dan aliran modal akan berkurang
dan tidak mengglobal.

Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia.

Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia
dalam komunitas tunggal, yang dijembatani perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi
keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan
transparasi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, di
mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya.
Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan
mutlak diperlukan pada masa sekarang ini.
Terkait hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di
Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang
memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan
pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya,
terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973.
Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar
akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).”
Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI
melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku
”Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi
dengan perkembangan dunia usaha.
Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan
melakukan kodifikasi dalam buku ”Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994.”
Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar
akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya,
terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka
konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Program adopsi penuh
dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa
tahun ke depan.
Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan,
baik berupa berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses
revisi telah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1
April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Buku ”Standar Akuntansi Keuangan per 1
September 2007” ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya yaitu
tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini
terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK.
Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya
terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya, cikal bakal badan
penyusun standar akuntansi adalah Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur dari GAAP

dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973. Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi
Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan.
Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga
1994 dengan susunan personel yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan
IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan
(Komite SAK).
Kemudian, pada Kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK
diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan
otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk
Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan
(DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk
menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi
transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. Sedangkan DKSAK yang anggotanya terdiri atas
profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, merupakan mitra DSAK
dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.
Ada juga pendapat yang lain mengtakan bahwa perkembangan standar akuntansi keuangan di
Indonesia yang terbaru mengadopsi IFRS ke PSAK, kronologis kejadian dari tahun ke tahun
adalah sebagai berikut :
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk Komite Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia
untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip
Akuntansi Indonesia (PAI). (Terjadi pada periode 1973-1984)
Komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip
Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang akhir 1994, Komite standar akuntansi
memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan
pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar
tersebut. Revisi tersebut menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian
besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB. (Terjadi pada periode 1984-1994)
Ada perubahan Kiblat dari US GAAP ke IFRS, hal ini ditunjukkan Sejak tahun 1994, telah
menjadi kebijakan dari Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International
Accounting Standards sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia.
Dan pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi
baru, yang kebanyakan konsisten dengan IAS. Beberapa standar diadopsi dari US GAAP dan
lainnya dibuat sendiri. (Terjadi pada periode 1994-2004).
Merupakan konvergensi IFRS Tahap 1, Sejak tahun 1995 sampai tahun 2010, buku Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa
penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Proses revisi dilakukan sebanyak enam kali
yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1
September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada tahun 2006 dalam kongres IAI (Cek Lagi nanti) X
di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target
ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam

perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru
mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar. (terjadi pada periode 2006-2008)

Sejarah berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari,
sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956.
Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra
Darmawan, Tan Tong Djoe dan Go Tie Siem, mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat
akuntan ini bersama dengan Prof. Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan
akuntan untuk bangsa Indonesia saja.
Alasan mereka membentuk perkumpulan ini, karena mereka berpikir tidak mungkin mereka
menjadi anggota
NIVA
(Nederlands Institute Van Accountants) atau VAGA (Vereniging Academisch Gevormde Accountants).
Mereka menyadari keindonesiaannya dan berpendapat tidak mungkin kedua lembaga itu akan
memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan di Indonesia.

Pada hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di aula
Universitas Indonesia (UI) dan sepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia.
Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada, maka diputuskan
membentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta
menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka.
Dalam panitia itu, Prof. Soemardjo duduk sebagai ketua, Go Tie Siem sebagai penulis, Basuki
Siddharta sebagai bendahara sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong Djoe sebagai
komisaris.
Surat yang dikirim oleh panitia kepada enam akuntan yang lainnya memperoleh jawaban setuju.
Perkumpulan akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berdiri pada tanggal 23
Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di aula UI pada pukul 19.30.
Susunan pengurus pertama IAI terdiri dari :
1. Ketua : Proft. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo
2. Panitera : Drs. Mr. Go Tie Siem
3. Bendahara : Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddharta)

4. Komisaris : Dr. Tan Tong Djoe dan Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan)
Keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah : (1) Prof. Dr. Abutari, (2) Tio Po Tjiang, (3)
Tan Eng Oen, (4) Tang Siu Tjhan, (5) Liem Kwie Liang, (6) The Tik Him
Konsep Anggaran Dasar IAi yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya
diselesaikan pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Pebruari
1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957.
Tujuan pendirian IAI pada waktu itu adalah :
1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan
2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan
Misi IAI adalah :
1. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen
bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab dan lingkungan hidup;
2. Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan
akuntansi bagi masyarakat; dan
3. Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah
dan dalam perspektif nasional dan internasional.
Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan
praktek akuntansi, manajemen bisnis dan public, yang berorientasi pada etika dan tanggung
jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.
Pada saat didirikannya, hanya ada 11 akuntan yang menjadi anggota IAI, yaitu para pendirinya.
Seiring dengan berjalannya waktu, anggota IAI terus bertambah.
Terdapat 4 kompartemen dalam badan organisasi IAI yaitu :
1. Kompartemen Akuntan Manajemen
2. Kompartemen Akuntan Publik
3. Kompartemen Akuntan Pendidik
4. Kompartemen Akuntan Sektor Publik
Kompartemen adalah merupakan bagian integral organisasi IAi yang menjadi pilar pendukung
berdirinya organisasi IAI secara keseluruhan, yang mewadahi Anggota yang berspesialisasi

khusus untuk meningkatkan profesionalisme dan menjalankan kegiatan profesi serta fungsi
ilmiah sesuai bidang kerjanya, sebagai pengejawantahan azas dekonsentrasi organisasi IAI.
Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek
akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan
akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam
bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku
akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan
disahkan oleh lembaga resmi (standard setting body) pada saat tertentu.
Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan
prosedur yang telah disahkan oleh suatu lembaga atau institut resmi. Dengan kata lain Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)merupakan sebuah peraturan tentang prosedur akuntansi yang
telah disepakati dan telah disahkan oleh sebuah lembaga atau institut resmi.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia selalu mengacu
pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal
praktek terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperolah informasi yang akurat
sehubungan data ekonomi.
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang “berlaku” dalam hal praktek “pembuatan
laporan keuangan” guna memperoleh inforamsi tentang kondisi ekonomi.
Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
berisi “tata cara penyusunan laporan keuangan” yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau
dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung.
Hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
dapat mengalami perubahan/penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan kebutuhan
informasi ekonomi.
Dari keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang

perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI
yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah
disahkan oleh lembaga atau institut resmi.
Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu
kemutlakan bagi setiap perusahasan dalam membuat laporann keuangan. Namun paling tidak dapat
memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi
yang tepat agar semua dat ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihakpihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan megevaluasi suatu laporan keuangan guna
mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

Pengertian SAK
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan
keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun
1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia menrupakan
terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti, IAS,IFRS,ETAP,GAAP. Selain itu
ada juga PSAK syariah dan juga SAP.
Selain untuk keseragaman laporan keuangan, Standar akuntansi juga diperlukan untuk
memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta Memudahkan pembaca
laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas
yang berbeda. Di Indonesia SAK yang diterapkan akan berdasarkan IFRS pada tahun 2012
mendatang.
Pada PSAK-IFRS, SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan
Akuntan Indonesia. PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Syariah sedangkan SAP
oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
Berikut ini penjelasan dari macam-macam SAK tersebut :
1. PSAK-IFRS
PSAK-IFRS akan diterapkan secara utuh pada tahun 2012. Saat ini masih dalam proses
konvergensi. Proses ini melalui tahap adopsi pada tahun 2008-2010 kemudian tahun ini
memasuki tahap persiapan akhir sebelum tahap implementasi di tahun 2012.Pada PSAK ini
wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas public seperti : Emiten, perusahaan publik,
perbankan, asuransi, dan BUMN. Tujuan dari PSAK ini adalah memberikan informasi yang
relevan bagi user laporan keuangan.
Lalu Kenapa Indonesia mengadopsi IFRS ?
Indonesia mengadopsi IFRS karena Indonesia adalah bagian dari IFAC yang sudah pasti harus
mematuhi SMO(Statement Membership Obligation) yang menjadikan IFRS sebagai accounting

standard. Selain itu konvergensi IFRS adalah kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota
G20 Forum. Pada pertemuan pemimpin G20 di Wahington DC, pada 15 November 2008
didapati hasil : “Strengthening Transparency and Accountability” yang kemudian pada 2 April
2009 di London pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk : Strengthening Financial
Supervision and Regulation “to call on the accounting standard setters to work urgently with
supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a
single set of high‐quality global accounting standards.”
MANFAAT IFRS

Manfaat dari penerapan IFRS sebagai berikut :
1. Meningkatkan daya banding laporan keuangan
2. Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal Internasional
3. Menghilangkan hambatan arus modal Internasional dengan mengurangi perbedaan dalam
ketentuan pelaporan keuangan
4. Mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis
keuangan bagi para analis
5. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice
Jadi walaupun Indonesia harus menyesuaikan standard keuangan dengan IFRS namun hal ini
akan mempermudah untuk pelaporan keuangan meskipun aka nada perubahan-perubahan dalam
penyusunan laporan keuangan itu sendiri yang bersifat menyuluruh.
Karakter IFRS
IFRS menggunakan “Principles Base” yaitu :




Lebih menekankan Interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada
spirit penerapan prinsip tersebut
Standard membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi
akuntansi mencerminkan realitas ekonomi
Membutuhkan professional judgement pada penerapan standard akuntansi.

