Bahan Kuliah Akuntansi Perpajakan Bagian 2 Akuntansi (pembukuan

Oleh Elysabeth Kurnia Novitasari

16 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Bahan Kuliah Akuntansi Perpajakan Bagian 2 Akuntansi (pembukuan

Bahan Kuliah Akuntansi Perpajakan
Bagian 2
Afif Sulfa, SE MSi. Ak.

AKUNTANSI (PEMBUKUAN)

A. PENDAHULUAN
Istilah akuntansi saat ini dikenal oleh banyak pihak sebagai alat untuk membuat
laporan keuangan perusahaan, namun tentu saja akuntansi bukan hanya sekedar alat,
tetapi dapat pula dipahami sebagai bahasa bisnis (business language), karena informasi
yang dihasilkannya dapat dipergunakan bagi para pengambil keputusan (decision maker)
dalam pengambilan keputusan ekonomi (economic decision making).
Agar dapat memahami bahasa bisnis tersebut, para pembaca laporan keuangan
tentu harus terlebih dahulu memahami proses dan metode-metode dalam siklus akuntansi
(accounting cycle) yang diperlukan guna menyusun laporan keuangan. Proses
penyusunan laporan keuangan yang berasal dari transaksi-transaksi keuangan yang
terjadi dalam suatu perusahaan dinamakan aktivitas akuntansi.
Dari sisi perpajakan, proses siklus akuntansi diistilahkan dengan Pembukuan.
Surat Edaran Dirjen Pajak (Gunadi; 2) menjelaskan arti penting pembukuan, yaitu :
1. Mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT)-nya;
2. Mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak (atau dasar pengenaan
pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai);
3. Penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha (pekerjaan bebas WP)
untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan ekonomis perusahaan.
Sesuai dengan Pasal 1 huruf v UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) pembukuan (Sophar Lumbantoruan: 4)
didefinisikan sebagai berikut :
“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta,
kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak
terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan Pajak Pertambahan
Nilaingan tariff 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.”
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak
AKUNTANSI PAJAK

Mengingat sedemikian pentingnya pembukuan bagi WP, maka ketentuan
perpajakan di Indonesia selalu mensyaratkan diselenggarakannya pembukuan oleh WP.
Dalam hal ini WP yang mendapat kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah WP
Badan dan WP Orang Pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas atau memiliki usaha
tertentu yang tidak menggunakan Norma Perhitungan untuk menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak.
B. PERSYARATAN PEMBUKUAN
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 6, juga menyebutkan
tentang

kewajiban

bagi

setiap

orang

yang

menjalankan

perusahaan

untuk

menyelenggarakan pembukuan (Gunadi). Demikian pula dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1995 tentang Perseroaan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal juga menyebutkan tentang kewajiban bagi setiap perusaan untuk
menyelenggarakan pembukuan.
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tatacara Perpajakan (KUP) telah menggariskan beberapa persyaratan pembukuan, yaitu
antara lain :
1. Pembukuan harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
2. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban
atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian;
3. Pembukuan harus ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan
laba-rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan
tahun sebelumnya;
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan huruf
Latin, angka Arab dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau
dengan bahasa Inggris dan mata uang US$ dengan ijin Menteri Keuangan);
5. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen
lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan
selama lima tahun (daluwarsa pajak).
C. SANKSI TIDAK DISELENGARAKANNYA PEMBUKUAN
Sangat penting bagi Wajib Pajak untuk menyediakan informasi keuangan yang
dapat dipercaya, sehingga untuk itu system pembukuan (akuntansi) WP harus sehat dan
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak
AKUNTANSI PAJAK

dapat diandalkan (reliable). Kesehatan dan keandalan pembukuan WP tidak dapat
ditawar, karena ketidaksehatan dan ketidakandalan akan menimbulkan keraguan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama aparat pajak (fiskus).
Bagi fiskus, keraguan yang muncul akibat ketidakberesan laporan yang diterima
dari WP berupa Surat Pemberitahuan (SPT) dan Lampiran-lampirannya, akan atau dapat
mengakibatkan fiskus melakukan tindakan-tindakan berupa penelitian, pemeriksaan atau
bahkan penyidikan.
Undang-Undang Perpajakan yang efektif, selain memuat kewajiban bagi Wajib
Pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk keperluan admnisitrasi
pajak, pencatatan ini adalah bagi WP yang belum mampu melakukan pembukuan untuk
tujuan penghitungan pajak, penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan Norma
Perhitungan, yaitu peredaran usaha (omzet neto) dikalikan dengan prosentase perkiraan
penghasilan neto.
Berbeda dengan pembukuan yang antara lain harus membuat Laporan Laba-Rugi,
yang memungkinkan Wajib Pajak mengalami kerugian, maka dengan menggunakan
Norma Perhitungan akan memberikan hasil usaha positif (selalu ada penghasilan kena
pajak), di mana penentuan penghitungan penghasilan kena pajak adalah dari omzet neto
(peredaran usaha bersih) dan WP juga tidak bisa menikmati kompensasi kerugian,
sehingga Wajib Pajak akan selalu terkena kewajiban membayar pajak setiap tahunnya.
Di samping kewajiban, juga disebutkan adanya sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak
menyelenggarakan pembukuan, baik karena tidak mampu membuat atau lain hal, maka
penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan Norma Perhitungan. Selanjutnya, atas
kemungkinan besar pajaknya kurang bayar akibat penerapan Norma Perhitungan, maka
akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak
kurang dibayar.
D. AKUNTANSI GANDA DAN EKSTRAKOMPTABLE
Sehubungan dengan kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak, maka WP
diwajibkan menyusun Laporan Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang disebut
juga Laporan Keuangan Fiskal (disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak
Penghasilan). Sebagaimana penyusunan laporan keuangan umumnya yang disebut juga
Laporan Keuangan Komersial (disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan),
maka

