Standar Akuntansi Pemerintah

Oleh Siti Musrifah

21 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Standar Akuntansi Pemerintah

H
A
T
N
I
R
E
M
E
P
I
S
N
A
T
N
U
K
A
R
A
D
N
STA
K E L OM POK 7
)
0
2
0
1
0
3
0
1
8
0
2
1
(
I
W
I
T
R
E
P
I
R
T
U
P
)
4
6
0
1
0
3
0
1
8
0
2
1
(
H
A
F
I
R
S
U
M
I
T
I
S

POK OK BAHASAN
Prinsip Akuntansi yang
Berlaku Umum
Standar Akuntansi
Pemerintah

Standar Internasional
Akuntansi Sektor Publik

Kerangka Konseptual

Strategi Penyusunan
Standar di Negara
Berkembang

PRINSIP
AKUNTANSI
YANG
BERLAKU
UMUM
1. Prinsip akuntansi yang ditetapkan / dinyatakan berlaku oleh badan pengatur
standar dari IAI.
2. Pernyataan dari badan, yang terdiri atas pakar pelaporan keuangan, yang
mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum public dengan tujuan
menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan
berlaku umum, dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tsb terbuka untuk
dikomentari oleh public dan badan pengatur standar dari IAI, tidak menyatakan
keberatan atas penerbitan pernyataan tsb.
3. Pernyataan dari badan, yang terdiri atas pakar pelaporan keuangan, yang
mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum public dengan tujuan pengatur
standar dari IAI, tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh public.
4. Praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui berlaku umum karena
mencerminkan praktik yang lazim dalam industry tertentu, atau penerapan
standar akuntansi internasional atau standar akuntansi yang berlaku umum
diwilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi transaksi secara lebih
baik.

STANDAR INTERNASIONAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Federasi
Akuntan
Internasional
(IFAC)

Komite
khusus
“public sector
committee”

Bertugas menyusun Standar Internasional
Akuntansi Sektor Publik (IPSAS)
Yang mengacu pada Standar Akuntansi
Internasional (IAS)

Pembentukan Kopartemen Akuntan Sektor Publik di IAI pada tanggal
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
8 Mei 2000 yang salah satu programnya adalah penyusunan standar
akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintahan.
Sebelum UU tentang Keuangan Negara ditetapkan, Menteri Keuangan
RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
308/KMK.012/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar
Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/kmk.012/2004
tanggal 6 Agustus 2004.
Dengan dikeluarkanya UU Nomor 1 Tahun 2004, penetapan Komite
SAP dilakukan dengan Keputusan Presiden dan telah diterbitkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2005 tanggal
KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah
5 Januari 2005.
tentang SAP sebagai prinsip – prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat / pemda.
KSAP terdiri atas Komite Konsultatif dan Komite Kerja

Pros e s pe nyus una n SAP :
1. Identifikasi topic
2. Konsultasi topic kpd Komite Pengarah
3. Pembentukan kelompok kerja
4. Riset terbatas oleh kelompok kerja
5. Draf awal dari kelompok kerja
6. Pembahasan draf awal oleh komite kerja
7. Pengambilan keputusan oleh komite kerja
8. Pelaporan kepada komite pengarah dan persetujuan atas draf
publikasian
9. Peluncuran draf publikasian
10.Dengar pendapat publikdan dengar pendapat terbatas
11.Pembahasan tanggapan dan masukan atas draf publikasian dari
dengar pendapat.
12.Permintaan pertimbangan kepada BPK.
13.Pembahasan tanggapan BPK
14.Finalisasi standar.
15.Pemberlakuan standar
16.Sosialisasi awal standar

KERANGKA KONSEPTUAL
1. Tujuan kerangka konseptual

Menjadi acuan bagi :
a. Penyusunan SAP dalam melaksanakan tugasnya.
b. Penyusunan laporan keuangan dalam
menanggulangi maslah akuntansi yang belum diatur
dalam standar.
c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai
apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan
SAP.
d. Para pengguna laporan keuangan dalam
menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

LANJUTAN…

Karakteri
stik
organisa
si
pemerint
ah

Struktur
pemerintah
an

Pengelolaa
n
keuangan

o Pemisahan kekuasaan
eksekutif, legislative,
dan yudikatif
o Otonomi daerah
o Proses politik
o Pajak vs pelayanan
o Anggaran
o Investasi pada asset
yang tidak
menghasilkan
o Penggunaan akuntansi
dana

2. Entitas pelaporan dan pengguna laporan keuangan

E ntita s pe la pora n
 Pemerintah pusat
 Pemda
 Satuan organisasi di
lingkungan
pemerintah pusat /
daerah
 Organisasi lainnya

Pe ngguna la pora n
ke ua nga n
 Masyarakat
 Para wakil rakyat,
lembaga pengawas,
dan lembaga
pemeriksa
 Pihak yang memberi
atau berperan dalam
proses donasi,
investasi, dan
pinjaman.
 pemerintah

3. Peranan dan tujuan laporan keuangan

Pe ra na n la pora n ke ua nga n
Disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antargenerasi

Lanjutan
Tujua
… n la pora n ke ua nga n
Menyediakan informasi mengenai :
a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh
pengeluaran.
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang – undangan.
c. J umlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas
pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai.
d. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber –
sumber penerimaannya, baik jangka pendek atau jangka panjang, termasuk
yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan
atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.

4. Komponen laporan keuangan

 Laporan realisasi
anggaran
 Neraca
 Laporan arus kas
 Catatan atas laporan
keuangan
Diperkenankan : laporan
kinerja keuangan dan
laporan perubahan
ekuitas.

5. Dasar hokum pelaporan keuangan

• UUD RI, khususnya bagian
yang mengatur keuangan
Negara.
• UU dibidang keuangan Negara
• UU tentang APBN
• Peraturan perundang –
undangan yang mengatur
tentang pemda, khususnya
keuangan daerah.
• Peraturan perundang –
undangan yang mengatur
tentang perimbangan keuangan
pusat dan daerah.

6. Asumsi dasar

Anggapan yang diterima sebagai
suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar standar
akuntansi dapat diterapkan,
terdiri atas :
• Asumsi kesinambungan entitas
• Asumsi kemandirian entitas
• Asumsi keterukuran dalam
satuan uang

7. Karakteristik kualitatif informasi
keuangan

Ada 4
karakteristik :
o Relevan
o Andal
o Dapat
dibandingkan
o Dapat dipahami

a)Basis akuntansi
8. Prinsip akuntansi
b)Prinsip nilai
historis
c)Prinsip realisasi
d)Prinsip substansi
mengungguli
bentuk formal
e)Prinsip
periodisitas
f)Prinsip
konsistensi
g)Prinsip
pengungkapan
lengkap
h)Prinsip penyajian
wajar

9. Kendala informasi yang relevan
dan andal

• Materialitas
• Pertimbangan biaya
dan manfaat
• Keseimbangan antar
karakteristik
kualitatif

STRATEGI PENYUSUNAN STANDAR DI NEGARA BERKEMBANG

• Pendekatan evolusioner
• Pendekatan transfer
teknologi

• Penggunaan standar
akuntansi internasional
• Strategi situasional

Judul: Standar Akuntansi Pemerintah

Oleh: Siti Musrifah


Ikuti kami