IFRS juga menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus
melakukan penilaian sendiri atau menggunakan jasa penilai. Selain itu IFRS mengharuskan
pengungkapan(disclosure) yang lebih banyak baik kwantitatif maupun kualitatif.
2. SAK-ETAP
SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan
laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.
ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK-ETAP diterbitkan pada
tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan pada 1 Januari 2010. SAK

ini diterapkan secara retrospektif namun jika tidak praktis dapat diterapkan secara prospektif
yang berarti mengakui semua asset dan kewajiban sesuai SAK ETAP juga tidak mengakui asset
dan kewajiban jika tidak diizinkan oleh SAK-ETAP, selain itu Mereklasifikasi pos-pos yang
sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK-ETAP juga menerapkan
pengukuran asset dan kewajiban yang diakui SAK ETAP.
Manfaat SAK ETAP
Dengan adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menangah dapat untuk menyusun
laporan keuangannya sendiri juga dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga
perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk
pengembangan usahanya.
Manfaat lain dari SAK ETAP antara lain :
1. Lebih mudah implementasinya dibandingkan PSAK-IFRS karena lebih sederhana
2. Walaupun sederhana namun tetap dapat memberikan informasi yang handal dalam
penyajian laporan keuangan
3. Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai dengan kondisi di
Indonesia serta dibuat lebih ringkas
4. SAK ETAP masih memerlukan profesional judgement namun tidak sebanyak untuk
PSAK-IFRS
5. Tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama, namun ada beberapa
hal yang diadopsi/modifikasi dari IFRS/IAS
SAK ETAP terdiri dari 30 Bab dan daftar istilah yang mempermudah untuk memahami SAK ini.
3. PSAK Syariah
PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga
syariah maupun lembaga non syariah. Dalam PSAK Syariah ini pengembangan dilakukan
dengan model PSAK umum namun psak ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI.
PSAK Syariah berada dalam PSAK 100-106 yang terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerangka Konseptual
Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Akuntansi Murabahah
Musyarakah
Mudharabah
Salam
Istishna

4. SAP

SAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP(Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk
entetitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Penyusunan SAP melalui tahapan-tahapan seperti :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)
Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public
Hearings)
9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
10. Finalisasi Standar
Jadi SAP disusun hanya untuk instalasi kepemerintahan baik pusat maupun daerah untuk
menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Dan diharapkan dengan adanya SAP maka
akan ada transparansi, parisipaso dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sehingga dapat
mewujudkan pemerintahan yang baik.


http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/03/Standar-Akuntansi-KeuananEntitas-Tanpa-Akuntanbilitas-Publik-SAK-ETAP.pdf

pengertian laporan keuangan menurut psak
pengertian laporan keuangan menurut psak adalah sbb :
PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai
pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan.
PENDAHULUAN
Tujuan
01. Pernyataan ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general
purpose financial statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan
baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.
Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan
persyaratan minimum isi laporan keuangan.
Ruang Lingkup
02. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan
umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan

penyajian laporan keuangan entitas syariah.
03. PSAK lainnya mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi tertentu
dan peristiwa lainnya.
04. Pernyataan ini tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun
sesuai dengan PSAK 3: Laporan Keuangan Interim. Namun, paragraf 13- 33 diterapkan bagi laporan
keuangan interim tersebut. Pernyataan ini berlaku bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang
menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan terpisah sebagaimana diatur dalam
PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasi.
Definisi
05. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai ’laporan keuangan’) adalah laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.
Ketidakpraktisan. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat
menerapkannya setelah melakukan usaha yang memadai.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang disusun oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari:
(a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
(b) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
Material. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan
adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, dapat memengaruhi keputusan
ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian
dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memerhatikan kondisi terkait.
Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi
faktor penentu. Penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat
dapat memengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan, dan dengan demikian menjadi
material, membutuhkan pertimbangan mengenai karakteristik dari masing-masing pengguna laporan
tersebut. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 25 menyatakan bahwa
‘pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang
wajar.’ Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu memerhatikan bagaimana pengguna laporan dengan
karakteristik tersebut diharapkan terpengaruh dalam membuat keputusan ekonomi.
Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendaptan komprehensif, laporan laba rugi terpisah
(jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.
Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam
laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pospos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan
dalam laporan keuangan.
Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian
reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana
dipersyaratkan oleh SAK lainnya.
Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.
Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan
komprehensif lain.
Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke bagian laba rugi periode berjalan yang
sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode
sebelumnya.
Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari
transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam
kapasitasnya sebagai pemilik
Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi:
(a) perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud);
(b) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan paragraf
94 PSAK 24: Imbalan Kerja;
(c) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat
PSAK 11: Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing);
(d) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali asset keuangan yang dikategorikan sebagai
’tersedia untuk dijual’ (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan danPengukuran);
(e) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrument lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus
kas (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)
Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari
posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan
laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan
juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen
atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada
mereka.(psak 2009,terbaru) Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan
07.

keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:
a) aset;
b) laibilitas;
c) ekuitas;
d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;dan
f) arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan
keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya,
dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Jika seorang investor ingin mengambil keputusan bisnis, maka salah satu pertimbangannya adalah
dengan melihat dan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Kenapa laporan keuangan? Laporan
keuangan merupakan salah satu media utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk
mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Laporan ini juga merekam peristiwa
kejadian bisnis dalam bentuk unit moneter. Dengan disediakannya laporan keuangan maka keadaan
ekonomi perusahan (yang dituangkan ke dalam bentuk angka-angka moneter) tercermin dalam laporan
keuangan tersebut. Untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan, tentu saja diperlukan
komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap.

Dalam kaitannya dengan komponen laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)
telah mensahkan PSAK 1 (Revisi 2009) tentang penyajian laporan keuangan pada tanggal 15 Desember
2009 yang merupakan revisi dari PSAK 1 tahun 1998. Pada kesempatan ini, akan dipaparkan tentang
beberapa perubahan-perubahan yang terkait dengan PSAK 1 tantang penyajian laporan keuangan yang
akan dimulai dari istilah-istilah apa saja yang berubah, disusul dengan komponen laporan keuangan yang
lengkap, dan bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan, dan alasan mengapa pos luar biasa
(extraordinary items) tidak diperbolehkan lagi disajikan dalam laporan keuangan.
2. Istilah dan Perubahan Istilah
Dalam PSAK 1 (Revisi 2009) terdapat beberapa istilah baru yang diungkap dan terdapat juga beberapa
istilah yang telah berubah jika dibandingkan dengan PSAK 1 tahun 1998. Istilah-istilah baru yang
diungkap dalam PSAK 1 (Revisi 2009), yang sebelumnya tidak diungkap dalam PSAK 1 (Revisi 1998),
adalah:
catatan atas laporan keuangan
laba atau rugi
laporan keuangan bertujuan umum
material
pemilik
pendapatan komprehensif lain
penyesuaian reklasifikais
standar akuntansi keuangan
tidak praktis
Total Laba rugi komprehansif
Beberapa perubahan istilah diantaranya adalah
Penggantian istilah “kewajiban” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “liabilitas” pada PSAK 1 (Revisi
2009).
Penggantian istilah “aktiva” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “aset” pada PSAK 1 (Revisi 2009).
Penggantian istilah “neraca” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “laporan posisi keuangan” pada PSAK
1 (Revisi 2009)
Satu hal penting dalam kaitannya dengan istilah, PSAK 1 (Revisi 2009) tidak lagi memperkenankan
penggunaan istilah “Pos Luar Biasa”, sedangkan PSAK 1 (1998) masih memperkenankan penggunaan
istilah tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa pos luar biasa tidak diperkenankan lagi ada?
Sayangnya, PSAK 1 (Revisi 2009) tidak menjelaskan alasan mengapa pos luar biasa dihilangkan. Alasan
akan hal ini berdasar pandangan penulis akan dibahas pada bagian 5.
3. Komponen Laporan Keuangan Lengkap
Berdasar pada PSAK 1 (Revisi 2009), komponen laporan keuangan lengkap mengalami perubahan dari

yang tadinya hanya mencakup lima item, sekarang mencakup enam item. Berdasar PSAK 1 (Revisi 1998),
komponen laporan keuangan lengkap meliputi:
1

neraca,

2

laporan laba rugi,

3

laporan perubahan ekuitas,

4

laporan arus kas, dan

5

catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang disahkan pada tanggal 15 Desember 2009 dan mulai
yang efektif berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011,
laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini :
1

laporan posisi keuangan pada akhir periode

2

laporan laba rugi komprehensif selama periode

3

laporan perubahan ekuitas selama periode

4

laporan arus kas selama periode

5
catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi
penjelasan lain; dan
6
laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan
suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan
keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.
Jika kita bandingkan antara PSAK 1 (Revisi 1998) dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), terkait komponen
laporan keuangan, maka terdapat dua perbedaan utama yaitu:
perubahan pada laporan laba rugi, dimana sebelumnya hanya mensyaratkan laporan laba rugi,
sekarang harus menyajikan laporan laba rugi komprehensif
PSAK 1 (Revisi 1998) tidak mensyaratkan adanya laporan posisi keuangan pada awal periode
komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau
membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos
dalam laporan keuangannya.