penyusunan Laporan Keuangan Fiskal juga membutuhkan proses yang

mendasarinya. Apakah proses tersebut juga membutuhkan catatan akuntansi dari awal
sampai akhir, seperti siklus akuntansi (accounting cycle) dalam akuntansi komersial?
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak
AKUNTANSI PAJAK

Jika jawabannya “Ya”, maka tentu akan timbul permasalahan baru, karena dalam
satu entitas wajib pajak akan memiliki dua catatan yang berbeda dan terpisah, seperti
yang umum sering terdengan di masyarakat bahwa telah terjadi akuntansi ganda (double
accounting) pada setiap WP, karena menyusun Laporan Keuangan yang berbeda, satu
untuk kepentingan umum (luas) dan satunya lagi untuk kepentingan pajak (khusus).
Tentu saja hal tersebut (akuntannsi ganda / double accounting) tidak boleh terjadi,
karena kalau terjadi, justru akan menimbulkan kerumitan baru dalam administrasi
pembukuan,

akibatnya

catatan-catatan

akuntansi

akan

semakin

banyak

dan

memungkinkan ketidakakurantan dan ketepatan data, di samping itu juga akan
mendorong para pegawai yang menangani pembukuan melakukan manipulasi sebagai
dampak ikutan.
Hal terbaik yang harus dilakukan untuk menyusun Laporan Keuangan Fiskal
adalah dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian (reconcilations) atas Laporan
Keuangan Komersial. Rekonsiliasi ini disebut juga sebagai koreksi fiscal (fiscal
corrections), di mana seluruh catatan mengenai koreksi ini dicatat dalam catatan tersendiri
yang tidak masuk dalam catatan akuntansi komersial, catatan-catatan ini disebut juga
sebagai catatan-catatan ekstrakompable (extracomptable accounts), yaitu catatan-catatan
yang tidak masuk dalam pembukuan.
E. KOREKSI FISKAL
Sebagai akibat penyusunan Laporan Keuangan Fiskal yang merupakan hasil dari
penyesuaian atas Laporan Keuangan Komersial, maka diperlukan koreksi fiscal. Koreksi
fiscal umumnya terdiri atas 2 (dua) sisi, yaitu sisi positif (koreksi positif) dan sisi negatif
(koreksi negatif). Koreksi positif terjadi jika akibat penyesuaian yang dilakukan akan
mengakibatkan penghasilan (laba fiskal) naik atau bertambah, sedangkan koreksi positif
terjadi jika akibat penyesuaian yang dilakukan akan mengakibatkan penghasilan (laba
fiskal) turun atau berkurang.
Koreksi positif ditimbulkan oleh penurunan atau penghapusan biaya akibat tidak
diperkenankan untuk diakui sebagai biaya oleh ketentuan UU PPh atau disebut juga
adanya biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (non deductible
expenses), di samping itu koreksi positif juga dapat ditimbulkan oleh kenaikan
penghasilan yang belum diakui dalam LK Komersial, hal ini biasanya akibat perbedaan
waktu (time differences) dalam pengakuan penghasilan (revenue recognition) dan atau
metode pengakuan penghasilan yang berbeda.
Sebaliknya, koreksi negatif ditimbulkan oleh penurunan atau penghapusan
penghasilan akibat tidak diperkenankan untuk diakui dan dilaporkan sebagai penghasilan
tahunan wajib pajak oleh ketentuan UU PPh atau disebut juga adanya penghasilanpenghasilan yang tidak dapat ditambahkan dalam menghitung penghasilan kena pajak
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak
AKUNTANSI PAJAK

(non taxable incomes) atau adanya penghasilan yang dikoreksi akibat sudah dikenakan
PPh bersifat final, di samping itu koreksi negatif juga dapat ditimbulkan oleh kenaikan
biaya yang belum diakui dalam LK Komersial, hal ini biasanya akibat perbedaan metode
penghitungan biaya penyusutan (difference of depreciation method) atau penggunaan
metode penilaian persediaan yang berbeda.
Contoh-contoh transaksi yang dikenakan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal
negatif dan perhitungan serta penyusunan laporan keuangan fiskal akan dibahas dalam
bab lain dalam modul Akuntansi Pajak ini.
F. SKEMA AKUNTANSI FISKAL
Dalam suatu bagan, penyusunan laporan keuangan fiskal dapat digambarkan
dalam skema sebagai berikut :