Perlu ditekankan bahwa antara laporan laba rugi dengan laporan laba rugi komprehensif memiliki
perbedaan. Laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponenkomponen pendapatan komprehensif lain. Sedangkan laporan laba rugi komprehensif termasuk
didalamnya laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif mencakup
(paragraf 7):
perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16 (Revisi 2007): Aset Tetap dan PSAK 19 (Revisi 2009):
Aset Tidak Berwujud)
keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan PSAK 24:
Imbalan Kerja
keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK
10 (Revisi 2009): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing)
keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai
‘tersedia untuk dijual’ (lihat PSAK 55 (Revisi 2006) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)
bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus
kas (lihat PSAK 55 (Revisi 2006) : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran)
4. Penyajian Laporan Keuangan
Penyajian laporan keuangan yang dituangkan dalam PSAK No.1 merupakan adopsi dari IAS 1
Presentation of Financial Statements (2009). Terdapat beberapa perbedaan berdasar PSAK 1 (Revisi
2009) dengan PSAK 1 (Revisi 1998). Beberapa perbedaan terkait penyajian laporan keuangan di
antaranya:
Dalam paragraf 9 PSAK 1 (Revisi 2009), laporan keuangan menyajikan beberapa informasi mengenai
entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan
kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, serta arus
kas sedangkan menurut PSAK 1 (1998), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi: aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, serta arus kas.
PSAK 1 (Revisi 2009) tidak mengatur kapan entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan,
sedangkan PSAK 1 (1998) mengatur bahwa entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan paling
lama 4 bulan setelah tanggal neraca.
Paragraf 84 PSAK 1 (Revisi 2009) tidak memperkenankan penyajian “pos luar biasa” dalam laporan
laba rugi komprehensif (akan dibahas spada bagian berikutnya).
Dalam paragraf 78 PSAK 1 (Revisi 2009) mensyaratkan bahwa seluruh pos penghasilan dan beban yang
diakui dalam satu periode dapat disajikan dengan dengan memilih salah satu format berikut:
Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, atau
Dalam bentuk dua laporan, yaitu:
i.

Laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah), dan

ii. Laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif
lain (laporan laba rugi komprehensif)
5. Mengapa Pos Luar Biasa (Extraordinary Items) Dihilangkan?
Tidak kita pungkiri bahwa sudah menjadi perdebatan sejak lama tentang apa yang harus dimasukkan
dalam net income, apakah hanya kegiatan yang berasal dari aktivitas operasi ataukah juga memasukkan
kegiatan yang berasal dari aktivitas tidak biasa (irregular items). Isu ini sangat penting mengingat tidak
sedikit jumlah irregular item yang dilaporkan oleh entitas.[1] Berdasarkan pendekatan modified all
inclusive concept, perusahaan dapat melaporkan irregular items sebagai bagian dari net income-nya.
Salah satu irregular items adalah pos luar biasa (extraordinary items)
Secara konsep, pos luar biasa merupakan transaksi dan kejadian yang tidak berulang yang berbeda
secara signifikan dari kegiatan normal perusahaan. Untuk menentukan apakah suatu kejadian dikatakan
luar biasa harus dikaitkan dengan kegiatan normal perusahaan atau dikaitkan dengan karakteristik
perusahaan. Sebagai contoh, kerugian akibat terjadinya gempa bagi perusahaan yang terletak di negara
Jepang (sering dilanda gempa) akan menjadi kejadian yang biasa saja, tetapi kerugian yang diderita oleh
perusahaan di Indonesia (yang jarang terjadi gempa) dapat dikatakan sebagai kejadian yang luar biasa.
Ini mengandung makna kriteria “luar biasa” akan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahana
lainnya sehingga perlu menetapkan suatu kriteria untuk dapat mengkategorikan suatu kejadian masuk
dalam “pos luar biasa”.
Suatu aktivitas dikategorikan sebagai pos luar biasa jika memenuhi 2 persyaratan berikut:
Bersifat tidak normal; kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang
tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal perusahaan.
Tidak sering terjadi; kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak sering terjadi dalam kegiatan
normal perusahaan.
Sebagai pertimbangan lain, untuk menentukan apakah peristiwa atau transaksi dikatagorikan sebagai
pos luar biasa maka entitas perlu mempertimbangkan lingkungan tempat entitas tersebut beroperasi.
Sebagai contoh Weyerhaeuser Company (forest and lumber) memasukan pos luar biasa atas terjadinya
aktivitas volkanik pada gunung St. Helens sejumlah $36 juta. Erupsi volkanik ini menghancurkan logistik,
bangunan, equipment, sistem transportasi, dan kayu. Bagi Weyerhaeuser Company kerugian yang
ditimbukan oleh aktivitas volkanik tersebut sangat jarang terjadi dan bersifat tidak normal sehingga
dapat diklasifikasikan sebagai extraordinary items, tetapi mungkin saja bagi perusahaan lain yang
terletak didaerah rawan terjadinya aktivitas volkanik, kerugian sebagai akibat adanya aktivitas volkanik
tidak dapat dikatagorikan sebagai extraordinary items.
Dalam kaitannya dengan pos luar biasa, Paragraf 84 PSAK 1 (Revisi 2009) Tidak diperkenankan lagi
penyajian pos-pos penghasilan dan beban sebagai “pos luar biasa” dalam laporan laba rugi
komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau catatan atas laporan keuangan. Aturan ini
menunjukkan bahwa memang standar kita sudah tidak lagi memperkenankan disajikannya pos luar

biasa dalam laporan keuangan. sebelumnya, penyajian pos luar biasa dalam laporan laba rugi
perusahaan diatur berdasarkan PSAK No. 25 mengenai ‘Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan,
Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi’, paragraf 10 – 14.
Pertanyaan yang timbul adalah mengapa pos luar biasa tidak diperkenankan lagi disajikan dalam laporan
keuangan? Jika melihat ke belakang ketika terjadi tragedi serangan teroris di Amerika tanggal 11
september 2001 dan peristiwa terjadinya badai Katrina tahun 2005, seluruh media di Amerika
mengkatagorikan dua peristiwa tersebut sebagai “extraordinary.” Namun FASB’s Emerging Issues Task
Forces (EITF) menyatakan bahwa melampirkan kerugian yang berasal dari kejadian tanggal 11
September akan menjadi tidak efektif dalam mengkomunikasikan akibat dari adanya serangan tanggal
11 September sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan luas dari disediakannya laporan keuangan
yaitu mengkomunikasikan secara efektif dan jelas (informasi laporan keuangan). Alasan lain yang
dikemukakan oleh EITF adalah sulitnya “menangkap” akibat-akibat finansial dari serangan teroris pada
satu item laporan keuangan. Sementara menurut IAS, dikeluarkannya extraordinary items dari laporan
keuangan karena terdapat kesulitan dalam memisahkan efek-efek finansial dari satu kejadian dengan
kejadian lain secara objektif.
Secara umum, alasan eliminasi extraordinary items dari laporan keuangan dapat dirangkum sebagai
berikut:
1) Terdapat kesuliatan untuk menentukan apakah suatu peristiwa/transaksi dapat dikatagorkan
sebagai pos luar biasa. Hal ini disebabkan karena kriteria penentuan pos luar biasa masih membutuhkan
judgement.
2) Terdapat kesulitan untuk memisahkan efek finansial yang terjadi karena adanya serangan teroris
dengan efek finansial yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi yang lemah sebelum terjadinya
serangan teroris. Dengan kata lain, terdapat kesulitan untuk memisahkan efek finansial akibat adanya
kejadian yang diduga sebagai extraordinary dengan kejadian lain sebelum adanya extraordinary.
3) Memisahkan kos yang termasuk dalam extraordinary item dengan yang tidak termasuk dalam
extraordinary items bukan saja merupakan hal yang tidak praktis[2] , tetapi juga merupakan hal yang
tdak berguna bagi pengguna laporan keuangan yang berfokus pada informasi yang dapat membantu
prediksi
future
earnings dan akibat cash flow dari adanya kejadian–kejadian tersebut. Sehingga udaha untuk
memisahkan kos dalam ordinary atau extraordinary akan menghalangi (bukan meningkatkan)
komunikasi informasi keuangan
4) Salah satu katagori extraordinary items adalah tidak sering terjadi (infrequently in practice)
sehingga karena tidak sering terjadi makan sebaiknya dieliminasi.

Secara umum penulis sependapat dengan Massoud et al. (2007) bahwa memang sudah saatnya
extraordinary items dihilangkan karena telah cukup lama manfaat dari disajikannya extraordinary item
menjadi tidak jelas. Mengapa? Dengan mengklasifikasikan suatu kejadian dalam extraordinary items
tidak akan mengubah efek bottom-line atas kejadian tersebut terhadap organisasi, karena extraordinary
items hanya sebagian kecil dari semua pos yang ada dalam kaporan keuangan yang bisa dijadikan
pertimbangan organisasi.

PSAK NO. 1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BAB 1
Pengertian
PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK
digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan.
PENDAHULUAN
Tujuan
01. Pernyataan ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum
(general purpose financial statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat
dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan
keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan,
struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
Ruang Lingkup
02. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku
bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.
03. PSAK lainnya mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi
tertentu dan peristiwa lainnya.
04. Pernyataan ini tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang
disusun sesuai dengan PSAK 3: Laporan Keuangan Interim. Namun, paragraf 13- 33 diterapkan
bagi laporan keuangan interim tersebut. Pernyataan ini berlaku bagi seluruh entitas, termasuk
entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan terpisah
sebagaimana diatur dalam PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasi.
Definisi
05. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai ’laporan keuangan’) adalah
laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan.
Ketidakpraktisan. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat
menerapkannya setelah melakukan usaha yang memadai.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang disusun oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari:
(a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
(b) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
Material. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan
keuangan adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, dapat
memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat
tersebut dengan memerhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan
tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu. Penilaian apakah suatu
kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dapat memengaruhi keputusan
ekonomi dari pengguna laporan, dan dengan demikian menjadi material, membutuhkan
pertimbangan mengenai karakteristik dari masing-masing pengguna laporan tersebut. Kerangka
Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 25 menyatakan bahwa ‘pengguna
laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi
dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.’
Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu memerhatikan bagaimana pengguna laporan dengan
karakteristik tersebut diharapkan terpengaruh dalam membuat keputusan ekonomi.
Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan
atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendaptan komprehensif,
laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.
Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang
disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pospos yang tidak
memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian
reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif
sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK lainnya.
Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.
Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen
pendapatan komprehensif lain.
Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke bagian laba rugi periode
berjalan yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan
atau periode sebelumnya.
Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan
dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan
pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi:
(a) perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Tidak
Berwujud);
(b) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan
paragraf 94 PSAK 24: Imbalan Kerja;
(c) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat
PSAK 11: Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing);
(d) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali asset keuangan yang dikategorikan sebagai
’tersedia untuk dijual’ (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan danPengukuran);
(e) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrument lindung nilai dalam rangka lindung nilai
arus kas (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)
Tujuan Laporan Keuangan
07. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja
keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan
pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan
hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada
mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi
mengenai entitas yang meliputi:

a) aset;
b) laibilitas;
c) ekuitas;
d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;dan
f) arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan
keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan,
khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.
Komponen Laporan Keuangan Lengkap
08. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:
(a) laporan posisi keuangan pada akhir periode
(b) laporan laba rugi komprehensif selama periode
(c) laporan perubahan ekuitas selama periode
(d) laporan arus kas selama periode
(e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi
penjelasan lainnya; dan
(f) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas
menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali
pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan
keuangannya. Entitas diperkenankan menggunakan judul laporan selain yang digunakan
dalam Pernyataan ini
Karakteristik Umum
Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK
13. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus
kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari
transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset,
laibilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika
diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
14. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara
eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas

laporan keuangan. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh
terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang
dipersyaratkan dalam SAK.
Dasar Akrual
25. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.
26. Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, laibilitas,
ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut
memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsurunsur tersebut dalam Kerangka Dasar
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
Materialitas dan Agregasi
27. Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas
menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos
tersebut tidak material.
28. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain
yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan
pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak
material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau
dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan
terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan
atas laporan keuangan.
Saling Hapus
30. Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan laibilitas atau pendapatan dan
beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh suatu PSAK
Frekuensi Pelaporan
34. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif)
setidaknya secara
tahunan. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan
disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun,
sebagai

tambahan

terhadap

periode

cakupan

laporan

keuangan,

maka

mengungkapkan:
(a) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan

entitas

(b) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan
secara keseluruhan
Informasi Komparatif
36. Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk
seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali
dinyatakan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari
laporan ke uangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman
laporan keuangan periode berjalan.
Konsistensi Penyajian
43. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporanvkeuangan antar periode harus konsisten
kecuali:
(a) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau review atas
laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain
akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan
penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25; atau
(b) perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK
STRUKTUR DAN ISI
Pendahuluan
45. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan khusus dalam laporan posisi keuangan atau
laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau laporan
perubahan ekuitas dan mensyaratkan pengungkapan dari pos-pos lainnya pada laporan keuangan
tersebut atau catatan atas laporan keuangan. PSAK 2: Laporan Arus Kas mengatur persyaratan
untuk penyajian informasi arus kas.
46. Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah “pengungkapan” dalam arti luas, meliputi pospos yang disajikan di dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga dipersyaratkan oleh SAK
lain. Kecuali dinyatakan lain dalam Pernyataan ini atau SAK lainnya, pengungkapan tersebut
dapat dilakukan dalam laporan keuangan.
Identifikasi Laporan Keuangan
47. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari
informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.

49. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan
keuangan. Di samping itu, entitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan
mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:
(a) nama entitas pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan
informasi dari akhir periode laporan sebelumnya;
(b) apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas;
(c) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau
catatan atas laporan keuangan;
(d) mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 52; dan
(e) pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan
Struktur
110. Catatan atas laporan keuangan:
(a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan
akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 115 – 122;
(b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun
dalam laporan keuangan; dan
(c) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan,
tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
Sumber Estimasi Ketidakpastian
123. Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan,
dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan, yang
memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah
tercatat aset dan laibilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan
laibilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:
(a) sifat; dan
(b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.
Modal
132. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan
untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan dan proses entitas dalam mengelola permodalannya.
Instrumen Keuangan Puttable yang Diklasifikasikan sebagai Ekuitas

134A. Instrumen keuangan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual
instrumen itu
kembali pada penerbitnya baik secara kas atau dengan aset keuangan lainnya (puttable
financial instrument) yang diklasifikasi sebagai instrumen ekuitas diungkapkan (jika tidak
diungkapkan dimanapun):
(a) ikhtisar data kuantitatif mengenai jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas;
(b) tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan kewajiban untuk membeli kembali atau menarik
instrument tersebut jika dipersyaratkan oleh pemegang instrumen, termasuk setiap perubahan
dari periode sebelumnya;
(c) prakiraan arus kas keluar pada saat pembelian kembali atau penarikan instrumen
tersebut; dan
(d) informasi tentang bagaimana penentuan prakiraan arus kas keluar pada saat pembelian
kembali atau penarikan instrumen.
Pengungkapan Lain
135. Entitas mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan:
(a) jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyelesaian laporan
keuangan tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah
dividen per lembar sahamnya; dan
(b) jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.
136. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di bagian manapun
dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:
(a) domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat entitas (atau
lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor);
(b) keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama;
(c) nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha.
TANGGAL EFEKTIF
137. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahunan yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan
Pernyataan ini untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut harus diungkapkan.
PENARIKAN
138. Pernyataan ini menggantikan PSAK 1 (Revisi 1998):

Penyajian Laporan Keuangan.
ED PSAK No. 1 (revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan
Eksposure Draft PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan telah diterbitkan.
ED PSAK 1 merupakan adopsi IAS 1 Presentation Financial Statement, proses adopsi ini
merupaka salah satu program konvergensi IFRS yang sedang dilakukan oleh Dewan Standar
Akuntansi keuangan (DSAK IAI).
ED PSAK 1 ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum
(general purpose financial statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat
dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan
keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan,
strukturlaporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Ada beberapa
perbedaan antara PSAK 1 (Revisi 2009) dan ED PSAK 1 (Revisi 2009).
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI pada tanggal 21 April 2009 kemarin telah
menyetujui Exposure Draft (ED) PSAK 1 (revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan
untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK,
Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang
berminat.
ED PSAK 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan ini yang merupakan adopsi dari IAS
1 : Presentation of Financial Statements merevisi PSAK 1 (1998) : Penyajian Laporan
Keuangan.
Secara umum perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009) dengan PSAK 1 (Revisi 1998) diantaranya
adalah sebagai berikut :
1. ED PSAK 1 (Revisi 2009) mengadopsi IAS 1 Presentation of Financial Statements (2009)
sedangkan PSAK 1 (Revisi 1998) mengadopsi IAS 1
Disclosure
of Accounting Policies (1997).
2. Penggantian istilah “Kewajiban” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “Liabilitas” pada ED
PSAK 1 (Revisi 2009).
3. Pada ED PSAK 1 (revisi 2009) terdapat definisi istilah yang digunakan, yaitu laporan
keuangan untuk tujuan umum, tidak praktis, standar akuntansi keuangan, material, catatan atas
laporan keuangan, penghasilan komprehensif lain, pemilik, laba atau rugi sedangkan pada PSAK
1 (1998) tidak terdapat definisi istilah yang digunakan.
4. Menurut ED PSAK 1 (revisi 2009), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi
: Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, Kontribusi
dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik serta Arus kas sedangkan
menurut PSAK 1 (1998), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi : Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan dan beban serta Arus Kas.
5. Mengenai tanggung jawab atas laporan keuangan, ED PSAK 1 (revisi 2009) tidak mengatur
mengenai pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, sedangkan PSAK 1 (1998)
mengatur bahwa manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan.
6. ED PSAK 1 (revisi 2009) mengatur mengenai komponen laporan keuangan yang lengkap
yaitu : (a) Laporan posisi keuangan (neraca), (b) Laporan laba rugi komprehensif, (c) Laporan
perubahan ekuitas, (d) Laporan arus kas, (e) Catatan atas laporan keuangan, (f) Laporan posisi
keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, atau
reklasifikasi pos-pos laporan keuangan, sedangkan PSAK 1 (1998) mengatur mengenai

komponen laporan keuangan yang lengkap meliputi : (a) Neraca, (b) Laporan laba rugi, (c)
Laporan perubahan ekuitas, (d) Laporan arus kas serta (e) Catatan atas laporan keuangan.
7. Mengenai Kepatuhan terhadap SAK, ED PSAK 1 (revisi 2009) mengatur bahwa entitas
membuat pernyataan kepatuhan atas SAK dalam laporan keuangan, sedangkan PSAK 1 (1998)
tidak mengatur mengenai laporan keuangan yang harus memuat pernyataan kepatuhan entitas
atas SAK.
8. ED PSAK 1 (revisi 2009) mengatur bahwa penyimpangan dari suatu PSAK diijinkan jika
kepatuhan atas PSAK tersebut bertentangan dengan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK,
sedangkan PSAK 1 (1998) tidak mengatur mengenai penyimpangan dari suatu PSAK.
9. ED PSAK 1 (revisi 2009) tidak mengatur mengenai bagaiman memilih dan menerapkan
kebijakan akuntansi ketika tidak diatur dalam suatu PSAK. Hal tersebut akan diatur dalam PSAK
25, jika PSAK 25 sudah mengadopsi IAS 8 terkini. Sedangkan PSAK 1 (1998) mencantumkan
pengaturan bagaimana memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak diatur dalam
suatu PSAK.
10. ED PSAK 1 (revisi 2009) tidak mengatur kapan entitas sebaiknya mengeluarkan laporan
keuangan, sedangkan PSAK 1 (1998) mengatur bahwa entitas sebaiknya mengeluarkan laporan
keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca.
11. ED PSAK 1 (revisi 2009) tidak lagi memperkenankan penggunaan istilah “Pos Luar Biasa”,
sedangkan PSAK 1 (1998) masih memperkenankan penggunaan istilah tersebut.
Perbedaan ED PSAK 1 (revisi 2009) dengan PSAK 1 (revisi 1998) selengkapnya dapat dibaca
pada ED PSAK 1 (revisi 2009) yang telah diterbitkan IAI dan dapat di-download melalui website
resmi IAI

ETAP
(Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik )
A. Pengertian ETAP
SAK ETAP yang merupakan kepanjangan dari Standar akuntansi keuangan untuk Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik ditetapkan oleh ikatan akuntansi indonesia untuk perusahaan kecil
dan menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk
digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang
dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak
menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi
pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung
dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Lebih lanjut ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa Entitas dikatakan
memiliki akuntabilitas publik signifikan jika proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada
otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau entitas
menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti
bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank
investasi.
B. Ketentuan Transisi




SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat

diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010.
Diterapkan secara retrospektif, jika tidak praktis diperkenankan prospektif.