Dokumen-2
Sumber

Proses
akuntansi
sesuai
SAK

Laporan
Keuangan
Fiskal

Laporan
Keuangan
Komersial

Koreksi
Fiskal
sesuai UU
PPh

Dapat dilihat dalam skema tersebut, penyusunan Laporan Keuangan Fiskal
dimulai setelah Laporan Keuangan Komersial disusun yang didahului dengan koreksi
fiskal berdasarkan UU Pajak Penghasilan, sedangkan Laporan Keuangan Komersial
disusun berawal dari adanya dokumen-dokumen sumber transaksi keuangan yang terjadi
dalam satu siklus akuntansi (satu tahun), kemudian atas dokumen-dokumen transaksi
tersebut diproses berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, di mana proses akuntansi
tersebut meliputi; pencatatan (Jurnal dan Buku Pembantu), posting ke Buku-Besar,
pengikhtisaran dalam Neraca Saldo, kemudian pada akhir periode melakukan
penyesuaian-penyesuaian akibat berlalunya waktu atau koreksi-koreksi akibat kekeliruan
pencatatan dalam Ayat-ayat Jurnal Penyesuaian, selanjutnya menyiapkan Kertas Kerja
Laporan Keuangan (Neraca Lajur) sebagai langkah akhir menyusun Laporan Keuangan
Komersial.

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak
AKUNTANSI PAJAK

G. CONTOH LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Keuangan Komersial
Berikut adalah contoh Laporan Keuangan Komersial PT. ARKAAN FAADHILAH untuk
tahun 2007 :

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak
AKUNTANSI PAJAK

2. Kertas Kerja Laporan Keuangan Komersial
Berikut adalah Kertas Kerja penyusunan Laporan Keuangan Komersial :
PT. ARKAAN FAADHILAH
Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2007
Uraian

Menurut
Akuntansi

Beda Tetap

Koreksi
Beda Waktu +/ -

Menurut
Fiskal

A. Penghasilan dari Usaha
1. Penjualan Neto

9,000,000

9,000,000.00

(4,050,000)

(4,050,000.00)

4,950,000

4,950,000.00

a. Beban Komisi Penjualan

450,000

450,000.00

b. Beban Iklan & Promosi
c Beban Komunikasi
d Beban Transportasi
e Beban Entertainment
Beban-beban Administrasi & Umum

300,000
180,000
90,000
900,000

2. Harga Pokok Penjualan

Laba bruto usaha
3. Biaya/pengeluaran operasional:
Beban-beban Penjualan

a.
b
c
d
e
f

Beban Gaji & Upah
Beban Listrik, Air, dan Telepon
Beban Administrasi
Beban Perjalanan Dinas
Beban Pengobatan Pegawai
Beban Penyusutan Aktiva Tetap

g Beban Kerugian Piutang
h Beban Umum & Transportasi

300,000.00
144,000.00
90,000.00
106,500.00

36,000.00

+

793,500.00

+

1,125,000
75,000
75,000
165,000
60,000
600,000

351,000.00
22,500.00

+
+

48,000.00
24,000.00
30,937.50

+
+
+/-

774,000.00
52,500.00
75,000.00
117,000.00
36,000.00
642,187.50

270,000

157,500.00

+

112,500.00

73,125

60,000

60,000.00

i

Beban Penelitian

112,500

67,500.00

+

45,000.00

j

Beban Pemeliharaan

127,500

25,500.00

+

102,000.00

82,500
(4,672,500)

45,375.00

+

k Beban Pajak

Total biaya operasional
Laba usaha

37,125.00
(3,143,812.50)

277,500

1,806,187.50

1. Pendapatan Dividen

667,500

667,500.00

2. Pendapatan Bunga

442,500

3. Laba Penjualan Mesin
4. Pendapatan Sewa

B. Penghasilan dari Luar Usaha

5. Beban Bunga
6. Denda Perpajakan
7. Sumbangan-sumbangan
Total penghasilan dari luar usaha

Laba (penghasilan) neto

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

145,500.00

-

297,000.00

262,500

32,343.75

-

230,156.25

450,000

216,000.00

-

234,000.00

(360,000)

(360,000.00)

(15,000)

(15,000.00)

+

(225,000)

(130,781.25)

+

(94,218.75)

1,222,500

974,437.50

1,500,000

2,780,625.00

Afif Sulfa, SE MSi. Ak
AKUNTANSI PAJAK

3. Laporan Keuangan Fiskal
Dari Kertas Kerja tersebut dapat disusun Laporan Keuangan Fiskal sbb. :

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak
AKUNTANSI PAJAK

Judul: Bahan Kuliah Akuntansi Perpajakan Bagian 2 Akuntansi (pembukuan

Oleh: Elysabeth Kurnia Novitasari


Ikuti kami