Prospektif: Mengakui semua aset dan kewajiban sesuai SAK ETAP, Tidak mengakui



aset dan kewajiban jika tidak diijinkan oleh SAK ETAP, Mereklasifikasi pos-pos yang
sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK ETAP ,Menerapkan
pengukuran aset dan kewajiban yang diakui sesuai SAK ETAP.
ETAP dapat memilih tetap menggunakan PSAK – IFRS atau menggunakan SAK



ETAP.
Seluruh entitas sampai dengan 31 Desember 2009 menggunakan satu PSAK yaitu



PSAK yang berlaku per 31 Desember 2009.
ETAP yang tetap memilih menggunakan PSAK – IFRS tidak boleh dikemudian hari



berubah menggunakan SAK ETAP.
Entitas dengan akuntabilitas publik yang kemudian telah memenuhi persyaratan sebagai



ETAP dapat menggunakan SAK ETAP.




ETAP yang kemudian berubah menjadi bukan ETAP maka harus menggunakan

PSAK – IFRS dan tidak boleh lagi menggunakan SAK ETAP.
C.

Karakteristik

1. SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
2. ETAP adalah entitas yang:
a.

Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan

ETAP

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi
pengguna eksternal.
3. Menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises.
4. Lebih sederhana antara lain:
a.

Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan

b. Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas.
c.

Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan

5. Kualitatif Informasi Dlm Laporan Keuangan :



Dapat Dipahami,
Relevan,



Materialitas,



Keandalan,



Substansi Mengungguli Bentuk



Pertimbangan Sehat,



Kelengkapan,



Dapat Dibandingkan,



Tepat Waktu,



Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.

6. SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi
aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari
penerapan “matching concept”.
7. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan
beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP.
1
D. Manfaat SAK-ETAP
1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk :
a.

Menyusun laporan keuangannya sendiri.

b. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit.

Sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dariBank)
untuk pengembangan usaha.
2.

Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam
implementasinya.

3. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.
E. Penyajian Laporan Keuangan
1. Penyajian Wajar, Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan
dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi,
peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban,
penghasilan dan beban.
2. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP, Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus
membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas
laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika
mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.
3.

Kelangsungan Usaha, Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang
menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas menlanjutkan
kelangsungan usaha.

4. Frekuensi Pelaporan, Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi
komparatif) minimum satu tahun sekali.
5. Penyajian Yang Konsisten, Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar
periode harus konsisten dan Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan
keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi
tidak praktis.
6.

Informasi Komparatif, Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode
sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP.

7. Materialitas dan Agregasi Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan
sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang
sejenis, Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap
material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna
laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

8.

Laporan

Keuangan

Lengkap,

Laporan Keuangan Entitas Meliputi:
a.

Neraca

b. Laporan Laba Rugi
c.

Laporan Perubahan Ekuitas

d. Laporan Arus Kas
e.

Catatan atas Laporan Keuangan

9. Identifikasi Laporan Keuangan
a)

Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk
catatan atas laporan keuangan.

b) Entitias harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan: domisili dan
bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar, penjelasan sifat operasi dan aktivitas
utamanya.
1
F. Perbedaan SAK ETAP VS PSAK – IFRS
1) Materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK – IFRS complicated dan rumit.
2) SAK ETAP cenderung menggunakan basis stewardship sebagai pertanggungjawaban pengelola
kepada stakeholder sehingga cenderung menggunakan prinsip reliability, sedangkan PSAK –
IFRS telah bergeser untuk pemenuhan user dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung
menggunakan prinsip relevan.
3) SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan
4) SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas.
5)

SAK ETAP menggunakan cost model untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode
ekuitas untuk anak perusahaan.

6) SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55.
7) SAK ETAP hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti
investasi. PSAK-IFRS boleh memilih cost model atau model reavaluasi.
Tujuan laporan keuangan SAK-ETAP adalah menyediakan informasi keuangan, kinerja
keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna
dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta

khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Sedangkan tujuan laporan keuangan IFRS
memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang berguna untuk berbagai penhhuna dalam membuat keputusan ekonomi.
Tetapi antara IFRS dan SAK-ETAP memiliki persamaan yaitu ama-sama bertujuan untuk
menyediakan/memberikan informasi bagi pengguna yang nantinya digunakan untuk membuat
keputusan ekonomi.

KESIMPULAN

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International
Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi
Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal
(IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).
Tujuan IFRS adalah :memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk
periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi
berkualitas tinggi yang :
1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang peiode yang disajikan.
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.
SAK ETAP yang merupakan kepanjangan dari Standar akuntansi keuangan untuk Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik ditetapkan oleh ikatan akuntansi indonesia untuk perusahaan kecil
dan menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
PERBEDAAN SAK ETAP VS PSAK – IFRS


Materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK – IFRS complicated dan rumit.



SAK ETAP cenderung menggunakan basis stewardship sebagai pertanggungjawaban pengelola
kepada stakeholder sehingga cenderung menggunakan prinsip reliability, sedangkan PSAK –
IFRS telah bergeser untuk pemenuhan user dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung
menggunakan prinsip relevan.



SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan



SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas.



SAK ETAP menggunakan cost model untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode
ekuitas untuk anak perusahaan.



SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55.



SAK ETAP hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti
investasi. PSAK-IFRS boleh memilih cost model atau model reavaluasi.



Tujuan laporan keuangan SAK-ETAP adalah menyediakan informasi keuangan, kinerja
keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna
dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta
khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Sedangkan tujuan laporan keuangan IFRS
memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang berguna untuk berbagai penhhuna dalam membuat keputusan ekonomi.
Tetapi antara IFRS dan SAK-ETAP memiliki persamaan yaitu ama-sama bertujuan untuk
menyediakan/memberikan informasi bagi pengguna yang nantinya digunakan untuk membuat
keputusan ekonomi.
Diposkan oleh Wira Sagala di 22.44

SAK ETAP SIAPA, MENGAPA, DAN BAGAIMANA IMPLEMENTASINYA?
SAK ETAP yang merupakan kepanjangan dari Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik ditetapkan oleh ikatan akuntansi indonesia untuk perusahaan kecil dan
menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ETAP ini cukup sederhana dan pasti tidak
akan
menyulitkan
bagi
penggunanya.
Kenapa ini harus dilakukan? karena ….. semua perusahaan tentunya menginginkan usahanya
terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha tentu berbagai upaya dilakukan. Salah satu
upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan.
Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Ya… susun dan sajikanlah laporan keuangan
sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan
standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan,
misalnya saja: dapat untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang datang; dapat
memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan lain-lain. Untuk perusahaan yang tergolong
usaha kecil dan menengah dapat memilih standar yang akan digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan. Apakah akan menggunakan PSAK ETAP ataukah PSAK umum.
PSAK ETAP akan mulai diberlakukan pada akhir tahun 2011. Oleh sebab itu bagi perusahaan
yang telah memutuskan akan menggunakan PSAK ETAP sudah harus mengadakan penyesuaian
sejak tahun 2010. Penggunaan PSAK ini harus konsisten untuk tahun-tahun berikutnya. Apalagi
yang sudah memutuskan untuk menggunakan PSAK umum dalam penyajian laporan keuangan,
maka untuk selanjutnya tidak boleh merevisi kebijakannya ke PSAK ETAP.
Apakah
sebenarnya
yang
dimaksud
dengan
ETAP?
ETAP sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang
melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit
usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, dimana kegiatan dan modalnya
masih terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia menempati angka sekitar 80 %. Oleh sebab
itu perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan ini.
Di dunia pendidikan hal ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian serius, karena sangat
mungkin banyak perusahaan yang masih belum mengetahui dan menerapkan PSAK ETAP, yang
akan diberlakukan mulai 31 Desember 2011. Oleh sebab itu dunia pendidikan tinggi harus sudah
mulai menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat UKM. Langkah yang dapat ditempuh
untuk
kegiatan
ini
antara
lain:
1. ada tim khusus di perguruan tinggi yang serius ingin membantu UKM dalam menerapkan
SAK
ETAP;
2.
tim
yang
dibentuk
memikirkan
strategi
yang
akan
dilakukan;
3. tim melakukan survey terhadap UKM untuk melihat sejauhmana pemahaman dan penerapan
SAK
ETAP.
4. jika kondisi ukm sebagian besar ternyata masih belum mengetahui dan menerapkannya,
maka tugas dari tim di perguruan tinggi untuk mengadakan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan,
dan lain-lain agar diperoleh masukan untuk melakukan kegiatan selanjutnya;
5. memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dengan SAK ETAP
sebagai
salah
satu
bentuk
pengabdian
kepada
masyarakat.
Dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di atas, perguruan
tinggi dapat menyempurnakan kurikulum untuk pembelajaran akuntansi keuangan. Di samping
itu masih banyak hal yang dapat dilakukan perguruan tinggi dalam membantu UKM, misalnya
membuatkan software untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP yang akan dapat
dimanfaatkan oleh UKM.
BAB I Ruang Lingkup
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas
publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong
entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

1.

Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:
1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan
pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain
untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah
mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan
penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik,
manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok besar
masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun,
reksa dana, dan bank investasi.

2.
Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial
statements) bagi pengguna eksternal.
Contoh pengguna eksternal adalah:
1. Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha;
2. Kreditur;
3. Lembaga pemeringkat kredit.
Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifkan dapat menggunakan SAK ETAP jika
otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contohnya
Bank Perkreditan Rakyat yang telah diijinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP
mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.
SAK-ETAP ini akan berlaku efektif per 1 January 2011 namun penerapan dini per 1 Januari
2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat
suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan
tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan
mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila
perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan
tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP.
Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada
PSAK, maka terdapat beberapa ketentuan transisi dalam SAK-ETAP yang cukup ketat:
1. Pada BAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK-ETAP, yakni
1 January 2011
2. Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun
laporan keuangan tidak berdasarkan SAK-ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP
sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk
kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.

3. Per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan
PSAK atau beralih menggunakan SAK-ETAP.
4. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak
memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas
tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAKETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan
SAK-ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan public di
tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK
non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali.
5. Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan
keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan
SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun
laporan keuangan.
BAB 2 Konsep Dan Prinsip Pervasif
1. Tujuan laporan keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan
laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam
pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan
keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya,
laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
1. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan
2. Posisi keuangan
1. Dapat Dipahami. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.
Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai
tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari
informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.
2. Relevan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan
ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa
lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi
mereka di masa lalu.
3. Materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan
atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan
ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
4. Keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material
dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang
secara wajar diharapkan dapat disajikan. Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi

5.

6.

7.

8.

9.

dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk
meningkatkan keandalan laporan keuangan.
Pertimbangan Sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada
saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian,
sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau
beban tidak disajikan lebih rendah.
Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus
lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak
mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan
dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi
relevansi.
Dapat Dibandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan
entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja
keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar
entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi
keuangan secara relatif.
Tepat Waktu. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan
dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak
semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan
relevansinya.
Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat Manfaat informasi seharusnya melebihi
biaya penyediannya.

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu.
Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan
adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:
1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
2. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu,
yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas
yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.
4. Kinerja keuangan
Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana
disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai
dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsurunsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah
penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam
bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan
kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
2. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan
dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam
modal.
Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari
pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban
dibahas lebih lanjut dalam paragraf
1. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan
Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau
laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan
mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan
pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau catatan atau materi penjelasan.
1. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset,
kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar
pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:
1. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban
dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas
yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk
menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki
pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
3. Prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas (pervasif)
Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam
SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran
Laporan Keuangan.
1. Dasar akrual
Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar
akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan
beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk
pos-pos tersebut.
1. Pengakuan dalam laporan keuangan

1. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan
akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi
dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas
setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut
menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
2. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
3. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan
kewajiban. Penghasilan diakui dalam Laporan laba rugi jika kenaikan manfaat
ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan
kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
4. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban.
Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa
depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah
terjadi dan dapat diukur secara andal.
5. Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal
tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip
pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.
6. Saling hapus
Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban,
kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP.
BAB 3 Penyajian Laporan Keuangan
1. Penyajian wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas
suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa
dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan
dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif.
1. Kepatuhan terhadap SAK ETAP
Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan
eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam
catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP
kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.
1. Kelangsungan usaha
Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP
membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas
mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut

atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal
tersebut.
1. Frekuensi pelaporan
Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum
satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan
telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas
mengungkapkan:
1. Fakta tersebut;
2. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan
3. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,
laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.
4. Penyajian yang konsisten
Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:
1. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau
pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan
dan penerapan kebijakan akuntansi dalam Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan
Kesalahan; atau
2. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.
3. Informasi komparatif
Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan
lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan
keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika
relevanuntuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
1. Materialitas dan agregasi
Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material
digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara
individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan
keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.
1. Laporan keuangan lengkap
Laporan keuangan entitas meliputi:
1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas

4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan
dan informasi penjelasan lainnya.
6. Identifikasi laporan keuangan
Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk
catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain,
maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping
itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan
keuangan:
1. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
2. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi
setiap komponen laporan keuangan;
3. Mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam bab 25 mata uang pelaporan;
4. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan:
1. Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar;
2. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya
BAB 4 Neraca
Informasi yang disajikan dalam neraca minimal mencakup pos-pos berikut:
1. kas dan setara kas;
2. piutang usaha dan piutang lainnya;
3. persediaan;
4. properti investasi;
5. aset tetap;
6. aset tidak berwujud;
7. utang usaha dan utang lainnya;
8. aset dan kewajiban pajak;
9. kewajiban diestimasi;
10. ekuitas.
Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu
relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak
menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

BAB 5 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu
periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda
terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan
sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi
dalam periode terjadinya perubahan (lihat Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan).
Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Pendapatan;
Beban keuangan;
Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
Beban pajak;
Laba atau rugi neto.

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian
tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan atau
mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba
rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.
BAB 6 Laporan Perubahan Ekuitas Dan Laporan Laba Rugi Dan Saldo Laba
Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos
pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut,
pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode
tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas)
jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.
Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:
1. Laba atau rugi untuk periode;
2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
3. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan yang diakui sesuai bab 9 kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan;
4. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir
periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
1. Laba atau rugi;
2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
3. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang
menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen
serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan
4. Perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan
pengendalian.
Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba
untuk suatu periode pelaporan. Paragraf 3.13 mengijinkan entitas untuk menyajikan laporan laba
rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika

perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan
periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.
BAB 7 Laporan Arus Kas
Bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya.
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang
menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan.
BAB 8 Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab ini mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan
keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai
tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan
memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan
informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan harus:
1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan
akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6;
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam sak etap tetapi tidak disajikan dalam
laporan keuangan; dan
3. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi
relevan untuk memahami laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap
pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan
keuangan. Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian
setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
4. Pengungkapan lain.

BAB 9 Kebijakan Dan Estimasi Akuntansi Dan Kesalahan
Bab ini memberikan panduan untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang
digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Bab ini juga mengatur perubahan estimasi
akuntansi dan koreksi kesalahan periode lalu.
BAB 10 Investasi Pada Efek Tertentu

Bab ini mengatur penerapan akuntansi nilai wajar untuk efek utang dan efek ekuitas baik yang
dimaksudkan oleh pemiliknya untuk diperdagangkan, efek utang yang dimaksudkan untuk
dimiliki hingga jatuh waktu maupun tidak untuk keduanya. Efek adalah surat berharga, yaitu
surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit
penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
1. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor
dengan entitas yang menerbitkan efek.
2. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas, atau hak
untuk memperoleh (misalnya: waran, opsi beli) atau hak untuk menjual (misalnya opsi
jual) kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan.
Bab ini harus diterapkan untuk akuntansi dan pelaporan investasi efek ekuitas yang nilai
wajarnya tersedia dan untuk semua investasi efek utang, kecuali investasi pada entitas asosiasi,
joint venture dan entitas ana
BAB 11 Persediaan
Bab ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan adalah aset:
1. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
2. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau
pemberian jasa.
Bab ini diterapkan untuk semua jenis persediaan, kecuali:
1. Persediaan dalam proses (work in progress) dalam kontrak konstruksi termasuk kontrak
jasa yang terkait secara langsung (lihat Bab 20 Pendapatan);
2. Efek tertentu (lihat Bab 10 Investasi pada Efek Tertentu).
BAB 12 Investasi Pada Entitas Asosiasi Dan Entitas Anak
Bab ini harus diterapkan untuk investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Bab ini tidak
mengatur:
1. Investasi pada joint venture;
2. Hak paten, merek dagang, dan aset yang serupa;
3. Sewa pembiayaan
BAB 13 Investasi Pada Joint Venture
Bab ini diterapkan untuk investasi pada joint venture. Joint venture adalah perjanjian kontraktual
dimana dua pihak atau lebih menjalankan aktivitas ekonomi yang menjadi subyek dari
pengendalian bersama. Joint venture dapat berbentuk pengendalian bersama operasi,
pengendalian bersama aset, dan pengendalian bersama entitas. Pengendalian bersama adalah

kesepakatan kontraktual berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi, dan ada hanya jika
keputusan strategis keuangan dan operasi terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan
persetujuan pihak-pihak yang berbagi pengendalian (venturer).
BAB 14 Properti Investasi
Bab ini diterapkan untuk akuntansi untuk investasi pada tanah dan bangunan yang memenuhi
definisi properti investasi dalam paragraf 14.2. Properti investasi adalah properti (tanah atau
bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau
lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau
kedua-duanya, dan tidak untuk:
1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan
administratif; atau
2. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
BAB 15 Aset Tetap
Bab ini diterapkan untuk akuntansi atas aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang:
1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk
disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Aset tidak berwujud tidak termasuk
hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam dan sumber daya
yang tidak dapat diperbarui lainnya.
BAB 16 Aset Tidak Berwujud
Bab ini diterapkan untuk akuntansi untuk semua aset tidak berwujud kecuali aset tidak berwujud
yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal (lihat Bab 11 Persediaan dan Bab 20
Pendapatan) Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik. Suatu aset dapat diidentifikasikan jika:
1. Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari entitas
dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak
terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau
2. Muncul dari hak kontraktual atau hak hukumnya lainnya, terlepas apakah hak tersebut
dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
Aset tidak berwujud tidak termasuk:
1. Efek (surat berharga), atau
2. Hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam dan sumber daya
yang tidak dapat diperbarui lainnya
BAB 17 Sewa

Bab ini mencakup akuntansi untuk semua sewa, kecuali:
1. Sewa untuk mengekplorasi atau menggunakan mineral, minyak bumi, gas alam dan
sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lainnya;
2. Perjanjian lisensi seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis),
hak paten, dan hak cipta (lihat Bab 16 Aset Tidak Berwujud);
BAB 18 Kewajiban Diestimasi Dan Kontinjensi
Bab ini diterapkan untuk semua kewajiban diestimasi (kewajiban yang waktu atau jumlahnya
belum pasti), kewajiban kontijensi dan aset kontijensi, kecuali kewajiban estimasi yang diatur
dalam Bab lain, yaitu:
1.
2.
3.
4.

Sewa (Bab 17 Sewa);
Kontrak konstruksi (Bab 20 Pendapatan);
Kewajiban imbalan kerja (Bab 23 Imbalan Kerja);
Kewajiban pajak penghasilan (Bab 24 Pajak Penghasilan).

Persyaratan dalam Bab ini tidak berlaku untuk kontrak eksekutori kecuali kontrak tersebut
merupakan kontrak memberatkan. Kontrak eksekutori adalah kontrak dalam hal tidak ada satu
pihak telah melakukan kewajibannya atau kedua pihak secara sebagian telah melakukan
kewajibannya secara seimbang. Istilah “penyisihan” seringkali digunakan dalam konteks seperti
penyusutan, penurunan nilai aset, dan tagihan tidak tertagih. Hal tersebut merupakan
penyesuaian atas nilai tercatat aset, bukan pengakuan kewajiban, sehingga tidak diatur dalam
Bab ini.
BAB 19 Ekuitas
Bab ini mengatur akuntansi ekuitas untuk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entitas Perorangan;
Persekutuan Perdata;
Firma;
Commanditaire Vennootschap (CV);
Perseroan Terbatas;
Koperasi.

Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga
memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan
perundangan dan akta pendirian yang berlaku.
BAB 20 Pendapatan
Bab ini diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang muncul sebagai akibat dari transaksi
atau kejadian berikut:

1. Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk
dijual kembali);
2. Pemberian jasa;
3. Kontrak konstruksi;
4. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen.
Pendapatan atau penghasilan lain yang muncul dari beberapa transaksi dan kejadian lain berikut
ini diatur dalam Bab lain:
1. Perjanjian sewa (lihat Bab 17 Sewa);
2. Dividen yang timbul dari investasi yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas
(lihat Bab 12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak);
3. Perubahan nilai wajar investasi pada efek tertentu, atau pelepasannya (lihat Bab 10
Investasi Pada Efek Tertentu).
BAB 21 Biaya Pinjaman
Bab ini mengatur akuntansi untuk biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya
lainnya yang timbul dari kewajiban keuangan suatu entitas. Biaya pinjaman mencakup:
1. Bunga untuk cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
3. Amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian
peminjaman;
4. Beban pembiayaan sesuai dengan sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan bab 17
sewa;
5. Perbedaan nilai tukar yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing dimana
perbedaan ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga.
BAB 22 Penurunan Nilai Aset
Kerugian penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh
kembali. Bab ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk penurunan nilai semua aset, kecuali
aset yang muncul dari imbalan kerja (lihat Bab 23 Imbalan Kerja).
BAB 23 Imbalan Kerja
Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas
jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Bab ini diterapkan untuk
empat jenis imbalan kerja:
1. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja)
yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja
memberikan jasanya.
2. Imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang
terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.

3. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja (selain imbalan pascakerja
dan pesangon pemutusan kerja) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
setelah pekerja memberikan jasanya; dan
4. Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat:
1. Keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal,
atau
2. Keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela
dengan imbalan tertentu.
BAB 24 Pajak Penghasilan
Bab ini mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan. Untuk tujuan ini, pajak penghasilan
termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan kena pajak. Pajak
penghasilan juga termasuk pajak, misalnya pemungutan dan pemotongan pajak, yang terutang
oleh entitas anak, entitas asosiasi atau joint venture atas distribusi ke entitas pelaporan.
BAB 25 Mata Uang Pelaporan
Bab ini diterapkan untuk semua entitas yang akan atau telah menggunakan mata uang selain
rupiah sebagai mata uang pelaporan. Mata uang fungsional adalah mata uang utama dalam arti
substansi ekonomi, yaitu mata uang utama yang dicerminkan dalam kegiatan operasi entitas.
Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
Mata uang pencatatan adalah mata uang yang digunakan oleh entitas untuk membukukan
transaksi.
BAB 26 Transaksi Dalam Mata Uang Asing
Bab ini diterapkan dalam akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing. Transaksi mata uang
asing adalah transaksi yang didenominasi atau harus diselesaikan dalam mata uang asing, yang
meliputi transaksi yang timbul ketika entitas:
1. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang
asing;
2. Meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang didenominasi
dalam mata uang asing;
3. Memperoleh atau melepas aset, atau terjadinya atau menyelesaikan kewajiban, yang
didenominasi dalam mata uang asing.
BAB 27 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan
Bab ini mendefinisikan peristiwa setelah akhir tanggal pelaporan dan menentukan prinsip-prinsip
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan peristiwa tersebut.Peristiwa setelah akhir periode
pelaporan adalah peristiwa-peristiwa, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang
terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan.
Ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yaitu:

1. Peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode
pelaporan (peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian).
2. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan
(peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).
BAB 28 Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Bab ini mensyaratkan entitas untuk memberikan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan
keuangannya untuk memberi perhatian pada kemungkinan posisi keuangan dan laba atau rugi
entitas telah terpengaruh oleh adanya pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa serta
transaksi dan saldo dengan pihak-pihak tersebut. Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan
hubungan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, entitas harus menilai dari substansi
hubungan dan bukan semata-mata dari bentuk hukum.
Dalam konteks SAK ETAP, pihak-pihak berikut tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa:
1. Dua entitas yang memiliki satu direktur atau anggota personel manajemen kunci secara
umum, tetapi tidak memenuhi ketentuan (d) dan (f) dalam definisi “pihak yang
mempunyai hubungan istimewa” (lihat daftar istilah).
2. Dua venturer karena mereka berbagi pengendalian bersama atas joint venture.
3. Pihak-pihak berikut dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihakpihak tersebut dapat memengaruhi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses
pengambilan keputusan):
1. Penyandang dana;
2. Serikat dagang;
3. Entitas pelayanan umum; dan
4. Departemen dan instansi pemerintah.
5. Pelanggan, pemasok, pemilik hak waralaba (franchisor), distributor atau agen
umum yang mana entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan,
semata-mata berdasar atas akibat ketergantungan ekonomi.
BAB 29 Ketentuan Transisi
Entitas menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas
diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Entitas yang menerapkan secara
prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka:
1. Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK
ETAP;
2. Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak mengijinkan
pengakuan tersebut;
3. Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau
komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis
aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP;
4. Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya berdasarkan SAK
ETAP mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan
kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi,
kejadian atau kondisi lainnyasebelum tanggal efektif SAK ETAP diakui secara langsung pada
saldo laba pada tanggal penerapan SAK ETAP.
Pada tahun awal penerapan SAK ETAP, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan
SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan
PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan
untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.
Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi
persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak
diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Entitas tersebut
wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non- ETAP dan tidak diperkenankan
untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali sesuai dengan paragraf 29.4 di atas.
Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan
keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK
ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETA ini dalam menyusun laporan
keuangan. Entitas tersebut menerapkan persyaratan dalam paragraf 29.1 – 29.3.
BAB 30 Tanggal Efektif
SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1
Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas
harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau
setelah 1 Januari 2010.
SAK SYARIAH
SAK SYARIAH merupakan Standar Akuntansi yang digunakan oleh usaha yang menggunakan
syariah Islam. Beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Syariah yang telah disusun dan
diterbitkan diantaranya sebagai berikut:
Berikut Ini adalah PSAK(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari’ah)
KDPPLK SYARIAH (Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan) Berisi
Konsep dasar penyusunan laporan Keuangan berdasarkan Syariah
PSAK 101 Berisi Penyajian laporan Keuangan berdasarkan syariah
PSAK 102 Berisi Akuntansi dengan transaksi Murabahah
PSAK 103 Berisi Akuntansi dengan transaksi Salam
PSAK 104 Berisi Akuntansi dengan transaksi Istishna

PSAK 105 Berisi Akuntansi dengan transaksi Mudarabah
PSAK 106 Berisi Akuntansi dengan transaksi Musyarakah
PSAK 107 Berisi Akuntansi dengan transaksi Ijarah
PSAK 108 Berisi Akuntansi dengan transaksi Penyelesaian Utang Piutang
PSAK 109 Berisi Akuntansi dengan transaksi Zakat, Infak dan Sedekah
PSAK 110 Berisi Akuntansi dengan transaksi Hawalah
PSAK 111 Berisi Akuntansi dengan transaksi Asuransi Syariah
BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD).
Laporan keuangan pokok menurut SAP
adalah:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan Pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan
prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan,
sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian yang
terkait.

Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah:
1. Masyarakat.
2. Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.

SAP memiliki dua basis Penerapan yaitu :
1. SAP Berbasis Kas
Basis Akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis
kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada
saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pelaporan dan
belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau
entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP berbasis akrual yang mecakup
PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran

( budgetary reports), sebagaimana di

cantumkan pada PSAP 2, dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan financial, yang pada PSAP 12
mempasilitasi pencatatan, pendapatan, dan beban dengan basis akrual.
Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas
Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas
dana berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap
pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

Perbedaan mendasar SAP berbasis kas menuju akrual dengan SAP berbasis akrual terletak pada
PSAP 12 menganai laporan operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya
ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang di tanggung untuk menjalankan kegiatan
pemerintahan. Surplus / deficit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/ kekayaan
bersih entitas pemerintahan bersangkutan ( PP NO 71 Tahun 2010)

2. SAP berbasis Akrual
SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja,
dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBN/APBD.
Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui
dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di
terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010).
SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah,
jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib
menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).
SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam
rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71
Tahun 2010.
Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due
process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang
secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan
persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP
dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual

Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.1.1 Tahap - tahap penyiapan SAP yaitu (Supriyanto:2005):

h.

a.

Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

b.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam Komite

c.

Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

d.

Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja

e.

Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

f.

Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

g.

Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)

Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Publik Hearings)
i.

Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian

j.

Finalisasi Standar
Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, Standar dibahas bersama dengan Tim Penelaah

Standar Akuntansi Pemerintahan BPK. Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan-masukan
KSAP melakukan finalisasi standar kemudian KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri
Keuangan. Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan
Keppres. Suhubungan dengan hal tersebut, melalui Keputusan Presiden, dibentuk Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan. Komite ini segera bekerja untuk menyempurnakan kembali draf SAP yang
pernah diajukan kepada BPK agar dapat segera ditetapkan.
Draf SAP pun diajukan kembali kepada BPK dan mendapatkan pertimbangan dari BPK. BPK
meminta langsung kepada Presiden RI untuk segera Menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan
dengan Peraturan Pemerintah (PP). Proses penetapan PP SAP pun berjalan dengan Koordinasi antara

Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM, serta pihak terkait
lainnya hingga penandatanganan Peraturan Pemerintah.

2.1.2 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan (KDP-LK).
KKAP dan KDPP-LK sama-sama menujukan pada 4 (empat) pihak yaitu: komite penyusun
standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa (auditor) dan para pemakainya. Ini agaknya memang
suatu hal yang tak bisa dihindari, sebab keempat pihak tersebut telah menjadi fixed sebagai pengguna
standar akuntansi.
Perbedaan baru mulai terlihat pada poin ruang lingkup. Sebab merupakan hal yang baru, cakupan ruang
lingkup yang dibahas dalam KKAP memang terkesan lebih banyak pertimbangan adaptasi.
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, kerangka ini merumuskan konsep yang
mendasari penyusunan dan penyajiaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai acuan
bagi :
1. Penyusunan Standar Akuntansi pemerintah (KSAP)
Tujuan KSAP adalah untuk meningkatkan transparasi dan akubilitas penyelenggaraan akuntansi
pemerintahan, melalui penyusunan dan pengembangan SAP.
2. Penyusun laporan keuangan
3. Pemeriksa
Adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
untuk dan atas nama BPK(Badan Pemeriksa Keuangan).
4. Para pengguna laporan keuangan
Pada KKAP ruang lingkupnya meliputi:
a) tujuan kerangka konseptual;
b) lingkungan akuntansi pemerintahan;

c) pengguna kebutuhan informasi para pengguna;
d) entitas pelaporan;
e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfat informasi dalam laporan keuangan, prinsipprinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
g) defenisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.(KKAP Paragraf 4)
Sementara pada KDPP-LK, ruang lingkupnya meliputi:
a) tujuan laporan keuangan;
b) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan;
c) defenisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan; dan
d) konsep modal serta pemeliharaan modal.(KDPP-LK, paragraf 05)

2.1.3 Kandungan PP SAP
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri
dari:
SAP berbasis Akrual
Lampiran I.01 ; Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Lampiran I.02 ; Penyajian laporan keuangan
Lampiran I.03 ; Laporan realisasi anggaran berbasis kas
Lampiran I.04 ; Laporan arus kas
Lampiran I.05 ; Catatan atas laporan keuangan
Lampiran I.06 ; Akuntansi persediaan

Lampiran I.07 ; Akuntansi investasi
Lampiran I.08 ; Akuntansi asset tetap
Lampiran I.09 ; Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran I.10 ; Akuntansi kewajiban

mpiran I.11; Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak di
lanjutkan
Lampiran I.12 ; Laporan keuangan konsolidasi
Lampiran I.13 ; Laporan keuangan operasional
SAP berbasis Kas menuju Akrual
Lampiran II.01 ; Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Lampiran II.02 ; Penyajian laporan keuangan
Lampiran II.03 ; Laporan realisasi anggaran
Lampiran II.04 ; Laporan arus kas
Lampiran II.05 ; Catatan atas laporan keuangan
Lampiran II.06 ; Akuntansi persediaan
Lampiran II.07 ; Akuntansi investasi
Lampiran II.08 ; Akuntansi asset tetap
Lampiran II.09 ; Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran II.10 ; Akuntansi kewajiban
Lampiran III ; Proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
2.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan
dengan penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan ini sendiri terdiri dari sebuah

pernyataan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta seperangkat standar
akuntansi keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PASK) No.
1 paragraf 7 adalah :
• Neraca;
• Laporan laba-rugi;
• Laporan perubahan ekuitas;
• Laporan Arus Kas;
• Catatan atas laporan keuangan.
Keberadaan SAK dibutuhkan untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan
bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan, oleh karenanya ia sangat berarti dalam hal kesatuan
bahasa dalam menganalisa laporan – laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun dan unit
ekonomi lainya.
Di Indonesia standar akuntansi keuangan tersebut dikenal dengan istilah Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994
menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984.
Standar Akuntansi Keuangan ini sendiri terdiri dari sebuah pernyataan kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta seperangkat standar akuntansi keuangan dengan 35
pernyataan. SAK ini mulai berlaku efektif tanggal 1 januari 1995. Sebagai pedoman penyusunan dan
penyajian laporan keuangan ia menjadi peraturan yang mengikat, sehingga pengertian yang bias
terhadap suatu pos laporan keuangan dapat dihindari.
Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan
Standar akuntansi merupakan salah satu cabang yang penting dalam mewujudkan suatu
tranparansi di segala bidang, khusunsya dunia binis ataupun praktik-praktik akuntansi yang lain.
Akuntansi berkembang dengan sangat cepat sejalan dengan adanya revolusi industri dunia, prosedur
akuntansi selama ini sering dikembangkan tanpa perdebatan maupun diskusi yang berkepanjangan. Para
akuntan mengembangkan metode-metode yang tampaknya akan memenuhi kebutuhan perusahaan

mereka masing-masing, sehingga hal ini menimbulkan prosedur yang berbeda-beda di antara berbagai
perusahaan dalam perlakukan akuntansi untuk aktivitas yang sama. Standar akuntansi dirancang untuk
membantu para akuntan dalam menerapkan prinsip–prinsip yang konsisten dalam perusahan yang
berbeda.
Standar akuntansi oleh profesi dianggap sebagai cerminan posisi profesi yang diterima umum,
dan harus diikuti dengan penyusunan setiap laporan keuangan, kecuali jika keadaan membenarkan
adanya pengecualian terhadap standar yang ada. Standar–standar ini sering disebut Prinsip Akuntansi
yang Berlaku Umum (PABU). Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut standar setting
prosses merupakan proses yang cukup pelik karea melibatkan aspek politik, bisnis, sosial dan budaya.
Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan, baik pihak pemerintah, swasta
maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan
diberlakukan akan mengingat semua pihak.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain :
1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi
keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian
secara hati – hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam
mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.
3. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan
dengan berbagai variable yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi,
perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial
lainnya.
4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan
dalam disiplin ilmu akuntansi.

2.3 Perbedaan SAK dan SAP
Perbandingan Definisi Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas
menurut PSAK dan SAP

SAK
Aktiva

SAP

sumber daya yang dikuasai

sumber daya ekonomi yang

oleh perusahaan sebagai akibat

dikuasai dan/atau dimiliki oleh

dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi di masa

pemerintah sebagai akibat dari

depan diharapkan akan

peristiwa masa lalu dan dari

diperoleh perusahaan.

mana manfaat ekonomi dan atau
sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh,
baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non-keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi
masyarakat umum dan
sumber- sumber daya yang
dipelihara karena Balasan
sejarah dan budaya.

Kewajiban

hutang perusahaan masa kini
yang timbul dari peristiwa masa
lalu, penyelesaiannya
diharapkan mengakibatkan arus
keluar dari sumber daya
perusahaan yang mengandung
manfaat ekonomi.

utang yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi

pemerintah
Ekuitas

hak residual atas aktiva

Dikenal dengan ekuitas dana

perusahaan setelah dikurangi

adalah kekayaan bersih

semua kewajiban. hak residual

pemerintah yang merupakan

atas aktiva perusahaan setelah

selisih antara aset dan

dikurangi semua kewajiban.

kewajiban pemerintah.

Sumber : SAK Kerangka Konseptual par 49 dan SAP No 1 Par 8
Bila dalam PSAK dengan tegas memakai istilah laporan keuangan, maka karena masih adaptasi,
PSAP menggunakan istilah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak mengacu secara tegas pada
fisik laporan keuangan, melainkan pada proses penyusunannya.

BAB III
KESIMPULAN
Strategi adaptasi yang dipakai oleh KSAP dalam menyusun SAP merupakan langkah tepat dalam
memperkenalkan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Meski strategi itu akhirnya menimbulkan
banyak kerancuan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi, namun SAP terbukti mampu menciptakan
paradigma baru dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Namun, membandingkan SAP dengan SAK hanya salah satu cara dalam rangka mengukur sejauh
mana standar tersebut bisa memenuhi tujuan awal disusunnya. Dengan catatan, pembandingan itu
tentu tidak bisa secara kaku, sebab sifat entitas pemakai keduanya berbeda.
Setelah membandingkan dengan SAK, dapat disimpulkan, SAP baru bisa menghasilkan laporan
keuangan yang memiliki tingkat keterbandingan (comparability) yang memadai bila masing-masing
entitas mempunyai pemahaman yang sama terhadap poin-poin SAP. Namun, hal itu sepertinya sulit
dicapai, karena strategi adaptasi yang diterapkan KSAP telah menyebabkan SAP memiliki tingkat
fleksibilitas yang tinggi. Artinya, uniformity atau keseragaman menjadi suatu hal yang perlu
dipertimbangkan dalam pengembangan standar tersebut di kemudian hari.
Diposkan 2nd June 2013 oleh sur yani

Judul: Standar Akuntansi

Oleh: Fatrisia Rahmy


Ikuti kami